partai: Perindo

  • Tak Ada Lawan Abadi, Berpolitik Hanya saat Bersaing

    Tak Ada Lawan Abadi, Berpolitik Hanya saat Bersaing

    Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan tak ada lawan yang abadi dalam politik. Persaingan hanya berjalan saat kompetisi berlangsung.

    Hal ini disampaikan OSO dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-18 Partai Hanura. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta, pada Sabtu, 21 Desember 2024.

    OSO menekankan Indonesia adalah bangsa bermartabat yang berpegang pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, proses pemilihan yang kurang etis harus dibenahi bersama. 

    “Tak ada lawan abadi, berpolitik hanya saat bersaing. Setelah persaingan mari damai dan kembali ke jalan yang benar. Jangan ada musuh sesama anak bangsa. Partai Hanura ini partai bersaudara,” ujar OSO, Jakarta, dilansir pada Minggu, 22 Desember 2024.

    Di samping itu, OSO mengapresiasi kehadiran perwakilan partai politik seperti PSI, PBB, Partai Perindo, dan sejumlah perwakilan pengurus partai politik lainnya dalam HUT Hanura.

    “Jangan anggap hina partai kecil yang tidak lolos. Semangat juangnya sama untuk Indonesia. Terima kasih atas kedatangan teman-teman partai lain,” tutur dia.
     

    Dalam kesempatan ini, OSO menegaskan tagline Partai Hanura, berpihak kepada daerah, juga tidak akan pernah berubah. Sebab, kata dia, ruh kemakmuran Indonesia bukan hanya di Jakarta. Pemerataan kesejahteraan harus terjadi di seluruh daerah.

    OSO mengatakan seluruh kader semakin semangat memperjuangkan kemakmuran di daerah masing-masing.

    “Pak Gubernur, kepala daerah, mari kita majukan daerah. Saya katakan, mengapa harus berpihak kepada daerah? Karena banyak yang belum makmur. Jawa Barat, misalnya, padahal dia di sebelah Jakarta,” ujar dia.

    OSO juga mengingatkan jalan pemimpin nasional maupun daerah semakin berat. Butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

    “Terima kasih juga untuk pers, yang bisa bikin menang dan kalah orang. Makanya jangan sembarangan bicara,” ujar dia.

    Sementara itu, Ketua Panitia HUT Hanura Ke-18 Edi Siregar menyatakan HUT Ke-18 Partai Hanura dihadiri 1.500 peserta perwakilan kader dari seluruh Indonesia. Termasuk Ketua DPD, 528 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sayap partai, hingga simpatisan.

    HUT Hanura Ke-18 yang mengusung tema, Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya workshop atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 528 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

    “Ke 528 legislator daerah Hanura akan digembleng agar komitmen untuk berjuang memajukan dan meyejahterakan rakyat di daerah,” tutur dia.

    Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan tak ada lawan yang abadi dalam politik. Persaingan hanya berjalan saat kompetisi berlangsung.
     
    Hal ini disampaikan OSO dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-18 Partai Hanura. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta, pada Sabtu, 21 Desember 2024.
     
    OSO menekankan Indonesia adalah bangsa bermartabat yang berpegang pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, proses pemilihan yang kurang etis harus dibenahi bersama. 
    “Tak ada lawan abadi, berpolitik hanya saat bersaing. Setelah persaingan mari damai dan kembali ke jalan yang benar. Jangan ada musuh sesama anak bangsa. Partai Hanura ini partai bersaudara,” ujar OSO, Jakarta, dilansir pada Minggu, 22 Desember 2024.
     
    Di samping itu, OSO mengapresiasi kehadiran perwakilan partai politik seperti PSI, PBB, Partai Perindo, dan sejumlah perwakilan pengurus partai politik lainnya dalam HUT Hanura.
     
    “Jangan anggap hina partai kecil yang tidak lolos. Semangat juangnya sama untuk Indonesia. Terima kasih atas kedatangan teman-teman partai lain,” tutur dia.
     

