partai: PDIP

  • Ini Kualifikasi Kader PDIP Dalam Hadapi Pilkada Menurut Megawati

    Ini Kualifikasi Kader PDIP Dalam Hadapi Pilkada Menurut Megawati

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Prof. Dr.(HC) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kualifikasi sikap serta tindakan yang harus diperkuat oleh para kader partai, khususnya yang akan maju di pilkada serentak 2024. Yakni kedisiplinan, kejujuran, dan kemauan untuk bekerja menjadi solusi masalah rakyat.

    Pesan itu menjadi inti utama arahan Megawati ketika berbicara di dalam rapat konsolidasi partai dengan para kepala-wakil kepala daerah dari PDIP. Rapat itu dilaksanakan secara tertutup bertempat di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024).

    Rapat konsolidasi itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Tampak hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen; hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.

    Dalam kesempatan itu, Megawati juga memberikan semangat serta motivasi kepada para kader yang duduk sebagai kepala daerah, agar tidak lemah semangat. Di tengah berbagai tekanan serta intimidasi yang terjadi, semangat tidak boleh turun. Sebaliknya, kerja keras harus semakin dilaksanakan.

    Dalam konteks itu, menurut Megawati, seluruh kader partai khususnya para kepala daerah memiliki sejumlah syarat kualitas yang harus diperkuat. “Pertama adalah kedisiplinan,” kata Megawati.

    Kedisiplinan mencakup berbagai dimensi, seperti disiplin organisasi hingga disiplin dalam bertindak dalam konteks hukum. Sebab potensi sektor hukum bisa dieksploitasi dan akan menjadi lubang yang rentan terhadap intimidasi.

    Kualifikasi yang kedua adalah soal kejujuran yang dimensinya sangat luas. Menurut Megawati, kejujuran sangat diperlukan dalam konteks berorganisasi. Semisal, jika partai menginstruksikan sebuah program kerja tertentu, kader berbohong dengan mengaku sudah melaksanakan, tetapi aslinya dilakukan dengan setengah hati.

    “Jadi kedua, tidak bohong. Bagi saya, kalau kita berkomitmen die hard, ya harus die hard beneran. Kalau bohong, lebih baik tidak usah. Daripada nanti sudah jadi (pejabat) tapi nanti berbohong, lebih baik satu wilayah itu kosong (dari kader yang duduk sebagai kepala daerah),” beber Megawati.

    Kualitas ketiga adalah komitmen untuk semakin rajin turun ke bawah dan bekerja di tengah rakyat. “Turun ke bawah dan jadilah solusi atas masalah rakyat. Dalami masalah rakyat dan bantu rakyat untuk mencari solusinya. Jadi pesan saya terus dan selalu turun ke bawah kepada rakyat. Rakyat harus kita bantu dan lindungi,” pungkas Megawati.

    Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia yang baru menjabat 1 (satu) kali. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang. [kun]

  • Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

    “Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

    [irp]

    “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

    Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

    1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

    2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

    3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

    4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]

  • Pendaftaran Cabup Blitar, 3 Orang Ambil Formulir di PDIP

    Pendaftaran Cabup Blitar, 3 Orang Ambil Formulir di PDIP

    Blitar (beritajatim.com) – PDIP Kabupaten Blitar telah membuka pendaftaran Calon Bupati (Cabup) Blitar 2024. Selama 2 hari pendaftaran, sudah 3 orang yang mengambil formulir pendaftaran di DPC PDIP Kabupaten Blitar.

    Ketiganya yakni Mantan Wakil Bupati Bondowoso, Haris Son Haji serta Ketua KONI Kabupaten Blitar, Tony Andreas dan seorang pengacara Supriarno. Ketiganya kompak mengambil formulir pendaftaran Calon Bupati di hari pertama.

    Haris Son Haji menjadi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran Calon Bupati Blitar di PDIP. Hanya berselang hitungan jam, Tony Andreas kemudian menyusul mengambil formulir.

    Kemudian disusul pengacara yang cukup punya nama di Blitar, yakni Supriarno.

