partai: PDIP

  • PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    PDIP Sebut Megawati Siap Jadi Saksi Sidang PHPU di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap menjadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto saat menjawab awak media di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    Awalnya, Hasto mengaku sudah melaporkan kepada Megawati soal perkembangan sidang PHPU dengan penggugat paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

    Dari situ, dia melaporkan soal permintaan tim hukum paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan yang meminta Megawati dihadirkan dalam sidang PHPU.

    Hasto mengatakan Megawati tertawa mendengar permintaan Otto, lalu Presiden kelima RI itu menyatakan kesiapan hadir sebagai saksi dalam sidang PHPU.

    “Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan, loh, kalau kemudian saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya sangat dengan senang hati untuk menanggapi itu,” kata Hasto.

    Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyindir balik tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin soal pemanggilan Sri Mulyani hingga Tri Rismaharini ke sidang sengketa pilpres 2024.

    Otto berkata pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Megawati dalam sidang PHPU, tetapi pihaknya tak melakukan.

    “Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau enggak? Kan, begitu masalahnya, kan,” kata Otto seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3). [hen/but]

  • PDIP Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut

    PDIP Minta Hasil Penetapan Capres-Cawapres Dicabut

    Jakarta (beritajatim.com) – PDI Perjuangan (PDIP) melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.

    “Intinya jenis gugatanya ialah perbuatan melanggar hukum oleh aparatur negara, tergugatnya KPU,” ujar Gayus Lumbuun, Selasa (2/4/2024).

    Gayus yang juga mantan Hakim Agung mengatakan perbuatan melawan hukum KPU karena instansi yang dipimpin Hasyim Asy’ari itu meloloskan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

    “Perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum,” kata Gayus.

    Anggota Tim PDI Erna Ratnaningsih mengatakan KPU masih memakai PKPU Nomor 19 Tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

    “Dalam hal ini ketika KPU menerima pendaftaran, KPU masih menggunakan peraturan yang lama, PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Artinya tindakan KPU ini, melanggar ketentuan hukum, melanggar kepastian hukum, dimana dia memberlakukan peraturan yang berlaku surut,” kata Erna.

    Menurut dia, KPU menerima pendaftaran para capres-cawapres pada 27 Oktober 2023 tanpa mengubah PKPU Nomor 19.

    Adapun, persyaratan capres-cawapres berdasarkan PKPU Nomor 19 belum disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

    Erna mengatakan KPU baru menerbitkan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 per 3 November pada tahun yang sama atau lebih dari sepekan setelah menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

    “Jadi, KPU melakukan pendaftaran pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2024. Sementara atas hasil dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, KPU kemudian merubah menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023, pada tanggal 3 November 2024. Artinya mekanisme atau proses pendaftaran dan penetapan capres dan cawapres itu, itu dilakukan melanggar hukum atau cacat hukum,” kata dia.

    “Kami dari Tim Perjuangan Proses Hukum Pemilu, dalam hal ini melihat bahwa praktik-praktik seperti ini, ini tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari karena nanti tahun ini kita juga akan melaksanakan pilkada atau pilgub,” ujarnya.

    Setidaknya, tim PDI memohonkan empat hal diputuskan pengadilan ketika menggugat KPU ke PTUN pada Selasa ini.

    Tim PDI meminta pengadilan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya.

    “Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024,” kata Erna.

    Kemudian Tim PDI meminta PTUN memerintahkan kepada tergugat untuk tidak menerbitkan atau melakukan tindakan administrasi apa pun sampai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

    “Dalam pokok permohonan, kami meminta bahwa majelis hakim nanti akan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan batal keputusan Nomor 360, keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya,” kata Erna.

    “Memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya serta yang terakhir adalah memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan, mencabut dan mencoret pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024,” kata dia. [hen/but]

  • Maju Cabup Blitar, Mak Rini: Semua Dirangkul, Termasuk PDIP

    Maju Cabup Blitar, Mak Rini: Semua Dirangkul, Termasuk PDIP

    Blitar (beritajatim.com) – Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini menegaskan niatnya untuk maju kembali menjadi Calon Bupati (Cabup) Blitar di Pilkada 2024.

    Bukan hanya maju kembali, Rini Syarifah juga akan merangkul semua pihak. Komunikasi politik pun kini terus dijalin Mak Rini dengan sejumlah partai politik.

