Xcloud.id

partai: PDIP

  • 4 Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung Regional

    4 Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung Regional

    Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Tiga mantan kader PDIP yakni Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  
    Ketiga mantan anggota DPRD Solo ini juga dikenal publik sebagai figur berpengalaman di legislatif.
    Dua di antaranya bahkan sempat mengikuti penjaringan terbuka bakal calon wakil wali kota Solo dari PDIP untuk Pilkada 2024 lalu.
    Kepastian bergabungnya mereka dikonfirmasi oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo.
    “Iya benar, kita ketambahan tiga anggota baru yang merupakan tokoh Solo. Mas Ginda, Pak Wawanto, dan Mbak Dyah, semuanya mantan anggota DPRD Solo yang sudah lama berkiprah memajukan kota ini lewat kursi wakil rakyat,” kata Yoga seperti dikutip dari
    Tribun Solo
    , Minggu (10/8/2025).
    Menurut Antonius Yoga, bergabungnya tiga tokoh tersebut akan memperkuat posisi PSI di Kota Bengawan, terutama menjelang kontestasi politik mendatang.
    “Tentu ini sangat membanggakan. Kami mendapat tiga petarung yang siap memajukan PSI di Kota Solo. Pengalaman dan jaringan mereka akan memperkuat barisan kami,” ujarnya.
    Yoga menyebut proses pendaftaran ketiga tokoh dilakukan dalam waktu berbeda. Ginda mendaftar sebelum Kongres PSI di Solo pertengahan Juli, sementara Dyah dan Wawanto mendaftar melalui website resmi PSI pada Jumat (8/8/2025) sore.
    “Mungkin ini efek kongres kemarin. Banyak tokoh, relawan, bahkan masyarakat umum yang tertarik masuk PSI. Dan ini bukan yang terakhir. Masih ada tokoh Solo lain yang akan menyusul, tetapi identitasnya belum bisa dipublikasikan karena menunggu kesiapan mereka,” jelasnya.
    Meskipun sudah mendaftar, kelengkapan administratif seperti surat pengunduran diri dari partai sebelumnya masih ditunggu oleh PSI.
    “Kami tidak ingin ke depan muncul gesekan antarpartai di Solo. Maka, kami minta kelengkapan administrasi, termasuk surat pengunduran diri, bisa segera dikirimkan ke DPC PSI,” ucap Yoga.
    Terkait alasan mereka bergabung ke PSI, Yoga mengaku tidak mengetahui secara rinci.
    Namun ia menilai ada kesamaan visi dan semangat perubahan.
    “PSI ini kan partai kader muda, mungkin mereka lebih cocok ketika ngobrol soal isu-isu itu. Ada semangat yang sama untuk mendorong politik yang bersih dan progresif,” tambahnya.
    Ketiganya pun berpeluang masuk dalam jajaran pengurus PSI baik di tingkat DPD maupun DPW.
    “Kami berencana memasukkan mereka dalam struktur ke depan, baik di DPW maupun di DPD. Tapi tentu saja melalui mekanisme yang berlaku. Saat ini tim formatur sudah terbentuk, jadi kalau ada pergantian atau pembentukan struktur, kami sudah siap. Tinggal menunggu petunjuk dari DPP,” tutur Yoga.
    Ia menyatakan optimisme bahwa kehadiran tiga tokoh ini akan meningkatkan daya tarik PSI di mata warga Solo.
    “Kami optimistis, dengan tambahan tiga tokoh ini, PSI akan semakin didengar dan dilirik masyarakat Solo,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Legislator PDIP: Itu Relevan

    Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Legislator PDIP: Itu Relevan

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, oleh Presiden Prabowo Subianto relevan di masa sekarang. TB Hasanuddin menyebut dihidupkannya kembali posisi ini usai 25 tahun mengalami kekosongan wajar, lantaran bertambahnya tugas hingga jumlah komando daerah militer (kodam).

    “Gini ya, pelantikan atau penambahan jabatan Wakil Panglima TNI menurut hemat saya itu relevan ya, kenapa? sekarang ini ada penambahan 6 komando daerah militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalyon, banyak loh itu,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

    TB Hasanuddin menyebut pasukan TNI juga semakin bertambah. Ia mengatakan tugas bagi TNI seiring berjalannya waktu bervariasi.

    “Maka jumlah pasukan makin banyak satu, dua rentang kendalinya komando dan pengendalian makin lebar ya. Dan ketiga tentu tugasnya menjadi bertambah dan bervariasi sehingga dibutuhkan wakil panglima untuk menjadi panglima TNI di dalam melaksanakan tugas pokoknya begitu,” kata dia.

