partai: PDIP

  • Kemiskinan dan Pengangguran di Surabaya Menurun, PDIP: Keterpaduan Data

    Kemiskinan dan Pengangguran di Surabaya Menurun, PDIP: Keterpaduan Data

    Surabaya (beritajatim.com) – Kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya menurun. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kemiskinan di Surabaya terjun signifikan selama tiga tahun terakhir.

    Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Surabaya mencapai 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa. Angka ini kemudian turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa di tahun 2022, dan terus menurun menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa di tahun 2023.

    Penurunan angka kemiskinan ini dibarengi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Surabaya. Pada tahun 2021, TPT Surabaya mencapai 9,68 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 7,62 persen di tahun 2022, dan terus menurun menjadi 6,76 persen di tahun 2023.

    Menanggapi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, menekankan pentingnya keterpaduan data warga tidak mampu sebagai kunci untuk menekan angka kemiskinan.

    “Datanya harus sesuai dengan kondisi faktual, lalu data itu kan dinamis jadi harus ada salurannya apabila ada warga tidak mampu membutuhkan intervensi bisa terlayani dengan baik,” kata Achmad Hidayat, Selasa (23/4/2024).

    Achmad Hidayat juga menyampaikan bahwa sejumlah program Kepemimpinan Eri Cahyadi – Armuji mampu mengatasi permasalahan kemiskinan melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat.

    “Memang masih ada yang kondisinya membutuhkan namun kesulitan mengusulkan, seharusnya Lurah dan camatnya responsif. Tidak perlu berulang kali mendata cukup sekali tapi bisa digunakan banyak pihak karena datanya valid dan reliabel,” ungkap Achmad Hidayat.

    PDIP, kata dia, memberikan perhatian serius terhadap urusan kemiskinan dan upaya penanggulangannya. PDIP juga terlibat aktif dalam mendampingi masyarakat, memberikan masukan, dan menggunakan saluran politik untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dalam rangka menekan angka kemiskinan di Surabaya.

    Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya menunjukkan bahwa program-program pemerintah dan kerja keras semua pihak mulai membuahkan hasil.

    “Keterpaduan data dan kebijakan yang tepat menjadi kunci untuk terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Surabaya,” pungkas dia. [asg/beq]

  • Deretan Nama Cabup Blitar Ramai Dibicarakan, Siapa Saja?

    Deretan Nama Cabup Blitar Ramai Dibicarakan, Siapa Saja?

    Blitar (beritajatim.com) – Deretan nama yang akan menjadi Calon Bupati (Cabup) Blitar telah muncul dan ramai dibicarakan. Diketahui, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tinggal beberapa bulan lagi terselenggara.

    Berikut sejumlah nama yang ramai dibicarakan dan berpeluang maju sebagai Calon Bupati Blitar pada Pilkada 2024 mendatang.

    1. Rini Syarifah

    Bupati Blitar tersebut jauh-jauh hari telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Mak Rini sapaan akrabnya menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024.

    Nama Mak Rini pun semakin banyak diperbincangkan warga menjelang Pilkada 2024. Tentu sebagai calon petahana Mak Rini masih cukup kuat untuk memenangkan kembali Pilbup Blitar 2024 mendatang.

    Rini Syarifah yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Kabupaten Blitar juga telah aktif berkomunikasi dengan partai politik lain. Pada Pilkada 2024 mendatang, Mak Rini ingin merangkul semua partai politik yang ada di Kabupaten Blitar.

    Langkah Mak Rini semakin mudah karena PKB bisa mengusung sendiri Calon Bupati Blitar lantaran telah mengantongi 11 kursi DPRD.

    2. Rijanto

    Nama selanjutnya yang juga masih ramai diperbincangkan adalah Rijanto. Mantan Bupati Blitar tersebut masih memiliki karisma dan berpeluang maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, tentu Rijanto masih sangat dirindukan warga. Sosoknya yang ramah dan karismatik tentu membuat Rijanto menjadi sosok yang dipertimbangkan untuk menantang petahana Rini Syarifah.

    Meski berpeluang untuk maju kembali, namun Rijanto mengaku belum berencana maju sebagai Cabup Blitar. Pasalnya meski masih memiliki suara, namun Rijanto mengaku masih kekurangan amunisi terkait material.

