Xcloud.id

partai: PDIP

  • Instruksi Puan Hadapi Revisi UU Pemilu: Kalau Kompak, Tak Ada yang Pecah Barisan Kita – Page 3

    Instruksi Puan Hadapi Revisi UU Pemilu: Kalau Kompak, Tak Ada yang Pecah Barisan Kita – Page 3

    Selain itu, Puan menilai bahwa Bimtek ini menjadi bekal strategis bagi para anggota DPR dan DPRD dari PDIP dalam menavigasi dinamika politik ke depan.

    “Ibarat sedang berlayar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengarahkan layar sehingga sampai ke tujuan,” tuturnya.

    Tak lupa, Puan juga berharap seluruh kader dapat menjalankan kerja-kerja politik yang terencana dan terukur untuk menjaga kepercayaan rakyat serta memperkuat ideologi perjuangan partai.

    Acara penutupan Bimtek PDIP turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, jajaran pengurus DPP, 3.218 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dari PDIP, anggota DPR RI Fraksi PDIP, serta kepala daerah dari partai berlambang banteng tersebut.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari program konsolidasi PDIP menjelang dinamika politik nasional, termasuk pembahasan materi strategis seperti penyusunan RPJMD, evaluasi APBD 2025, dan strategi komunikasi politik di daerah.

  • Legislator PDIP harus siap hadapi dinamika revisi UU Pemilu

    Legislator PDIP harus siap hadapi dinamika revisi UU Pemilu

    Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali. ANTARA/HO-PDIP

    Puan: Legislator PDIP harus siap hadapi dinamika revisi UU Pemilu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan seluruh legislator Fraksi PDIP untuk bersiap menghadapi berbagai dinamika politik, khususnya mengenai revisi Undang-Undang Pemilu yang akan sangat menentukan ruang gerak pada Pemilu 2029.

    Untuk itu, saat memberikan sambutan pada penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, Puan mengatakan bahwa konsolidasi yang solid, organisasi yang solid, adalah kekuatan bagi partai berlambang kepala banteng itu dalam menggalang dukungan dari rakyat.

    “Apa pun Undang-Undang Pemilu yang akan dihasilkan, tidak ada pilihan yang mudah, semua pilihan tetap membutuhkan kesiapan partai kita,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia mendorong para anggota legislatif untuk memberi kontribusi yang nyata dalam membangun soliditas partai dan mempersatukan kader-kader partai dalam semangat gotong royong untuk kerja-kerja politik di daerah pemilihannya masing-masing bagi rakyat.

    “Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta bimtek yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh disiplin dan semangat,” kata Ketua DPR RI itu.

    Puan mengingatkan bahwa perjuangan PDIP adalah proses yang terus-menerus memperjuangkan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Setiap generasi, kata Puan, memiliki medan juangnya sendiri yang harus dijawab oleh kerja-kerja politik. “Dalam berjuang, kita tidak akan takut pada jalan yang terjal, yang paling kita takutkan adalah hati yang mudah menyerah,” katanya.

    Bimbingan teknis yang beragenda konsolidasi partai itu dihadiri jajaran pengurus DPP PDIP, 3.218 anggota Fraksi PDIP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, seluruh anggota Fraksi PDIP DPR RI, serta para kepala daerah dari PDIP.

    Sumber : Antara

  • Tutup Bimtek PDIP, Puan: Kader Harus Jadi Pelopor Perjuangan, Bukan Hanya Pelapor – Page 3

    Tutup Bimtek PDIP, Puan: Kader Harus Jadi Pelopor Perjuangan, Bukan Hanya Pelapor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menutup rangkaian acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR RI hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota fraksi PDIP se-Indonesia di Bali, Rabu (30/7/2025) malam.

    Dalam pidato penutupannya, Puan menegaskan bahwa kader PDIP harus menjadi pelopor perjuangan rakyat, bukan hanya pelapor yang pasif.

