Xcloud.id

partai: PDIP

  • Harus Sesuai Kewenangan dan Kompetensi

    Harus Sesuai Kewenangan dan Kompetensi

    JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyoroti peran strategis ahli gizi dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), terutama terkait keamanan dan kualitas makanan siap saji. Ia mewanti-wanti agar ahli gizi yang dilibatkan dalam program MBG harus sesuai kewenangan dan kompetensinya.

    Hal itu dikatakan Edy menanggapi dimulainya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Edy menyoroti lantaran Kepala BGN Dadan Hindayana saat konferensi pers terkait Perpres 115/2025 menyebutkan bahwa dapur wajib memiliki ahli gizi, tapi kedepan ahli gizi di SPPG bisa berasal dari sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, hingga sarjana keamanan pangan.

    Edy mengingatkan bahwa ahli gizi adalah profesi kesehatan. Di mana pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap profesi kesehatan harus bekerja sesuai kewenangan dan kompetensinya.

    “Ahli gizi adalah satu-satunya tenaga kesehatan dengan kompetensi penuh dalam penyelenggaraan makanan bergizi. Mereka punya STR dari konsil dan izin praktik dari pemerintah. Karena itu, yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatan makanan di SPPG adalah ahli gizi,” ujar Edy Wuryanto kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember.

    Karena jumlah ahli gizi masih terbatas di banyak daerah, Edy membuka ruang penggunaan tenaga ahli kesehatan masyarakat. Namun, anggota komisi kesehatan DPR itu menegaskan bahwa peran tersebut hanya dapat dilakukan sebagai delegasi, bukan penanggung jawab.

    “Kalau SPPG diisi ahli kesehatan masyarakat, mereka bekerja menjalankan delegasi kewenangan dari ahli gizi. Tanggung jawab profesional tetap melekat pada ahli gizi. Karena itu harus ada penunjukan ahli gizi sebagai supervisor atau penanggung jawab,” katanya.

    Legislator PDIP dari Dapil Jawa Tengah III itu pun memberi analogi seperti praktik di puskesmas ketika jumlah dokter kurang, tindakan dapat dilakukan oleh bidan atau perawat, tetapi tetap dalam delegasi dokter yang ditunjuk.

    Dengan adanya norma baru dalam menjalankan MBG, Edy berharap bahwa program ini dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara.

    “Program raksasa ini harus ditopang oleh banyak pihak. Tujuannya agar program yang memakan cukup besar anggaran pemerintah ini dapat dirasakan masyarakat dengan lebih baik,” pungkas Edy.

  • Legislator PDIP Desak Penetapan Status Bencana Nasional Aceh-Sumatera: Apa Lagi yang Ditunggu?

    Legislator PDIP Desak Penetapan Status Bencana Nasional Aceh-Sumatera: Apa Lagi yang Ditunggu?

    JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri, mendesak pemerintah segera mengklasifikasikan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Ia menilai, pemerintah lamban menangani situasi bencana ini. 

    Padahal, menurut Irine, jumlah korban, kondisi pengungsian, serta kerusakan infrastruktur sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

    “Sudah 918 korban jiwa, 582,540 mengungsi, 260 fasilitas umum terdampak, 40 jembatan dan 70 ruas jalanan rusak berat, saya rasa tepat jika Pemerintah menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Sumatera. Apalagi yang ditunggu?,” ujar Irine, Sabtu, 6 Desember. 

    Irine mengatakan, kondisi para pengungsi sudah semakin sulit akibat fasilitas penampungan yang kurang memadai, terutama dalam penyediaan logistik dan kebutuhan dasar.

    “Sudah ada lebih dari 500 ribu orang yang mengungsi dan puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lokasi-lokasi pengungsian yang minim logistik serta akses air bersih dan layanan medis yang terbatas” katanya.

    Menurut Irine, penetapan status bencana nasional memberikan manfaat signifikan, terutama dalam percepatan penyaluran bantuan oleh pemerintah pusat. Dengan status tersebut, dukungan anggaran dan proses pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

    “Salah satu manfaat utama adalah pemerintah pusat dapat memprioritaskan bantuan. Saat status darurat nasional ditetapkan, alokasi anggaran bisa dilakukan secara cepat untuk menyalurkan bantuan, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” terang Irine.

