Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Gerindra Ucapkan Terima Kasih Nasional 3 Agustus 2025

    PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Gerindra Ucapkan Terima Kasih Nasional 3 Agustus 2025

    PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Gerindra Ucapkan Terima Kasih
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai
    Gerindra
    menyampaikan terima kasih kepada PDI-Perjuangan yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
    “Kami berterima kasih atas bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai Ketua PDI Perjuangan,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dilansir ANTARA, Minggu (3/8/2025).
    Muzani mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan ucapan dukungan tersebut dari Ketua Umum
    PDIP

    Megawati Soekarnoputri
    dalam berbagai kesempatan.
    “Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu, bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya,” katanya.
    Megawati dalam Kongres PDI-P yang digelar di Bali menyatakan sikap bahwa partainya akan mendukung pemerintah bila kebijakannya berpihak pada rakyat.
    “Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” kata Megawati dalam pidatonya di Kongres ke-6 partainya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
    PDI-P akan menjadi partai penyeimbang, bukan partai oposisi.
    “Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujarnya.
    Sehari sebelumnya, politikus PDI-P Said Abdullah juga mengatakan tak ada oposisi di sikap partainya. Mereka akan menjadi pendukung pemerintahan sebagai penyeimbang.
    “Memang Ibu Ketua Umum menyampaikan bahwa tantangan domestik dan global yang kita hadapi semakin berat, penuh ketidakpastian, jalannya pasti terjal. Oleh karenanya, kita akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang,” tutur Said.

    Dalam acara Bimbingan Teknis atau Bimtek PDI-Perjuangan Megawati memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
    Perintah Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.
    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dilansir ANTARA, Kamis (31/7/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prananda, Ganjar, hingga Ahok Masuk Jajaran Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030

    Prananda, Ganjar, hingga Ahok Masuk Jajaran Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030 di arena Kongres VI PDIP sejak Sabtu (2/8/2025).

    Sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan oleh Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.

    “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati. 

    “Bersedia!” jawab para pengurus serentak.

    Setelah itu, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dan dengan dipandu langsung oleh Megawati, mereka mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.

    Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

     

    1.         Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.         Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.         Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.         Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.         Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.         Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.         Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.         Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.         Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.       Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.       Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.       Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.       Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.       Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.       Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.       Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.       Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.       Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.       Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.       Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.       Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.       Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.       Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.       Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.       Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.       Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.       Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.       Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

     

    Sekretariat dan Bendahara

    29.       Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri

    30.       Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    31.       Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    32.       Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    33.       Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    34.       Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    35.       Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    36.       Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    37.       Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

  • Ini kata pengamat jika Hasto kembali jabat Sekjen PDIP

    Ini kata pengamat jika Hasto kembali jabat Sekjen PDIP

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini kata pengamat jika Hasto kembali jabat Sekjen PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Kongres ke-6 PDIP di Bali sudah selesai, jajaran pengurus DPP yang baru juga sudah diumumkan. Nama Hasto Kristiyanto tidak lagi mendapat posisi Sekjen, Jabatan Sekjen kini dirangkap oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Pengamat politik Trubus Rahadiansyah menilai keputusan itu sudah tepat, lantaran bila dipaksakan maka PDIP berpotensi akan tersandera usai mendapatkan amnesti Presiden Prabowo Subianto. 

    “PDIP sudah seharusnya melepas Hasto. Dan PDIP berpotensi akan tersandera,” kata Trubus saat dihubungi, Minggu (3/8/2025).

    Lebih jauh Trubus mengungkapkan citra PDIP akan terguncang bila tetap mempertahankan Hasto menjadi Sekjen PDIP. Sebab amnesti hanya memberikan ampunan kepada terpidana, namun tidak mengugurkan status pidananya. 

    Hal itu sesuai, ucap dia, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang mengatakan amnesti yang diterima Hasto tidak menghilangkan perbuatan korupsi yang pernah dilakukan Sekjen PDIP tersebut. Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.

    “Amnesti tidak menggugurkan pidana. Jadi menurut saya sudah layak diganti (Hasto), karena menjadi beban,” tandas Trubus. 

    Diketahui, pada Kamis (31/7) malam DPR RI dan pemerintah menggelar rapat konsultasi membahas pertimbangan presiden terkait pemberian amnesti hingga abolisi. Di antaranya abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pengamat Pastikan Hasto Kristiyanto Didukung Banyak Kader Jadi Sekjen PDIP

    Pengamat Pastikan Hasto Kristiyanto Didukung Banyak Kader Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Hasto Kristiyanto kembali mencuat dan menjadi perbincangan. Itu setelah Presiden Prabowo Subianto memberinya amnesti atas kasus yang menjeratnya.

