Xcloud.id

partai: PDIP

  • Soal Sekjen PDIP, Puan Maharani Sebut Ada Kejutan Megawati Soekarnoputri

    Soal Sekjen PDIP, Puan Maharani Sebut Ada Kejutan Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini belum menunjuk sosok yang akan mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP untuk periode kepengurusan 2025-2030.

    Pascakongres hingga pelantikan pengurus DPP PDIP, posisi jabatan Sekjen PDIP masih diembang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam hal ini jabatan dirangkap.

    Diketahui, jajaran pengurus DPP PDIP diumumkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada pelantikan jajaran DPP PDIP 2025-2030 seusai Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8).

    Kini, kader PDIP tengah menantikan pengumuman Megawati terkait kader yang akan menduduki jabatan sekjen tersebut. Apakah kembali mempercayakan kepada Hasto Kristiyanto atau kepada kader yang lain.

    Terkait posisi sekjen tersebut, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun meminta publik untuk menanti kejutan yang akan diputuskan oleh Megawati.

    “Pasti akan ada kejutan, ya. Kita tunggu saja kejutannya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, sejumlah pengamat politik menilai bahwa kans Hasto Kristiyanto kembali mengisi jabatan sekjen sangat terbuka. Peluang itu ada setelah Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto dan bebas dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/8).

    Sebelumnya, pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga. Dia menilai, Hasto Kristiyanto masih sangat kuat sebagai kandidat sekjen pada periode lima tahun ke depan.

    Salah satu alasannya karena posisi sekjen saat ini dirangkap oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan fakta itu, Jamiluddin menilai sangat mungkin Hasto akan kembali menduduki jabatan Sekjen PDIP ke depan.

  • Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

    Kasus Kematian Prada Lucky, Ketua DPR Minta Hukum Pelaku Kekerasan di Instansi TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum DPR RI Puan Maharani menegaskan agar kasus kekerasan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga menyebabkan kematian seperti yang dialami oleh Prada Lucky, prajurit asal Nagekeo, NTT, jangan sampai terulang lagi.

    Puan menyayangkan kejadian tersebut karena seharusnya hubungan antara senior dengan junior berjalan harmonis dan jauh dari kekerasan.

    “Jangan sampai terulang lagi bahwa hubungan antara senior dan junior, jangan kemudian didasarkan oleh tindakan atau perilaku kekerasan. Namun bagaimana saling hormat dan menghormati saling menghargai” kata Puan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Senin (11/8/2025).

    Ketua DPP PDIP itu berharap para pelaku diadili sesuai aturan hukum yang berlaku dan dilandaskan pada prinsip keadilan.

    “Jadi apa yang sudah dilakukan penyelidikan-penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, dia meminta agar instansi TNI melakukan evaluasi agar kekerasan senior kepada junior tidak menimpa prajurit lainnya

    “Mekanisme yang ada juga harus dievaluasi jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan bahwa TNI sudah menetapkan 20 tersangka terkait kematian Prada Lucky.

    “Dan hari ini saya sampaikan bahwa 16 personil yang kemarin dilanjutkan pemeriksaan secara mendalam itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga total sekarang ada 20 orang personil prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Wahyu di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Para tersangka sudah diperiksa di Pomdam IX/Udayana sebelum dijadikan tersangka dan telah ditahan. Wahyu belum bisa menjelaskan secara pasti motif dari para tersangka. Namun diduga kaitannya dengan pembinaan.

    “Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit,” pungkas Wahyu.

  • Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

    Puan Maharani Blak-blakan soal PDIP jadi Partai Penyeimbang Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi terkait posisi PDIP yang menjadi partai penyeimbang pemerintah, bukan sebagai oposisi maupun koalisi.

    Puan mengatakan saat ini PDIP mendukung seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi partai penyeimbang. Meski begitu, dia menjelaskan partainya akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah jika tidak berpihak kepada rakyat

    Ketua DPR RI itu menegaskan PDIP tidak lagi sebagai oposisi maupun koalisi, tetapi mengambil posisi sebagai partai penyeimbang yang mendukung program pemerintah Prabowo Subianto

    “Tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi coba dibaca dulu aturannya. Jadi artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh ibu ketua umum, kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Puan di Gedung Nusantara DPR, Senin (11/8/2025).