    “Dalam artian, ketika Pemerintah pusat turun tangan, proses bantuan bisa lebih cepat dan menyeluruh,” sambung Legislator PDIP dari Dapil Maluku Utara itu.

    Irine juga menekankan pentingnya kebutuhan tambahan tenaga dan sumber daya manusia untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak.

    “Selain itu, status darurat mempermudah koordinasi bantuan di lapangan. Pemerintah pusat bisa menurunkan personel mulai dari relawan, polisi hingga aparat militer untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau” ucap Irine.

    Irine menilai hal ini penting mengingat situasi di lapangan menunjukkan betapa terbatasnya peralatan, logistik, dan dana tanggap darurat yang dimiliki daerah. Karena itu, intervensi Pemerintah pusat dianggap sangat mendesak.

    “Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini di mana alat berat, logistik dan SDM yang sangat terbatas dan juga berbagai daerah tidak memiliki dana tanggap darurat, membutuhkan dukungan dan kendali dari pusat,” ungkapnya.

    Karena itu, Irine menilai, Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan pusat untuk penanganan, koordinasi, dan pemulihan bencana banjir ini.

    Lebih lanjut, Irine menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memastikan percepatan bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

    “Ini bukan hanya sekedar status, melainkan soal akses para korban terhadap bantuan, kecepatan evakuasi daerah yang terdampak dan kepastian pemulihan. Sehingga saya berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera,” pungkasnya.

  • PSI Murka Tuding La Ode Umar Bonte Sebar Hoaks Kaitkan Jokowi dengan Bandara IMIP Morowali, Ternyata Dulunya Kader PDIP

    PSI Murka Tuding La Ode Umar Bonte Sebar Hoaks Kaitkan Jokowi dengan Bandara IMIP Morowali, Ternyata Dulunya Kader PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keras sejumlah politisi yang diduga menyebar kabar bohong tentang Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mengaitkannya dengan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali Sulawesi Tengah.

    Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan menyoroti sejumlah tokoh politik menyebut Jokowi yang meresmikan bandara khusus milik PT IMIP yang belakangan menuai polemik karena diduga beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.

    “Misalnya La Ode Umar Bonte, pemilik akun tiktok @umarbonte01, yang juga anggota DPD dari Sulawesi Tenggara. Di akun tiktoknya, Umar menyebut Pak Jokowi meresmikan Bandara IMIP. Faktanya tidak benar. Orang-orang seperti itu menyebar kabar bohong,” kata Wiryawan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu (6/12/2025).

    “Video itu belakangan di-takedown oleh Umar. Tapi sudah di-upload beberapa akun medsos lain. Jadi masih bisa disimak,” ungkapnya melanjutkan.

    Fakta sesungguhnya, tegas Wiryawan, bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali yang merupakan milik pemerintah dan berbeda dengan Bandara IMIP yang dimiliki pihak swasta.

    “Yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial adalah bandara milik swasta yang tidak diresmikan Pak Jokowi. Faktanya terang benderang, gampang juga ditelusuri. Tapi pemilik akun tiktok @umarbonte01 memanipulasi fakta,” tegas Wiryawan.

    Sebelum menjadi anggota DPD, Umar merupakan anggota DPRD Kota Kendari (2014-2019) dari PDI Perjuangan.

    PSI menyatakan, sangat menyedihkan ada senator seperti Umar Bonte yang menyebar kabar bohong.

  • Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    GELORA.CO -Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal bahaya ke kawasan industri strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Parlemen mengancam akan mengambil tindakan ekstrem: penutupan permanen bandara khusus IMIP jika terbukti sekali saja melakukan operasi penerbangan internasional secara ilegal.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa operasional penerbangan dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan otoritas kebandarudaraan nasional.

    “Kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP… kita minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Saat ini, Komisi V DPR sedang fokus mengumpulkan data dan memverifikasi dugaan adanya pelanggaran ini. Lasarus mengakui pihaknya belum mengantongi bukti lengkap, namun proses penyelidikan terus berjalan.