    Kali ini, perbincangan terhadap Hasto tidak lagi terkait seputar kasus suap PAW Harun Masiku, namun lebih kepada peluangnya untuk menduduki kembali jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Sejumlah pengamat menilai bahwa sosok Hasto Kristiyanto masih sangat berpeluang besar ditunjuk kembali sebagai Sekjen PDIP. Beberapa analis politik telah mengungkapkan peluang tersebut seperti pengamat Jamiluddin Ritongan, peneliti sekaligus Direkatur Eksekutif PT IPI, Suwadi Idris Amir, dan sejumlah pihak lainnya.

    Pandangan sampai disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. Dia melihat, Hasto Kristiyanto sangat berpeluang besar menjadi sekretaris jenderal (Sekjen) PDIP. “Masih sangat terbuka lebar,” tandas Herry Mendrofa.

    Dia beralasan, Hasto merupakan kader PDIP yang memiliki loyalitas dan ideologis yang kuat. Hal itu terlihat pada sosoknya dalam dua dekade kepengurusan PDIP belakangan.

    Dia menambahkan, loyalitas dan konsistensi Hasto dalam mengawal garis politik Bung Karno melalui PDIP patut diapresiasi.

    Karena berbagai alasan tersebut, dia memiliki pandangan bahwa akan banyak kader PDIP yang mendukung Hasto Kristiyanto kembali ditetapkan sebagai sekjen.

    Diketahui, PDI Perjuangan merupakan partai memiliki tradisi kaderisasi berbasis loyalitas, rekam jejak, dan pengabdian.

  • Karakter Kritis, Alasan Bu Mega Bakal Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP

    Karakter Kritis, Alasan Bu Mega Bakal Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga (PDIP) saat ini dirangkap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Rangkap jabatan itu sebelum struktur kepengurusan baru DPP PDIP dibentuk pasca Kongres VI PDIP di Bali awal Agustus ini. Sejumlah tokoh PDIP dinilai layak mengisi salah satu posisi strategis tersebut.

    Beberapa nama yang mengemuka untuk mengisi jabatan Sekjen PDIP seperti mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Ahmad Basarah, Djator Saiful Hidayat, hingga putra Mega sendiri, Prananda Prabowo.

    Meski nama-nama tersebut mengemuka saat Kongres VI PDIP lalu, namun nama Hasto Kristiyanto dinilai tetap masih menjadi figur paling kuat dan paling layak mengisi kembali jabatan sekjen tersebut.

    Peneliti Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir mengatakan bahwa Hasto Kristiyanto yang menduduki jabatan sekjen pada kepengurusan sebelumnya, masih sangat berpeluang besar untuk ditunjuk sebagai Sekjen PDIP oleh Megawati Soekarnoputri.

    Dia menyebut, PDIP membutuhkan karakter atau figur seperti Hasto Kristiyanto. Karakter yang dimiliki Hasto dimaksud yakni memiliki suara kitis dan vokal terhadap pemerintah bahkan terhadap mantan Presiden, Joko Widodo.

    “Hasto dibutuhkan PDIP karena karakter kritisnya terhadap kubu Jokowi dan pemerintah. Dimana vokalnya dibutuhkan merawat kritisme PDIP ke kubu pemerintah dan kubu Jokowi,” jelas Suwadi, Minggu (3/8).

    Dia bahkan menyebut, di dalam kepengurusan PDIP baik pusat maupun daerah-daerah, nama Hasto Kristiyanto masih sangat kuat. Suwadi menilai, Hasto memiliki jaringan kuat hingga kader-kader PDIP di daerah. “Dan hasto masih diinginkan kader-kader inti PDIP,” tambah Suwadi.

  • Legislator PDIP Minta Bendera Selain Merah Putih Dicopot Termasuk One Piece Nasional 3 Agustus 2025

    Legislator PDIP Minta Bendera Selain Merah Putih Dicopot Termasuk One Piece Nasional 3 Agustus 2025