    Legislator PDIP ini mengatakan Undang-Undang TNI tak mengatur struktur satuan TNI beserta jumlahnya. Ia menyebut penambahan hingga pengurangan satuan TNI diatur langsung oleh Presiden.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Panglima TNI. Jenderal Tandyo Budi Revita dipercaya menjadi Wakil Panglima TNI.

    Pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita digelar dalam rangkaian acara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Upacara ini digelar pukul 09.00 WIB dan dihadiri langsung Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagaimana diketahui, posisi Wakil Panglima kosong selama 25 tahun. Terakhir jabatan ini diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.

    (dwr/gbr)

  • Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

    Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

    GELORA.CO -Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar, diduga berasal dari kekhawatiran kader-kader internal tentang kepercayaan Presiden Prabowo yang dinilai lebih diarahkan kepada partai politik lain.

    Pengamat Citra Institute, Efriza, mengamati internal Golkar sejak lama telah mendorong pergantian kepemimpinan Golkar yang kini diduduki Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum (Ketum).

    “Isu munaslub, lebih kepada komunikasi politik dari internal untuk tujuan mengingatkan Bahlil sebagai ketua umum,” ujar Efriza kepada RMOL, pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

    Dia menduga, komunikasi antara Bahlil dan elite-elite serta kader-kader internal Golkar masih dibayangi dengan persepsi bahwa Bahlil adalah orangnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi, isu Munaslub juga dapat dimaknai sebagai simbol keinginan sebagian elite Golkar untuk membatasi pengaruh politik Jokowi, Golkar ditenggarai ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, dan memposisikan lebih loyal kepada Presiden Prabowo,’ tuturnya.

    Anggapan Bahlil lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Prabowo, membuat elite-elite juga kader-kader Golkar khawatir Golkar tak dapat mempertahankan atau bahkan menggenjot elektoralnya di kontetasi selanjutnya.

    “Golkar berharap Bahlil lebih loyal kepada Presiden Prabowo, jika tidak malah Prabowo dan Gerindra lebih nyaman dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri meski berada di luar pemerintahan,” urainya.

    “Tetapi menunjukkan dukungan penuh terhadap Prabowo, ini tentu tidak baik bagi Golkar sebagai peraih suara terbesar di koalisi, tetapi malah yang tidak dipercaya penuh oleh Presiden Prabowo,” demikian Efriza menambahkan.

  • Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat

    Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Pramono Anung mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). ANTARA/HO

    Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, pada Jumat siang.

    Megawati bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo tiba di lokasi tersebut pukul 14.11 WIB. Kedatangan mereka disambut oleh Pramono Anung.

    Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar terlihat turut hadir di lokasi tersebut.

    Megawati terlihat mengenakan setelan putih lengkap dengan syal merah. Sedangkan Pramono mengenakan batik bernuansa coklat.

    Terlihat di lokasi sebuah poster bertuliskan “Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Menghidupkan Ruang Jakarta, Menjaga Warisan Indonesia, Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser, 8 Agustus 2025”.

     

     

    Mereka langsung masuk ke kantor taman. Pertemuan berlangsung tertutup. Awak media dibatasi jarak dan tak boleh mendekat ke area kantor taman.

    Sekitar pukul 14.54 WIB pertemuan selesai. Tak ada salah satu dari mereka yang memberikan keterangan kepada media.

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kunjungan itu.

    Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar hanya menyebutkan ada arahan dari Gubernur DKI Jakarta agar dirinya hadir. “Iya ada arahan,” katanya.

    Ditanya terkait informasi dilakukannya peletakan batu pertama (groundbreaking) penggabungan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, Anwar tak menjawab. Dia menyebutkan kegiatan itu hanya peninjauan.

    Sumber : Antara

  • Megawati Minta Banyak Jatah Menteri ke Jokowi dalam Memori Hari Ini, 8 Agustus 2019

    Megawati Minta Banyak Jatah Menteri ke Jokowi dalam Memori Hari Ini, 8 Agustus 2019

    JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 8 Agustus 2019, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri minta banyak jatah menteri ke Jokowi. Keinginan itu dianggap Megawati sebagai bentuk kewajaran karena PDIP partai pemenang Pemilu 2019.

    Sebelumnya, PDIP kembali mencalonkan Jokowi sebagai capres dalam Pilpres 2019. Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu yakin Jokowi bakal menang kembali. Mesin partai pun bergerak memenangkan Jokowi.

    Eksistensi Jokowi sebagai kader PDIP tak diragukan. Jokowi tercatat kerap jadi andalan PDIP dalam segala macam kontestasi politik. Kolaborasi Jokowi dan PDIP membawa hasil gemilang. Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, bahkan Presiden Indonesia.

    Semuanya atas dukungan dari Megawati Soekarnoputri. Mantan Presiden Indonesia itu menganggap Jokowi adalah petugas partai terbaik. Jokowi dianggapnya memutus mata rantai posisi PDIP sebagai oposisi pemerintah dari era 2004-2014.