    Jika Komisi V menemukan banyak data valid tentang penerbangan gelap, tetapi pihak pengelola IMIP tetap menyangkal, Lasarus menyebut opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) akan segera dipertimbangkan.

    “Kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya. Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat,” kata Legislator PDIP ini.

    Meskipun ancaman penutupan sangat tegas, Lasarus menekankan bahwa Komisi V tetap berhati-hati. Pasalnya, IMIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki aturan dan ketentuan khusus.

    “Ini kan proyek strategis nasional. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres terkait dengan proyek strategis nasional, sudah ada aturannya. Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” demikian Lasarus. 

  • Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    GELORA.CO -Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal bahaya ke kawasan industri strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Parlemen mengancam akan mengambil tindakan ekstrem: penutupan permanen bandara khusus IMIP jika terbukti sekali saja melakukan operasi penerbangan internasional secara ilegal.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa operasional penerbangan dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan otoritas kebandarudaraan nasional.

    “Kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP… kita minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Saat ini, Komisi V DPR sedang fokus mengumpulkan data dan memverifikasi dugaan adanya pelanggaran ini. Lasarus mengakui pihaknya belum mengantongi bukti lengkap, namun proses penyelidikan terus berjalan.

    Jika Komisi V menemukan banyak data valid tentang penerbangan gelap, tetapi pihak pengelola IMIP tetap menyangkal, Lasarus menyebut opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) akan segera dipertimbangkan.

    “Kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya. Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat,” kata Legislator PDIP ini.

    Meskipun ancaman penutupan sangat tegas, Lasarus menekankan bahwa Komisi V tetap berhati-hati. Pasalnya, IMIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki aturan dan ketentuan khusus.

    “Ini kan proyek strategis nasional. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres terkait dengan proyek strategis nasional, sudah ada aturannya. Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” demikian Lasarus. 

  • Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

    Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.

    Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.

    Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

    “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

    “Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.
     

    Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
    Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

    Profil lengkap Raja Juli Antoni
    Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.

    Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

    Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

    Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

    Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
    Karier Raja Juli Antoni
    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

    Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

    Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.
     
    Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.
     
    Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

    “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.
     
    “Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.
     

    Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
    Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

    Profil lengkap Raja Juli Antoni
    Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.
     
    Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.
     
    Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
     
    Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
     
    Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
    Karier Raja Juli Antoni
    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.
     
    Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).
     
    Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Puan Sebut Revisi UU Kehutanan Akan Dibahas Usai Bencana Sumatera Ditangani

    Puan Sebut Revisi UU Kehutanan Akan Dibahas Usai Bencana Sumatera Ditangani

    Jakarta –

    DPR berencana merevisi UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Perubahan Keempat tentang Kehutanan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan revisi UU Kehutanan akan dilakukan usai penanganan bencana di Sumatera selesai.

    “(Revisi UU Kehutanan) ya tentu saja setelah bencana ini selesai ditangani,” kata Puan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

    Puan mengatakan DPR telah memanggil Kementerian Kehutanan. Ketua DPP PDIP itu mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap UU Kehutanan yang berlaku saat ini.

    “Ya setelah kemarin Komisi IV melakukan memanggil Kementerian Kehutanan, kita akan evaluasi, apa saja, bagaimana, dan kapan akan dilakukan,” ujarnya.

    RUU Kehutanan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Revisi tersebut merupakan usulan dari Komisi IV DPR.

    Data tersebut diketahui berdasarkan situs dashboard penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, Sumbar, Jumat (5/12), pukul 17.00 WIB.

    Berikut data terbarunya:
    Jumlah korban meninggal: 867 orang
    Jumlah korban hilang: 521 orang
    Jumlah korban terluka: 4.200 orang
    Jumlah rumah rusak: 121 ribu unit
    Jumlah kabupaten/kota terdampak: 51

    (amw/rfs)

  • Mantan Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

    Mantan Mensos Tri Rismaharini Kunjungi Wilayah Terdampak Banjir Bandang di Aceh

    Bisnis.com, SURABAYA — Mantan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berkunjung sekaligus menyalurkan berbagai jenis bantuan bagi para korban bencana banjir bandang di sejumlah desa, yang terletak Provinsi Aceh.