    Dalam kesempatan ini, OSO menegaskan tagline Partai Hanura, berpihak kepada daerah, juga tidak akan pernah berubah. Sebab, kata dia, ruh kemakmuran Indonesia bukan hanya di Jakarta. Pemerataan kesejahteraan harus terjadi di seluruh daerah.
     
    OSO mengatakan seluruh kader semakin semangat memperjuangkan kemakmuran di daerah masing-masing.
     
    “Pak Gubernur, kepala daerah, mari kita majukan daerah. Saya katakan, mengapa harus berpihak kepada daerah? Karena banyak yang belum makmur. Jawa Barat, misalnya, padahal dia di sebelah Jakarta,” ujar dia.
     
    OSO juga mengingatkan jalan pemimpin nasional maupun daerah semakin berat. Butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak.
     
    “Terima kasih juga untuk pers, yang bisa bikin menang dan kalah orang. Makanya jangan sembarangan bicara,” ujar dia.
     
    Sementara itu, Ketua Panitia HUT Hanura Ke-18 Edi Siregar menyatakan HUT Ke-18 Partai Hanura dihadiri 1.500 peserta perwakilan kader dari seluruh Indonesia. Termasuk Ketua DPD, 528 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sayap partai, hingga simpatisan.
     
    HUT Hanura Ke-18 yang mengusung tema, Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya workshop atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional 528 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia. 
     
    “Ke 528 legislator daerah Hanura akan digembleng agar komitmen untuk berjuang memajukan dan meyejahterakan rakyat di daerah,” tutur dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan  maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

    Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

    Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik. 

    Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

    Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

    Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini.  (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

    Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

    Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

    “Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

    Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

    Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

    Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

    “Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

    Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

    Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

    Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

    Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

    PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

    Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

    Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

    Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

    Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

    Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

    “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

    Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

    Anies Dukung Pramono

    Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

    Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

    Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

    Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

    Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Hasil Rekapitulasi KPU

    Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

    Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

    KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

    Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

    Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

     

  • Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2024

    Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas Megapolitan 19 Desember 2024

    Kasus Dugaan Korupsi Kadisbud Jakarta, Pelajaran bagi ASN yang Langgar Integritas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Iwan Henry Wardhana, mencuat ke publik setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan pada Rabu (18/12/2024).
    Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Dina Masyusin, mengungkapkan bahwa insiden ini menjadi pembelajaran penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jakarta.
    Ia menyesalkan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang ASN yang seharusnya menjaga komitmennya sesuai dengan Pakta Integritas yang diteken saat pelantikan.
    “Seharusnya, setiap ASN menjaga integritas yang sudah diteken saat menjadi ASN,” ujar Dina kepada
    Kompas.com
    , Kamis (19/12/2024).
    Sebagai informasi, Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi janji dan komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    Dokumen ini juga mencakup kesanggupan untuk tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
    Kasus dugaan korupsi senilai Rp 150 miliar ini menjadi refleksi bagi seluruh ASN tentang pentingnya mematuhi komitmen yang telah dibuat demi menjaga integritas dan kredibilitas pemerintah.
    Wakil rakyat dari Fraksi Perindo itu menilai keputusan Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, yang menonaktifkan sementara Iwan Henry Wardhana sebagai langkah tepat untuk mempermudah proses penyidikan.
    “Itu kepekaan, ketika ada anak buahnya terseret hukum, tentu harus dinonaktifkan terlebih dahulu,” katanya.
    Selain itu, Dina juga mendorong Inspektorat untuk terus menyelidiki kasus ini. Hasil investigasi mengungkap adanya dugaan kerugian daerah akibat ketidaksesuaian dalam beberapa kegiatan.
    “Informasi yang kami terima, Inspektorat masih menghitung kerugian daerah dari kegiatan tahun anggaran 2023. Semoga kasus ini segera selesai dan tak terulang di OPD lain,” ucap Dina.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menyita uang tunai senilai Rp 1 miliar setelah menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta dan empat lokasi lainnya, Rabu (18/12/2024).
    Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi senilai Rp 150 miliar berupa penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan di
    Dinas Kebudayaan Jakarta
    pada Tahun Anggaran 2023.
    “(Total uang tunai yang disita) Rp 1 miliar,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).
    Selain uang tunai, penyidik Kejati Jakarta menyita ratusan stempel yang telah dipalsukan untuk pencairan dana anggaran dinas.
    “Misal, stempel sanggar kesenian, stempel UMKM. Seolah-olah kegiatan dilaksanakan, dibuktikan dengan stempel tersebut untuk mencarikan anggaran. Padahal, faktanya kegiatan sama sekali tidak ada,” kata Syahron.
    Sementara itu, Teguh membenarkan, Kejati menggeledah ruangan Kadisbud Jakarta Iwan Henry Wardhana pada Rabu (17/12/2024) malam.
    Kini, Teguh telah menginstruksikan Inspektorat untuk memeriksa kerugian daerah imbas adanya penggeledahan Kejati di Disbud terkait dugaan korupsi anggaran.
    “Jadi memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat untuk selalu update penanganan ini dan melakukan investigasi mendalam,” kata Teguh di Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (18/12/2024).
    Teguh mengatakan, ditemukan kerugian negara yang saat ini jumlahnya masih dalam perhitungan.
    “Nanti tanya ke Inspektorat Provinsi Jakarta ya (jumlah kerugian),” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Partai Perindo AYP Tegaskan Bakal Dukung Program Pramono-Doel dan Menjadi Mitra Strategis