    Legislator PDIP Minta Bendera Selain Merah Putih Dicopot Termasuk One Piece
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dede Indra Permana Soediro, meminta aparat mencopot pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, termasuk bendera
    One Piece
    .
    “Segera mencopot pemasangan bendera selain Merah Putih, khususnya dalam momen sakral dan bahagia peringatan Kemerdekaan Indonesia,” ujar Dede dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/8/2025).
    Dede berharap aparat penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah menindak tegas pengibaran bendera One Piece di perayaan HUT RI.
    Menurut Dede, tindakan mengibarkan bendera One Piece sebagai bendera non-negara bersama dengan
    bendera Merah Putih
    berpotensi melanggar hukum.
    Hari peringatan kemerdekaan, kata dia, merupakan momentum yang sakral dan harus dihormati.
    “Kami rasa hal itu dapat melanggar ketentuan hukum, terutama jika dilakukan bersamaan dengan pengibaran
    bendera Merah Putih
    ,” tutur Dede.
    Dalam konteks peringatan Hari Kemerdekaan, masyarakat hanya boleh mengibarkan bendera Merah Putih sebagai penghormatan dan semangat persatuan serta para pahlawan.
    Anggota dewan lalu menyinggung ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
    Pasal 24 undang-undang itu mengatur bahwa pengibaran bendera negara tidak boleh disejajarkan atau dipasang bersamaan dengan bendera selain negara pada tiang maupun tempat yang sama.
    Pasal itu mengecualikan pengibaran bendera dalam konteks diplomatik atau kegiatan kenegaraan tertentu.
    Lebih lanjut, Dede mengingatkan bahwa HUT RI menjadi momentum suci dan terkait dengan sejarah proklamasi kemerdekaan oleh Presiden Soekarno.
    “Mari rayakan dengan khidmat dan penuh rasa syukur, serta pastikan hanya bendera Merah Putih yang berkibar gagah di seluruh penjuru negeri,” ujar Dede.
    Sebagai informasi, dalam film animasi One Piece,
    bendera Jolly Roger
    menjadi simbol bajak laut, kelompok yang menentang kekuasaan marinir dan mencita-citakan kebebasan.
    Beberapa hari terakhir, beredar di media sosial internet soal pengibaran bendera One Piece pada momentum HUT RI. Aksi pengibaran bendera One Piece disebut sebagai ungkapan kritik atas kinerja pemerintah.
    Namun, pengibaran bendera itu oleh sejumlah pihak dinilai menandai gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa.
    “Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (31/7/2025).
    Selanjutnya sehari kemudian, Dasco mengatakan ekspresi penggemar One Piece tidak perlu dikategorikan sebagai makar.
    Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas jika terdapat kesengajaan mengibarkan bendera bajak laut di hari kemerdekaan Indonesia.
    “Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (1/8/2025), dikutip dari Antaranews.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Juga Beri Amnesti ke Ongen yang Terjerat UU ITE karena Hina Jokowi Nasional 3 Agustus 2025

    Prabowo Juga Beri Amnesti ke Ongen yang Terjerat UU ITE karena Hina Jokowi Nasional 3 Agustus 2025

    Prabowo Juga Beri Amnesti ke Ongen yang Terjerat UU ITE karena Hina Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan amnesti kepada
    Yulianus Paonganan
    atau
    Ongen
    yang terjerat dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (
    UU ITE
    ) terkait penghinaan terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, sebanyak 1.178 narapidana memenuhi syarat menerima amnesti, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP
    Hasto Kristiyanto
    yang terjerat kasus suap dan perintangan penyidikan, serta Yulianus Paonganan terkait kasus pelanggaran UU ITE yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
    “Kalau amnesti itu jumlahnya 1.178, karena ada ketambahan salah satunya adalah Pak Hasto (Sekjen PDIP) dan yang kedua ada atas nama Yulianus Paonganan atas kasus ITE terkait penghinaan terhadap kepala negara,” kata Supratman dalam konferensi pers Jumat (1/8/2025).
    Supratman mengatakan, 99 persen data penerima amnesti berasal dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas).
    Narapidana yang menerima amnesti terdiri dari kasus penggunaan narkotika, pelaku makar tanpa senjata di Papua, orang dengan gangguan jiwa, penderita paliatif, disabilitas dari sisi intelektual, dan faktor usia.
    “Kemudian tadi yang saya sebutkan Dr. Yulianus Paonganan dan Pak Hasto Kristiyanto,” ujarnya.
    Pada 18 Desember 2025, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Yulianus Paonganan selaku pemilik akun @ypaonganan, sebagai tersangka kasus penyebaran konten pornografi.
    Yulianus melalui akun Facebook dan juga Twitter miliknya menyebarkan sebuah foto Presiden Joko Widodo yang duduk bersama artis Nikita Mirzani.
    Di dalam foto itu terdapat tulisan #papadoyanl*e. Kalimat yang menjadi tagar itu kemudian dituliskan Yulianus sebanyak 200 kali.
    Kalimat itulah yang dianggap polisi mengandung unsur pornografi.
    Yulianus, atau yang biasa dipanggil Ongen, pun dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
    Dia juga dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    Atas perbuatannya itu, Yulianus diancam hukuman penjara minimal enam tahun atau maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp 250 juta atau Rp 6 miliar.
    Sejumlah media massa mengabarkan bahwa Yulianus adalah seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun, IPB langsung membantahnya.
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    , di laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdapat nama Yulianus Paonganan.
    Pria ini tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan program studi Biologi.
    Di dalam riwayat pendidikan yang tercantum dalam situs itu, Yulianus meraih gelar sarjana di Universitas Hasanuddin pada tahun 1997.
    Dia kemudian meraih gelar master di IPB pada tahun 2000.
    Di Universitas Nusa Cendana, Yulianus diketahui mengajar pada tahun 2006-2009 dengan sejumlah mata kuliah, seperti Biologi Laut, Ekologi Hewan, Limnologi, Planktonologi, dan Biostatistik.
    Dia juga sempat menjadi anggota staf Menteri Perhubungan pada periode 2009-2010.
    Selain aktif mengajar, Yulianus juga diketahui menciptakan pesawat tanpa awak (drone).
    Di laman Facebook miliknya terdapat sejumlah foto kegiatan Yulianus ketika tengah merakit drone.
    Ada pula foto pria kelahiran Batusitanduk, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, 10 Juli 1970, itu saat bersama perwira-perwira TNI Angkatan Laut dengan drone.
    Selain menciptakan drone, Yulianus dalam media sosialnya juga mencantumkan bahwa dirinya seorang pimpinan redaksi di Maritime Media Group.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Kristiyanto Punya Kans Kuat Jabat Sekjen PDIP, Ini Analisis Jamiluddin Ritonga