    Kepemimpinan Jokowi pun mengundang pujian. Pemerintahan Jokowi periode pertama 2014-2019 dipandang positif. Kondisi itu membuat Jokowi kembali dijagokan jadi capres dalam Pilpres 2019. Megawati yakin Jokowi bisa kembali menang. Apalagi, lawan Jokowi adalah Prabowo Subianto.

    Sosok yang notabene pernah dikalahkan Jokowi pada Pilpres terdahulu. PDIP kemudian memasangkan Jokowi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin. Partai Gerindra pun tak mau kalah memasangkan Prabowo Subianto dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

    Hasilnya seperti yang diprediksi PDIP. Jokowi keluar sebagai Presiden Indonesia terpilih. Kondisi itu membuatnya PDIP bersuka cita.

    “Pemilu hanyalah proses mencari pemimpin. Jokowi dan KH Ma’ruf Amin adalah Presiden dan Wapres kita semua. Pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Kami mensyukuri kemenangan ini. Inilah kemenangan rakyat. Namun perlu diingat, pemilu hanyalah alat mencari pemimpin. Jokowi dan KH Ma’ruf Amin adalah Presiden dan Wapres kita semua.”

    “Pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Megawati berharap kepada Jokowi, agar pemerintahan periode kedua ini, sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, serta memberikan perhatian besar bagi pembangunan manusia Indonesia,” ungkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagaimana dikutip laman ANTARA, 21 Mei 2019.

    Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia era 2001-2004. (ANTARA)

    Megawati pun menyambut kemenangan Jokowi dengan suka cita. Megawati blak-blakan meminta banyak jatah menteri untuk kader PDIP ke Jokowi pada 8 Agustus 2019. Permintaan Megawati dianggap sebagai bentuk kewajaran.

    PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2019 dan Jokowi adalah kader PDIP. Jokowi harus memberikan ruang bagi kader PDIP memimpin kementerian. Megawati pun takkan memberikan ruang negosiasi ketika Jokowi hanya memberikan sedikit kursi menteri.

    “Kalau nanti Pak Jokowi mesti ada (menteri dari PDIP), mesti banyak. Orang kita pemenang dua kali. Saksikan ya. Nanti saya kasih cuma empat ya? eeeeeh emoooh. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Iya dong. Orang nggak dapat saja minta. Hore!” ujar Megawati dalam pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali sebagaimana dikutip laman CNBC, 8 Agustus 2019.

  • Didampingi Pramono, Megawati Kunjungi Taman Langsat Jaksel

    Didampingi Pramono, Megawati Kunjungi Taman Langsat Jaksel

    Jakarta –

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hingga Pramono Anung mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan. Megawati datang bersama Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif M Prananda Prabowo.

    Kedatangan Megawati dan Prananda disambut Pramono Anung, Jumat (8/8/2025) pukul 14.11 WIB. Megawati mengenakan blouse putih dengan syal merah. Sedangkan Pramono mengenakan batik bernuansa coklat.

    Mereka langsung masuk ke kantor taman. Pertemuan tersebut berlangsung terutup.

    Hingga pukul 14.54 WIB pertemuan selesai dilakukan. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar terlihat turut hadir di pertemuan itu.

    “Iya ada arahan,” ucap Anwar singkat.

    “Ibu ninjau aja, ninjau,” kata Anwar.

    Tak jauh dari lokasi pertemuan, terdapat sebuah backdrop bertuliskan Groundbreaking Taman Bendera Pusaka ‘Menghidupkan Ruang Jakarta, Menjaga Warisan Indonesia’ Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser, 8 Agustus 2025.

    (ond/idn)

  • Politikus PDIP Divonis 1 Tahun Penjara Karena Pakai Ijazah Palsu

    Politikus PDIP Divonis 1 Tahun Penjara Karena Pakai Ijazah Palsu

    Dalam persidangan terpisah, terdakwa lain, Akhmad Syahrudin, juga divonis satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. 

    Dia dinilai terbukti membantu memberikan sertifikat kompetensi dan gelar akademik yang tidak memenuhi syarat kepada Supriyati.

    “Kami pikir-pikir,” ujar kuasa hukum Akhmad, Zainuri.

    Kasus itu bergulir sejak sidang perdana pada 22 Mei 2025 dan berlangsung selama 77 hari dengan total 16 kali persidangan.

  • PDIP: Jangan Ubah Kehendak Rakyat di PSU Pilkada Papua – Page 3

    PDIP: Jangan Ubah Kehendak Rakyat di PSU Pilkada Papua – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) meminta seluruh pihak menghormati hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua, Rabu (6/8/2025).

    Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy, semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat.

    “Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” kata Ronny dalam keterangan tertulis diterima, Jumat (8/8/2025).

    Ronny mencatat, berdasar hasil hitung cepat atau quick count Poltracking Indonesia dengan data 100 persen masuk, pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Benhur Tomi Mano–Constant Karma yang diusung PDI Perjuangan unggul 50,85 persen.

    Sementara, paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15 persen. Diketahui, metode hitung cepat ini menggunakan multistage random sampling dengan margin of error ±1,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Ronny menduga, ada pihak yang mencoba bersepakat dengan penyelenggara pilkada untuk mengubah hasil perolehan suara, termasuk adanya dugaan campur tangan dari penyelenggara pemerintahan hingga aparat kepolisian. Dia menilai dugaan itu dianggap wajar, mengingat salah satu pesaing Benhur–Constant adalah mantan Kapolda Papua.

    “Contohnya, pada Kamis (7/8) malam terjadi intimidasi oleh oknum kepolisian terhadap ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur. Kejadian serupa, lanjutnya, juga terjadi sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ungkap dia.

    “Kami ingatkan agar jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya,” imbuh Ronny.

    Ronny menegaskan, pihaknya mendorong penegakkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Dia pun meminta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara.

     

  • Prabowo Disebut Segera Radical Break, Bersih-Bersih Kabinet

    Prabowo Disebut Segera Radical Break, Bersih-Bersih Kabinet

    GELORA.CO -Sinyal perombakan Kabinet Merah Putih masih terasa kuat. Diprediksi, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan susunan kabinet setelah HUT RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025.

    Demikian bacaan pengamat politik Rocky Gerung dalam mencermati peta politik kekinian setelah pemerintahan Presiden Prabowo mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

    “Saya menduga kuat Presiden Prabowo akan melakukan radical break. Radical break artinya (membuat) jarak final antara rezim sekarang dengan rezim yang lalu,” kata Rocky Gerung dikutip dari podcast bersama wartawan Hersubeno Arief, Jumat, 8 Agustus 2025.

    Melalui skema radical break, Prabowo diyakini akan melakukan pembenahan susunan kabinet secara kualitas dengan cara memangkas menteri “warisan” pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini orang-orang dekat Joko Widodo.

    “(Prediksi) setelah 17 Agustus. Sesuatu disebut radikal kalau kabinet secara kualitatif harus berbeda kualitas, value, dan moralnya dengan kabinet sebelumnya,” ujar Rocky Gerung.

    “Dalam kalkulasi saya, presiden akan melakukan radical break,” demikian kata Rocky Gerung.

  • PDIP Tak Ingin Jadi Koalisi Maupun Oposisi, Rocky Gerung Puji Langkah Cerdik Megawati

    PDIP Tak Ingin Jadi Koalisi Maupun Oposisi, Rocky Gerung Puji Langkah Cerdik Megawati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pihaknya tak menjadi oposisi juga memutuskan untuk tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan.

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut dengan langkah ini membuktikan bahwa Megawati sangat mengerti politik.

    “Karena dia bukan sekadar dihasilkan dalam kongres tapi dia adalah bagian dari sejarah Republik ini,” tutur Rocky dalam kanal YouTube-nya, Jumat, (8/8/2025).

    Menurutnya, Soekarnoisme tidak mungkin hilang dari geneologi pikiran politik Megawati.

    “Megawati mengerti bahwa ada akar sejarah, akar batiniah melekat pada dirinya. Jadi kalau mau dibilang PDIP partai ideologis, dengan sendirinya dia menjadi ideologis, karena Soekarnoisme, Marhaneisme,” tuturnya.

    Dikatakan bahwa ketaatan dan kekukuhan kader PDIP pada pemikiran itu. Sehingga tidak mungkin suatu partai yang ideologis itu masuk dalam transaksi yang sangat pragmatis.

    “Itu yang menjelaskan bahwa kenapa Bu Mega menganggap dia tidak perlu masuk dalam kekuasaan. Karena nanti ada transaksi disitu,” ujarnya.

    Lebih lanjut kata Rocky, Megawati juga tidak ingin menjadi oposisi karena oposisi artinya berupaya untuk menggerogoti pemerintah. Apalagi ada relasi historis juga antara Megawati dengan Prabowo.

    “Jadi Bu Mega secara ideologis menjadikan PDIP sebagai partai kader yang dituntun pikiran final yaitu ajaran Bung Karno. Dan yang kedua relasi yang unik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo,” jelasnya.

    Keduanya menjadi pasangan yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden di 2009. Dan terus menerus ada komunikasi yang intens. Karena dua-duanya berproses pada kepentingan republik, konstitusi, dan demokrasi.