    Sekjen Partai Perindo AYP Tegaskan Bakal Dukung Program Pramono-Doel dan Menjadi Mitra Strategis

    loading…

    Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) bersama Calon Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno (Bang Doel). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) menegaskan bahwa partai berlambang rajawali mengepakkan sayap itu bakal mendukung pemerintahan di bawah komando pasangan Cagub-Cawagub Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel.

    Bahkan Partai Perindo yang memiliki satu kursi di DPRD DKI Jakarta itu siap menjadi mitra strategis ke depan.

    Baca Juga

    “Partai Perindo bila diminta untuk bergabung kami akan terima dan tentu akan mendukung program Pramono-Rano untuk memajukan DKJ serta akan menjadi mitra strategis,” ujar AYP saat dikonfirmasi, Kamis (19/12/2024).

    AYP menjelaskan Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Angela Tanoesoedibjo itu hadir untuk berkontribusi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur mensejahterakan masyarakat sesuai amanat undang-undang.

    “Maka tentu Partai Perindo mendukung pemerintahan yang berpihak untuk kesejahteraan masyarakat tersebut,” ucapnya.

    AYP menekankan bahwa Pilkada Jakarta 2024 telah usai dan dimenangkan oleh pasangan Pramono-Doel dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%.

    Baca Juga

    Menurutnya, Partai Perindo yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) itu telah mengucapkan selamat kepada Pramono-Rano atas kemenangan tersebut.

  • Usulan Pemilihan Gubernur oleh DPRD Perlu Dikaji Matang

    Usulan Pemilihan Gubernur oleh DPRD Perlu Dikaji Matang

    loading…

    Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menanggapi usulan Gubernur dipilih oleh DPRD tingkat provinsi.Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Perindo , Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menanggapi usulan Gubernur dipilih oleh DPRD tingkat provinsi. Menurutnya, prinsip demokrasi langsung harus tetap dipertahankan, meskipun opsi perubahan mekanisme pemilihan untuk jabatan tertentu dapat dipertimbangkan dengan kajian mendalam.

    Pria yang akrab disapa Kang Ferry ini menekankan pilkada langsung, khususnya untuk jabatan Bupati dan Wali Kota, wajib dipertahankan sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan sesuai asas desentralisasi pada otonomi daerah.

    “Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, yang tentunya lebih demokratis dan transparan,” katanya, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Sementara itu, terkait opsi Gubernur dipilih oleh DPRD, Kang Ferry menilai, usulan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak mengabaikan prinsip dasar demokrasi.