    “PDI Perjuangan tidak dibentuk dari kenyamanan, tetapi dari jiwa perjuangan. Kita yang hadir di sini inilah, yang harus menjadi pelopor perjuangan,” ujar Puan di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Rabu (30/7/2025).

    “Kita harus jadi kader-kader pelopor dan bukan kader pelapor, yang hanya melapor, tapi tidak pernah membuat kepeloporan untuk perjuangan,” tambahnya.

    Puan menekankan pentingnya komitmen dan kesadaran ideologis seluruh anggota legislatif PDIP untuk selalu berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

    Menurut Puan, seluruh kader harus memahami bahwa perjuangan politik saat ini tidak mudah. Mereka harus siap menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi dengan kecerdasan serta kesabaran revolusioner.

    “Dalam kita berjuang, kita membutuhkan pemahaman yang luas dan kita harus bersiasat dengan cerdas, sehingga kita tidak patah,” ucap cucu Proklamator RI tersebut.

     

  • Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDIP menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Selama ini, gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung rakyat melalui Pilkada. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jangan membuat aturan yang mengambil hak dan kedaulatan rakyat.

    “Sikap kita jelas. Jangan ambil kedaulatan rakyat, dibagi dengan elite DPRD. Itu enggak benar,” kata Deddy saat dijumpai di sela-sela Bimtek di Bali, Rabu 30 Juli 2025.

    Menurut Deddy, Pilkada lewat DPRD langkah mundur dalam peradaban demokrasi. “Karena tidak ada partisipasi publik, rakyat dalam pemimpin daerahnya,” tutur dia.

    Deddy meyakini, usulan itu akan ditentang oleh banyak masyarakat. Di mana bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang merupakan hasil dari Reformasi.

    Ketua DPP PDIP Ini juga memandang banyak risiko dan ruginya jika itu diterapkan. Misalnya soal potensi terjadinya jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat.

    “Kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah,” ungkap Deddy.

    Deddy menilai, lebih banyak mudaratnya jika Pilkada melalui DPRD. 

    “Apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik,” kata dia lagi.

    Seperti diketahui, wacana Pilkada lewat DPRD kembali dihembuskan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia menilai, Pilkada langsung yang dilakukan saat ini terlalu memakan banyak anggaran negara.

    Parpol-parpol di parlemen pun bereaksi. NasDem dan Golkar yang tegas mendukung. Sisanya, merasa wacana tersebut masih harus dikaji.

    Sementara itu, Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan, usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD bisa ditindaklanjuti oleh partai-partai politik. 

    “Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” ujar Puan di kompleks parlemen, Kamis, (24/7/2025).

    Ketua DPR itu mengatakan, pembahasan tentang penghapusan pilkada langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun dia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut.

  • Puan sebut legislator PDIP harus siap hadapi dinamika revisi UU Pemilu

    Puan sebut legislator PDIP harus siap hadapi dinamika revisi UU Pemilu

    Denpasar (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan seluruh legislator Fraksi PDIP untuk bersiap menghadapi berbagai dinamika politik, khususnya mengenai revisi Undang-Undang Pemilu yang akan sangat menentukan ruang gerak pada Pemilu 2029.

    Untuk itu, saat memberikan sambutan pada penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, Puan mengatakan bahwa konsolidasi yang solid, organisasi yang solid, adalah kekuatan bagi partai berlambang kepala banteng itu dalam menggalang dukungan dari rakyat.

    “Apa pun Undang-Undang Pemilu yang akan dihasilkan, tidak ada pilihan yang mudah, semua pilihan tetap membutuhkan kesiapan partai kita,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia mendorong para anggota legislatif untuk memberi kontribusi yang nyata dalam membangun soliditas partai dan mempersatukan kader-kader partai dalam semangat gotong royong untuk kerja-kerja politik di daerah pemilihannya masing-masing bagi rakyat.

    “Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta bimtek yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh disiplin dan semangat,” kata Ketua DPR RI itu.

    Puan mengingatkan bahwa perjuangan PDIP adalah proses yang terus-menerus memperjuangkan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.

