Xcloud.id

partai: PDIP

  • Paripurna DPR Bacakan Surpres Calon Dubes RI, 71 Anggota Dewan Hadir

    Paripurna DPR Bacakan Surpres Calon Dubes RI, 71 Anggota Dewan Hadir

    Jakarta –

    DPR menggelar rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. Agenda rapat ini akan mengambil keputusan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan pembacaan Surat Presiden (Surpres) calon dubes RI untuk negara sahabat.

    Rapat digelar di ruang paripurna DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal hingga Saan Mustopa.

    “Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota, hadir 71 orang, izin 222 orang karena memang hari ini adalah hari kunker (kunjungan kerja) masing-masing,” kata Puan dalam paripurna.

    “Dan karena itu forum telah tercapai, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-22 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025, hari Kamis, 3 Juli 2025, menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” sambungnya.

    Puan juga membacakan Surat Presiden terkait calon duta besar. Puan menyebut calon dubes itu akan dilakukan fit and proper oleh Komisi I DPR.

    Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin sebelumnya mengungkapkan nama calon dubes Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) sudah diterima pimpinan DPR dari pemerintah. TB Hasanuddin mengatakan pihaknya akan segera melakukan fit and proper test setelah nama tersebut diterima Komisi I DPR.

    “Kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi I untuk dilaksanakan semacam fit and proper test,” sambungnya.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hasto Kristiyanto Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Hasto Kristiyanto Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Jakarta –

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    “Kami, tim jaksa telah menyiapkan surat tuntutan Terdakwa Hasto Kristiyanto dan siap untuk membacakannya,” kata Jaksa KPK Rio Vernika Putra seperti dikutip Kamis (3/7/2025).

    Sidang tuntutan Hasto rencananya akan digelar hari ini pukul 09.00 WIB. Sidang tuntutan ini digelar setelah Hasto diperiksa sebagai terdakwa pada Kamis (26/6) lalu.

    Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.

    Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

    Hasto juga disebut memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan ponselnya menjelang diperiksa KPK. Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini.

    Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

    (mib/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Tuntutan Besok

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Tuntutan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, Kamis (3/7/2025). 

    Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah menyiapkan surat tuntutan yang bakal dibacakan esok hari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 

    “Kami, Tim Jaksa telah menyiapkan surat tuntutan Terdakwa Hasto Kristiyanto dan siap untuk membacakannya besok (3/7),” ujar Jaksa KPK Rio Vernika Putra melalui keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025). 

    Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto telah menetapkan sidang tuntutan untuk digelar esok hari. Penetapan itu disampaikan pada sidan pekan lalu, Kamis (26/6/2025). 

    Pada sidang sebelumnya, Hasto telah diperiksa sebagai terdakwa. “Acara berikutnya adalah tuntutan. Sidang ditunda pada 3 Juli 2025 dengan acara pembacaan tuntutan dari penuntut umum,” ujar Rios. 

    Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 yang menjerat buron Harun Masiku.

    Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Pada dakwaan sekunder, Hasto turut didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

    Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

    Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

    “Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku,” demikian bunyi dakwaan jaksa.

  • Beathor Suryadi PDIP Mendadak Tuntut Jokowi Umumkan Pengunduran Diri Gibran

    Beathor Suryadi PDIP Mendadak Tuntut Jokowi Umumkan Pengunduran Diri Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah pernyataannya mengenai tim Solo dan Jakarta diduga mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Beathor Suryadi kembali menyerang Presiden dua periode itu.

    Kali ini, politisi senior PDIP tersebut mendesak agar Jokowi meminta maaf secara terbuka kepada publik atas kegaduhan yang dibuatnya dalam kurun waktu dua tahun terkahir.

    Dikatakan Beathor, selama 21 tahun menjadi pejabat, mulai dari Walikota hingga Presiden, Jokowi tidak menunjukkan dokumen ijazah secara jelas.

    “Kita tuntut Jokowi minta maaf kepada bangsa dan negara,” ujar Beathor dikutip pada Selasa (2/7/2025).

    Tidak berhenti soal ijazah yang diduga palsu, Beathor juga meminta agar Gibran Rakabuming menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden.

    Melihat Gibran tidak memiliki niat untuk mengundurkan diri, Beathor meminta agar menarik putra sulungnya dari panggung politik nasional.

    “Ini untuk memperjelas kita telah kembali kepada konstitusi asli bangsa Indonesia. Namun dengan pengunduran diri Gibran, proses cukup 2 hari saja, lebih cepat dibanding pemakzulan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menguliti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah acara televisi swasta baru-baru ini.

    Feri bahkan menuding bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai calon wapres, tidak pernah melalui proses pembuktian sebagaimana seharusnya.

    “Perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat, tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Dari daftar, langsung putusan,” tegas Feri di hadapan publik, dikutip pada Jumat (13/6/2025).

