Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP Rumuskan Strategi Baru Hadapi Dinamika Politik ke Depan, Sekjen: Fokus Regenerasi

    PDIP Rumuskan Strategi Baru Hadapi Dinamika Politik ke Depan, Sekjen: Fokus Regenerasi

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut arah kebijakan partai kini disesuaikan dengan dinamika politik, salah satunya dengan mendorong regenerasi.

    Menurut dia, PDIP tengah menyesuaikan struktur kepemimpinan, yang di mana salah satu faktor utamanya adalah melihat data pemilih.

    “Pemilu ke depan, 58% pemilihnya adalah anak muda. Maka partai harus menyesuaikan diri dan memberikan ruang bagi mereka,” kata Hasto dalam pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konfercab serentak PDIP Sulsel sebagaimana keterangannya, Senin (24/11/2025).

    “Instruksi ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) di dalam pembahasan sidang-sidang komisi, nanti dapat ditambahkan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber. Ini anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang menjadi utusan Konferda yang usianya di bawah 40 tahun,” sambungnya.

    Selain itu, Hasto mengklaim, PDIP mengusung politik etis sebagai alternatif dari politik transaksional. Di mana, memahami generasi muda yang lelah dengan politik uang.

    Tidak hanya di bidang politik, lanjut Hasto, PDIP Sulsel juga diharapkan mendorong generasi muda ini mengambil peran utama dalam membangun ekonomi regional. Ia menegaskan bahwa kekuatan ekonomi masa depan berada di tangan mereka.

    “Zaman sekarang, yang kecil dengan strategi tepat bisa mengguncang kemapanan. Ini era di mana kalian bisa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Hasto.

     

  • 3 Pesan Megawati untuk Kader PDIP di Konferda dan Konfercab Sulsel, Ini Isinya

    3 Pesan Megawati untuk Kader PDIP di Konferda dan Konfercab Sulsel, Ini Isinya

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kader tidak dijadikan partai sebagai alat untuk meraih kekuasaan atau kekayaan pribadi. Megawati menegaskan pentingnya kehadiran kader partai di tengah rakyat dalam setiap kerja politik.

    “Selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, lebih baik mundur secara kesatria,” kata Megawati di depan ribuan peserta Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

    “Jangan jadikan partai ini arena untuk terus-menerus mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi,” tegas dia.

    Megawati juga menekankan loyalitas sejati seorang kader tidak diukur dari kepiawaian berbicara, melainkan dari kesediaan untuk turun langsung menyatu dengan rakyat.

    “Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput,” ujar Megawati.

    Menurut Megawati, arah konsolidasi PDIP ke depan tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau politik populis, melainkan harus berakar pada kerja kerakyatan dan pembumian ideologi.

    “Menyatu dengan rakyat dan menegakkan garis-garis ideologi banteng,” tambahnya.

    Presiden ke-5 RI ini menambahkan, eksistensi PDIP sebagai partai ideologis hanya bisa dijaga oleh kader-kader yang militan, menyatu dengan rakyat, dan taat pada disiplin partai.

  • Soroti Kasus Hukum Ira Puspadewi, Dino Patti Djalal: Kembalikan Kemurnian KPK

    Soroti Kasus Hukum Ira Puspadewi, Dino Patti Djalal: Kembalikan Kemurnian KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan mulai diragukan kemurniannya. Sejumlah pihak menilai mulai terjadi kriminalisasi hingga proses hukum berdasarkan pesanan politik.

    Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal angkat suara terkait fenomena penegakan hukum di KPK yang cenderung berdasar titipan politik atau bahkan terkesan terjadi kriminalisasi.

    Salah satu proses hukum yang belakangan menyita perhatian di KPK yakni terkait proses hukum terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi. Sebelumnya sudah ada kasus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang kemudian mendapat pengampunan dari Presiden.

    Melihat kondisi itu, Dino Patti Djalan mempertanyakan apa sesungguhnya yang terjadi dengan penyidik dan pimpinan KPK saat ini. “Ada apa dengan KPK?,” kata Dino Patti Djalal penuh tanya, Senin (24/11).

    Dia lantas menyinggung kasus dugaan kriminalisasi yang ditujukan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui kasus Formula E. “Dalam pemilu 2024, Anies B dikriminalisasi KPK melalui kasus Formula-e (titipan politik?),” ungkit Dino Patti Djalal.

    Tidak cukup dengan proses hukum yang terkesan menyimpang di KPK, Dino menyebut KPK kini kembali jadi sorotan setelah proses hukum terhadap mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi. “Sekarang diaspora idealis & berprestasi Ira Puspadewi dikriminalisasi KPK dalam kasus dimana nurani publik percaya ia tidak bersalah & tidak korupsi,” sebutnya.

