Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP: Megawati instruksikan bantu korban bencana banjir Sumatera

    PDIP: Megawati instruksikan bantu korban bencana banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Ribka Tjiptaning menegaskan PDIP berkomitmen memberikan respons cepat dan terstruktur terhadap bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Ribka Tjiptaning mengungkapkan bahwa hal itu sesuai instruksi langsung dan tertulis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah dikeluarkan kepada seluruh kader.

    “Semua sudah instruksi secara tertulis, bahkan Ibu menginstruksikan harus fokus kepada khususnya yang Sumatera,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin,

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara peringatan Hari AIDS Sedunia di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa koordinasi bantuan telah dilakukan melalui struktur partai di daerah.

    “Kalau per DPD, DPC, sudah ada instruksi, teman-teman juga sudah jalan. Saya sendiri misalnya bidang kesehatan saya sudah kontak di Sumatera Utara, misalnya Mawar. Di Sumatera Barat, Deno… Mereka sudah menjalani,” jelasnya.

    Meskipun instruksi telah berjalan, Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan dan tim relawan di lapangan masih menghadapi kendala logistik yang serius.

    “Cuma kan akses jalan susah. Satu. Terus BBM sulit, karena SPBU-SPBU susah kan… kita pantau terus,” kata Ribka.

    Ia mencontohkan sulitnya akses ke beberapa daerah terdampak di Sumut seperti Sibolga, Tapteng, dan Tapsel. Ribka menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan yang telah dikerahkan sampai kepada para korban musibah.

    “Harapan kita harus sampai kepada yang korban itu,” tegasnya.

    Terkait penyebab bencana banjir, Ribka Tjiptaning menyinggung soal kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar. Hal ini sejalan dengan concern lama dari Ketua Umum Megawati.

    “Iyalah, itu kan karena itu… makanya itu sudah Ibu Ketum ‘Merawat Pertiwi’ bolak-balik ngomong bahwa itu hutan jangan digunduli, harus menanam hutan dari dulu kan. Tapi kan dicuekin aja,” kata Ribka.

    Ribka menegaskan bahwa Reboisasi dan Penghijauan adalah program yang secara konsisten menjadi keputusan dan tugas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader PDIP di semua tingkatan, mulai dari Pusat hingga tingkat PAC.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Jakarta (ANTARA) – Deretan kader PDI Perjuangan yang berlatar belakang penyanyi, Kris Dayanti, Once, dan Chicha Koeswoyo menghibur anak penyintas HIV/AIDS (ADHA) dalam acara peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar PDIP di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    Tawa riang dan sorak-sorai pecah di antara puluhan anak-anak, untuk sejenak melupakan diagnosis HIV/AIDS (ADHA) yang melekat pada diri mereka.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sri Rahayu, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Momen mengharukan tercipta ketika KD bernyanyi dan menyapa anak-anak tersebut langsung. Dengan penuh kehangatan menyanyikan lagu hits Usah Kau Lara Sendiri, KD tak segan menyapa, melambaikan tangan, dan tersenyum kepada anak-anak yang duduk di barisan depan. Suasana hangat dan penuh empati itu menyelimuti acara tersebut.

    Ia berjabat tangan, memberikan semangat, dan berfoto bersama. Untuk sesaat, wajah-wajah polos itu bersinar, bebas dari beban stigma yang sering kali mereka tanggung.

    Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, KD lalu memanggil koleganya, Once dan Chicha untuk bergabung bersamanya menghibur anak-anak penyintas HIV/AIDS.

    Mereka lalu menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang mendapatkan respons antusias dari anak-anak.

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan Jauhi virusnya, bukan orangnya!. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDi Perjuangan Charles Honoris, yang bertugas di Komisi Kesehatan, memastikan layanan optimal bagi penyintas HIV adalah kewajiban partai.

    “Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,” kata Charles Honoris dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang diselenggarakan PDIP di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    PDI Perjuangan bakal memanfaatkan momentum peringatan Hari AIDS Sedunia untuk fokus pada isu krusial mengenai hak dan akses kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak-anak penyintas (ADHA).

    Charles Honoris menyoroti bahwa masih banyak kesulitan di lapangan, terutama terkait akses mendapatkan obat dan adanya diskriminasi di fasilitas layanan kesehatan. Sebagai langkah konkret, ia secara terbuka menawarkan jalur komunikasi langsung untuk advokasi.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Charles, seraya memberikan nomor kontak pribadinya agar penyintas bisa langsung menghubungi.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menekankan bahwa jumlah penyintas HIV yang semakin banyak menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari semua pihak.

    “Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita semua, karena jumlah penyintas HIV ini bukan semakin turun, tetapi semakin banyak dengan berbagai sebab. Maka kita semua punya tanggung jawab,” jelas Sri Rahayu.

    Sri Rahayu mengajak para penyintas, keluarga, dan kader partai untuk membangun komunikasi yang intensif, khususnya bagi anak-anak yang harus mendapatkan edukasi tentang cara mengakses pengobatan lanjutan.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” katanya, menekankan perlunya keterbukaan di antara semua pihak agar persoalan dapat diatasi secara bersama-sama.

    Acara kepedulian ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Selain penampilan puisi, penyanyi cilik Savia turut mendendangkan lagu bertema motivasi yang membangkitkan semangat, yaitu “Jangan Menyerah” dari D’Masiv dan lagu “Aku Pasti Bisa” dari Citra Scholastika.

    Kader PDI Perjuangan, Kris Dayanti, juga turut menyumbangkan suara emasnya dengan lagu hits “Usah Kau Lara Sendiri”.

    Penampilan-penampilan ini memberikan suntikan semangat dan keceriaan bagi seluruh anak-anak dan keluarga yang hadir..

    Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang kembali menegaskan semboyan yang digemakan para elite partai: “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”

    Hadir Ketua DPP Ganjar Pranowo, Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, serta anggota DPRD DKI Jakarta.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Dalam Sorotan Senayan

    Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Dalam Sorotan Senayan

    Jakarta –

    Gelondongan kayu ikut terbawa arus di peristiwa banjir Sumatera. Kumpulan kayu dalam jumlah banyak itu juga menjadi sorotan anggota DPR RI.

    Adapun video gelondongan kayu terbawa arus viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan gelondongan kayu itu dengan praktik ilegal logging yang memperparah banjir dan longsor.

    Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tak hanya di Sumut, dilansir Antara Sabtu (29/11), gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    Hingga saat ini belum diketahui asal usul gelondongan kayu tersebut. Kemenhut menduga kayu gelondongan itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL).

    “Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan,” kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, dilansir Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lantas apa kata mereka perwakilan rakyat di Senayan?

    Dugaan Legislator dari Pembalakan Liar

    Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menduga gelondongan kayu itu berasal dari pembalakan liar. Ia menilai pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di utara Pulau Sumatera rendah.

    “Pertama, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius,” kata Johan kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

    Politikus PKS ini menyebutkan banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatera konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Ia menilai tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tak bertanggung jawab.

    “Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana,” katanya.

    Minta Menhut Audit Penyebab

    Politikus PKS ini pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Salah satunya, Menhut, mesti audit menyeluruh izin dari pemanfaatan Kawasan hutan.

    “Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu,” kata Johan.

    “Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi,” sambungnya.

    Ia mendorong reformasi tata Kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatera. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

    “Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan, termasuk melalui pembahasan Revisi UU Kehutanan yang sedang kami dorong di Komisi IV agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara,” ujarnya.

    Ia menyebutkan gelondongan kayu yang terbawa banjir sebagai teguran keras dari alam. Johan menilai bukti itu sebagai tamparan jika kondisi hutan di RI sedang tak baik-baik saja.

    “Tumpukan-tumpukan kayu adalah teguran keras atas keberpura-puraan kita tentang perlindungan hutan, hutan lestari, serta ungkapan sejenisnya,” tambahnya.

    Komisi IV DPR Panggil Kemenhut Pekan Depan

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat dengan Kementerian Hutan (Kemenhut) RI membahas banjir hingga longsor yang terjadi di utara Pulau Sumatera. Komisi IV DPR disebut juga akan mendalami temuan gelondongan kayu di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang terbawa arus banjir.

    “Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis, 4 Desember,” kata Alex ketika dimintai konfirmasi, Minggu (30/11/2025). Alex menjawab soal temuan kayu gelondongan imbas banjir Sumut-Sumbar.

    Alex mengatakan Komisi IV DPR RI akan mendalami 5 hal kepada Kemenhut. Satu di antaranya terkait peta aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor.

    “Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS (Daerah Aliran Sungai),” ujar Alex.

    Legislator PDIP ini menyebutkan Komisi IV DPR juga akan meminta data kerusakan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai. Pihaknya pun bakal mendalami soal rencana reboisasi dan penghijauan yang dilakukan Kemenhut.

    “Tiga, data kerusakan hutan dan lahan tiap DAS. Empat, program rencana reboisasi dan penghijauan tiap DAS. Lima, berapa dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS,” katanya.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/dwr)

  • Beda Kegiatan Mantan Presiden Setelah Pensiun, Megawati-SBY Nikmati Hobi, Jokowi Sibuk Klarifikasi?

    Beda Kegiatan Mantan Presiden Setelah Pensiun, Megawati-SBY Nikmati Hobi, Jokowi Sibuk Klarifikasi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, menyinggung aktivitas para Kepala Negara saat purna tugas.

    Dikatakan Guntur, ada perbedaan yang terbilang jauh di antara aktivitas para mantan Kepala Negara.

    “Kegiatan sehari-hari Presiden Republik Indonesia ke-5, 6, dan 7 setelah purnatugas,” ujar di X @GunRomli (1/12/2025).

    Ia memulai dari Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Guntur mengatakan bahwa putri Presiden pertama itu belakangan ini rajin tanam pohon dan menjadi pemerhati lingkungan.

    Jika Megawati sibuk mengurus lingkungan, kata Guntur, Presiden ke-6 memilih menghabiskan siswa waktunya dengan melukis.

    Adapun Presiden ke-7, Jokowi, Guntur melihatnya belakangan ini sibuk memberikan klarifikasi.

    Mulai dari proyek peninggalannya yang diduga sarat masalah hingga dugaan ijazah palsu miliknya yang terus berpolemik.

    Teranyar, Jokowi disebut sebagai sosok yang paling bertanggungjawab atas adanya bandara yang diduga ilegal di Morowali.

    “Semoga semuanya diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk terus melakukan kegiatan masing-masing,” tandasnya.

    Polemik yang paling melelahkan bagi Jokowi salah satunya terkait ijazah. Hingga saat ini Roy Suryo Cs belum menyerah dalam perdebatan tersebut.

    Baru-baru ini, Pengacara Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin, menanggapi wacana penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi melalui mekanisme mediasi penal maupun abolisi.

    Ia menganggap usulan tersebut tidak bisa diterapkan karena perkara ini merupakan ranah hukum publik, bukan sengketa personal.

  • Ketum PDIP Megawati Teguhkan Politik Merawat Pertiwi di Tengah Bencana yang Melanda Sumatra

    Ketum PDIP Megawati Teguhkan Politik Merawat Pertiwi di Tengah Bencana yang Melanda Sumatra

    ​Hasto menegaskan bahwa merawat pertiwi bukanlah sekadar slogan musiman, melainkan telah menjadi kultur partai sejak zaman Bung Karno (BK) dan kepemimpinan Megawati.

    ​“Gerakan merawat bumi ini adalah manifestasi rasa cinta tanah air. Dengan merawat bumi, kita menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dan filosofi Tat Twam Asi (Aku adalah Engkau, Engkau adalah Aku),” jelasnya.

    Tat Twam Asi menekankan keterikatan manusia dengan alam dan sesama.

    ​Dalam menghadapi musibah seperti banjir di Sumatra, Megawati telah menginstruksikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP harus berdiri di depan, bergotong royong membantu rakyat yang menjadi korban.

    “Ambil contoh di Sumut: Rapidin Simbolon, Sofyan Tan, dan kader lain langsung turun ke bawah, memastikan bantuan dan pertolongan sampai kepada korban,” ungkap dia.

    Ditegaskan Hasto, gerakan grassroots PDIP berfungsi saat bencana datang.

    ​Dalam konteks Jambi, Hasto memberikan pesan khusus untuk menjaga sungai kebanggaan provinsi, Sungai Batanghari, yang telah mengukir sejarah peradaban masyarakat Jambi, Nusantara, dan dunia.

     

    Sementara, ​Ketua DPD PDIP Jambi, Edi Purwanto, menegaskan kesiapan jajarannya menjalankan komando partai, termasuk seruan Merawat Pertiwi.

    ​“Kami di DPD PDIP Jambi berkomitmen penuh pada garis perjuangan partai dan disiplin organisasi,” tegas Edi.

  • Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wajah situs bersejarah rumah masa muda Presiden pertama RI Soekarno atau yang terkenal dengan Istana Gebang di Kota Blitar, bakal makin cantik. DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengambil inisiatif melakukan renovasi terhadap situs cagar budaya tersebut.

    Langkah pemugaran ini bukan sembarang proyek. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono, menegaskan bahwa renovasi ini telah mengantongi restu langsung dari putri Bung Karno sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Desainnya sudah kita sampaikan ke ibu Megawati dan ibu (Megawati) setuju maka jalan hari ini, sebelum 1 Desember harus sudah ada peletakan batu pertama maka hari ini dilakukan peletakan batu pertama,” ucap pria yang akrab disapa Kanang pada Minggu (30/11/2025).

    Uniknya, ada syarat khusus yang diutarakann oleh Megawati dalam proyek ini yakni haram menyentuh uang negara. Kanang mengungkapkan, Megawati memberikan instruksi tegas agar renovasi rumah masa muda sang Proklamator itu harus murni tanpa harus menggunakan uang negara.

    Instruksi ini menjadi tantangan prestisius yang langsung disambut oleh Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah. Menurut Kanang, pihak DPD Jatim langsung mengambil alih (take over) seluruh pembiayaan perbaikan Istana Gebang sebagai wujud penghormatan kepada Sang Proklamator tanpa bergantung pada pihak eksternal.

    “Saya diskusi dengan pak Said bagaimana kalau kita kolaborasi dengan BUMN tapi ibu tidak menghendaki, sudah lah DPD saja yang bangun tidak usah kemana-mana, nah ini menjadi tantangan pak Said tidak boleh ditantang kalau ditantang langsung diiyain,” bebernya.

    Sentuhan Baru: Patung Bung Karno Membaca Buku

    Patung Bung Karno

    Tak hanya soal dana, Megawati juga memberikan atensi detail terhadap desain renovasi. Setelah melalui proses konsultasi desain, Megawati meminta adanya penggantian patung Bung Karno yang menjadi ikon di halaman depan Istana Gebang.

    Megawati menghendaki sosok ayahnya ditampilkan dalam sisi intelektual yang lebih menonjol, serupa dengan patung Bung Karno yang berdiri di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

    “Ibu (Megawati) menghendaki patung seperti Lemhannas, saat Bung Karno duduk membaca buku di kursi, karena filosofinya Bung Karno adalah guru bangsa bukan hanya sekedar proklamator, tapi selamanya Bung Karno menjadi guru bangsa,” jelas mantan Bupati Ngawi tersebut.

    Lantai Granit dan Target 6 Bulan

    Selain penggantian patung, perubahan signifikan juga akan dilakukan pada bagian lantai area luar. Paving blok yang saat ini terpasang akan diganti dengan batu granit.

    Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan estetika Istana Gebang dengan kompleks Makam Bung Karno (MBK) yang sudah lebih dulu menggunakan material serupa. Proyek yang memadukan pelestarian sejarah dan estetika modern ini ditargetkan tidak memakan waktu lama.

    “Perbaikan ini diperkirakan selesai dalam waktu 5 sampai 6 bulan ke depan,” pungkas Kanang. [owi/suf]

  • Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Liputan6.com, Jakarta Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang juga warga Nahdlatul Ulama (NU), Said Abdullah mengatakan, dirinya merasa sedih mendengar konflik internal yang terjadi di PBNU. Menurut dia, jika benar hal itu dipicu karena pengelolaan tambang batu bara, jelas sangat disayangkan.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajtanya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Pria yang duduk sebagai anggota DPR ini mengatakan, sejak kecil sebagai warga NU selalu bermuamalah dalam tradisi nahdliyah, memegang teguh ajaran tawadu’ dan tabayun, serta akhlakul karimah sebagaimana tertuang dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” ungkap Said.

    Dia berharap, semua pihak yang berkonflik ini melakukan islah secepat mungkin, dengan dijembatani oleh para mustasyar PBNU, kiai sepuh, dan mereka yang berwenang.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” jelas Said.

     

  • Kader PDIP Surabaya Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Intervensi Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas

    Kader PDIP Surabaya Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Intervensi Kebijakan bagi Penyandang Disabilitas

    Surabaya (beritajatim.com) – Kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat memperjuangkan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas, terutama jaminan kesehatan dan intervensi kebijakan sosial. Dia menyebutkan hingga kini masih ditemukan warga disabilitas yang belum tercover BPJS Kesehatan PBI maupun bantuan sosial seperti PKH dan BLT sementara.

    “Yang jelas jaminan kesehatan adalah prioritas kami usulkan agar bisa dicover oleh JKN–PBI, selanjutnya juga pernah dilakukan survei terkait usulan sepatu adaptif namun belum terealisasi, semoga dapat segera diberikan,” kata Kader PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, Sabtu (29/11/2025).

    Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Dimas Saputra, warga Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan. Setelah genap berusia 21 tahun, kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibiayai perusahaan orang tua harus dihentikan, sementara Dimas belum mampu bekerja karena keterbatasan yang dia miliki.

    “Setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan kesehatan yang layak, dan ini yang sedang kami perjuangkan agar tidak ada yang terputus dari layanan kesehatan,” ujar Achmad.

    Mendapat laporan dari Kader Surabaya Hebat, Achmad Hidayat langsung mendatangi rumah Dimas untuk mendengar keluhan dan harapan keluarga. Langkah ini, katanya, dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan agar persoalan yang dihadapi bisa segera dicarikan solusi.

    “Kami datang langsung untuk memastikan kondisi yang sebenarnya dan menyampaikan bahwa persoalan ini akan kami kawal sampai mendapatkan jalan keluar,” kata dia.

    Selain jaminan kesehatan, keluarga juga diberi informasi mengenai peluang kerja bagi penyandang disabilitas yang difasilitasi Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi diketahui menggelar Job Fair khusus disabilitas pada 25–26 November 2025 di Gedung Wanita Chandra Kencana dengan 285 lowongan kerja.

    “Kami sampaikan kepada keluarga bahwa ada Job Fair bagi penyandang disabilitas dengan ratusan peluang kerja yang bisa diikuti, semoga ini membuka harapan baru bagi Dimas,” ujar Achmad.

    Upaya ini juga menjadi bagian dari dorongan agar Surabaya semakin ramah terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, kota yang inklusif akan mencerminkan kemajuan pembangunan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

    “Kami berharap agar Kota Surabaya semakin ramah terhadap penyandang disabilitas, karena itu akan menjadikan kita sebagai kota yang maju dan indah dalam harmoni,” tegas Achmad.

    Achmad juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kader Surabaya Hebat yang dinilainya cepat merespons setiap laporan masyarakat. Perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas disebut sebagai wujud nyata kerja kemanusiaan di tingkat akar rumput.

    “Saya berterima kasih kepada Kader Surabaya Hebat yang selalu responsif dengan mengedepankan kasih sayang dan tanggung jawab kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Otto Hasibuan Ungkap Alasan Prabowo 3 Kali Berikan Ampunan pada Kasus Korupsi

    Otto Hasibuan Ungkap Alasan Prabowo 3 Kali Berikan Ampunan pada Kasus Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memberikan penjelasan terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan pengampunan yang ketiga kali dalam kasus korupsi.

    Menanggapi penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemberian pengampunan sebagai bentuk intervensi dan berpotensi menjadi preseden buruk, Otto mengatakan bahwa keputusan Presiden didasarkan pada prinsip keadilan.

    “Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah di hukum, dan tidak mau juga ada orang yang bersalah bebas. Itu tegas tadi Bapak Presiden sampai ke tempat saya. Jadi Bapak Presiden itu betul-betul melihat rasa keadilan masyarakat itu harus ditegakkan di Republik ini,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Otto menjelaskan bahwa Presiden tidak ingin ada kekeliruan dalam proses hukum, baik menghukum orang yang tidak bersalah maupun membebaskan pelaku kejahatan.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kebijakan pengampunan bukan bentuk intervensi, melainkan pelaksanaan hak prerogatif Presiden.

    “Nah soal rehabilitasi, ini juga salah satu hal mungkin yang menjadi pertimbangan walaupun tidak spesifik tadi kita bicarakan. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini, ini adalah hak prerogatif dari Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi,” ujarnya.

    Otto kemudian menjelaskan dua bentuk rehabilitasi dalam hukum, yakni yang bersifat yuridis dan yang bersifat konstitusional. Rehabilitasi yuridis, ujarnya, berlaku ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sehingga nama baiknya harus dipulihkan.

    Sementara itu, dia menegaskan bahwa rehabilitasi yang diberikan Presiden bersumber dari kewenangan konstitusional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.

    Menurutnya, pertimbangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi sepenuhnya berada dalam ranah konstitusional.

    “Konstitusi mengatakan bahwa Presiden memperhatikan memberikan rehabilitasi. Nah, pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu,” ujarnya.

    Otto menegaskan bahwa penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat disebut sebagai intervensi.

    “Jadi saya kira merupakan jauh daripada intervensi, justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara,” tandas Otto.

    Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, telah memberikan ampunan (baik dalam bentuk amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi) kepada terdakwa atau terpidana kasus korupsi sebanyak tiga kali hingga November 2025.

    Ketiga pemberian ampunan tersebut adalah Amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) ASDP Ferry Indonesia atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Muhammad Adhi Caksono.