  • Soal Ijazah Jokowi, Paiman Raharjo Sampai Sumpah Mati

    Soal Ijazah Jokowi, Paiman Raharjo Sampai Sumpah Mati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Prof. Paiman Raharjo sampai harus mengucap sumpah untuk lebih menegaskan sangkalannya terlibat dalam pembuatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Rumor ini muncul dari pernyataan Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi mengungkap ijazah Jokowi dicetak ulang di kios Paiman Raharjo di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

    Dokumen tersebut, kata Beathor, untuk pencalonan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012.

    “Saya demi Allah sumpah mati, nggak pernah bikin ijazah Jokowi. Saya hidup selalu jujur, saya itu orang kecil, dari SMP kemudian berjuang, kalau saya enggak hidup benar, enggak mungkin saya dapat keberkahan sampai sekarang,” kata Prof Paiman dilansir dari Youtube, Rabu (2/7/2025).

    Tak dipungkiri olehnya, pernah menjalankan usaha percetakan dan fotokopi di Pasar Pramuka, namun itu berlangsung pada periode 1997 sampai 2022. Usaha percetakan dan fotokopi tersebut untuk membiayai pendidikannya.

    “Saya memang usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka agar bisa sekolah, yaitu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka karena saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo,” ungkapnya.

    Ia pun meminta agar pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan itu segera bertobat dan menghentikan penyebaran fitnah.

    “Saya kira perlu bertaubat dan mengakhiri, jangan sampai banyak lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat,” tegasnya.

  • Legislator Komisi I Sebut Nama Calon Dubes AS dan Jepang Sudah di Meja Pimpinan DPR

    Legislator Komisi I Sebut Nama Calon Dubes AS dan Jepang Sudah di Meja Pimpinan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan daftar nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk beberapa negara sudah sampai ke meja pimpinan DPR.

    Meski demikan, TB mengaku sampai saat ini Komisi I DPR masih belum tahu persis nama-nama siapa saja yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Namun yang jelas, TB menyebut nama yang sudah masuk ke pimpinan bukan hanya calon dubes Amerika Serikat (AS) saja, tetapi juga ada untuk beberapa negara lainnya.

    “Saya dapat informasi bukan hanya dubes AS. Tetapi misalnya ada dubes-dubes lain, kalau tidak salah Korea Utara, kemudian yang belum ada itu mungkin Jepang dan beberapa negara,” ungkapnya.

    Purnawirawan TNI ini melanjutkan, prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPR akan menyerahkan ke pimpinan Komisi I supaya bisa cepat melaksanakan rapat dengan para calon dubes.

    “Tetapi bukan tes ya karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat. Kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju dan kemudian apa target yang akan dicapai,” bebernya.

    Dalam rapat tersebut, lanjut TB, Komisi I DPR hanya akan memberikan rekomendasi dan penekanan-penekanan apa saja yang perlu dilakukan para calon dubes.

    “Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok Kami hanya menyerahkan pindah tempat. Hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus. Jadi bukan tes ya,” terangnya.

    Meski demikian, TB belum bisa memastikan kapan rapat pendalaman calon dubes itu berlangsung. Namun, dia berjanji akan segera melangsungkan itu sebelum reses mulai.

    “Ya insyaallah [bulan Juli] sebelum apa itu? Reses. Karena tanggal 24-25 kita sudah reses lagi kan?” ucapnya.

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti perlunya atensi khusus terhadap posisi dubes di negara-negara tertentu, misalnya saja untuk urusan Timur Tengah.

    “Itu harus mendapatkan fokus. Nah kemudian secara ekonomis yang ada hubungan timbal balik dengan negara Republik Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian. Misalnya Amerika tadi itu ya soal ekonomi yang nanti akan berkembang dan kemudian berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, tentu harus ditempatkan dubes yang tepat,” tandasnya.

  • PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Fadli Zon Ungkit Amanat Bung Karno

    PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Fadli Zon Ungkit Amanat Bung Karno

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyikapi tuntutan PDIP yang menolak rencana penulisan ulang sejarah oleh pemerintah. Fadli Zon lantas menyinggung amanat Proklamator Indonesia, Sukarno.

    “Masa sejarah kita hentikan?” kata Fadli Zon usai menghadiri peluncuran video musik Presiden ke-6 RI SBY berjudul “Save Our World” di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) malam.

    Fadli Zon menyebut sejarah diperlukan oleh bangsa. Ia lantas mengungkit amanat Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, perihal ajakan jangan tidak meninggalkan sejarah.

    “Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah,” kata dia.

    Fadli Zon mengatakan progres penulisan ulang sejarah itu sudah mencapai angka 80 persen. Ia menyebut penulisan ulang sejarah melibatkan 34 perguruan tinggi.

    “Katanya 70-80 persen. Tapi belum tahu nanti kita lihat. Nggak ada sejarawan yang mundur, nggak ada. Setahu saya nggak ada yang mundur. Ini dari 34 perguruan tinggi kok. Nanti kita baca dulu saja, kita belum baca,” tambahnya.