    3. Hengky Kurniawan

    Nama selanjutnya adalah Hengky Kurniawan. Selebritas sekaligus politisi PDIP tersebut juga berpeluang untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Popularitas Hengky Kurniawan tentu menjadi modal utama untuk meraup suara warga Kabupaten Blitar. Jika benar maju tentu Hengky Kurniawan bukan lawan sepele bagi petahana Rini Syarifah dan calon yang lain.

    4. Ferdian Reza Alvisa

    Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar tersebut juga berpeluang untuk maju sebagai Calon Bupati. Alvis sapaan akrabnya memiliki loyalis serta suara yang cukup kuat di Kabupaten Blitar.

    Meksi demikian belum ada kepastian apakah Alvis bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar. Namun nampaknya peluang itu tetap ada, karena Gerindra menyatakan bakal mengusung Calon Bupati atau Gubernur dari internal.

    5. Rahmat Santoso

    Mantan Wakil Bupati Blitar yang sempat mundur tersebut kini mulai menebar signal bakal maju kembali sebagai Calon Bupati. Meski meninggalkan luka bagi sebagian warga Kabupaten Blitar namun nampaknya Rahmat Santoso bakal balik ke Blitar.

    Makde Rahmat sapaan akrabnya bakal menjadi pesaing bagi Rini Syarifah. Kini patut ditunggu apakah Rahmat Santoso benar maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Itulah beberapa nama yang ramai dibicarakan bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024. Patut dinantikan juga siapa yang bakal keluar sebagai Bupati Blitar terpilih. [owi/beq]

  • Gelar Rakornas, PDIP Mulai Panaskan Mesin Pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024

    Gelar Rakornas, PDIP Mulai Panaskan Mesin Pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas). Acara tersebut digelar guna mempersiapkan pilkada serentak yang akan dilaksanakan November 2024.

    “Ini merupakan rapat koordinasi nasional dalam rangka mempersiapkan pilkada serentak yang akan dilaksanakan November 2024,” ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    Hadir juga Ketua DPP PDIP, yakni Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Ribka Tjibtaning, dan Yasonna Laoly. Kemudian Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Pacul Wuryanto, Kepala Mahkamah Kehormatan Partai Komarudin Watubun, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, dan Wabendum Rudianto Tjen juga hadir dalam rapat tersebut.

    “Dalam rakornas ini juga berkumpul seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara Partai dan juga seluruh caleg yang mendapatkan suara terbanyak di setiap dapil,” kata Hasto.

    Menurutnya, DPP PDIP melakukan pemetaan awal dalam upaya menyiapkan mesin PDIP untuk Pilkada 2024. “Seluruh kader Partai tadi telah dipimpin DPP Partai membahas setiap pemetaan politik di setiap provinsi dan mereka siap mencalonkan agar kader terbaik dari Partai,” kata Hasto. [kun]

  • Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah mengaku telah menerima usulan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Madura, nama-nama calon Ketua DPRD Sumenep.

    “Ada tiga nama yang sudah diusulkan, yakni H. Zainal, Nia Kurnia, dan Hosnan,” kata Said Abdullah, Senin (22/04/2024).

    Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Dengan demikian, partai berlambang moncong putih ini pun berhak mendudukkan caleg terbaiknya di kursi Ketua DPRD.

    Tiga nama caleg terpilih yang diusulkan menjadi Ketua DPRD adalah H. Zainal yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep, kemudian Nia Kurnia yang juga istri Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo, dan Hosnan, yang juga Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Sumenep.

    “Ya kalau saya disuruh memilih, saya pilih H. Zainal. Kemampuannya mumpuni. Sudah berpengalaman karena caleg ‘incombent’, juga pengurus partai,” ungkapnya.

    Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menjelaskan, apabila H. Zainal nanti benar dipilih sebagai Ketua DPRD Sumenep, maka itu juga sebagai bentuk apresiasi partai terhadap dedikasi dan loyalitas terhadap PDI Perjuangan.

    “H. Zainal bendahara DPC PDIP Sumenep sebagai Ketua DPRD, kemudian Abrari sekretaris DPC PDIP Sumenep sebagai caleg terpilih DPRD Jatim,” ujarnya.

    Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo masih menjabat sebagai Bupati Sumenep, dan akan kembali dicalonkan sebagai Bupati Sumenep dalam Pilkada 2024. (tem/ian)

  • Datang bersama Istri, Hendy Langsung Lengkapi Berkas Bacabup Jember di PDIP

    Datang bersama Istri, Hendy Langsung Lengkapi Berkas Bacabup Jember di PDIP

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto yang saat ini menjabat bupati Jember, Jawa Timur, adalah pelamar pertama yang langsung melengkapi berkas pendaftaran bakal calon bupati di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan setempat, Senin (22/4/2024) sore.