    Atas berbagai kasus yang terkesan tidak murni penegakan hukum itu, Dino Patti Djalal meminta agar KPK melakukan instrospeksi diri dan mengembalikan kemurnian penegakan hukum seperti yang dilakukan komisioner KPK di masa lalu. “Saatnya KPK introspeksi. Kembalikan kemurnian KPK #adaapadenganKPK,” imbuh Dino Patti Djalal.

  • Hasto Kristiyanto Angkat Kisah Zohran Mamdani, Sampaikan Tiga Pesan Megawati Soekarnoputri

    Hasto Kristiyanto Angkat Kisah Zohran Mamdani, Sampaikan Tiga Pesan Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekitar 1.200 kader PDIP menghadiri Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang serentak Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (24/11).

    Dalam Konferda dan Konfercab ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan pidata saat membuka konferensi tersebut.

    Hasto mengangkat visi geopolitik Bung Karno untuk pembangunan Sulawesi Selatan. “Jadikan jalur perdagangan dunia yang membentang dari Samudera Hindia, melalui Selat Lombok, bergerak ke Utara melalui Selat Makasar, hingga menuju Pasifik sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Laut adalah halaman depan kita,” ucap Hasto.

    Sebagai bukti bahwa politik ideologi masih relevan, Hasto mengangkat kisah Zohran Mamdani, imigran Muslim yang sukses menjadi Wali Kota New York meski hanya bermodal dana kecil.

    “Dia berani mengatakan, ‘We don’t need billionaires in our democracy’. Ini membuktikan bahwa ‘Rakyat Segalanya’ bisa mengalahkan paradigma ‘Dana Segalanya’,” ucap Hasto.

    Untuk mewujudkan komitmen ini, Hasto mengumumkan pembentukan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber di tubuh partai.

    “Instruksi Ibu Ketua Umum di dalam pembahasan Sidang-sidang Komisi, nanti dapat ditambahkan Subkomisi Komunikasi Politik dan Cyber. Ini anggotanya terdiri dari anak-anak muda yang menjadi utusan yang usianya di bawah 40 tahun,” pungkas Hasto.

    Langkah ini dirancang untuk memberikan ruang kepemimpinan bagi kader muda dan mengakui peran sentral generasi muda dalam transformasi partai, sekaligus memperkuat basis ideologi partai di akar rumput.

  • Timpali Purbaya soal Larangan Impor Pakaian Bekas, Ferdinand Hutahaean: Jangan Bunuh Rakyat Cari Makan…

    Timpali Purbaya soal Larangan Impor Pakaian Bekas, Ferdinand Hutahaean: Jangan Bunuh Rakyat Cari Makan…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDIP Ferdinand Hutahean menimpali Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Terkait larangan impor pakaian bekas.

    Purbaya mendorong daur ulang pakaian bekas. Namun menurut Ferdinand, selama ini pemerintah tidak pernah membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    Akhirnya, kata dia, UMKM sulit menghasilkan produk bagus. Sehingga sulit bersaing dengan pakaian bekas yang lebih murah.

    “Persoalannya, pemerintah tidak pernah membina UMKM agar bisa menghasilkan produk yang bagus dan layak terjangkau harga,” kata Ferdinand dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/11/2025).

    Pelarangan menjual pakaian impor, menurutnya akan membunuh masyarakat. Terutama mereka yang menggantungkan hidup dari jualan pakaian bekas.

    “Jangan bunuh hak rakyat cari makan dengan jualan trifthing,” ucapnya.

    Dia lalu mengajukan usulan. Agar impor pakaian bekas dilegalkan, sehingga negara bisa mendapat pajak dari situ.

    “Lebih baik legalkan dan kenakan pajak bea masuk,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sayembara Maskot PDIP, Kader Surabaya Usulkan Nama BASAFA

    Sayembara Maskot PDIP, Kader Surabaya Usulkan Nama BASAFA

    Surabaya (beritajatim.com) – Sayembara Maskot PDI Perjuangan mulai menarik partisipasi kader dari berbagai daerah, termasuk Surabaya. Salah satu usulan yang muncul kuat adalah nama BASAFA, singkatan dari Banteng Sang Fajar, yang diajukan oleh kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat.

    “Beberapa waktu yang lalu ketika berkontemplasi di Alas Purwo terlihat Banteng pada saat matahari terbit, dilanjutkan dengan mengunjungi Pura Kawitan,” kata Achmad Hidayat, Senin (24/11/2025).

    Achmad menegaskan bahwa BASAFA dipilih karena memiliki kedekatan historis dengan ajaran Bung Karno dan rekam perjalanan ideologis PDI Perjuangan. Dia menyebut Surabaya sebagai kota kelahiran Bung Karno menjadi dasar kuat mengapa Banteng Sang Fajar relevan dijadikan identitas maskot.