    Hasto Kristiyanto Punya Kans Kuat Jabat Sekjen PDIP, Ini Analisis Jamiluddin Ritonga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini menggelar Kongres VI yang berlangsung di Bali pada 1-2 Agustus 2025.

    Usai kongres yang menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030, kini publik tertuju pada posisi strategis di tubuh partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.

    Posisi-posisi strategis yang menyita perhatian seperti Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal (Sekjen) hingga beberapa jabatan penting lainnya.

    Untuk posisi sekjen misalnya, setidaknya ada empat nama yang sempat mengemuka di arena kongres. Di antara nama itu, Hasto Kristiyanto yang menjabat sekjen pada kepengurusan sebelumnya tidak masuk bursa.

    Kendati begitu, peluang Hasto Kristiyanto menempati jabatan sekjen pada periode mendatang dinilai masih sangat besar. Apalagi, setelah dirinya kini bebas dari kasus dugaan suap dan perintangan yang sempat menjeratnya.

    Asumsi tersebut disampaikan Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga. Dia menilai, Hasto Kristiyanto masih sangat kuat sebagai kandidat sekjen pada periode lima tahun ke depan.

    Salah satu alasannya karena posisi sekjen saat ini dirangkap oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan fakta itu, Jamiluddin menilai sangat mungkin Hasto akan kembali menduduki jabatan Sekjen PDIP ke depan.

    “Memang nama Hasto tidak ada dalam stuktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP hasil kongres partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di Bali pada 1-2 Agustus 2025,” kata Jamiluddin Ritongan, Minggu (3/8).

    Dia menyebut, posisi Sekjen PDIP tidak bakalan lama dirangkap oleh putri Proklamator RI Bung Karno itu. Apalagi, ketua umum tidak bisa merangkap sekjen.

  • Pendiri Sekolah hingga Ekonom Tionghoa yang Jadi Menteri Gus Dur

    Pendiri Sekolah hingga Ekonom Tionghoa yang Jadi Menteri Gus Dur

    YOGYAKARTA – Profil Kwik Kian Gie menjadi perbincangan hangat setelah ia dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 28 Juli sekitar pukul 22.00 WIB. Kwik Kian Gie sendiri dikenal sebagai ekonom keturunan Tionghoa yang berdedikasi terhadap pembangunan Indonesia. Artikel ini akan membahas siapa dan rekam jejak Kwik Kian Gie.

    Profil Kwik Kian Gie

    Kwik Kian Gie adalah putra Bangsa kelahiran Pati, Jawa Tengah. Ia lahir pada tahun 1935 di Juwana dan meninggal dunia pada tahun 2025 di usia 90 tahun. Semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli ekonom keturunan Tionghoa. Menariknya, ia beberapa kali dipercaya menduduki jabatan penting di pemerintahan Indonesia.

    Kwik Kian Gie memang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Setelah tamat SMA, Kwik Kian Gie lanjut kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun.