    Hendy datang ke kantor PDI Perjuangan dengan ditemani sang istri Kasih Fajarini, sejumlah kerabat, dan pendukungnya. Mereka disambut Tim Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati PDI Perjuangan Jember yang diketuai Edi Cahyo Purnomo.

    Sebenarnya PDI Perjuangan membuka kesempatan kepada setiap pelamar untuk memgambil formulir pendaftaran pada 22 April-6 Mei 2024 dan melengkapi serta mengembalikan berkas pada 7-16 Mei 2024.

    Namun rupanya Hendy tak mau membuang waktu. Begitu mengambil fomulir pendaftaran, dia langsung melengkapi berkas yang diminta saat itu juga dan menyerahkannya kepada Edi.

    “Saya mengulang kembali peristiwa pemilihan kepala daerah empat tahun sebelumnya pada 2020. Kami pertama kali mendaftar ke PDI Perjuangan. Kami buktikan saat itu juga membawa keluarga besar dan teman-teman kami,” kata Hendy.

    Hendy menyatakan saat itu tidak memahami dunia politik. “Kami belajar kepada PDI Perjuangan, dan saya mengikuti fit and proper test di Surabaya dan Jakarta. Namun kami masih belum berjodoh pada waktu itu,” katanya.

    PDI Perjuangan pada saat itu akhirnya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan empat partai lainnya mengusung pasangan calon bupati Abdus Salam dan calon wakil bupati Ifan Ariadna.

    Saat ini Hendy akan berusaha meyakinkan PDI Perjuangan agar mau merekomendasikan dirinya menjadi calon bupati tahun ini. “Tentunya tidak terlalu sulit menilai posisi kami saat ini karena sudah ada hasil kerjanya. PDI Perjuangan bukan partai baru dan PDI Perjuangan sarat pengalaman sehingga punya kebijakan untuk menilai saya,. Harapan kami tidak ada lain, cuma satu: rekomendasi dari PDI Perjuangan harus kepada saya,” katanya.

    Tak hanya di PDI Perjuangan, Hendy ingin mendaftarkan diri sebagai calon bupati di seluruh partai politik parlemen. “Rekom semua partai harus saya dapat. Seperti kata-kata saya pada 2019-2020 lalu. Semua saya minta mendukung saya,” katanya.

    Sejauh ini proses komunikasi dengan partai-partai politik sudah berjalan baik. “Beberapa partai sudah bertemu saya. Saya yakin semua partai bagus. Selama tiga tahun kemarin memimpin Jember, saya berhubungan baik dengan teman-teman Dewan (DPRD Jember), dan itu luar biasa,” kata Hendy.

    Sementara itu, Edi Cahyo Purnomo mengatakan, selain Hendy, ada pendaftar yang sudah mengambil berkas, yakni perwakilan Nanang Handono Prasetyo, seorang pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun baru Hendy yang langsung menyerahkan berkas lengkap.

    “Tugas DPC hanya menjaring dan memverifikasi serta memvalidasi kelengkapan berkas formulir. Setelah itu kewenangan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Pusat partai untuk menyaring,” kata Edi. [wir]

  • Pilbup Blitar, Ini Alasan Mak Rini Syarifah Belum Daftar ke PKB

    Pilbup Blitar, Ini Alasan Mak Rini Syarifah Belum Daftar ke PKB

    Blitar (beritajatim.com) – Di Kabupaten Blitar ada sejumlah nama dari internal PKB yang menyatakan bakal mendaftar sebagai Calon Bupati. Salah satunya adalah Petahana, Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini.

    Meski jauh-jauh hari telah menyatakan bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar namun nyatanya Mak Rini belum mendaftarkan diri di PKB. Saat dikonfirmasi Mak Rini menyebut masih fokus untuk bekerja dan membangun Blitar dahulu.

    “Ini kerja dulu ya, nanti (daftar),” kata Rini Syarifah, Bupati Blitar, Minggu (22/04/24).

    Rini Syarifah sendiri telah jauh jauh hari menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar. Mak Rini menegaskan bahwa ia akan kembali mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029.

