Xcloud.id

partai: PDIP

  • Dua Kali Megawati Tak Hadiri Sidang MPR, Tahun 2023 SBY yang Absen

    Dua Kali Megawati Tak Hadiri Sidang MPR, Tahun 2023 SBY yang Absen

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri kembali tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR. Dia sebelumnya juga absen dalam agenda yang sama tahun 2024 lalu. 

    Dalam catatan Bisnis, Megawati terakhir kali menghadiri sidang tahunan MPR pada tahun 2023 lalu. Menariknya, pada waktu itu, justru Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang absen.

    Megawati sendiri memiliki hubungan yang rumit dengan SBY dan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Dinamika, konflik dan situasi politik masa lalu sebagai pemicunya.

    Adapun sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI-DPD RI telah berlangsung sejak pukul 09.00 WIB. Sidang secara resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani.

    Sejumlah tokoh dan pejabat penting tampak hadir pada sidang yang dilaksanakan di Komplek Parlemen itu, seperti Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.

    Selain itu, mantan pemimpin Indonesia juga menghadiri sidang, di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

    Namun dari pengamatan Bisnis melalui akun Youtube DPR RI, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri terpantau belum atau tidak hadir di sidang tersebut. Sampai saat berita ini dibuat belum ada keterangan resmi mengapa Ketua Umum PDIP itu belum atau tidak hadir dalam sidang tahunan MPR 2025.

    Dilansir Bisnis.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan belum mendapatkan informasi terkait ketidakhadiran Megawati.

    “Saya belum mendapatkan informasi kepastian dari beliau [Megawati Soekarnoputri],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo bahwa dirinya belum bisa memastikan kehadiran Megawati.

    “Ya mudah-mudahan. Normal aja saya kira,” katanya di tempat yang sama.

    Sebagai informasi, dalam sidang ini Presiden Prabowo akan memaparkan kinerja dan pembukaan rapat paripurna DPR RI serta membahas Rancangan Anggaran Belanja Negara 2026.

    Acara ini juga sebagai momentum memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ke-80, pada 17 Agustus 2025.

  • Ketum PDIP Saat Ini Diwakili Saya

    Ketum PDIP Saat Ini Diwakili Saya

    GELORA.CO -Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD 2025 di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Puan mengawali pidatonya dengan menyebut sejumlah nama-nama pejabat dan elite politik sebagai bentuk penghormatan dalam sidang tahunan ini.

    Sambil tersenyum, Puan Maharani mengatakan dirinya mewakili Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tidak hadir.

    “Ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan dalam sidang.

    Ucapan Puan itu mendapatkan sambutan dan tepuk tangan seluruh anggota dewan dan pejabat yang hadir dalam sidang tahunan 2025 ini.

    Tampak hadir dalam barisan tamu kehormatan yakni Presiden AIPA sekaligus Ketua DPR Malaysia, Tan Sri Dato’ (Dr.) Johari bin Abdul, Ketua Parlemen Nasional Timor Leste, Maria Fernanda Lay.

    Kemudian, Ketua Parlemen Singapura, Seah Kian Peng dan Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam E. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama antarlembaga legislatif ASEAN dan mencerminkan peran aktif Indonesia dalam mempererat diplomasi parlemen kawasan

  • Jelang HUT ke-80 RI, PDIP Minta Pemimpin Dengarkan Rakyat di Sidang MPR – Page 3

    Jelang HUT ke-80 RI, PDIP Minta Pemimpin Dengarkan Rakyat di Sidang MPR – Page 3

    Agenda Sidang Pagi: Sidang Tahunan MPR RI & Sidang Bersama DPR RI-DPD RI

    Berikut susunan rangkaian sidang hari ini:

    • 09.00 – 09.05: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

    • 09.05 – 09.08: Mengheningkan cipta dipimpin Ketua MPR RI

    • 09.08 – 09.36: Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI 2025 oleh Ketua MPR RI, pembacaan doa, dan pidato pengantar

    • 09.36 – 09.56: Pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2025 oleh Ketua DPR RI

    • 09.56 – 10.00: Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden

    • 10.00 – 10.45: Pidato Presiden RI tentang laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI

    • 10.45 – 10.48: Ketua DPR RI melanjutkan sidang

    • 10.48 – 10.55: Persembahan lagu-lagu nusantara

    • 10.55 – 11.00: Penutupan sidang

    • 11.00 – 11.05: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

    Agenda Sidang Sore: Rapat Paripurna DPR RI – Penyampaian Nota Keuangan APBN 2026

    Sesi sore dimulai pukul 14.28 WIB dan fokus pada agenda pembahasan APBN 2026:

    • 14.28 – 14.30: Presiden, Wakil Presiden, dan pimpinan DPR RI memasuki ruang paripurna

    • 14.30 – 14.35: Lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    • 14.35 – 14.42: Pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPR RI dan pembacaan doa

    • 14.42 – 14.57: Pidato Ketua DPR RI pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2025–2026

    • 14.57 – 15.42: Pidato kenegaraan Presiden RI penyampaian pengantar/keterangan atas RUU APBN 2026 beserta nota keuangan

    • 15.42 – 15.57: Penyerahan dokumen RUU APBN 2026 dari Presiden kepada DPR dan DPD, dilanjutkan penandatanganan berita acara

    • 15.57 – 16.02: Penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPR RI

    • 16.02 – 16.07: Lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    • 16.07: Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan ruang paripurna

  • Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Fajar.co.id, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, kembali menunjuk Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai yang dipimpinnya.