    Setelah lulus SMA, pada tahun 1956 ia melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana (S1) di Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam, perguruan tinggi yang kini menjadi Erasmus Universiteit Rotterdam. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1963.

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie di Bidang pendidikan

    Salah satu fakta yang tak bisa ditepis dari Kwik Kian Gie adalah jasanya mendirikan sekolah bermutu di Indonesia. Upaya pendidian sekolah bahkan sudah ia mulai sejak muda.

    Kwik menjadi salah satu pendiri SMA Erlangga di Surabaya pada tahun 1954. Kala itu usianya belum genap 20 tahun. Tak hanya mendirikan, Kwik juga memutuskan untuk sekolah di SMA yang ia dirikan dan berhasil lulus di tahun 1955.

    Tidak sampai situ saja, Kwik kembali mendirikan Institut Manajemen Prasetiya Mulya di tahun 1982. Ia tak sendiri karena menggandeng Prof. Panglaykim rekan sesama ekonomnya. Kwik kemudian dikenal sebagai pendiri lembaga pendidikan Master of Business Administration (MBA) pertama Tanah Air.

    Sekolah bisnis yang didirikan oleh Kwik dan masih ada sampai sekarang adalah Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie atau dikenal pula dengan Kwik Kian Gie School of Business. Sekolah bisnis tersebut ia dirikan di tahun 1987 bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko. Ketiganya berkomitmen untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis.

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie di Politik

    Dilansir dari website resmi Kwik Kian Gie School of Business, setelah kembali ke Indonesia Kwik sering menulis di berbagai media massa. Tulisan yang dimuat di koran bertema ekonomi dan politik. Kritik yang sering dilontarkan Kwik lewat tulisannya adalah terkait kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada rakyat.

    Selain itu masih banyak kritik yang ia gaungkan terkait pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah Kwik Kian Gie sebut jalan tol kemewahan khusus orang kaya.

    Di 1987 Kwik kemudian mendaftarkan diri dengan Partai Demokrasi Indonesia. Bahkan di tahun yang sama ia menjadi anggota Badan Pekerja MPR mewakili partai berlogo kepala banteng tersebut.

    Kwik juga menjabat sebagai Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan di PDI Perjuangan. Kader PDIP tersebut makin memperpanjang rekam jejak politiknya setelah ia berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI.

    Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie juga dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) untuk periode 1999-2000. Di era Presiden Megawati, Kwik juga dipercaya duduk di kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.

    Sosok Kwik juga menuai sorotan saat Pemilu Presiden 2019. Kala itu ia menjadi salah satu penasihat ekonomi Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat nomor urut 02.

    Itulah informasi terkait profil Kwik Kian Gie. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Ini Alasan Megawati Tak Masukkan Hasto Kristianto di Kepengurusan PDIP 2025–2030 Meski Sudah Bebas

    Ini Alasan Megawati Tak Masukkan Hasto Kristianto di Kepengurusan PDIP 2025–2030 Meski Sudah Bebas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi melantik jajaran pengurus DPP PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres VI yang digelar di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (2/8/2025). Namun, dalam struktur baru tersebut, tak tampak nama Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai.

    Megawati sendiri menetapkan dirinya kembali sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Selain itu, ia juga melantik langsung 37 nama lain yang masuk dalam kepengurusan partai, mulai dari ketua bidang hingga bendahara. Hasto, yang baru menghirup udara bebas pada Jumat (1/8) malam usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, tidak tampak hadir dalam pelantikan tersebut.

    Sebelumnya, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku. Namanya sempat ramai diperbincangkan publik setelah mendapat pengampunan bersama lebih dari seribu terpidana lainnya melalui keputusan politik hukum yang diambil oleh Presiden Prabowo.

    Megawati memimpin langsung jalannya pelantikan di hadapan kader partai. Dalam pengambilan sumpah, ia mengatakan, “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah Saudara bersedia untuk dilantik?”

    “Bersedia!” jawab para pengurus secara serempak, sebelum mereka mengucapkan sumpah jabatan bersama Megawati.

    Ketiadaan Hasto dalam struktur DPP baru menandai perubahan signifikan dalam tubuh partai berlambang banteng tersebut. Meskipun belum ada penjelasan langsung dari Megawati soal absennya Hasto, sumber internal menyebutkan bahwa PDIP sedang melakukan penataan organisasi secara menyeluruh pasca-Pemilu 2024. Selain itu, status hukum Hasto yang baru saja memperoleh amnesti juga diduga menjadi pertimbangan utama.