    “Tapi yang jelas Pak Haris sendiri yang ngambil, dulu pernah Wakil Bupati Bondowoso,” ucap Rijanto, Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Jumat (26/4/2024).

    Ketua DPC PDIP Blitar, Rijanto memberikan langsung formulir pendaftaran calon bupati kepada dua tokoh politik tersebut. Rijanto berharap formulir yang telah diambil itu bisa diisi dengan lengkap kemudian dikembalikan.

    “Nanti kalau sudah mengembalikan formulir bari ketahuan,” pungkasnya.

    Selain Mantan Wakil Bupati Bondowoso, ada pula nama Ketua KONI Kabupaten Blitar, Tony Andreas yang ikut mengambil formulir pendaftaran Cabup Blitar. Tony Andreas merasa terpanggil untuk ikut membangun Kabupaten Blitar jadi lebih baik.

    “Jadi saya merasa terpanggil, minimal Kabupaten Blitar ini punya pemimpin yang mau mengayomi semua golongan dan memberikan kesejahteraan yang merata,” kata Tony Andreas.

    Menurut Tony, saat ini warga Kabupaten Blitar membutuhkan kebijakan yang pro rakyat. Sayangnya kini, kebijakan pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis masih jauh dari angan-angan masyarakat Kabupaten Blitar.

    “APBD ini milik masyarakat. Jadi, harus dikelola dan digunakan dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seharusnya, itu lah tugas pemimpin yang sebenarnya,” bebernya.

    Nama ketiga yang mengambil formulir pendaftaran Calon Bupati Blitar di Kantor DPC PDIP adalah Supriarno. Ia adalah pengacara yang cukup dikenal luas di Kabupaten Blitar.

    Kini patut ditunggu apakah ketiga tokoh tersebut bakal mengembalikan formulir pendaftaran yang telah diambilnya ke DPC PDIP. Jika dikembalikan maka ketiga tokoh tersebut bakal ikut penjaringan untuk menentukan Calon Bupati Blitar 2024. [owi/beq]

  • Pemilihan Wali Kota Blitar, PPP Siap Koalisi Dengan PDIP

    Pemilihan Wali Kota Blitar, PPP Siap Koalisi Dengan PDIP

    Blitar (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap melanjutkan koalisi Pilpres di Pemilihan Wali Kota Blitar, Oktober 2024. PPP Kota Blitar siap bekerjasama dengan PDIP untuk mengusung Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilwali mendatang.

    Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi menyebut partai berlogo ka’bah tersebut tengah intens membangun komunikasi dengan PDIP. Komunikasi ini terus dijaga agar kedua partai politik ini bisa melangkah bersama di Pilwali Kota Blitar mendatang.

    “Memang yang paling intens kami dengan PDIP karena melanjutkan Pilpres kemarin,” kata Agus Zunaidi, Ketuanya DPC PPP Kota Blitar, Jumat (26/04/24).

    Jika koalisi kedua partai politik itu terjadi, maka secara otomatis posisi Calon Wali Kota Blitar akan diisi orang PDIP. Sementara untuk posisi Calon Wakil Wali Kota Blitar bakal diisi oleh orang PPP.

    Meski demikian semua itu masih bisa berubah. Namun pada prinsipnya PPP ingin melanjutkan koalisi Pilpres lalu di Pilwali Kota Blitar, Oktober mendatang.

    “Sekarang masih dinamis ya, tapi kita intens dengan PDIP dengan PKB juga sudah, ini kami juga sudah komunikasi-komunikasi,” bebernya.

    Selain intens berkomunikasi dengan PDIP, Partai Persatuan Pembangunan juga membuka komunikasi politik dengan sejumlah Parpol lain. Salah satunya adalah PKB.

    Komunikasi ini dilakukan agar PPP bisa mengusung Calon Wali Kota Blitar. Pasalnya PPP tidak bisa mengusung calon sendiri karena hanya memiliki 3 kursi DPRD Kota Blitar.

    “Kami sudah ada tiga calon, salah satunya saya. Sebagai kader partai saya harus siap kalau ditunjuk,” pungkasnya.