    Anak Risma, Fuad Bernardi membenarkan ihwal mengenai kunjungan ibundanya tersebut di sejumlah wilayah terdampak bencana di bumi Serambi Makkah tersebut. Menurutnya, kedatangan mantan Wali Kota Surabaya 2010-2020 tersebut atas nama PDI Perjuangan (PDIP). 

    “[Kedatangan Risma ke Aceh sebagai] Ketua DPP PDI Perjuangan badan penanggulangan bencana (Baguna),” ucap Fuad saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/2025).

    Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu menjelaskan, Risma beserta rombongan mendatangi sebanyak tiga desa berbeda, yang terletak di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun, Aceh.

    Risma juga disebut telah mendatangi lokasi di ketiga desa yang terisolir tersebut sejak Senin (1/12/2025) lalu. Menurut Fuad, ibundanya hingga saat ini masih berada di wilayah terdampak banjir di Aceh.

    “[Risma mendatangi Desa] Ulee Ceu, Kuala Ceurape, Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun. [Kunjungannya] mulai dari Senin kemarin sampai hari ini,” jelasnya.

    Fuad mengungkapkan, Risma datang untuk mendistribusikan bantuan bagi para korban bencana. Selain itu, ibunya tersebut juga ingin melihat kondisi korban, yang masih bertahan di posko pengungsian. 

    “Kegiatannya mengecek secara langsung kondisi di lapangan seperti apa dan juga memberikan bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk warga terdampak yang ada di tempat-tempat pengungsian,” pungkasnya.

  • Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera, Gerindra Keberatan Raja Juli Bawa Nama Presiden

    Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera, Gerindra Keberatan Raja Juli Bawa Nama Presiden

    GELORA.CO – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati mempertanyakan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang enggan mengungkapkan 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir Sumatera.

    Alasan Menhut Raja Juli, pengungkapan 12 perusahaan tersebut harus mendapat izin dari presiden. Melati menyindir Menhut Raja Juli yang terkesan melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri (Menhut Raja Juli) adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau (presiden). Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis,” tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    “Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab,” lanjut Melati.

    Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita yang awalnya mempertanyakan Menhut Raja Juli yang tidak menegaskan adanya praktik ilegal logging yang menjadi pemantik banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

    Padahal, kata dia, banyaknya kayu gelondongan yang ikut dalam banjir di Pulau Sumatera itu, membuktikan maraknya praktik pembalakan liar (ilegal logging). Bukan hanya dilakukan perseorangan atau perusahaan ecek-ecek, bisa jadi melibatkan korporasi besar.

    “Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan,” kata Sonny.

    “Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu, butuh persetujuan presiden. Setahu saya, regulasinya yang sekarang sudah berubah,” sambungnya.

    Sonny menekankan, ia tidak ingin niat Presiden Prabowo yang ingin merehabilitasi hutan dan lahan, serta menjaga alam, justru tertahan dengan izin yang tidak dicabut.

    “Ini nantinya Presiden akan vis avis dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai nanti yang salah adalah Kementerian kehutanan kemudian presiden yang kena,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menhut Raja Juli menegaskan, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Langkah ini dilakukan melalui dua upaya besar: penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah dan pencabutan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.

    Menhut Raja Juli menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    “Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Menhut Raja Juli.

    Ia menambahkan, hasil penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu nantinya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR serta diumumkan ke publik.

    Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menegaskan, pencabutan izin perusahaan bermasalah juga menjadi fokus. “Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025,” jelasnya.

    Menhut Raja Juli menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana mencabut izin 20 PBPH lain yang dinilai bermasalah.  Total luasannya mencapai 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang didera bencana banjir dan tanah longsor itu.

    “Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan saat ini, karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ungkapnya.

  • KD, Once, dan Chicha Semangati Anak Penyintas HIV/AIDS

    KD, Once, dan Chicha Semangati Anak Penyintas HIV/AIDS

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.