    Setiap generasi, kata Puan, memiliki medan juangnya sendiri yang harus dijawab oleh kerja-kerja politik. “Dalam berjuang, kita tidak akan takut pada jalan yang terjal, yang paling kita takutkan adalah hati yang mudah menyerah,” katanya.

    Bimbingan teknis yang beragenda konsolidasi partai itu dihadiri jajaran pengurus DPP PDIP, 3.218 anggota Fraksi PDIP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, seluruh anggota Fraksi PDIP DPR RI, serta para kepala daerah dari PDIP.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Gugat UU Tipikor ke MK Sehari Sebelum Vonis, Begini Reaksi KPK

    Hasto Gugat UU Tipikor ke MK Sehari Sebelum Vonis, Begini Reaksi KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi ihwal permohonan uji materi yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ke Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap pasal 21 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

    Permohonan uji materi terhadap pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice itu diajukan Hasto sehari sebelum sidang vonis terhadapnya, Kamis (24/7/2025). Sebagaimana diketahui, Hasto akhirnya dijatuhi hukuman pidana 3,5 tahun penjara, meski tak terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pihaknya menghormati hak konstitusi setiap warga negara untuk menyampaikan gugatan ke MK, dalam hal ini terhadap pasal 21 tentang perintangan penyidikan. 

    Menurut Budi, selama ini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka perintangan penyidikan pada penanganan perkara korupsi. Selain Hasto, KPK pernah menjerat pengacara mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, sebagai tersangka perintangan penyidikan. 

    Kemudian, lembaga antirasuah juga pernah menetapkan pengacara mantan Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi sebagai tersangka obstruction of justice.

    Baik Hasto, Stefanus dan Fredrich pun telah diseret ke persidangan atas dakwaan perintangan penyidikan kasus korupsi. “Kita juga memandang urgensi dari Pasal 21 ini untuk menjamin efektivitas proses penegakan hukum, sehingga tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga kepada pihak-pihak yang diduga mencoba menghalang-halangi atau mengganggu proses hukum tersebut,” terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/7/2025). 

    Berdasarkan informasi di situs resmi MK, permohonan uji materi pasal 21 UU Tipikor oleh Hasto terdaftar pada nomor perkara 130/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025. Gugatan itu disampaikan pada 24 Juli 2025, atau sehari sebelum sidang vonis Hasto. 

    Adapun pada putusan Majelis Hakim, Jumat (25/7/2025), tim penuntut umum KPK dinyatakan tidak dapat membuktikan perintangan penyidikan oleh Hasto sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu. Oleh sebab itu, Hasto dibebaskan dari dakwaan tersebut.

    Meski demikian, Hasto dinyatakan terbukti memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp400 juta untuk meloloskan caleg PDIP, Harun Masiku, yang kini masih berstatus buron. 

    Hasto pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair tiga bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 7 tahun. 

    Usai sidang putusan, Jumat (25/7/2025), Hasto juga menyatakan masih akan mendiskusikan langkah selanjutnya apabila ingin mengajukan banding. 

    “Jadi kami akan pelajari secara cermat putusannya, setelah kami terima kemudian kami akan tentukan langkah-langkah hukumnya,” ujar Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

  • Bu Mega ke Kader PDIP: Kita Pernah Dijajah 3,5 Abad, Mau Dijajah Lagi? Jangan

    Bu Mega ke Kader PDIP: Kita Pernah Dijajah 3,5 Abad, Mau Dijajah Lagi? Jangan

    Dia juga menyebut, idealnya sebuah partai harus makin besar bukan malah menjadi lebih kecil. “Kalian harus merasa sebagai satu keluarga besar yang bergotong royong. Dengan cara ini, rakyat akan terus bersama kita,” pesannya.

    Peserta menerima berbagai materi strategis termasuk penguatan peran fraksi di lembaga legislatif, evaluasi RKPD dan APBD 2025, strategi komunikasi politik di daerah.

    “Kami berharap bimtek ini memperkuat kesatuan visi dan aksi seluruh kader PDIP dalam mengawal pembangunan nasional,” tutup Megawati mengakhiri orasinya yang penuh semangat.