    Walau bukan oposisi, Puan menegaskan bahwa PDIP tetap lantang mengkritisi kebijakan Prabowo Subianto jika dinilai program atau kebijakan yang dijalankan tidak berpihak pada rakyat.

    “Namun, kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi artinya posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan. Kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai undian program itu belok-belok,” tegasnya

    Dilansir dari pemberitaan Bisnis, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun koalisi pada pemerintah Prabowo.

    “PDIP Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati dalam penutupan kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025).

    Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal istilah koalisi dan oposisi. Dia menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak mempunyai blok-blok tertentu.

    “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” pungkasnya

  • Tegas! DPR Minta Pelaku Pengeroyokan Prada Lucky Namo Dipecat

    Tegas! DPR Minta Pelaku Pengeroyokan Prada Lucky Namo Dipecat

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menegaskan, kasus kematian Prada Lucky Namo bukan sekadar insiden, melainkan tindakan pengeroyokan. Ia meminta pengadilan militer bersikap transparan dalam menyidangkan perkara tersebut.

    “Kalau sampai empat orang terlibat, ini bukan sekadar insiden, tetapi pengeroyokan. Korban pun tidak melawan karena merasa sebagai junior,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Politikus PDIP ini menilai, pengadilan militer harus memberikan sanksi berat kepada para pelaku, termasuk pemecatan dari dinas militer. Menurutnya, tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian prajurit junior tidak bisa ditoleransi.

    “Pengadilan militer harus memproses kasus ini dengan serius, transparan, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal,” tegas TB Hasanuddin.

    TB Hasanuddin juga menyoroti perlunya reformasi budaya di lingkungan TNI, terutama dalam hubungan senior-junior. Ia mengingatkan agar pembinaan prajurit tidak disalahgunakan menjadi ajang kekerasan.

    Selain itu, ia menilai tradisi satuan tetap bisa dilakukan, asalkan dengan pengawasan ketat dari komandan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

    “Hubungan senior-junior perlu dibenahi. Pembinaan, arahan, dan teguran adalah hal yang wajar, tetapi ketika kekerasan masuk, itu sudah ranah pidana. Ini harus menjadi kesadaran bersama di tubuh TNI,” tegasnya.

    Keempat tersangka pengeroyokan terhadap Prada Lucky Namo adalah Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Mereka saat ini ditahan di Subdenpom IX/1-1 di Ende. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku.

  • Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle

    Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle

    GELORA.CO – Pengamat politik Subairi Muzakki menyampaikan, pertemuan makan siang antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu, 9 Agustus 2025 bukan sekadar silaturahmi biasa.

    Menurutnya, pertemuan itu bisa dilihat sebagai sebuah manuver politik yang cerdas dan strategis di tengah dinamika nasional yang semakin kompleks.

    “Ini adalah langkah yang bisa dibaca sebagai upaya Gibran untuk mengonsolidasikan dukungan internal koalisi, terutama dari Partai Gerindra, sebagai tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat isu pemakzulan terhadap dirinya terus bergulir sejak awal 2025,” kata Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan ini, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (10/8).

    Subair juga menjelaskan, usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang diserahkan ke DPR/MPR RI, meskipun secara konstitusional sulit direalisasikan karena memerlukan dukungan mayoritas parlemen dan proses panjang, tetap menjadi ancaman simbolis yang bisa mengganggu stabilitas eksekutif.

    “Dengan bertemu Dasco, yang bukan hanya Wakil Ketua DPR tapi juga tokoh kunci Gerindra, Gibran seolah mengirim sinyal kuat, posisinya aman di bawah payung Prabowo, dan setiap upaya destabilisasi akan dihadapi dengan solidaritas legislatif-eksekutif,” paparnya.

    Pertemuan ini, ujarnya, juga bisa dilihat dalam konteks kedekatan baru antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan pemerintahan Prabowo pasca-pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto pada 31 Juli 2025.

    “Amnesti ini terhadap Hasto bukan hanya gestur hukum tapi barter politik yang cerdik. Prabowo merangkul oposisi potensial, sementara Megawati mendapatkan ruang untuk mendukung pemerintahan tanpa kehilangan wajah di basisnya,” tutur Subair.

    Karena itu, bila melihat dalam perspektif tersebut, menurutnya, pertemuan Gibran-Dasco bisa menjadi ekstensi dari rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi. Gibran ingin memastikan bahwa kedekatan Mega-Prabowo tidak menggerus posisinya, malah justru memperkuatnya dengan menjaga aliansi Gerindra tetap solid terhadap isu-isu sensitif seperti pemakzulan.