    Di sisi lain, dia juga turut menyoroti tantangan dalam demokrasi langsung, salah satunya adalah biaya penyelenggaraan yang tinggi. Menurutnya, konsekuensi dari memberikan kekuasaan kepada rakyat adalah biaya pemilu yang besar. “Meski demikian, saya yakin KPU sudah bekerja secara optimal dalam mengelola anggaran dengan efisien,” jelasnya.

    Baca Juga: Usai Assad Khamenei Jadi Target

    Kendati demikian, Kang Ferry menegaskan tingginya biaya demokrasi bukan semata-mata disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung. Menurutnya, akar permasalahan sebenarnya terletak pada moral hazard dalam proses politik, seperti politik transaksional, money politics, dan mahalnya biaya pencalonan.

    “Demokrasi menjadi mahal bukan karena metode pemilihannya, melainkan karena praktik politik uang dan mahar politik yang masih terjadi. Inilah yang harus diperbaiki, bukan mengurangi partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung,” tuturnya.

    Kang Ferry menjelaskan demokrasi langsung merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikorbankan. Meski demikian, Kang Ferry menyatakan metode pelaksanaan demokrasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, selama tidak menghilangkan prinsip dasar keterlibatan rakyat.

  • Empat Staf Khusus Erick Thohir di Kementerian BUMN

    Empat Staf Khusus Erick Thohir di Kementerian BUMN

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, kembali menambah personel dalam kementeriannya. Kini Erick menangkat empat orang staf khusus yang memiliki latar belakang beragam mulai dari Guru Besar, Komisaris BUMN hingga politisi, untuk bekerja bersamanya.

    Erick Thohir menunjuk Prof. Muhammad Ikhsan, Prof. Nanang Pamuji, Arya Sinulingga, dan Anhar Adel sebagai Staf Khusus Menteri BUMN. “Keempat Stafsus sudah melalui persetujuan Presiden dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,”ungkap Erick dari keterangan yang diterima VOI, Sabtu (9/11/2019).

    Erick Thohir menyatakan, empat Staf Khusus yang diangkat ini, akan membantu dirinya secara profesional dan tentunya tidak akan tumpang tindih dengan jajaran pejabat atau pegawai yang sudah ada di Kementerian BUMN. 

    “Mereka malah akan membantu agar akselerasi yang kita lakukan dapat on the track dan sesuai target yang ditetapkan,” ungkap Erick Thohir.

    Berikut profil empat orang staf khusus Erick Thohir di Kementerian BUMN:

    Prof. Muhammad Ikhsan

    Ia merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Ia dipercaya sebagai Staf Khusus yang memberikan masukan terkait makroekonomi.

    Pria 55 tahun ini menyelesaikan S-1 di Fakultas Ekonomi di UI, kemudian melanjutkan program magisternya di Vanderblit University, Departemen Ekonomi Konsentrasi: Ekonomi Moneter Internasional USA, dan meraih gelar PhD pada 1998 dari Universitas of Illinois USA, Depertemen Ekonomi dengan konsentrasi ekonomi pembangunan dan ekonomi internasional.

    Prof. Nanang Pamuji

    Ia merupakan Guru Besar di Universitas Gajah Mada. Ia dipercaya untuk memberikan masukan dan saran agar BUMN membangun talenta manajemen dan meningkatkan inovasi di era disrupsi.

    Selain itu, Nanang juga merupakan salah satu komisaris di PT. Krakatau Steel, sejak tahun 2017.

    Dr. Nanang Pamuji Mugasejati, Direktur Eksekutif CfDS akan hadir dlm Expert’s Meeting on Digital Diplomacy yg diselenggarakan CfDS nanti. pic.twitter.com/r0CefrARO1

    — CfDS UGM (@cfds_ugm) May 4, 2017

    Anhar Adel

    Ia merupakan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Djakarta Lloyd. Anhar akan membantu Menteri BUMN terkait hubungan lembaga dan dengan Kementerian sehingga sinergi dengan institusi lain terus terjaga. 