    Sejauh ini PPP telah menyiapkan 3 calon yang bakal diusung menjadi Calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Blitar. Satu dari tiga calon yang disiapkan tersebut adalah Agus Zunaidi. [owi/aje]

  • Wabup Mojokerto Pendaftar Pertama Penjaringan Balon Bupati  PDIP

    Wabup Mojokerto Pendaftar Pertama Penjaringan Balon Bupati PDIP

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Muhammad Al Barra menjadi sebagai Bakal Calon Bupati melalui Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Mojokerto. Gus Barra (sapaan akrab, red) menjadi pendaftar pertama sejak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto membuka pendaftaran untuk penjaringan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024.

    Orang nomor kedua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini datang bersama sang istri, Shofiyah Hana dan relawan datang ke Kantor DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto di Jalan By Pass Dusun Jokodayoh, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Jumat (26/4/2024). Sekitar 40 menit, Gus Barra (sapaan akrab, red) melakukan proses pendaftaran di lantai II.

    Wabup Mojokerto, Muhammad Al Barra mengatakan, ia sengaja mendaftar pertama di awal pendaftaran PDI-Perjuangan untuk penjaringan Pilbup 2024. “Tidak ada, kebetulan dibuka. Lebih cepat lebih baik. Hasilnya responnya baik, lancar dan PDI mengapresiasi karena begitu dibuka saya orang pertama yang mengambil formulir,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika ada partai politik (parpol) membuka pendaftaran maka ia akan mengikuti. Meski mengakui sudah banyak parpol yang merapat namun, ia belum menentukan sosok wakil yang akan mendampinginya maju di Pilbup 2024 mendatang. Meski belum ada kreteria wakil namun ia yakin akan ada yang bisa mendampinginya.

    “Belum ada kreteria, insya Allah pasti ada. Harapannya bisa bersinergi dalam membangun Kabupaten Mojokerto nantinya. Tidak ada, tidak ada permintaan khusus (dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto) tapi diapresiasi saja oleh PDI. Tidak ada (sosok wakil), tidak ada (mahar),” katanya.

    Sementara itu, Wakil Bidang Organisasi DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto, Sriantin mengatakan, Muhammad Al Barra mengambil formulir pendaftaran penjaringan dan langsung mengisi formulir tersebut. “Alhamdulilah Gus Barra merespon sangat cepat, beliau langsung mendaftar sebagai pendaftar pertama di PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.

    PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto mengapresiasi kesiapan Gus Barra dalam proses pendaftaran sebagai Calon Bupati Mojokerto melalui PDI-Perjuangan. Menurutnya, formulir tersebut nantinya akan dilakukan verifikasi jika ada kekurangan secara teknis persyaratan akan segera dikomunikasikan ke Gus Barra sebagai Bakal Calon Bupati Mojokerto.

    “Namun jika tidak ada kekurangan maka akan segera kami kirim ke DPD PDI-Perjuangan Jawa Timur untuk diverfikasi lebih lanjut. Yang jelas, semua boleh mendaftar. Tidak hanya kader PDI-Perjuangan tapi orang luar, bahkan partai luar pun yang ingin mendaftar ke kita, kita persilahkan. Belum ada (calon dari PDI-Perjuangan), kan semua masih pendaftaran semua,” tuturnya.

    Sriatin menambahkan, rekomendasi dari PDI-Perjuangan dalam Pilkada 2024 adalah kewenangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mojokerto hanya menjaring, mendaftar dan melengkapi administrasi untuk dikirim ke DPP. Sementara rekomendasi kewenangan dari DPP PDI-Perjuangan.

    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kabupaten Mojokerto akan membuka pendaftaran untuk penjaringan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 26 April sampai 11 Mei 2024. [tin/aje]

  • Kiai Qusyairi Daftar Bacawabup Sumenep ke PDIP

    Kiai Qusyairi Daftar Bacawabup Sumenep ke PDIP

    Sumenep (beritajatim.com) – Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Ulum Utara, Desa Gaddu Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, KH Qusyairi mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati (bacawabup) ke PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilkada Sumenep 2024.