    “Di balik suasana santai dengan menu mie bakso dan dendeng balado dan tumis daun pepaya, ada dimensi lain yang tak kalah penting, yakni pengamanan jaringan Gibran di tengah hembusan isu reshuffle kabinet,” jelas Subair.

    Subair menyampaikan, meskipun Presiden Prabowo menyatakan belum akan melakukan pergantian komposisi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat, rumor perombakan pasca-amnesti Hasto tetap menjadi bayang-bayang.

    “Amnesti terhadap Hasto kan membuka pintu bagi kader PDIP untuk masuk cabinet. Jadi, isu pergantian menteri tetap berhembus meski Presiden Prabowo tegaskan belum ada reshuffle,” ucapnya.

    Menurut Subari, Gibran, sebagai putra Jokowi, juga memiliki jaringan loyalis di berbagai pos kementerian. Pertemuan dengan Dasco ini bisa dibaca sebagai upaya preemptif untuk ‘mengamankan’ orang-orang Jokowi di kabinet.

    “Memastikan bahwa jika reshuffle terjadi, posisi strategis tetap dipegang oleh figur-figur dekat Gibran atau Jokowi, bukan digeser oleh pengaruh baru dari PDIP. Ini adalah politik preventif yang brilian, menggabungkan diplomasi pribadi dengan kalkulasi kekuasaan jangka panjang,” kata Subair.

    Terakhir, ucap Subair, pertemuan makan siang antara Gibra dan Dasco juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan antara Jokowi-Prabowo baik-baik saja di tengah isu ijazah palsu Jokowi, usulan pemakzulan, dan pemberian amnesti-abolisi yang seolah-olah bertentangan dengan sikap Jokowi.

    “Presiden Prabowo kini mulai membentuk karakter dan visi politiknya sendiri, tidak lagi sebatas presiden bayangan dari ambisi Jokowi. Presiden Prabowo ingin menegaskan saat ini Adalah sebagai subjek politik independent,” pungkas Subair.

  • Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat

    Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat

    GELORA.CO –  Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah disetujui oleh DPR RI berujung munculnya spekulasi politik.

    Konstelasi politik berubah, hubungan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin dekat.

    Kedekatan Prabowo dan Megawati ini memunculkan pertanyaan apakah hubungan Prabowo dengan Joko Widodo kini mulai merenggang.

    Padahal, selama ini Prabowo dianggap memiliki hubungan baik dengan Jokowi. Menjelang Pilpres 2024, Jokowi menyodorkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.

    Di sisi lain, hubungan Megawati dengan keluarga Jokowi diketahui menegang, yang membuat Prabowo juga disebut menjauh dari Megawati.

    Namun, pemberian amnesti kepada Hasto dipandang sebagai sinyal menguatnya kembali kedekatan Prabowo dengan Megawati.

    Jokowi Mulai Ditinggal

    Jokowi dinilai sudah mulai ditinggalkan kawan. Terlihat dari gelombang masalah yang menimpa keluarganya.

    Spekulasi ini membuat Jokowi panik sehingga memunculkan isu bahwa ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu mengatakan bahwa Jokowi mulai ditinggal kawannya satu persatu di tengah gelombang masalah yang datang bertubi-tubi.

    Mulai dari kasus tuduhan ijazah palsu, kasus pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga kasus korupsi yang dikait-kaitkan dengan menantunya Bobby Nasution.

    Terkait dengan serangan tersebut, Jokowi pun dianggap mulai mengalami kepanikan.

    “Adanya kepanikan yang terjadi di keluarga Pak Jokowi. Kepanikan karena serangan politik terhadap diri dan keluarganya seperti gelombang. Belum selesai satu hal, muncul lagi yang lain,” kata Ray.

    “Bisa dibayangkan, isu yang menerpa Pak Jokowi dan keluarganya bergulir di antara persoalan hukum dan politik,” ujar Ray.

    Kepanikan ini, lanjut Ray, membuat pencapaian Jokowi selama menjabat Presiden selama sepuluh tahun seolah terpinggirkan.

    Apalagi kini mulai terlihat Jokowi mulai ditinggalkan kawan politik dan hanya tersisa para relawan yang masih membelanya.