    Saat kepemimpinan menteri Rini, Adel juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Arya Sinulingga

    Arya Sinulingga saat menjadi jubir TKN (Wardhany/VOI)

    Ia merupakan Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Arya juga tercatat sebagai Ketua DPP Perindo dan berjanji akan mundur dari jabatannya saat dilantik sebagai Staf Khusus Menteri BUMN. Oleh Erick Thohir, Arya dipercaya sebagai Juru Bicara Menteri BUMN.

    Arya diketahui memang memiliki sederet pengalaman di dunia komunikasi publik. Dia berkarir selama 12 tahun di MNC, mulai dari Corporate Secretary Indovision, sampai menjadi Direktur di Global TV, Direktur di MNC Investama, Wakil Direktur Utama iNews TV dan terakhir menjabat Direktur Holding MNC Tbk.

    Sebelumnya, Erick Thohir baru saja menetapkan pembagian tugas untuk kedua Wakil Menterinya yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo. Pembagian tugas ini Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-263/MBU/10/2019 tentang Pembagian Badan Usaha Milik Negara yang Dikoordinasikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

    Berdasarkan keterangan resmi Kementerian BUMN, Minggu (3/11), Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin membina BUMN sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media. Sementara, Wamen BUMN II Kartiko Wirjoatmodjoo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan.

  • Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).
    Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
    Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
    Melalui surat pemecatan ini, PDI-P menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar partai banteng. Jokowi juga dilarang mengatasnamakan PDI-P untuk berkegiatan atau menduduki jabatan tertentu.
    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” kata Komarudin.
    Jokowi bukanlah orang baru di PDI-P. Perjalan panjang karier politiknya hingga menjadi presiden 2 periode tidak terlepas dari peran PDI-P sebagai partai yang menaunginya.
    Lantas bagaimana rekam jejak Gibran bersama PDI-P sampai akhirnya dipecat? Berikut rangkumannya.
    Diketahui, debut pertama kebersamaan Jokowi dan PDI-P dimulai saat Pilkada Solo 2005. Ketika itu, Jokowi yang berstatus kader PDI-P maju menjadi calon wali kota bersama FX Hadi Rudyatmo.
    Pasangan itu pun sukses memenangkan kontestasi, walaupun hanya didukung oleh PDI-P, menumbangkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang berlaga.
    Dua kader PDI-P ini pun akhirnya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta untuk masa jabatan 2005-2010. Dari sini, Jokowi mulai dikenal oleh khalayak luas, popularitas pun melesat tajam karena kegemarannya blusukan.
    Tak jarang warga bisa menjumpai Jokowi sedang berada pasar, jalanan dan perkampungan. Popularitas ini pun kemudian dimanfaatkan Jokowi dan PDI-P untuk kembali berlaga pada Pilkada Solo 2010.
    Jokowi yang kembali disandingkan dengan FX Rudy kembali menang. Mereka pun dilantik lagi sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2010-2015.
    Belum tuntas masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi ditugaskan PDI-P untuk menjadi kandidat di Pilkada Jakarta 2012. Jokowi pun mundur dari jabatannya demi menjadi calon gubernur Jakarta.
    Saat itu, PDI-P yang berkoalisi dengan Gerindra menduetkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk bersaing melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
    Duet kader PDI-P dan Gerindra itu pun keluar sebagai pemenang. Jokowi dan Ahok kemudian dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2017.
    Sosok Jokowi pun semakin menjadi tenar karena posisinya sebagai gubernur di Ibu Kota Negara. Banyaknya pemberitaan soal Jokowi berkunjung ke pasar dan pemukiman warga, bahkan masuk ke gorong-gorong Ibu Kota, membuatnya semakin banyak dikenal publik.
    Melihat semakin tingginya elektabilitas Jokowi, PDI-P mengutusnya untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Jokowi pun siap untuk menjalankan perintah partai dan mundur dari posisi “DKI 1”, meski baru 2 tahun menjabat.
    “Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan,” kata Jokowi saat blusukan ke kawasan Marunda, Jakarta Utara, 14 Maret 2014.
    PDI-P pun membentuk koalisi bersama PKB, Nasdem dan Hanura untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2014. Jokowi dipasangkan dengan politisi senior Golkar sekaligus Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK).
    Jokowi-JK pun berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP dan PBB. Gabungan partai ini menamakan diri Koalisi Merah Putih.
    Kebersamaan PDI-P dan Jokowi dalam Pemilu lagi-lagi membuah hasil yang memuaskan. Jokowi-JK menang atas Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.
    Jokowi pun kemudian menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 5 tahun penuh untuk periode 2014-2019. Namun, melejitnya karier politik Jokowi tak hanya berhenti sampai sini.
    Menjelang Pilpres 2019, PDI-P lagi-lagi memutuskan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres. Kali ini, Jokowi disandingkan dengan Ma’ruf Amin, seorang kiai yang saat itu dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Sedangkan lawannya adalah Prabowo yang berpasangan dengan anaknya buahnya di Gerindra, yakni Sandiaga Uno.
    Tetapi, kemenangan rupanya masih berpihak kepada Jokowi dan PDI-P. Jokowi-Ma’ruf yang diusung PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB, mendapatkan 55,5 persen suara.
    Sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya, hanya memperoleh perolehan 44,5 persen suara.
    Menjelang Pilpres 2024, keretakan hubungan Jokowi dan PDI-P muncul, seiring dengan kabar Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) dari Prabowo.
    Tak lama kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Aturan yang diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman -adik ipar Jokowi- ini membuka jalan untuk Gibran mencalonkan diri.
    Setelahnya, Prabowo kemudian mengumumkan bahwa Gibran akan menjadi Cawapresnya. Pendaftaran pun dilaksanakan pada Rabu (25/10/2023).
    Sejalan dengan itu, Jokowi pun memberi restu kepada putra sulungnya untuk berlaga bersama Prabowo di Pilpres 2024. Menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution bahkan secara terbuka menyatakan dukungan buat kakak iparnya itu.
    Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Jokowi telah meninggal partai yang selama ini membersamainya.
    “Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” tutur Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2023).
    Meski begitu, PDI-P tak langsung mengambil sikap terhadap Jokowi, Gibran dan Bobby, walaupun dianggap tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    PDI-P baru memutuskan untuk memecat Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai dan Gibran telah resmi menduduki posisi Wapres RI, Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perayaan HUT Ke-10 Perindo Jadi Penyemangat untuk Terus Bertransformasi