    Bukan hanya maju kembali, Rini Syarifah juga akan merangkul semua pihak. Komunikasi politik pun kini terus dijalin Mak Rini dengan sejumlah partai politik.

    Namun Mak Rini belum terburu-buru untuk mendaftarkan diri ke PKB agar bisa maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar.

    “Nanti nanti tak kerja dulu, besok besok lagi,” ucap singkatnya.

    Mendekati Pilkada 2024, Mak Rini pun mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik yang ada di Kabupaten Blitar. Posisi Mak Rini sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar tentu memudahkan langkahnya untuk menyusun strategi menuju Pilkada 2024 mendatang.

    Mak Rini pun berusaha untuk merangkul semua pihak termasuk PDIP. Bupati Blitar aktif tersebut tidak menutup kemungkinan menjalin komunikasi dengan PDIP.

    “Pokoknya kami rangkul kita ajak diskusi demi kebaikan Kabupaten Blitar,” kata Rini Syarifah, Selasa (02/04/24).

    Mak Rini pun tidak masalah jika ada calon lain yang dimunculkan oleh PDIP. Menurutnya hal itu bukan menjadi masalah.

    “Tidak apa-apa, saya tak fokus kerja, kita rangkul semua,” pungkasnya.

    Meski Pilkada kurang dari dari beberapa bulan lagi, namun sejumlah nama telah muncul dipermukaan. Salah satunya adalah Hengky Kurniawan.

    Mantan Bupati Bandung Barat yang juga merupakan kader PDIP itu diisukan maju di Pilkada Blitar 2024 mendatang. [owi/but]

     

     

  • Hengky Kurniawan Diisukan Maju Cabup Blitar, Gerindra Tenang

    Hengky Kurniawan Diisukan Maju Cabup Blitar, Gerindra Tenang

    Blitar (beritajatim.com) – Nama Hengky Kurniawan kian santer dibicarakan bakal maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Blitar. Selebritas yang kini menggeluti dunia politik tersebut tengah jadi pembicaraan masyarakat Kabupaten Blitar.

    Isu pun sudah sampai di telinga kalangan elite politik Kabupaten Blitar. Sejumlah partai politik dil uar PDIP tentu memperhatikan langkah Hengky Kurniawan.

    Salah satunya adalah Gerindra Kabupaten Blitar. Meski isu Hengky bakal maju Cabup Blitar kian santer, Gerindra Blitar masih tetap tenang.

    “Tetap tenang, tapi daftar aja belum, ya kalau sudah daftar baru,” kata Tomi Gandhi, Wakil Ketua DPC Gerindra Blitar.

    Bagi Gerindra isu siapa yang naik sebagai Calon Bupati Blitar adalah hal yang lumrah. Termasuk isu Hengky Kurniawan yang akan balik ke Blitar dan mendaftar sebagai Calon Bupati.

    “Kan biasa seperti itu, tapi semua keputusan ada ditangan DPP kan, kita tunggu saja,” imbuhnya.

    Ditanya soal potensi kerjasama dengan PDIP di Pilkada mendatang jika Hengky benar pulang, Gerindra Blitar memilih diam untuk saat ini. Pasalnya arah politik Gerindra tetap terpusat dari DPP.

    Meski komunikasi politik terus dilakukan ke sejumlah Parpol, namun urusan kerjasama dan koalisi masih belum. Bagi Gerindra semua potensi masih terbuka.

    “Semua tergantung DPP, semua kemungkinan masih terbuka bisa dengan PKB juga bisa dengan PDIP juga,” tegasnya. [owi/beq]

  • PDIP Jombang Buka Pendaftaran Calon Bupati untuk Pilkada 2024, Tidak Harus Kader

    PDIP Jombang Buka Pendaftaran Calon Bupati untuk Pilkada 2024, Tidak Harus Kader

    Jombang (beritajatim.com) – DPC PDIP Kabupaten Jombang membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah baik posisi Bupati maupun Wakil Bupati dalam menghadapi Pilkada 2024 yang digelar serentak.

    Pendaftaran tersebut dibuka mulai 26 April sampai 9 Mei 2024. Pengembalian formulir bisa dilakukan mulai 28 April 2024 hingga penutupan. Tidak harus harus kader, tapi dari parpol (partai politik) lain juga disilakan mendaftar melalui PDIP.