    “Insya Allah kalau masih diamanatkan, komunikasi politik juga sudah,” kata Rini Syariah, Bupati Blitar, Selasa(02/04/24).

    Mendekati Pilkada 2024, Mak Rini pun mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik yang ada di Kabupaten Blitar. Posisi Mak Rini sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar tentu memudahkan langkahnya untuk menyusun strategi menuju Pilkada 2024 mendatang.

    Mak Rini pun berusaha untuk merangkul semua pihak termasuk PDIP. Bupati Blitar aktif tersebut tidak menutup kemungkinan menjalin komunikasi dengan PDIP.

    “Pokoknya kami rangkul kita ajak diskusi demi kebaikan Kabupaten Blitar,” imbuhnya.

    Mak Rini pun tidak masalah jika ada calon lain yang dimunculkan oleh PDIP. Menurutnya hal itu bukan menjadi masalah.

    “Tidak apa-apa, saya tak fokus kerja, kita rangkul semua,” tegasnya.

    Meski Pilkada kurang dari dari beberapa bulan lagi, namun sejumlah nama telah muncul dipermukaan. Salah satunya adalah Hengky Kurniawan.

    Mantan Bupati Bandung Barat yang juga merupakan kader PDIP itu diisukan maju di Pilkada Blitar 2024 mendatang. [owi/beq]

  • Sidak Pembangunan Saluran di Wonorejo Selatan, Cak Ji Pastikan Tak Terhambat Jaringan Utilitas

    Sidak Pembangunan Saluran di Wonorejo Selatan, Cak Ji Pastikan Tak Terhambat Jaringan Utilitas

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan saluran di Jalan Wonorejo Selatan, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut pada Senin (1/4/2024) malam.

    Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan tidak terhambat oleh jaringan utilitas.

    “Saya cek pembangunan saluran di Wonorejo Selatan. Saya ingin memastikan agar pembangunannya berjalan cepat dan tidak mengganggu aktivitas warga,” kata Cak Ji di lokasi sidak.

    Pembangunan saluran sepanjang 800 meter dengan anggaran Rp 2 miliar ini ditargetkan tuntas pada bulan April 2024. Armuji meminta kepada para pekerja agar memperhatikan jaringan utilitas seperti pipa PDAM saat melakukan penggalian.

    “Kemarin ada pipa PDAM bocor terkena galian, tapi sudah diperbaiki. Kenapa pekerjaan dilakukan pada malam hari supaya tidak menghambat aktivitas warga masyarakat pada jam sibuk,” ujar mantan Ketua DPRD Surabaya ini.

    Politisi kawakan PDIP Surabaya ini juga memastikan agar pelaksana pembangunan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan gambar perencanaan yang telah disepakati.

    “Saya ingin memastikan agar pembangunannya sesuai dengan gambar dan kualitasnya bagus. Finishingnya nanti berupa pengaspalan,” tegas dia.

    Cak Ji berharap dengan rampungnya pembangunan saluran di Wonorejo Selatan, titik genangan di kawasan tersebut bisa berkurang saat musim hujan tiba.

    “Dengan rampungnya saluran ini, diharapkan bisa mengurangi titik genangan di Wonorejo Selatan saat musim hujan,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Cak Ji juga melihat kondisi cermin cembung jalan yang rusak akibat pembangunan. Ia meminta agar cermin cembung tersebut segera diganti untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.

    “Cermin cembung yang rusak tadi saya minta untuk segera diganti. Ini penting untuk keselamatan pengguna jalan,” tandas dia. [asg/ian]

  • Said: PDIP Siap Jadi Garda Depan Bela Anak Yatim

    Said: PDIP Siap Jadi Garda Depan Bela Anak Yatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pas di hari ke-20 bulan Ramadhan 1445 H, DPD PDIP (Partai Denokrasi Indonesia Perjuangan)  Jawa Timur menggelar peringatan Nuzulul Qur’an di halaman kantor DPD Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Minggu (31/3/2024) malam.

    Di acara yang digelar rutin tiap tahun itu juga dilakukan pemberian santunan, bingkisan Lebaran, dan buka puasa bersama anak yatim dan para janda. Juga ada pembagian bingkisan Lebaran bagi Satgas Cakrabuana PDIP Jatim.

    Kegiatan tersebut dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an, lalu dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada 250 anak yatim dan janda yang hadir.

    Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, MH Said Abdullah mengungkapkan, gelaran acara tersebut merupakan bentuk syukur sekaligus kepedulian partai terhadap anak-anak yatim.

    Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap semua bisa ikut merasakan kegembiraan dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri 1445 H.

    Terutama untuk anak-anak yatim, “Kami ajak mereka bersama-sama ikut merasakan kebahagiaan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun ini,” kata Said.

    “Ini kesempatan bersama mereka di bulan Ramadan. Ini hak anak yatim dan para janda,” sambungnya.

    Menurut Said, sebagaimana teladan Rasulullah Muhammad SAW, PDI Perjuangan tak akan melupakan rakyat kecil. Terlebih di bulan suci ini, ada hak-hak anak yatim yang harus diperhatikan.

    “Jangan pernah ada anak yatim yang rendah diri. PDI Perjuangan akan terdepan membela anak yatim. Saya tidak ikhlas kalau ada anak yatim yang tidak terurus,” tuturnya.

    Said juga menegaskan, semboyan PDI Perjuangan sebagai partainya wong cilik bukan hanya slogan. Melainkan, juga sebuah komitmen yang akan terus mereka pegang untuk bersama dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

    “Kami adalah partai nasionalis, tapi kami juga partai wong cilik, dan ini tidak akan hilang dari kami,” tegas politisi yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

    “Maka, ini komitmen kami, seluruh pengurus partai. Kami akan selalu memperhatikan, di manapun titiknya, untuk bersama wong cilik, khususnya anak yatim dan ibu-ibu janda,” imbuh dia.

    Said menambahkan, kepedulian Partai kepada anak yatim dan kalangan dhuafa ini tak hanya di momen jelang Lebaran. Tapi juga di momen peringatan hari besar Islam dan hari keagamaan lainnya, serta pada hari-hari besar nasional seperti Hari lahir Pancasila.

    Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI Perjuangan Jatim, H Marhaen Djumadi mengatakan, di momen Ramadhan ini, PDIP Jatim menggelar kegiatan yang intinya meningkatkan religiusitas para kader Banteng.

    Berbagai kegiatan keagamaan, seperti buka puasa bersama, Salat Tarawih berjamaah dilanjutkan tadarus Al-Qur’an rutin dilakukan tiap malam.

    Di Ramadhan kali ini, kegiatan keagamaan tersebut dimulai 14 Maret hingga 6 April 2024 mendatang di Aula Megawati Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim. Acara tersebut diikuti kalangan santri bersama pengurus Bamusi PDIP Jatim. [tok/aje]

  • Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, MH Said Abdullah meminta semua pihak agar menunggu dengan sabar pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Capres terpilih Prabowo Subianto yang rencananya direalisasikan, setelah sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    “Kita bersabar karena kita menunggu proses MK seperti apa. Jangan buru-buru,” tegasnya kepada wartawan di kantor DPD PDIP Jatim, Minggu (31/3/2024).

    Said menerangkan, hubungan antara PDI Perjuangan dan Gerindra tidak ada masalah. Sehingga, pertemuan antara kedua ketua umum partai politik ini sangat cair.

    “Ibu Mega sebagai pemenang pileg, Bapak Prabowo Subianto sebagai pemenang pilpres. Insya Allah jauh sebelum pertemuan itu nantinya akan didahului pertemuan oleh Mbak Puan Maharani nanti setelah keputusan MK,” pungkasnya didampingi Sri Untari Bisowarno, Sekretaris DPD PDIP Jatim. [tok/aje]

  • Pertemuan Mega-Prabowo, Said PDIP: Sabar Tunggu Proses di MK

    Soal Pilgub, Ketua PDIP Jatim Temui Khofifah dan 2 Parpol

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim (Jawa Timur), MH Said Abdullah menegaskan, perkembangan terakhir sikap politik dari partainya terkait Pilgub Jatim 2024. PDIP mengaku sudah menemui mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan dua partai politik, Gerindra serta PAN.

    “Kalau terkait pilgub Jawa Timur kami akan realistis. Kami sudah berbicara dengan kawan-kawan parpol Gerindra, PAN, jadi total dua partai. Kami juga sudah bertemu berdua dengan Mbakyu Khofifah Indar Parawansa di suatu tempat. Kami saling berbagi, sharing information bagaimana Jawa Timur ke depan dan bagaimana positioning Mbakyu Khofifah ke depan,” tegasnya kepada wartawan di kantornya, Minggu (32/3/2024) malam.

    Ia jyga menegaskan jika pihaknya memiliki respek besar kepada Khofifah Indar Parawansa.