    Perayaan HUT Ke-10 Perindo Jadi Penyemangat untuk Terus Bertransformasi

    loading…

    Sekjen Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari dan jajaran pengurus DPP Perindo saat Puncak Perayaan HUT Ke-10 Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). Foto: SINDOnews/Aziz Indra

    JAKARTA – Sekjen Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari berharap perayaan HUT ke-10 Partai Perindo menjadi penyemangat bagi partai melaksanakan kerja-kerja politik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers yang digelar di sela-sela pelaksanaan Puncak Perayaan HUT ke-10 Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). “Tentu harapan kami perayaan ini menjadi penyemangat untuk melakukan transformasi,” ujar Andi.

    Dengan bertambahnya usia partai, dia berharap Perindo ke depan akan mampu tampil di gelanggang politik baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Dengan begitu, Partai Perindo secara langsung ikut serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    “Hal ini penting untuk melakukan langkah-langkah strategis dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan kerja-kerja politik untuk kesejahteraan. Kami berharap dukungan semua pihak,” katanya.

    Andi juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader mulai dari tingkat ranting, DPD, DPW dan terkhusus kepada anggota legislatif terpilih.

    “Menjadi kebanggaan kami bahwa Partai Perindo memenangkan pertarungan di beberapa daerah, kabupaten, kota, dan alhamdulillah banyak usungan kami di tingkat provinsi itu juga terpilih,” ucapnya.

    (jon)

  • Sapa AHY-Ketum Garuda, Angela Tegaskan Perindo Siap Berkolaborasi

    Sapa AHY-Ketum Garuda, Angela Tegaskan Perindo Siap Berkolaborasi

    Jakarta

    Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, meminta seluruh kader partainya untuk konsisten bekerja dan berdampak bagi rakyat. Angela mengajak Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketum Partai Garuda, Ridha Sabana, untuk ikut berkolaborasi.