    “BASAFA karena kami sebagai simbol serta Benteng Pikiran Bung Karno, Penjaga Amanat Ibu Megawati Soekarnoputri, Pancasila 1 Juni 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

    Selain bernilai historis, Achmad mengaitkan BASAFA dengan konteks budaya Nusantara. Dalam tradisi Sumatera Barat, istilah BASAFA memiliki makna napak tilas untuk menghormati tokoh berpengaruh sekaligus meneruskan cita-cita perjuangannya.

    “Apabila dalam tradisi budaya di Sumatera Barat, BASAFA memiliki makna napak tilas mengenang dan mendoakan perjuangan tokoh yang telah berjasa serta melanjutkan cita-cita perjuangannya,” imbuhnya.

    Pendekatan numerologi turut dia sematkan untuk memperkuat filosofi nama BASAFA. Angka 3 yang melekat pada nama itu disebut memiliki keterkaitan dengan nomor partai dan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

    “BASAFA memiliki asosiasi percaya diri, inspiratif, komunikatif dan pertumbuhan secara konsisten,” katanya.

    Achmad berharap maskot tidak hanya berhenti sebagai simbol visual semata, namun mampu menjadi sarana pemersatu internal partai lintas generasi. Dia menyebut kolaborasi kader muda dan senior merupakan kunci menjaga keberlanjutan perjuangan PDI Perjuangan menuju momentum politik 2029.

    “Semoga nama maskot ini dapat memberi warna sebagai simbol perjuangan yang merupakan kolaborasi pemuda dengan yang lebih tua agar dapat memahami aspek historis perjuangan partai, kondisi saat ini dan menyongsong kemenangan rakyat di tahun 2029. Merdeka!!!” pungkasnya. [asg/beq]

  • Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Singgung Film Dirty Votes, Ungkit Anomali Pemilu 2024

    Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Singgung Film Dirty Votes, Ungkit Anomali Pemilu 2024

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya penguatan sumber daya partai agar partai besutan Megawati Soekarnoputru ini mampu menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, sekaligus menjadi suluh perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hal itu dipaparkan Hasto dalam Konferda PDIP Sulawesi Selatan yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar, Senin (24/11).

    “Konsolidasi di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari upaya penguatan daerah secara ideologis, historis, politik, organisasi, dan kader,” tutur Hasto.

    Di Sulawesi Selatan ini, kata Hasto, PDIP konsisten menggelorakan pemikiran geopolitik Soekarno. Kepeloporan bangsa samudera memiliki rekam jejak sejarah yang sangat kuat di Sulawesi Selatan, dengan peradabannya yang luar biasa.

    “Karena itu, kami menegaskan aspek historis dan tanggung jawab dalam membidik perjuangan untuk menyelesaikan masalah rakyat dan memimpin arah kemajuan bangsa dengan dipandu oleh ideologi,” ungkapnya.

    Konferda dan Konfercab ini akan menyusun kepengurusan baru, sikap politik, serta program-program partai dalam menghadapi berbagai tantangan, menjawab persoalan rakyat, dan merumuskan jalan masa depan.

    Terkait figur, Hasto menegaskan sosok Andi Ridwan Wittiri memiliki pengalaman luas dan diterima masyarakat. Ia akan dipadukan dengan Danny Pomanto yang merupakan mantan Wali Kota Makassar dua periode yang berhasil.

    Seluruh potensi ini, tutur Hasto akan disatukan melalui kekuatan gotong royong karena PDIP mengedepankan kepemimpinan kolektif-kolegial. Kader-kader terbaik seperti Andi Ridwan, Danny Pomanto, dan lainnya akan bergerak bersama.

  • Komentar Ahmad Ali Soal Megawati Dibalas Pedas Chusnul Chotimah: Orang Tua Ini Lupa, Dia Juga Sudah Kakek-kakek

    Komentar Ahmad Ali Soal Megawati Dibalas Pedas Chusnul Chotimah: Orang Tua Ini Lupa, Dia Juga Sudah Kakek-kakek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, membalas komentar Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai nenek-nenek yang puluhan tahun jadi ketua umum partai.

    Merasa bahwa tidak pantas mengatakan hal tersebut, Chusnul menilai Ahmad Ali lupa pada posisinya sendiri di dunia politik.

    “Ahmad Ali ini lupa, dia sudah kakek-kakek cuma jadi penjilat di partai 2 persen,” ujar Chusnul di trheads (24/11/2025).

    Ia juga menyinggung bahwa Megawati memiliki peran besar dalam perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    “Orang tua bungul ini juga lupa, kalau bukan Ibu Mega ketua umum PDIP, Jokowi nggak akan pernah jadi Wali Kota, Gubernur, dan Presiden,” Chusnul menuturkan.