    “Karena kami, jujur saja punya respek besar ke Mbakyu Khofifah dan bagaimana Mbakyu Khofifah memandang kami. Jadi, tingkatannya pada itu,” imbuhnya.

    Ketika ditanya apakah PDIP berpeluang besar mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2024, Said menjawab baru melakukan penjajakan.

    “Kami tidak bicara peluang, baru penjajakan, sejauh mana pandangan Mbakyu Khofifah ke PDIP, begitupun sebaliknya. PDIP mengajak Mbakyu Khofifah 5 tahun ke depan seperti apa,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Bupati Hendy Berharap Semua Partai Obyektif Menilainya Jelang Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto berharap semua partai politik bisa menilai obyektif capaian kinerjanya selama memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia percaya bisa merangkul semua partai politik untuk mengusung dan mendukungnya dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024.

    “Saya berharap ada satu obyektivitas,” kata Hendy. Dia mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat.

    Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

    Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya, ditulis Sabtu (30/3/2024).

    Hendy mengakui dengan keterbatasan waktu dan banyaknya persoalan, kinerjanya tak maksimal. “Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Hendy untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya. “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” katanya.

    Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

    Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

    Dengan semua capaian sejak Februari 2021 ini, Hendy menyatakan siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada. “Insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin, pencalonan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami siap untuk maju lagi, dan itu pun jika masyarakat menginginkan,” katanya.

    Hendy masih berharap semua partai akan mendukungnya kembali untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 2029. “Saya melamar seluruh partai yang ada. Kami berniat memajukan Jember,” katanya.

    “Silakan teman-teman partai menilai saja, apa yang dirasakan masyarakat kayak begini. Kira-kira apakah saya layak mendapat rekom. Tapi saya tetap meminta kepada seluruh ketua DPD, DPC, dan ketua umum. Saya akan datangi untuk memberikan rekom kepada saya,” kata Hendy.

    “Kami tidak akan sungkan-sungkan menanyakan dan meminta seluruh partai. Gerindra nyalonin saya aja. Ngapain, ke siapa lagi? Apa yang kami bangun sekarang cocok tidak, begitu saja tawarannya. Kalau ada yang perlu dievaluasi, itu hak prerogatif partai. Tapi saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menawarkan diri, karena memang untuk Jember,” kata Hendy.

    “Tidak menutup kemungkinan saya juga minta ke PDIP untuk mendukung saya, karena dulu pertama kali mencalonkan bupati saya juga melamar ke PDIP. Pakai surat, karena kami bukan kader partai. Sekarang kami menawarkan hasil yang sudah kami kerjakan seperti ini,” kata Hendy. [wir]

  • Masuk Bursa Calon Bupati Blitar, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Jika Direstui Partai

    Masuk Bursa Calon Bupati Blitar, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Jika Direstui Partai

    Blitar (beritajatim.com) – Selebriti sekaligus Mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan kian santer dibicarakan bakal maju di Pilkada Blitar 2024 mendatang. Nama Hengky pun disebut-sebut masuk bursa sebagai calon Bupati Blitar.

    Hengky Kurniawan pun akhirnya angkat bicara soal isu yang berkembang di Bumi Penataran tersebut. Melalui Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky mengaku siap untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar jika restui oleh partai.

    “Kalau tanggapan Mas Hengky sendiri soal mau di Blitar atau Bandung Barat, sebagai kader partai beliau bersedia ditempatkan di mana saja. Artinya kalau mau di kota atau kabupaten Blitar ya oke, kalau di Kabupaten Bandung Barat juga oke. Saya yakin Mas Hengky punya pemikiran yang rasional. Jadi saya tahu beliau itu orang yang sangat memilih dan memilah. Semoga ke depan kalau harapan kita ya di Blitar saja,” kata Ahrian Festyananda, Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky Kurniawan.

    Sebagai kader PDIP, lanjut Ahrian, Hengky Kurniawan mengaku siap diterjunkan dimana saja jika diberikan mandat oleh partai politik. Termasuk jika dirinya ditugasi maju sebagai Cabup Blitar 2024-2029.

    Ahrian, menyebut, Hengky sendiri sebenarnya relatif berpotensi untuk ikut Pilkada di Kabupaten Blitar. Hal ini tergambar di mana Hengky sendiri sebelumnya telah memimpin Kabupaten Bandung Barat dengan cakupan wilayah yang kecamatannya sama-sama banyak seperti di Kabupaten Blitar.