    Kedatangan kiai yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumenep ke DPC PDIP Sumenep pada Jumat (26/4/2024) ini diiringi ratusan pendukungnya sambil membaca sholawat Nabi.

    “Dengan membaca Bismillah, saya mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati Sumenep ke PDI Perjuangan,” katanya.

    Ia mengungkapkan, awalnya sama sekali tidak terpikir akan mencalonkan diri. Karena ada desakan dari para kiai dan tokoh masyarakat, termasuk tokoh lintas agama, akhirnya dia pun membulatkan tekad untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati.

    “Dalam hati saya, saya ini memiliki komitmen, hidup saya akan saya gunakan untuk berkhitmad, untuk mengabdi ke masyarakat. Mendaftar sebagai bacawabup ini pun merupakan salah satu cara saya untuk mengabdikan diri pada masyarakat,” ujarnya.

    Ia mengaku memilih PDI Perjuangan untuk mendaftar sebagai bacawabup, karena selama ini dirinya memang sudah menjadi bagian dari partai berlambang moncong putih itu.

    “Saya aktif di organisasi sayap PDI Perjuangan. Saya merupakan ketua Banteng Muda Indonesia (Bamusi) Sumenep. Karena saya berproses di PDI Perjuangan, maka sekalipun misalnya nanti saya tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP sebagai cawabup, saya tidak akan loncat partai. Saya tetap akan di PDI Perjuangan,” tandasnya.

    Sementara Ketua Desk Pilkada PDIP Sumenep, Zainal Arifin menjelaskan, KH Qusyairi merupakan pendaftar keempat untuk bakal calon wakil bupati melalui PDI Perjuangan. Sebelumnya telah tercatat mendaftar sebagai bacawabup ke PDIP adalah anggota DPRD Jawa Timur, Nur Fitriana Busyro Karim, anggota DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, dan Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Mukhlis.

    “Kiai Qusyairi bukan pendaftar terakhir ya. Informasinya masih akan ada beberapa nama lagi yang mendaftar,” ujarnya.

    Zainal menambahkan, untuk DPC PDIP Sumenep, kewenangannya sebatas menerima berkas pendaftaran. Sedangkan untuk menentukan siapa bakal calon yang akan dipilih, sepenuhnya merupakan kewenangan DPP PDIP. [tem/beq]

  • Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo memberikan analisanya terkait peta politik ke depan pasca Pemilu 2024.

    Suko melihat adanya perubahan peta politik usai gelaran pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Menurutnya, penetapan presiden dan wakilnya menyisakan persoalan sikap politik pendukung pasangan calon (paslon).

    “Tampaknya PDIP ke depan bakal mengambil peran di luar kabinet. Indikasi ini terlihat dari sikap PDIP yang masih akan persoalkan Pemilu 2024 lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Suko, Kamis (25/4/2024).

    Situasi berbeda justru tampak dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pendukung paslon nomor urut 01 ini terlihat lebih kompromi. Hal itu bisa dilihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Joko Widodo.

    “Tampak lebih kompromi, terlihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Demikian juga sinyal nyata terlihat dari kunjungan Prabowo ke kantor PKB. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet,” ungkap Suko.

    Suko mengatakan bahwa tindakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ataupun Jokowi ke sejumlah tokoh dapat dijadikan patokan melihat kemungkinan peta politik ke depan.

    Sedangkan PDIP sendiri, lanjut Suko, tampak konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan. “Peta ini sangat berbeda dengan peta politik, khususnya di DPR RI dengan peta tahun 2019-2024,” katanya.

    Meski demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah selama ini Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan histori yang bagus. Sehingga, bisa jadi peta tersebut perlahan berubah.

    Suko membeberkan, apapun kemungkinan sikap-sikap dari kandidat Pilpres 2024 yakni Cak Imin bakal bergabung dengan kabinet Prabowo, dan Anies lebih memilih gerakan perubahan.