    Adapun Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan pentingnya kerja politik nyata bagi kader partai dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Dewan Fraksi PDIP 2024-2029 di Denpasar, Bali, Rabu (30/7).

    “Kami tidak cukup hanya bermodalkan teriak ‘Merdeka!’ lalu rakyat akan memilih PDIP. Kami harus punya kerja politik di setiap tingkatan dengan cara yang sesuai zaman,” kata Puan dalam keterangannya.

    Mantan Menko PMK ini menekankan PDIP harus kembali memperkuat kedekatan dengan masyarakat kecil dan generasi muda. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya terletak pada jumlah kursi legislatif, tetapi pada soliditas internal.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat. Inilah kekuatan kami yang sesungguhnya,” ujar Ketua DPR RI tersebut.

    Puan juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap program pemerintah. “Bimtek ini menjadi momentum untuk menjaga soliditas partai dalam mengawasi program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat,” jelasnya.

  • Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Ketua DPR Puan Maharani ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu,  dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau `wong cilik`.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai. Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah. Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Sumber : Antara

  • Waketum Garuda: Kenapa Mereka tidak Berani Menuduh Megawati dengan Puan melakukan Dinasti Politik

    Waketum Garuda: Kenapa Mereka tidak Berani Menuduh Megawati dengan Puan melakukan Dinasti Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi memberi sorotan tajam persoalan Dinasty Politik.

    Teddy Gusnaidi menyebut persoalan dan perdebatan soal dinasty politik ini cenderung pilih kasih.

    Dimana, sorotan persoalan dinasti politik lebih sering diarahkan ke keluarga mantan Presiden Joko Widodo saja.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Teddy menyebut dinasti politik bukan hanya soal Joko Widodo dan keluarga.

    Publik disebut tidak berani menyinggung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga melakukan tindakan yang sama menurutnya.

    “Kenapa mereka tidak berani menuduh Megawati dengan Puan melakukan dinasti politik?,” tulisnya dikutip Rabu (30/7/2025).

    Hanya saja, persoalan ini tidak disorot namun sorotan justru selalu ditujukan ke Jokowi dan keluarganya saja.

    “Kenapa ketika Jokowi ingin membantu Partai anaknya di bilang dinasti politik??,” tuturnya.

    Teddy Gusnaidi pun memberikan sindiran sekaligus analogi persoalan dinasty politik ini.

    “Mosok bapaknya jualan bakso lalu anaknya dilarang untuk jualan bakso?,” terangnya.

    Dinasti politik adalah praktik ketika kekuasaan politik atau jabatan publik diwariskan atau diteruskan kepada anggota keluarga dekat baik anak, pasangan, adik, maupun kerabat lainnya.

    Meskipun dilakukan melalui pemilu, keberadaan hubungan keluarga dengan tokoh politik berpengaruh membuat proses demokrasi menjadi tidak setara.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Puan Maharani: Soal kongres PDIP, tunggu arahan DPP partai

    Puan Maharani: Soal kongres PDIP, tunggu arahan DPP partai

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lengkap dari pimpinan tertinggi partai terkait penyelenggaraan Kongres.

    Hal tersebut disampaikan Puan setelah memberikan pengarahan dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

    “Belum tahu, nanti kita tunggu arahan selanjutnya dari DPP Partai,” kata Puan.

    Bimtek anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang diselenggarakan pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.

    Saat dikonfirmasi apakah Kongres PDIP akan digelar pada 1 Agustus 2025 atau satu setelah Bimtek, Puan mengatakan Kongres PDIP akan digelar secepatnya.

    “Secepatnya, Insya Allah,” ujarnya.

    Puan juga ditanya apakah Kongres akan digelar setelah penutupan Bimtek. Ia kembali menegaskan bahwa informasi resmi baru akan disampaikan setelah Bimtek berakhir pada 31 Juli.

    “Insya Allah, setelah Bimtek kita akan ada kabarnya,” tutur Puan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.