    “Ini merupakan instruksi dari DPP PDIP. Sehingga kami melakukan rapat untuk melakukan pendaftaran ini. Tidak hanya kader PDIP yang bisa mendaftar. Ini terbuka luas. Boleh siapapun, dari partai apapun,” ujar Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun, Minggu (21/4/2024).

    Apakah ada syarat khusus untuk mendaftar? Donny menjelaskan bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah melalui PDIP Jombang. Yang terpenting menurut Donny harus sesuai dengan visi misi partai.

    Semisal, harus warga negara Indonedia dan memiliki jiwa pancasilais, serta satu visi dengan PDIP. “Karena calon kepala derah harus tidak anti pancasila. Siap menjaga keutuhan NKRI,” ujar Donny yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang ini.

    Donny mengatakan, secara aturan berdasarkan hasil Pemilu 2024, PDIP Jombang sudah bisa mengusung calon sendiri. Karena partai besutan Megawati Sukarnoputri ini meraup 10 kursi. Namun demikian, komunikasi politik dengan partai lain tetap dilakukan.

    “Artinya, koalisi sangat terbuka, walaupun secara regulasi kita dengan 10 kursi bisa mengusung calon sendiri. Tapi kami berharap bisa berkoalisi dengan partai-partai lain,” kata Donny menegaskan. [suf]

  • PDIP Buka Pendaftaran Cawabup Kediri Pendamping Mas Dhito, Mbak Dewi Terancam

    PDIP Buka Pendaftaran Cawabup Kediri Pendamping Mas Dhito, Mbak Dewi Terancam

    Kediri (beritajatim.com) – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri resmi membuka pendaftaran bakal calon Wali Bupati (Cawabul) Kediri untuk mendampingi Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) dalam Pilkada 2024. Pendaftaran ini terbuka untuk umum, baik internal PDIP ataupun dari luar partai.

    Ketua DPC Murdi Hantoro mengatakan, pembukaan pendaftaran ini dilakukan untuk menindak lanjuti instruksi DPP PDI Perjuangan.

    “Dari hasil rapat internal disepakati kita membentuk tim penjaringan untuk membuka pendaftaran yang diketuai pak Tri Effendi. Penjaringan kita adakan mulai hari ini Sabtu 20 April hingga 4 Mei 2024,” terang Murdi Hantoro, pada Sabtu (20/4/2024).

    Masih kata Murdi Hantoro, pihaknya mempersilahkan para kandidat untuk mendaftarkan diri dalam pendaftaran ini. Para pendaftar akan diakomodir untuk diusulkan ke DPP PDI Perjuangan. “Terkait rekom dan seleksi untuk penjaringan semuanya menjadi kewenangan DPP. Jadi DPC ini peranya hanya menjaring,” ujarnya.

    Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri memastikan untung mengusung kembali Mas Dhito dalam Pilkada 2024. Selain kader internal, putra Mensekab Pramono Anung Itu memiliki hasil survey yang tinggi dengan tingkat kepuasan publik mencapai 88 persen.

    “Tetap kita usulkan nanti kalau ada tambahan lagi, tambahan person yang daftar ya tetap kita usulkan. Tapi usulan itu tadi semuanya dilakukan bersamaan. Jadi sebelum tanggal 31 Mei 2024 nanti akan kita usulkan,” papar Murdi.

    “Kalau DPC kemarin kan internal kita mau mengusulkan Mas Bup, dengan pertimbangan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat 88 persen. Disamping hasil survey kita mendapat laporan dari ranting dan anak ranting faktanya kinerja Mas Bup mendapat respon positif dari masyrakat,” tambahnya.

    PDI Perjuangan Kabupaten Kediri meraih 13 kursi parlemen dalam Pileg 2024. Artinya, partai berlambang banteng moncong putih itu sudah bisa mengusung calonnya sendiri. Namun begitu, Murdi Hantoro mengaku, PDIP tetap membuka diri untuk berkomunikasi dengan partai lain.

    “Sebenarnya sudah memenuhi syarat, tapi kita tetap ingin merangkul. Kita ingin membangun wilayah Kabupaten Kediri yang luas dengan permasalahan yang kompleks ini, kita tidak bisa bekerja sendirian harus bersama sama dengan gotong royong. Semakin banyak partai yang bergabung maka semakin bagus,” pungkasnya.