    Sedangkan Mahfud MD bakal kembali kepada aktivitas kampus. Dan Ganjar Pranowo akan terus berjuang melalui jalur politik yang berseberangan, jika itu merujuk pada sikap Megawati yang masih belum terima dengan hasil Pilpres 2024. [ipl/ted]

  • Para Petinggi Partai Siap Maju Calon Wali Kota Blitar

    Para Petinggi Partai Siap Maju Calon Wali Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Sejumlah Ketua DPC dan DPD partai politik siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar. Para petinggi partai politik ini telah menyatakan kesiapannya jika diperintah oleh ketua umum.

    Berikut beberapa Ketua DPC dan DPD Partai Politik yang menyatakan kesiapannya untuk ikut kontestasi Pilwali Kota Blitar bulan Oktober mendatang.

    1. Heri Romadhon

    Ketua DPD PAN Kota Blitar ini menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Calon Wali Kota andaikan diberi perintah oleh sang ketua umum. Heri Romadhon bukan nama asing bagi warga Kota Blitar.

    Politikus kawakan ini, bahkan membuat PAN bisa kembali mendapatkan kursi DPRD Kota Blitar setelah 20 tahun berpuasa. Strategi dan pengalaman politik Heri Romadhon tentu menjadi kekuatan bagi dirinya untuk maju di Pilwali 2024 mendatang.

    “Prinsip sebagai kader ketika masyarakat menginginkan dan ada mandat dari partai saya siap-siap saja,” kata Hari Romadhon.

    Meski begitu untuk mengusung calon Wali Kota, PAN harus berkoalisi karena hanya mendapatkan 3 kurai DPRD di Pileg kemarin. PAN Kota Blitar dituntut untuk berkoalisi dengan partai agar bisa memenuhi batas minimal pencalonan yakni 5 kursi.

    2. Agus Zunaidi

    Ketua DPC PPP Kota Blitar ini juga menyatakan kesiapannya untuk maju di Pemilihan Wali Kota Mendatang. Agus Zunaidi menegaskan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota di Pilwali mendatang.

    Sebagai Ketua DPC, Agus Zunaidi mengaku siap jika ditunjuk oleh Ketua Umumnya maju sebagai Wali Kota. Namun Agus Zunaidi juga menyadari bahwa untuk maju sebagai Wali Kota, PPP harus berkoalisi dengan partai lain agar batas minimal kursi terpenuhi.

    PPP Kota Blitar sendiri mendapat 3 kursi di DPRD Kota Blitar pada Pileg lalu. Artinya jika ingin mencalonkan Agus Zunaidi maka PPP wajib berkoalisi dengan partai lain untuk menambah kekurangan 2 kursi.

    “Ya tentunya kita proporsional ya kalau nanti yang gabung dengan kita itu 2 kursi ya berarti Wali Kota Kita, kalau sama-sama 3 nya nanti tinggal komunikasi bagaimana,” kata Agus Zunaidi.

    3. Syahrul Alim

    Ketua DPC PDIP Kota Blitar memang disebut-sebut siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota. Namun Syahrul Alim masih menunggu keputusan pusat.

    Ketua DPRD Kota Blitar itu mengaku keputusan maju atau tidaknya dirinya di Pilwali 2024 ini tergantung dari keputusan DPP. Jika dirinya menerima rekomendasi untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar, maka ia tidak bisa mengelak.

    “Saya masih menunggu keputusan dari DPP,” pungkasnya. [owi/but]

  • Pilkada Ngawi, Petahana Sudah Merapat ke PKB

    Pilkada Ngawi, Petahana Sudah Merapat ke PKB

    Ngawi (beritajatim.com) – Pemimpin petahana Kabupaten Ngawi dipastikan akan melanjutkan pemerintahan. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Wabup Dwi Wianto Jatmiko sudah bekomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ngawi untuk kembali mengusung keduanya dalam Pilkada 2024. 

    Khoirul Anam Mukmin, Ketua DPC PKB Ngawi  mengonfirmasi jika petahana sudah menyapa PKB Ngawi. Pun, sudah meminta agar kembali mengusung Ony-Antok dalam Pilkada 2024. 