    Menurut Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, ada sejumlah alasan kuat kenapa Megawati kembali menunjuk Hasto

    “Alasan kuat Hasto kembali dipilih oleh Megawati jadi Sekjen PDIP, pertama, ingin merusak Hubungan Prabowo dan Jokowi. PDIP sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo,” ujarnya, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Kedua, lanjut dia, membendung dan Mencegah langkah politik Jokowi baik secara personal dan kepartaian. “Sebab, Jokowi sudah terafiliasi politiknya ke PSI,” urai Ketua Kagama Cirebon Raya itu.

    Ketiga, menjaga supremasi politik PDIP dan juga Ketokohan satu paket Megawati -Hasto. “Hal ini diyakini masih laku di Kontestasi Politik Nasional,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP secara resmi melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode 2025-2030, Kamis (14/8/2025) siang.

    Pelantikan itu digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan, Megawati turut melantik sejumlah pengurus dalam acara itu. Pelantikan kali ini dilakukan terhadap pengurus yang tak sempat dikukuhkan saat Kongres ke-6 di Nusa Dua, Bali belum lama ini. (sam/fajar)

  • Hasto Kristiyanto, Dari Amnesti Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Hasto Kristiyanto, Dari Amnesti Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Jakarta –

    Hasto Kristiyanto kembali menerima kabar baik. Setelah dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto juga dipercaya lagi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen PDIP.

    Sebelum terpilih menjadi Sekjen PDIP lagi, Hasto sempat menerima kabar gembira dari Presiden Prabowo. Pada Kamis (31/7) yang lalu, Hasto dinyatakan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo atas kasus yang tengah dihadapinya.

    Hasto sebetulnya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan setelah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan Hasto tak terbukti melakukan perbuatan merintangi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

    Belum sempat mengajukan banding atau menjalani hukuman, kabar baik datang kepada Hasto. Ia menerima amnesti dari Presiden Prabowo yang juga sudah disetujui oleh DPR RI.

    “Pemberian, persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor R 42/Pers/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk Saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai rapat konsultasi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/7).

    Untuk diketahui, amnesti adalah pengampunan/penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Amnesti dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, disebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden. Namun dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

    Hasto Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Satu bulan lebih setelah menerima amnesti, Hasto kembali mendapat kabar baik. Pada Kamis (8/14/2025), Hasto dilantik lagi menjadi Sekjen PDIP.

    Megawati sendiri yang menunjuk dan melantik Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Selain Hasto, sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya turut dilantik.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, kepada wartawan.

    Adian juga sempat menceritakan proses ditunjuknya kembali Hasto sebagai Sekjen PDIP. Ia mengatakan Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, membacakan nama-nama yang akan dilantik.

    Kemudian, setelah selesai membacakan, dan para pengurus yang akan dilantik pun maju. Adian mengatakan Adhi pun menyadari posisi Sekjen di kertas yang dibacakan olehnya masih kosong.

    Adhi pun bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo bertanya kepada Megawati mengenai posisi Sekjen. Mendengar pertanyaan itu, Megawati pun hanya menjawab singkat.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat ‘Ya Mas Hasto’,” papar Adian.

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Terpopuler, dua pidato Presiden dan kekerasan terhadap dokter Sekayu

    Terpopuler, dua pidato Presiden dan kekerasan terhadap dokter Sekayu

    Jakarta (ANTARA) – Berikut rangkuman sejumlah berita unggulan ANTARA pada Kamis (14/8), yang juga menarik disimak pada hari ini, mulai dari Presiden Prabowo menyampaikan dua pidato kenegaraan hingga kasus kekerasan terhadap dokter RS Sekayu.

    Inilah rangkuman beritanya:

    1. Prabowo sampaikan dua pidato kenegaraan pada HUT Ke-80 RI

    Presiden RI Prabowo Subianto akan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, di Gedung MPR dan DPR RI, Senayan Jakarta, pada Jumat ini. Berita selengkapnya di sini.

    2. Kemenkes dukung proses hukum kasus kekerasan terhadap dokter RS Sekayu

    Kementerian Kesehatan mengirimkan timnya ke Sekayu sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang diambil oleh dr. Syahpri Putra Wangsa, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sekayu yang menjadi korban kekerasan oleh keluarga pasien. Selengkapnya di sini.

    3. Pengalihan arus lalin saat Pesta Rakyat di Monas

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan pengalihan arus lalu lintas saat penyelenggaraan kegiatan Pesta Rakyat di sekitar Monas dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI. Simak penjelasannya di sini.