    “Makin sedikit kawan atau teman yang berada di belakang atau terjun serta mengawal Pak Jokowi dan keluarganya. Yang terlihat sekarang hanya para relawannya,” tuturnya.***

  • 4 Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung Regional

    4 Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung Regional

    Tiga Mantan Kader PDIP Gabung PSI, Ketua DPW PSI Jateng: Kami Mendapat Tiga Petarung
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Tiga mantan kader PDIP yakni Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  
    Ketiga mantan anggota DPRD Solo ini juga dikenal publik sebagai figur berpengalaman di legislatif.
    Dua di antaranya bahkan sempat mengikuti penjaringan terbuka bakal calon wakil wali kota Solo dari PDIP untuk Pilkada 2024 lalu.
    Kepastian bergabungnya mereka dikonfirmasi oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo.
    “Iya benar, kita ketambahan tiga anggota baru yang merupakan tokoh Solo. Mas Ginda, Pak Wawanto, dan Mbak Dyah, semuanya mantan anggota DPRD Solo yang sudah lama berkiprah memajukan kota ini lewat kursi wakil rakyat,” kata Yoga seperti dikutip dari
    Tribun Solo
    , Minggu (10/8/2025).
    Menurut Antonius Yoga, bergabungnya tiga tokoh tersebut akan memperkuat posisi PSI di Kota Bengawan, terutama menjelang kontestasi politik mendatang.
    “Tentu ini sangat membanggakan. Kami mendapat tiga petarung yang siap memajukan PSI di Kota Solo. Pengalaman dan jaringan mereka akan memperkuat barisan kami,” ujarnya.
    Yoga menyebut proses pendaftaran ketiga tokoh dilakukan dalam waktu berbeda. Ginda mendaftar sebelum Kongres PSI di Solo pertengahan Juli, sementara Dyah dan Wawanto mendaftar melalui website resmi PSI pada Jumat (8/8/2025) sore.
    “Mungkin ini efek kongres kemarin. Banyak tokoh, relawan, bahkan masyarakat umum yang tertarik masuk PSI. Dan ini bukan yang terakhir. Masih ada tokoh Solo lain yang akan menyusul, tetapi identitasnya belum bisa dipublikasikan karena menunggu kesiapan mereka,” jelasnya.
    Meskipun sudah mendaftar, kelengkapan administratif seperti surat pengunduran diri dari partai sebelumnya masih ditunggu oleh PSI.
    “Kami tidak ingin ke depan muncul gesekan antarpartai di Solo. Maka, kami minta kelengkapan administrasi, termasuk surat pengunduran diri, bisa segera dikirimkan ke DPC PSI,” ucap Yoga.
    Terkait alasan mereka bergabung ke PSI, Yoga mengaku tidak mengetahui secara rinci.
    Namun ia menilai ada kesamaan visi dan semangat perubahan.
    “PSI ini kan partai kader muda, mungkin mereka lebih cocok ketika ngobrol soal isu-isu itu. Ada semangat yang sama untuk mendorong politik yang bersih dan progresif,” tambahnya.
    Ketiganya pun berpeluang masuk dalam jajaran pengurus PSI baik di tingkat DPD maupun DPW.
    “Kami berencana memasukkan mereka dalam struktur ke depan, baik di DPW maupun di DPD. Tapi tentu saja melalui mekanisme yang berlaku. Saat ini tim formatur sudah terbentuk, jadi kalau ada pergantian atau pembentukan struktur, kami sudah siap. Tinggal menunggu petunjuk dari DPP,” tutur Yoga.
    Ia menyatakan optimisme bahwa kehadiran tiga tokoh ini akan meningkatkan daya tarik PSI di mata warga Solo.
    “Kami optimistis, dengan tambahan tiga tokoh ini, PSI akan semakin didengar dan dilirik masyarakat Solo,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Legislator PDIP: Itu Relevan

    Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Legislator PDIP: Itu Relevan

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, oleh Presiden Prabowo Subianto relevan di masa sekarang. TB Hasanuddin menyebut dihidupkannya kembali posisi ini usai 25 tahun mengalami kekosongan wajar, lantaran bertambahnya tugas hingga jumlah komando daerah militer (kodam).

    “Gini ya, pelantikan atau penambahan jabatan Wakil Panglima TNI menurut hemat saya itu relevan ya, kenapa? sekarang ini ada penambahan 6 komando daerah militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalyon, banyak loh itu,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

    TB Hasanuddin menyebut pasukan TNI juga semakin bertambah. Ia mengatakan tugas bagi TNI seiring berjalannya waktu bervariasi.