    ‘’Pendaftaran sudah dibuka ya. Kami sudah siapkan berkasnya juga. Yang jelas mendekati kami yakni petahana. Keduanya ingin meneruskan perjalanan dan serius nanti memimpin Ngawi lagi. Saya jawab, selama tidak ada paket dari pusat, ya kami akan dukung petahana ini,’’ kata pria yang akrab disapa Gus Anam itu, Kamis (25/4/2024).

    Anam bercerita, ada kabar dari pusat jika putra Caleg DPR RI PKB Rusdi Kirana kemungkinan bakal meramaikan Pilkada Ngawi. Namun, dia masih belum tahu sejauh mana kepastiannya. 

    ‘’Terkait hal ini masih penjajakan juga dengan yang bersangkutan ya. Itu paket dari pusat yang saya maksudkan. Siapapun juga bisa daftar, nanti akan ada fit and proper test juga ya,’’ kata Anam. 

    Pengasuh Ponpes Al Hidayah Ngawi itu mengatakan, sudah ada beberapa parpol di Ngawi yang ingin mengajak ngobrol. Salah satunya Partai Gerindra yang hendak menjalin komunikasi secara resmi. 

    ‘’Sudah ngobrol sedikit, tapi belum ada ketemu langsung ya. Dan yang ngobrol tidak resmi juga ada, tapi ga tau serius atau tidaknya,’’ katanya. 

    Anam menegaskan, jika PKB tak terpengaruh dengan koalisi dari pusat. Jika ada calon yang potensial muncul dari luar parpol koalisi pusat pun, pihaknya juga bakal mendukung. 

    ‘’Seperti petahana ini kan dari PDIP ya, yang notabene di pusat tidak berkoalisi dengan PKB. Tapi, ya ga masalah. Karena selama visi misinya oke, klop dengan kami, ya kami akan mendukung,’’ pungkasnya. [fiq/but]

     

  • Mantan Wabup Pamekasan Ambil Formulir di PDI Perjuangan

    Mantan Wabup Pamekasan Ambil Formulir di PDI Perjuangan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Fattah Jasin mengambil formulir pendaftaran bacabup dan bacawabup di Kantor PDIP Pamekasan, Jl Perum Graha Kencana, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Kamis (25/4/2024).

    Dalam kesempatan tersebut mantan wakil bupati Pamekasan, didampingi beberapa pendukung diterima langsung oleh Sekretaris Timsel Pilkada PDIP Pamekasan, Sukardi bersama Divisi Media Timsel Pilkada PDIP Pamekasan, Kamiludddin.

    “Pak Fattah Jasin merupakan orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran bacabup dan bacawabup di PDIP Pamekasan,” Ketua Timsel Pilkada PDIP Pamekasan, Badri Humaini.

    Diakuinya jika saat ini PDIP Pamekasan, sedang membuka pendaftaran untuk menjaring para tokoh yang akan berkontestasi pada pelaksanaan pilkada serentak, November 2024 mendatang.

    “Jadi pendaftaran dalam penjaringan ini sudah kami buka sejak 24 April (2024) kemarin dan alam berlangsung hingga 18 Mei 2024. Bagi yang berminat mendaftar dipersilahkan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut dijelaskan, jika pendaftaran tersebut berlaku untuk masyarakat umum dan tidak hanya diperuntukkan bagi kader internal partai politik (parpol), tentunya selama mereka memiliki potensi untuk memimpin.

    “Jadi pendaftaran ini bersifat umum, bagi masyarakat yang merasa memiliki potensi kami persilahkan (mendaftar). Artinya PDIP Pamekasan terbuka untuk masyarakat secara umum,” tegasnya.

    Pria yang akrab disapa Bastruk, juga menegaskan jika seleksi tersebut sebagai bentuk komitmen PDI Perjuangan, guna memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, khususnya melalui momentum Pilkada Serentak 2024 mendatang.

    “Jadi hal ini sebagai bentuk komitmen kami sebagai partai politik, dan memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Pamekasan,” pungkasnya. [pin/tes]