    “Karena itu untuk mencapai hal ini Partai Perindo siap untuk bekerja sama tentunya dengan semua pihak pemerintah dan semua partai politik, di sini saya sebutkan kembali karena tentu saya sangat junior kalau dibicara di dalam ketum-ketum partai, kalau saya tidak sebutkan nanti saya kualat,” kata Angela di acara HUT ke-10 Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

    “Pak AHY Ketum Demokrat, dan juga Pak Ridha Ketum Garuda, kami siap berkolaborasi tentunya, para sekjen-sekjen senior dan semua perwakilan partai, semua organisasi dan semua elemen masyarakat, kami siap berkolaborasi,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Angela menilai 10 tahun Perindo bukanlah waktu yang singkat. Angela mengatakan dirinya menjadi saksi bagaimana Perindo memperjuangkan rakyat kecil sejak partainya berdiri.

    “Sepuluh tahun Partai Perindo, bukan waktu yang singkat. Tentunya saya menjadi saksi. Perjalanan Partai Perindo yang penuh dengan pengorbanan,” ungkapnya.

    Angela menilai 10 tahun bukan waktu yang singkat dalam membangun partai. Terlebih, menurutnya, jalur politik merupakan jalan yang sulit.

    Untuk itu, Angela mengajak seluruh kader Partai Perindo untuk terus berjuang meneruskan konsistensi, dan menganggap perjuangan tersebut sebagai pengabdian.

    “Jalur politik haruslah sebuah pengabdian. Ketika itu sebuah pengabdian, maka apa pun rintangannya, pasti kita bisa lewati bersama. Pasti kita bisa lalui dengan ikhlas. Apapun rintangannya, pasti kita akan terus semangat untuk bekerja sampai kita tiba pada tujuan,” imbuhnya.

    (bel/rfs)

  • Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Sandiaga Ungkit Nasihat Jokowi

    Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Sandiaga Ungkit Nasihat Jokowi

    Jakarta

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, merespons soal namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP. Sandiaga mengaku saat ini masih menunggu panduan yang akan ditentukan melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) PPP terkait posisi ketum.

    “Kita tunggu hasilnya dan tentunya kita hormati keputusan dari para pemangku kepentingan di PPP,” kata Sandiaga usai menghadiri acara puncak HUT ke-10 Perindo, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Sandiaga menilai PPP harus mampu bersatu untuk kembali lolos ke Senayan. Menurutnya, terdapat peluang untuk PPP kembali ke Senayan.

    “PPP ini sudah hampir beberapa tahun ini dihadapkan beberapa masalah, tapi untuk menghadapi masalah, tersebut tantangan tersebut bisa kita atasi dengan syarat kita harus bersatu,” ujarnya.

    Sandiaga mengaku telah banyak pembicaraan mengenai dirinya menjadi calon Ketum PPP. Bahkan, Sandiaga pun mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai masa depan PPP.

    “Kemarin saya bicara sama Bapak Jokowi dan meminta nasihat, meminta pandangan beliau. Dan beliau menyampaikan PPP ini memiliki potensi yang sangat luar biasa jika bisa terus dekat dengan masyarakat,” tuturnya.

    Rommy mengatakan keempat nama itu didapat dari aspirasi internal partai PPP. Tak menutup kemungkinan nama-nama caketum bakal bertambah di kemudian hari.

    “Dari dalam (PPP) ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi ketua bapilu kita. Bahkan Pak Sandi kemarin juga sudah sempat menyampaikan yang memang tidak secara eksplisit tetapi perhatiannya secara nasional terhadap kebutuhan PPP untuk naik kembali,” kata Rommy kepada wartawan seusai mengikuti pembukaan Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12).

    “Dari luar yang muncul di antara kader ini ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Menteri Sosial), yang tadi juga beliau langsung menelepon saya menyampaikan betul ‘Nama saya disebut’, karena beliau membaca berita. Saya bilang ‘Ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul’,” ujarnya.

    (amw/rfs)