    “Melihat potensinya ya di Kabupaten Blitar, karena memang sudah terbiasa dengan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri banyak kecamatan sama halnya dengan Kabupaten Blitar. Secara ini sepertinya dia akan memilih Kabupaten Blitar. Tetapi keputusan tetap ada di Mas Hengky dan penugasan partai,” ungkap pria yang biasa dipanggil Rian.

    Diketahui untuk Pilkada serentak tahun ini akan digelar akhir bulan November. Meski masih beberapa bulan lagi, atmosfer pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Blitar sudah mulai bergolak.

    Jika benar maju, maka Hengky bakal bersaing dengan incumbent Rini Syarifah yang telah menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029. Tentu pertarungan antara Hengky dan Mak Rini pun akan sangat ketat.

    Nama Hengky yang telah populer di Blitar sebagai artis dan Mantan Bupati Bandung Barat, bukan tidak mungkin bakal menyulitkan langkah Mak Rini kembali maju sebagai Bupati Blitar periode 2024-2029. (owi/ian)

  • Meski Punya Incumbent, PDIP Ogah Asal Usung Cawali Blitar

    Meski Punya Incumbent, PDIP Ogah Asal Usung Cawali Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – PDIP tidak ingin gegabah menentukan calon Wali Kota Blitar yang bakal diusung pada Pilkada 2024 mendatang. Meski sudah banyak nama berseliweran, namun PDIP tidak ingin asal tunjuk. Bahkan PDIP juga memiliki incumbent pula.

    Hal itu dilakukan demi mempertahankan posisi Wali Kota Blitar tetap berasal dari PDIP. Saat ini PDIP masih melakukan pembahasan namun belum menemukan nama yang bakal diusung pada Pilwali 2024 mendatang.

    “Kami sudah komunikasi, tapi belum sampai pada siapa nama yang akan kita usung. Sebatas komunikasi kelembagaan saja,” kata Syahrul Alim, Ketua DPC PDIP Kota Blitar, Jumat (29/03/24).

    Padahal jika ingin cepat, PDIP bisa saja menunjuk incumbent yakni Santoso yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar. Namun tampaknya tidak semudah itu, PDIP benar-benar ingin mempetimbangkan matang-matang siapa calon yang bakal diusung di Pilwali Blitar 2024 mendatang.

    PDIP saat ini masih mencermati perkembangan kondisi dan situasi politik usai pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari lalu. Sehingga meski Pilkada kurang dari beberapa bulan saja, namun PDIP belum memunculkan nama yang bakal dicalonkan.

    “Lalu soal koalisi, kalau instruksi dari ketua umum, dengan siapapun boleh selama memang memiliki visi yang sama dengan PDI Perjuangan. Tujuannya agar bisa berjalan bersama beriringan serta komitmen dalam mendampingi kepentingan wong cilik,” tambah Syahrul.

    Ketua DPC PDIP Kota Blitar menjelaskan untuk dapat memunculkan figur yang benar-benar dikehendaki dan diterima seluruh kalangan masyarakat, pihaknya membutuhkan waktu untuk mencermati dan mempertimbangkan setiap opsi dan kemungkinan yang ada.

    Syahrul mengaku, DPC PDI Perjuangan Kota Blitar tidak ingin asal dalam mengusung siapa yang akan bertarung di Pilwali 2024. Ia ingin memberikan yang terbaik dan mampu membawa Kota Blitar lebih maju dengan komitmen kerakyatan yang selama ini dipegang teguh oleh PDI Perjuangan.

    “Tokoh yang diusung nanti pasti yang dikehendaki rakyat dan bisa membawa kota Blitar lebih maju,” tegasnya.

    Patut dinanti siapa yang bakal mendapatkan rekom dari PDIP untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar 2024 mendatang. Apakah sang incumbent Santoso atau justru ada nama lain yang bakal mendapatkan rekomendasi.

    Nama Syahrul sendiri sebetulnya juga berpeluang untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar. Ketua DPC PDIP Kota Blitar itu juga mengaku siap jika diberikan mandat oleh partai.

    Ketua DPRD Kota Blitar itu mengaku keputusan maju atau tidaknya dirinya di Pilwali 2024 ini tergantung dari keputusan DPP. Jika dirinya menerima rekomendasi untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar, maka ia tidak bisa mengelak.

    “Saya masih menunggu keputusan dari DPP,” pungkasnya. [owi/aje]