    4. Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode sebelumnya Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030, setelah PDIP melaksanakan Kongres pada awal Agustus 2025. Baca di sini.

    5. Buku Sejarah Indonesia diluncurkan Oktober mendatang

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa buku Sejarah Indonesia akan diluncurkan pada Oktober mendatang.

    Buku sejarah Indonesia yang ditulis ulang telah mendapatkan berbagai masukan lewat diskusi publik yang digelar di beberapa lokasi, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Padang, dan Universitas Hasanuddin (Makassar). Baca beritanya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, Hasto jadi Sekjen PDIP lagi hingga TNI di Palestina

    Politik kemarin, Hasto jadi Sekjen PDIP lagi hingga TNI di Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (14/8) menjadi sorotan, mulai dari Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP hingga Pemerintah RI kirim Satgas Kesehatan TNI untuk bertugas di Palestina.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode sebelumnya Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030, setelah PDIP melaksanakan Kongres pada awal Agustus 2025.

    “Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Adapun Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis siang ini. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Megawati, SBY, hingga Jokowi diundang hadiri pidato kenegaraan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa seluruh presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia telah diundang menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    “Untuk soal siapa yang hadir di pidato kenegaraan Presiden besok, yang jelas undangan sudah disampaikan kepada seluruh presiden yang pernah memimpin Indonesia dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia,” ujar Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

    Dengan demikian, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kemungkinan akan menghadiri momen pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo dan Gibran akan lepas Karnaval Kemerdekaan 17 Agustus malam

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melepas Karnaval Bersatu Kemerdekaan yang digelar pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (17/8) malam.

    “Semua (Prabowo dan Gibran) hadir,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Prasetyo menjelaskan, karnaval akan diberangkatkan dari kawasan Monas sekitar pukul 19.30 WIB, setelah rampungnya rangkaian upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan upacara penurunan bendera pada sore hari.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemerintah fasilitasi dialog atasi polemik royalti musik

    Pemerintah memfasilitasi penyelesaian polemik royalti musik melalui dialog konstruktif antarpemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak terkait, kata pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, mengingatkan bahwa sudah ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memfasilitasi penghargaan atas karya seniman agar mendapat apresiasi dan imbal jasa yang layak.

    “Supaya hasil karya mereka itu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Pemerintah RI kirim Satgas Kesehatan TNI untuk bertugas di Palestina

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengirim Satuan Tugas Kesehatan TNI Gelombang IV untuk bertugas mengobati warga di daerah konflik Palestina.

    Pengiriman satgas ini merupakan bagian operasi militer selain perang yang dilakukan TNI untuk menciptakan perdamaian dunia.

    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahanan yang diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan satgas tersebut terdiri dari 25 personel.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” ujar Adian.

    Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. 

    Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” lanjut Adian.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya. 

    Adian menceritakan ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, ” Ya Mas Hasto,” papar Adian. 

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Dalam kesempatan itu, kata Adian, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

    Sebelumnya pada Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. (Arie Dwi Prasetyo)

    Usai pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terpopuler, dua pidato Presiden dan kekerasan terhadap dokter Sekayu

    PDIP segera daftarkan susunan lengkap DPP ke Kemenkum

    Hasto kembali ditunjuk sebagai sekjen melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan segera mendaftarkan susunan lengkap dewan pimpinan pusat (DPP) partai ke Kementerian Hukum (Kemenkum) usai pelantikan tambahan sejumlah posisi pada Kamis ini.

    “Insya Allah secepatnya kita sudah komunikasi dengan pihak Kumham (Kemenkum, red.),” kata Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo saat ditemui usai rapat pleno bersama DPP PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

    Menurut Ganjar, PDIP saat ini masih menyiapkan syarat-syarat administrasi dari masing-masing kepengurusan yang baru. “Biasanya ada soal identitas, NPWP, dan penunjukan notaris, dan inSya-Allah dalam waktu yang pendek,” katanya.

    Persiapan dokumen, tutur dia, diusahakan rampung dalam waktu singkat. “Mungkin kalau minggu ini bisa dikumpulkan, rasanya tinggal minta jadwal saja ke Kumham (Kemenkum, red.),” ujarnya.

    Diketahui bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.

    Hasto kembali ditunjuk sebagai sekjen melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira terpisah.

    Sebelumnya, setelah Kongres Ke-6 PDIP di Bali, Megawati sejatinya telah menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDIP, namun saat itu Megawati masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.

    Setelah pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah

    3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    Megawati Tunjuk Hasto Sekjen PDIP, Denny Siregar: Mulyono Tidak Suka Ini

    “Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (14/8).

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini. Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Sebelumnya, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP. Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP.

    Berikut susunan DPP PDIP 2025-2030 terbaru:

    Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP

    Bidang kehormatan: Komarudin Watubun

    Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

    Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

    Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

    Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

    Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

    Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

    Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

    Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

    Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

    Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning