Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menangis saat memberikan pidato di Kongres PDIP. Kejadian itu terjadi seusai Hasto Kristiyanto menghadiri penutupan Kongres PDIP ke-6 di Bali hari ini (2/8).
Megawati kemudian bercerita jika dirinya sempat berdoa agar Hasto dapat bebas. Ia pun berbicara soal anugrah.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 resmi dilantik.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di arena Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Jumlahnya mencapai 37 orang pengurus pusat. Beberapa nama seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hanya saja ada yang janggal terkait posisi Sekjen.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati di hadapan peserta kongres.
“Bersedia!” jawab seluruh pengurus sebelum mengucapkan sumpah jabatan bersama di panggung utama.
Ada pun, terkait posisi Sekjen, Megawati menyampaikan dirinya merangkap sebagai posisi strategis tersebut, selain sebagai Ketua Umum. Beberapa nama penting yang masuk dalam struktur antara lain Prananda Prabowo (Ketua Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital) Puan Maharani (Ketua Bidang Politik), Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah), serta Basuki Tjahaja Purnama (Ketua Bidang Perekonomian).
Struktur lengkap DPP PDIP 2025-2030 menunjukkan pembagian tugas yang lebih spesifik dengan penambahan beberapa bidang baru. Beberapa nama lain yang menonjol antara lain Tri Rismaharini (Ketua Bidang Penanggulangan Bencana), Rano Karno (Ketua Bidang Kebudayaan), dan Charles Honoris (Ketua Bidang Jaminan Sosial).
Pelantikan ini menandai dimulainya periode kepengurusan baru PDIP yang akan memimpin partai hingga 2030. Kongres VI PDIP sendiri masih berlanjut dengan agenda lain termasuk penyusunan program kerja dan strategi politik partai menghadapi Pemilu 2029.
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi ataupun koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Dia menuturkan bahwa partai berlogo banteng moncong putih ini akan mengambil peran sebagai partai penyeimbang.
Adapun, hal ini dia sampaikan saat berpidato politik dalam Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Sabtu (2/8/2025).
“PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati.
Semula, Presiden ke-5 RI ini menyebut bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia itu tidak blok-blokan.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Megawati berujar partainya akan setia mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Ini dilakukan demi menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.
Meski begitu, wanita yang telah menjadi ketua umum PDIP selama 32 tahun ini, berjanji bahwa partainya akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan, hingga hukum yang berkeadilan.
“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh Bapak kita Bung Karno,” tegasnya.
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030, dalam acara Kongres VI PDIP, di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Adapun, sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan langsung Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang dia nyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri.
Setelah itu, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.
“Bersedia!” jawab para pengurus serentak.
Kemudian, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dipandu langsung oleh Megawati untuk mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.
Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:
Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030
1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah
3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitoru
7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
29. Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
30. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
35. Bendahara Umum – Olly Dondokambey
36. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
37. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
/data/photo/2025/08/02/688dfa20f3ef2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hasto Tak Lagi Sekjen PDIP, Megawati Rangkap Jabatan")
Hasto Tak Lagi Sekjen PDIP, Megawati Rangkap Jabatan
Tim Redaksi
NUSA DUA, KOMPAS.com
–
Hasto Kristiyanto
, tidak masuk dalam jajaran pengurus DPP PDIP periode jabatan 2025–2030. Diketahui, Hasto merupakan Sekjen PDIP periode 2015–2025.
Dalam struktur kepengurusan baru yang telah diumumkan oleh
Megawati Soekarnoputri
di Kongres ke-6
PDI-P
, Sabtu (2/8/2025), posisi sekjen dirangkap oleh Megawati sendiri.
Ketua Steering Committee Kongres PDI-P, Komarudin Watubun, mengatakan bahwa keputusan Megawati merangkap jabatan sekjen saat ini merupakan hasil pertimbangan pribadi sang ketua umum.
“Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” ujar Komarudin saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu.
Komarudin pun belum dapat memastikan apakah Megawati akan terus merangkap jabatan itu selama lima tahun ke depan.
Menurut dia, keputusan soal posisi Sekjen PDI-P itu sepenuhnya berada di tangan Megawati.
“Saya kira Ibu akan punya pertimbangan waktu di mana dia akan memutuskan,” ujarnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan Hasto kembali ke dalam kepengurusan partai pasca mendapat
amnesti
dan bebas dari proses hukum, Komarudin enggan berspekulasi.
“Itu hanya Ibu yang tahu. Saya kan enggak mungkin tahu pertimbangan Ibu ya. Kita lihat saja ke depan seperti apa, karena hanya Ibu yang tahu,” kata dia.
Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui amnesti untuk Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dalam kasus suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI-P.
“Pemberian persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden… termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam sidang paripurna, Kamis (31/7/2025).
Hasto dinyatakan terbukti menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan uang sebesar Rp 400 juta. Ia juga dijatuhi denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut 7 tahun penjara. Hasto juga dinyatakan tidak terbukti menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto secara mengejutkan datang menghadiri Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025) siang.
Kedatangannya ini membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menitikkan air mata kala Hasto naik ke panggung untuk mencium tangan dan memeluk Megawati.
Adapun, momen tersebut terjadi saat Megawati tengah berpidato politik dalam rangkaian acara penutupan Kongres VI. Hasto secara tiba-tiba memasuki ballroom dan naik ke panggung.
Beberapa saat kemudian, Hasto turun dari panggung sembari meneriakkan “Merdeka!” dan seruannya ini dibalas secara kompak oleh para kader yang berada di dalam ballroom.
Setelah itu, salah seorang peserta kongres menyanyikan lagu yang diadaptasi dari lagu anak-anak berjudul “Nona Manis Siapa yang Punya” dengan lirik diubah menjadi nama Megawati.
“Megawati siapa yang punya, Megawati siapa yang punya, Megawati siapa yang punya. Yang punya kita semua,” nyanyi mereka.
Seusai itu, Megawati merespons kedatangan Hasto dengan mengatakan bahwa dirinya setiap hari selalu berdoa untuk Hasto.
“Saya tadinya berdoa tetapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto, berada kembali dikelilingi kita semua,” kata Megawati.
Megawati berpandangan bahwa kehadiran Hasto ini adalah bukti bahwa kebenaran akan menang. Merespons hal itu seluruh kader yang datang kompak bertepuk tangan.
“Maka ingatlah apa yang tadi saya katakan, harus teguh, harus setia, karena itulah anugerah yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhana Wa Ta’ala,” tutur Presiden ke-5 RI tersebut.
Adapun, Hasto akhirnya dibebaskan dari rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto resmi keluar dari rutan KPK, Jumat (1/8/2025).
Hasto sebelumnya dijatuhkan pidana penjara selama 3,5 tahun serta denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan, lantaran terbukti memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan, terkait dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 untuk Harun Masiku.
Putusan Hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Sebelum Hasto dibebaskan, pemerintah telah menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemberian amnesti tersebut ke KPK. Dengan diserahkannya Keppres yang diteken Presiden Prabowo Subianto, Hasto resmi dibebaskan.
/data/photo/2025/08/02/688dffa82823c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Daftar Lengkap Struktur Kepengurusan PDIP 2025–2030, Banyak Wajah Lama")
Daftar Lengkap Struktur Kepengurusan PDIP 2025–2030, Banyak Wajah Lama
Tim Redaksi
NUSA DUA, KOMPAS.com
– PDIP secara resmi mengumumkan struktur
Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) periode 2025–2030 dalam
Kongres ke-6
di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri
kembali memimpin langsung pembacaan dan pelantikan 37 nama yang mengisi kepengurusan di tingkat pusat.
“Kalau untuk kepengurusan yang tadi sudah diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri ini sih wajah lama masih banyak,” ujar Komarudin Watubun, Ketua Steering Committee Kongres
PDI-P
, dalam konferensi pers, Sabtu petang.
Meski begitu, lanjut Komarudin, tetap terdapat sejumlah nama baru yang masuk dalam kepengurusan periode saat ini.
Namun, posisi Sekretaris Jenderal PDI-P untuk periode ini belum ditetapkan. Menurut Komarudin, Megawati untuk sementara waktu merangkap jabatan tersebut.
Dia pun menyatakan bahwa keputusan soal kapan sosok Sekjen akan ditunjuk, sepenuhnya berada di tangan Megawati.
“Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” ucapnya.
Dia pun meyakini bahwa Megawati memiliki pertimbangan tersendiri yang bertujuan demi kepentingan partai.
“Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.
Berikut daftar lengkap struktur pengurus DPP PDI-P 2025–2030:
Ketua Umum:
Megawati Soekarnoputri
Ketua-ketua DPP
:
1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Bidang Politik – Puan Maharani
8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara:
Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Bendahara Umum – Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengangkat tiga komisaris baru PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sejumlah nama seperti Johan Budi Sapto Pribowo dan Muhammad Ainul Yaqin didapuk masuk ke dalam jajaran dewan komisaris.
Asal tahu saja, Johan Budi Sapto Pribowo sendiri merupakan mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muhammad Ainul Yaqin saat ini merupakan pimpinan wilayah (PW) GP Ansor DKI Jakarta.
Selain itu, Pemprov Jakarta turut menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh sebagai komisaris Transjakarta. Ketiga tokoh tersebut menggantikan komisaris PT Transjakarta yang resmi purna tugas yakni Mashuri Masyuhada dan Bambang Eko Martono.
“Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo, Bapak Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Muhammad Ainul Yakin sebagai Komisaris Transjakarta. Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau,” tulisan manajemen PT Trans Jakarta di akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (2/8/2025).
Sebagaimana diketahui, nama Johan Budi cukup dikenal sebagai mantan juru bicara lembaga anti rasuah KPK periode 2006 – 2014. Dirinya juga sempat menjabat sebagai juru bicara kepresidenan pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, Johan Budi juga dikenal sebagai salah satu politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia juga sempat menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VII dan mulai menjabat pada 2019.
Pada awal karirnya, Johan Budi sempat menjadi bagian Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996.
Johan juga sempat terjun cukup lama di dunia jurnalistik. Dia sempat menjadi kolumnis Harian Media Indonesia, reporter dan editor Majalah Forum Keadilan hingga menjabat sebagai editor di Majalah Tempo.
Selanjutnya, Johan juga sempat menjabat sebagai deputi pencegahan KPK (2014 – 2015) dan Plt pimpinan KPK pada 2015.
Sementara itu, Muhammad Ainul Yakin yang turut ditunjuk menjadi komisaris baru PT Transjakarta saat ini merupakan pimpinan GP Anshor DKI Jakarta.
Dirinya ditetapkan sebagai PW GP Ansor Kota DKI Jakarta pada 2022 dan bakal menjabat hingga 2026. Kala itu, Ainul Yaqin terpilih secara aklamasi yang disepakati oleh seluruh peserta Konferwil.
Berikut susunan dewan komisaris Transjakarta terbaru:
– Komisaris Utama : Untung Budiharto
– Komisaris : Luky Arliansyah
– Komisaris : Johan Budi Sapto Pribowo
– Komisaris : Zudan Arif Fakrulloh
– Komisaris : Muhammad Ainul Yakin
Ketua DPP PDIP demisioner, Deddy Yevri Sitorus di Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, (2/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Deddy Sitorus: Kemungkinan besar Hasto datang ke Kongres PDIP
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 02 Agustus 2025 – 16:11 WIB
Elshinta.com – Ketua DPP PDIP demisioner Deddy Yevri Sitorus mengatakan kemungkinan besar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan datang ke Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu, setelah bebas dari tahanan karena diberi amnesti oleh Presiden.
Menurut dia, Sekretaris Jenderal PDIP yang kini juga demisioner itu saat ini sedang berupaya untuk hadir ke Bali. Menurut dia, Hasto pun sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Besar kemungkinan akan ada hadir. Tetapi pasti atau tidaknya silahkan hubungi Mas Hasto,” kata Deddy saat diwawancarai di sela-sela kongres, Sabtu.
Dia mengungkapkan bahwa suasana kebatinan yang terjadi saat kongres itu mengharapkan agar Hasto bisa segera hadir di kongres agar menjadi penanda bahwa kejahatan akan kalah melawan kebenaran.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Kongres PDIP itu bersifat internal dan hanya bisa dihadiri oleh kader PDIP, sehingga dia pun tidak mengonfirmasi kehadiran pihak lainnya, termasuk tokoh-tokoh dari partai lain.
“Kongres kali ini adalah Kongres yang memang kita buat dalam konteks tantangan-tantangan yang dihadapi partai pada waktu-waktu belakangan ini,” kata dia.
Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan Negara atau Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Hasto menginjakkan kaki keluar dari lingkungan Rutan KPK pada Jumat (1/8) malam pukul 21.23 WIB
“Seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan, hari ini, 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Hasto usai keluar dari lingkungan Rutan KPK, Jakarta.
Sumber : Antara
/data/photo/2025/07/31/688aa2ceb1a79.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Megawati Tetapkan Struktur Pengurus PDIP 2025-2030, Posisi Sekjen Masih Kosong
Nasional
2 Agustus 2025")
Megawati Tetapkan Struktur Pengurus PDIP 2025-2030, Posisi Sekjen Masih Kosong
Tim Redaksi
NUSA DUA, KOMPAS.com
– Ketua Umum PDI-P
Megawati Soekarnoputri
resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P untuk periode 2025–2030 dalam
Kongres VI PDI-P
yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
Megawati menempatkan 37 nama untuk menduduki berbagai bidang strategis partai.
Namun, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) belum secara definitif diisi. Megawati masih merangkap jabatan tersebut untuk sementara waktu.
“Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers usai acara.
Politikus asal Papua itu mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Megawati belum menunjuk sosok Sekjen yang baru.
Namun, dia meyakini keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang.
“Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.
Adapun prosesi pelantikan pengurus DPP dipimpin langsung oleh Megawati di atas panggung utama.
Ia lebih dulu menanyakan kesiapan para pengurus untuk dilantik.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati, seperti dikutip dari siaran pers.
“Bersedia!” jawab para pengurus serempak.
Selanjutnya, Megawati memandu pengucapan sumpah jabatan secara bersama-sama oleh seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi kongres.
Beberapa nama yang masuk dalam struktur DPP PDI-P periode 2025–2030 antara lain Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Ketua Bidang Perekonomian, dan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik.
Ketua Umum
: Megawati Soekarnoputri
Ketua-ketua DPP:
1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Bidang Politik – Puan Maharani
8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara:
Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Bendahara Umum – Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.