    “Maka jumlah pasukan makin banyak satu, dua rentang kendalinya komando dan pengendalian makin lebar ya. Dan ketiga tentu tugasnya menjadi bertambah dan bervariasi sehingga dibutuhkan wakil panglima untuk menjadi panglima TNI di dalam melaksanakan tugas pokoknya begitu,” kata dia.

    Legislator PDIP ini mengatakan Undang-Undang TNI tak mengatur struktur satuan TNI beserta jumlahnya. Ia menyebut penambahan hingga pengurangan satuan TNI diatur langsung oleh Presiden.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Panglima TNI. Jenderal Tandyo Budi Revita dipercaya menjadi Wakil Panglima TNI.

    Pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita digelar dalam rangkaian acara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Upacara ini digelar pukul 09.00 WIB dan dihadiri langsung Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagaimana diketahui, posisi Wakil Panglima kosong selama 25 tahun. Terakhir jabatan ini diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.

    (dwr/gbr)

  • Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

    Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

    GELORA.CO -Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar, diduga berasal dari kekhawatiran kader-kader internal tentang kepercayaan Presiden Prabowo yang dinilai lebih diarahkan kepada partai politik lain.

    Pengamat Citra Institute, Efriza, mengamati internal Golkar sejak lama telah mendorong pergantian kepemimpinan Golkar yang kini diduduki Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum (Ketum).

    “Isu munaslub, lebih kepada komunikasi politik dari internal untuk tujuan mengingatkan Bahlil sebagai ketua umum,” ujar Efriza kepada RMOL, pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

    Dia menduga, komunikasi antara Bahlil dan elite-elite serta kader-kader internal Golkar masih dibayangi dengan persepsi bahwa Bahlil adalah orangnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi, isu Munaslub juga dapat dimaknai sebagai simbol keinginan sebagian elite Golkar untuk membatasi pengaruh politik Jokowi, Golkar ditenggarai ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, dan memposisikan lebih loyal kepada Presiden Prabowo,’ tuturnya.

    Anggapan Bahlil lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Prabowo, membuat elite-elite juga kader-kader Golkar khawatir Golkar tak dapat mempertahankan atau bahkan menggenjot elektoralnya di kontetasi selanjutnya.

    “Golkar berharap Bahlil lebih loyal kepada Presiden Prabowo, jika tidak malah Prabowo dan Gerindra lebih nyaman dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri meski berada di luar pemerintahan,” urainya.

    “Tetapi menunjukkan dukungan penuh terhadap Prabowo, ini tentu tidak baik bagi Golkar sebagai peraih suara terbesar di koalisi, tetapi malah yang tidak dipercaya penuh oleh Presiden Prabowo,” demikian Efriza menambahkan.

  • Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat

    Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Pramono Anung mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025). ANTARA/HO

    Megawati dan Pramono Anung kunjungi Taman Langsat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengunjungi Taman Langsat, Jakarta Selatan, pada Jumat siang.

    Megawati bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo tiba di lokasi tersebut pukul 14.11 WIB. Kedatangan mereka disambut oleh Pramono Anung.

    Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin dan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar terlihat turut hadir di lokasi tersebut.

    Megawati terlihat mengenakan setelan putih lengkap dengan syal merah. Sedangkan Pramono mengenakan batik bernuansa coklat.

    Terlihat di lokasi sebuah poster bertuliskan “Groundbreaking Taman Bendera Pusaka Menghidupkan Ruang Jakarta, Menjaga Warisan Indonesia, Taman Ayodya, Taman Langsat dan Taman Leuser, 8 Agustus 2025”.

     

     

    Mereka langsung masuk ke kantor taman. Pertemuan berlangsung tertutup. Awak media dibatasi jarak dan tak boleh mendekat ke area kantor taman.

    Sekitar pukul 14.54 WIB pertemuan selesai. Tak ada salah satu dari mereka yang memberikan keterangan kepada media.

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kunjungan itu.

    Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar hanya menyebutkan ada arahan dari Gubernur DKI Jakarta agar dirinya hadir. “Iya ada arahan,” katanya.

    Ditanya terkait informasi dilakukannya peletakan batu pertama (groundbreaking) penggabungan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, Anwar tak menjawab. Dia menyebutkan kegiatan itu hanya peninjauan.

    Sumber : Antara