    Dengan mengusung kembali Mas Dhito dalam Pilbup Kediri, lalu bagaimana dengan nasib Dewi Maria Ulfa alias Mbak Dewi dan bagaimana peluang duet Mas Dhito dan Mbak Dewi jilid II? Murdi Hantoro mengaku, memberikan kewenangan kepada Mas Dhito untuk menentukan calon wakilnya. [nm/kun]

  • Jelang Putusan MK, PDIP Surabaya: Semoga Bukan Palu Godam!

    Jelang Putusan MK, PDIP Surabaya: Semoga Bukan Palu Godam!

    Surabaya (beritajatim.com) – Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2024 menyedot perhatian luas masyarakat. Publik berharap para hakim MK berjiwa negarawan. Penjaga konstitusi dan demokrasi, mengedepankan kebenaran dan keadilan.

    Demikian rangkuman diskusi PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang menghadirkan narasumber pemerhati politik Airlangga Pribadi, PhD, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Juga politisi muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro.

    “Semoga MK benar-benar menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan, semoga amicus curiae (sahabat pengadilan) yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan masyarakat lain mampu meneguhkan kesadaran, bahwa ketok palu MK sebagai palu emas. Bukan palu godam!” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    Airlangga Pribadi mengatakan, Pilpres 2024 telah mengidap berbagai kontradiksi. Dimulai ketika MK mengubah batas umur syarat usia di bawah 40 tahun. Sehingga  Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat wali kota Solo, diloloskan  maju sebagai cawapres.

    “Ketua MK saat itu Anwar Usman yang juga pamannya Gibran. Akibat putusan itu, Majelis Dewan Kehormatan MK memutus Anwar Usman telah melanggar etik atas putusan itu,” kata Airlangga.

    Airlangga juga menyoroti posisi Presiden Jokowi terkait majunya Gibran sebagai cawapres. Publik menyoroti keberpihakannya dalam Pilpres 2024.

    “Posisi bapak yang sedang menjabat presiden dan anak yang menjadi kandidat cawapres, baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia, sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini,” kata Airlangga.

    Diikuti kemudian pelanggaran etik kekuasaan lain seperti pengucuran bantuan sosial secara masif yang didanai negara, keterlibatan aparatur negara di berbagai bidang, praktik-praktik intimidasi oleh aparat, jerat hukum, hingga kontroversi sirekap dan sebagainya.

    “Sehingga dalam persidangan MK ini, banyak pihak berharap agar putusan nantinya betul-betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Palu ketok keputusan MK diharapkan sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi,” kata Airlangga.

    Harapan itu terungkap dengan munculnya pendapat sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, di antaranya ditulis  Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan lain.

    Juga pendapat tokoh-tokoh dan kalangan di masyarakat, yang di antaranya diekspos luas di berbagai media massa.

    “Ibu Megawati dan berbagai kalangan masyarakat lain tidak ingin demokrasi menjadi hancur dan suram. Karena itu, harapan publik sangat besar terhadap MK untuk menjaga konstitusi. Dan, jauh dari alat kekuasaan,” kata Airlangga.

    Menyambung Airlangga, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan Megawati Seokarnoputri sebagai warga negara Indonesia telah memberikan teladan dengan menuliskan pendapat sebagai amicus curiae kepada MK.

    “Beliau (Megawati Soekarnoputri) telah menjadi Ibu Bangsa yang memberikan teladan sebagai warga negara yang konstitusionalis,” kata Seno Bagaskoro.

    Dikatakan, sikap negarawan yang ditunjukkan Megawati telah menggugah kesadaran kolektif bagi seluruh elemen bangsa. “Kesadaran untuk ikut serta mengawal hasil keputusan MK yang sejernih air dan seterang fajar,” kata Seno Bagaskoro.

    Dalam konteks itu, kata Seno, masyarakat berharap betul para hakim MK mampu mengemban tugas dan berjiwa negarawan. Mengambil terobosan hukum yang melampaui persoalan pemilu semata.

    “Karena itu, publik berharap agar MK betul-betul menjaga menjaga konstitusi sekaligus menjaga api demokrasi,” kata Seno Bagaskoro.

    Sesuai jadwal, putusan MK itu akan diketok, Senin 22 April 2024. Di akhir diskusi itu, kader-kader banteng Kota Surabaya melakukan doa bersama agar putusan MK betul-betul mampu menjaga marwah lembaga tinggi negara itu.

    “Mari kita berdoa bersama agar MK betul-betul menjadi benteng terakhir konstitusi, dengan menegakkan kebenaran,” kata Syaifuddin Zuhri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, yang memimpin doa bersama. [ian]