    “Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang,” kata MY Esti kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

    Esti menilai pemerintah tidak perlu bertahan menulis sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Dia mengatakan program itu justru akan menimbulkan gejolak dan tidak sesuai fakta sejarah.

    Dia pun meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan penulisan ulang sejarah. “Maka lebih baik kami mengatakan, Pak Menteri stop saja untuk penulisan ini, untuk tidak kita teruskan,” tegasnya.

    Esti menilai pemerintah terburu-buru dalam penulisan ulang sejarah tersebut. PDIP, kata Esti, menegaskan untuk penulisan ulang sejarah itu dihentikan.

    (dwr/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PDIP Ungkap Banyak Sejarawan Mundur di Proyek Sejarah Nasional Fadli Zon

    PDIP Ungkap Banyak Sejarawan Mundur di Proyek Sejarah Nasional Fadli Zon

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan banyak sejarawan yang mundur dari tim penulisan ulang sejarah yang dibentuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati mengemukakan alasan banyak sejarawan mundur dari tim penulisan ulang, lantaran pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang kontroversi, terakhir soal pemerkosaan massal tahun 1998 hanya dianggap rumor.

    Esti meyakini ada persoalan serius lainnya yang menyebabkan para sejarawan mundur dari tim penulisan ulang sejarah Indonesia. “Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6).

    Maka dari itu, PDIP mendesak Fadli Zon untuk menghentikan program penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut karena bisa berpotensi melukai masyarakat yang menjadi penyintas sejarah Indonesia.

    “Stop proyek penulisan sejarah ini. Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” katanya.

    Esti juga menyampaikan bahwa sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, yang dijadwalkan digelar pada pekan ini.

    “Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” ujarnya.

  • Ijazah Jokowi Disebut Dicetak di Pasar Pramuka, Anak Buah Megawati: Jangan Seret PDIP

    Ijazah Jokowi Disebut Dicetak di Pasar Pramuka, Anak Buah Megawati: Jangan Seret PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Senior PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi membantah keras pengakuan tentang keterlibatan Beathor Suryadi dalam tim pemenangan Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

    Bantahan itu sebagai respons atas pernyataan Beathor yang menyebutkan adanya penggunaan ijazah palsu Jokowi dalam pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2012.

    “Informasi yang disampaikan Beathor itu tidak benar. Saya tahu betul proses pendaftaran pada (Pilkada) 2012. Yang mendaftarkan ke KPUD saat itu ada saya sendiri, Marihodna Pinupulu selaku Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-Ahok, dan Isnaini dari Solo yang membawa fotokopi ijazah Jokowi yang sudah dilegalisasi basah oleh UGM,” ujar Prasetyo di Jakarta, dikutip pada Senin (30/6/2025).

    Prasetyo juga menepis kabar bahwa dirinya memiliki ijazah palsu, seperti yang ditudingkan dalam pernyataan Beathor tersebut.

    “Awalnya saya tidak mau menanggapi. Tapi karena nama saya disebut dan bahkan dikaitkan dengan ijazah palsu, saya harus meluruskan. Jangan asal bicara, apalagi sampai menyeret-nyeret nama PDI Perjuangan,” ungkap mantan ketua DPRD DKI Jakarta itu.

    Prasetyo lantas mempertanyakan sikap Beathor yang tiba-tiba muncul dan menyampaikan informasi yang menurutnya tidak benar.

    Ia mengaku heran karena Beathor tidak pernah terlibat dalam tim pemenangan Jokowi-Ahok 2012, namun kini justru mengaku mengetahui proses internal tim.

    Ia memastikan proses pendaftaran pasangan calon ke KPUD DKI Jakarta sudah sesuai aturan, termasuk soal dokumen administrasi seperti ijazah.

  • PDIP Perjuangkan Pendidikan Dasar Gratis demi Wujudkan Cita-cita Bung Karno – Page 3

    PDIP Perjuangkan Pendidikan Dasar Gratis demi Wujudkan Cita-cita Bung Karno – Page 3

    Menurutnya, seminar ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan lembaga masyarakat seperti JPPI, guna membangun pemahaman bersama dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif dan adil.

    “Hal ini penting untuk memastikan seluruh anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak mereka secara setara,” jelas My Esti.

    DPP PDIP menilai perjuangan terhadap keadilan pendidikan adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan. Melalui forum ini, partai mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif, sesuai amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Bung Karno.

    “Ini juga momentum penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah legislator asal Yogyakarta ini.

    Sementara itu, Wakil Bendahara DPP PDIP yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menambahkan kegiatan Seminar Nasional ini dihadiri langsung oleh Fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Tampak hadir Prof.Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, Wuryanti Sukamdani, lalu fungsionaris DPD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; DPC PDI Perjuangan se-Jabodetabek; Poksi VIII,X dan XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan; Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah marginal; Pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah Marginal serta Pemerhati Pendidikan.