    “Seumur hidup dia nggak akan kenal Jokowi, apalagi anaknya yang sekarang jadi tuannya,” tambahnya.

    Tak berhenti di situ, Chusnul turut mengkritik langkah PSI yang menurutnya memberi posisi strategis kepada figur yang justru menimbulkan perdebatan publik.

    “Begini dijadikan ketua harian, bukti PSI nggak punya kader. Sampah aja dijadikan petinggi partai,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan tersebut.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

  • 2 Tanggapi Sindiran PSI, PDIP Ungkit Pernyataan Jokowi Nasional

    2 Tanggapi Sindiran PSI, PDIP Ungkit Pernyataan Jokowi Nasional

    Tanggapi Sindiran PSI, PDIP Ungkit Pernyataan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus PDI-Perjuangan Guntur Romli membalas sindiran Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali soal sosok yang puluhan tahun masih menjabat ketua umum (ketum) partai.
    Guntur mengungkit sikap Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi) yang menyatakan ingin pulang ke Solo, Jawa Tengah, usai lengser dari kursi kepala negara untuk momong cucu.
    “Yang bilang mau pulang ke Solo, pensiun, jadi rakyat biasa, momong cucu itu Jokowi sendiri, tidak ada yang nyuruh-nyuruh dia,” ujar Guntur kepada
    Kompas.com
    , Minggu (23/11/2025).
    Namun, menurut Guntur, ternyata Jokowi masih ikut campur atau cawe-cawe di politik. 
    “Jadi kalau saat ini dia masih cawe-cawe di politik, kemudian disindir-sindir, itu karena Jokowi menjilat ludahnya sendiri,” sambungnya.
    Menurut Guntur, sebutan nenek-nenek kepada perempuan yang masih kuat sebenarnya adalah penghinaan.
    Dia menduga Jokowi dan
    Ahmad Ali
    sakit hati terhadap sosok perempuan yang menolak jabatan presiden tiga periode.
    “Sebutan nenek-nenek pada seorang perempuan yang masih kuat secara fisik, psikis, dan pikiran sebenarnya bentuk penghinaan pada perempuan. Tapi mungkin Ahmad Ali dan Jokowi masih sakit hati pada perempuan yang dihina nenek-nenek itu karena menolak tiga periode. Padahal sudah memberikan dukungan sejak dari wali kota, gubernur, dan presiden,” jelas Guntur.
    Sebelumnya, Ketua Harian
    PSI
    Ahmad Ali heran kenapa Jokowi diminta publik untuk menyudahi kegiatan politik usai lengser dari kursi kepala negara.
    “Sialnya Pak Jokowi ini gini, dia dihina, dimaki-maki. Tapi ketika dia melawan, dia disuruh, ‘Pak Jokowi harus jadi negarawan’. Terus ketika dia bicara politik, ‘ya sudah waktunya beristirahat’. Loh, ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun jadi ketua partai,” ujar Ali usai memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11/2025) malam.
    Hal tersebut Ali sampaikan usai memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Kaji Penambahan Bea Masuk Anti Dumping Cs Buat Tangani Impor Ilegal

    Purbaya Kaji Penambahan Bea Masuk Anti Dumping Cs Buat Tangani Impor Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu tengah mengkaji penambahan tarif BMAD dan BMTP. 

    Adapun merujuk pada definisinya, BMAD adalah pungutan tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal (dumping). 

    Sementara itu, BMTP merujuk pada bea masuk atau pungutan yang dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. 

    “Jadi Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik,” terangnya, dikutip Minggu (23/11/2025). 

    Selain pengenaan BMAD dan BMTP, mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menata impor tekstil ilegal dalam bentuk balpres serta yang berada di kawasan berikat. 

    Khusus mengenai impor tekstil ilegal, Purbaya juga menyoroti soal industri penjualan pakaian impor bekas di dalam negeri (thrifting). Dia menegaskan bahwa pakaian impor bekas dari luar negeri adalah ilegal, sehingga tak akan dikenai pajak. 

    Hal itu ia sampaikan meskipun penjual pakaian thrifting meminta agar produk tersebut dilegalkan dan dikenai kewajiban pembayaran pajak.

    “Enggak ada hubungannya bayar pajak atau enggak bayar pajak, itu barang ilegal. Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah itu barang itu legal? Kan enggak,” terangnya. 

    Selain itu, Purbaya turut menyatakan bakal memperketat pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada pintu-pintu jalur masuk utama barang-barang dari luar negeri, salah satunya pelabuhan utama. Dia merespons kritik dari anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa impor tekstil ilegal juga banyak yang berasal dari China. 

    “Nanti kami cegat di pelabuhan, kami periksa lebih teliti lagi. Kami akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang importirnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi,” ungkapnya.