Xcloud.id

partai: PDIP

  • Kuasa Hukum: Polisi Ajukan 4 Pertanyaan kepada Hasto

    Kuasa Hukum: Polisi Ajukan 4 Pertanyaan kepada Hasto


    Jakarta (beritajatim.com)     – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Patra M. Zen mengungkapkan, polisi hanya mengajukan empat pertanyaan kepada Hasto. Sebab, pihak pelapor melaporkan kliennya soal produk jurnalistik yang merupakan ranah dewan pers.

    “Pak Hasto tadi bertanya malah, klarifikasi, pernyataan apa yang katanya menghasut, pernyataan yang katanya membuat keonaran. Justru kita bertanya. Namun, seperti yang saya sampaikan, digarisbawahi, ini tidak wajib hadir, tapi Pak Hasto hadir,” ujar Patra usai mendampingi Hasto memberikan klarifikasi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024).

    Menurut Patra, kliennya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan sehingga dugaan melanggar Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Patra menyebut, Hasto tidak mengetahui jelas soal pernyataannya yang dituding menghasut.

    “Makanya Pak Hasto sampaikan tadi, ini yang dipermasalahkan pengadu/pelapor, produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers,” katanya.

    Patra menjelaskan, pasal 160 KUHP biasa digunakan pada masa kolonial untuk menjerat para pemimpin Indonesia. Pasca kemerdekaan, pasal itu rentan ditunggangi pihak tertentu demi kepentingan politik.

    “Apa yang dituduhkan? Apa yang dilaporkan? Ada tiga pasal, yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda, kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu, pasal penyebar kebencian,” kata Patra.

    Patra menyebut Hasto juga dilaporkan terkait dugaan melanggar pasal 28 dan pasal 45 a Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena objek laporan terkait pernyataan Hasto di televisi, maka penyidik mempersilahkan kliennya untuk berkonsultasi ke dewan pers.

    “Sebagaimana pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, maka penyidik mempersilahkan kita untuk pak Hasto ke dewan pers terlebih dahulu,” tuturnya.

    Sementara Hasto menegaskan, Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka, dengan tujuan kebebasan dan terlepas dari penjajahan. Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, menurut Hasto, dirinya selalu menyuarakan tertib hukum dan membangun budaya hukum. Dia menegaskan Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila, dimana falsafah tentang kemanusiaan, keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya dalam membangun supremasi hukum.

    “Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita, sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat,” tegas Hasto. (ted)

  • Sekjen PDIP Hasto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

    Sekjen PDIP Hasto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024). Dia diperiksa terkait pernyataannya di sebuah media massa yang diduga merupakan tindak pidana penghasutan atas laporan Hendra dan Bayu Setiawan, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

    Hasto tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi kuasa hukum di antaranya Yanuar Wasesa dan Ronny Talapessy. Sejumlah koleganya di PDIP tampak menemani seperti Andreas Hugo Pareira.

    Hasto menjelaskan, kehadirannya di Polda Metro Jaya sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

    “Sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum karena kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya,” ujar Hasto.

    Hasto menambahkan, pernyataan yang disampaikannya di salah satu televisi nasional adalah bentuk tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

    “Yang saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik,” ujarnya.

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024). (Istimewa)

    Selain itu, kata Hasto, pernyataannya merupakan komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi PDIP sebagai parpol yang sah menurut undang-undang.

    “Fungsi komunikasi yang melekat dengan eksistensi partai karena PDI Perjuangan adalah partai sah menurut undang-undang serta fungsi-fungsi itu melekat dan menurut AD ART partai sudah saya jalankan untuk menyatakan hal-hal terkait sikap politik partai,” tutur Hasto.

    “Karena itulah teman-teman pers mohon doanya mohon sabar nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-selengkapnya,” sambung Hasto.

    Berdasarkan informasi beredar di kalangan wartawan, Hasto dipanggil Kepolisian untuk memerikaaan dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pemberitaan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di JIn, Jenderal Gatot Subroto No. 1 (depan gedung DPR-MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. [hen/beq]

  • Puan: Partai Minta Maaf ke Rakyat Atas Kader yang Langgar Konstitusi

    Puan: Partai Minta Maaf ke Rakyat Atas Kader yang Langgar Konstitusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Seluruh pengurus PDI Perjuangan (PDIP) di seluruh Indonesia, menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. PDIP juga berterima kasih kepada rakyat yang memilihnya di Pemilu Legislatif 2024, sehingga mencapai hattrick kemenangan sejak Pemilu 2014.

    Hal itu menjadi salah satu keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, sejak Jumat (24/5) dan ditutup pada Minggu (26/5/2024) sore.

    Ketua DPP PDIP bidang politik, Puan Maharani, membacakan rekomendasi hasil rakernas V. Ia menyampaikan Rakernas V berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta PDIP hingga berhasil menjadi pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) tiga kali berturut-turut.

    “Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, dan PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut,” ucap Puan sambil meneteskan air mata dan disambut riuh tepuk tangan ribuan kader PDIP.

    Puan mengatakan kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif).

    Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa rakernas V memoho maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader partai berlambang banteng moncong putih, jika telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

    “Sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan Maharani.

    Selanjutnya, Puan menuturkan bahwa Rakernas V PDIP juga merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.

    “Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam Rakernas V Partai. [tok/aje]

  • Rekomendasi Rakernas V PDIP: Galang Kekuatan Rakyat Menangkan Pilkada 2024

    Rekomendasi Rakernas V PDIP: Galang Kekuatan Rakyat Menangkan Pilkada 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan (PDIP) sepakat untuk segera melakukan kerja pemenangan. Seluruh jajaran Tiga Pilar Partai diminta untuk segera bergerak menentukan pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang diusung.

    Rekomendasi Rakernas V itu dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, dalam acara penutupan Rakernas V itu. Puan menyampaikan masalah itu yang dimuat dalam poin ke 10 rekomendasi Rakernas terkait Pilkada 2024.

    Puan menyampaikan, Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran tiga pilar Partai dari jajaran di tingkat pusat dan daerah agar semakin solid dalam pemenangan Pilkada 2024.

    “Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk semakin solid bergerak memenangkan Pilkada serentak,” kata Puan Maharani.

    Ketua DPR RI ini juga menyampaikan, bahwa Rakernas V Partai meminta kepada seluruh jajaran PDIP untuk mempersiapkan pasangan calon terbaik yang akan dimajukan di Pilkada.

    Selain itu, Rakernas Partai mendorong agar menyiapkan seluruh strategi pemenangan dengan melibatkan kekuatan rakyat.

    “Mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong Partai,” tegas Puan.

    Sebagai informasi, Rakernas V PDI Perjuangan dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan yang akan datang, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024, serta merumuskan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut.

    Rakernas V PDIP digelar pada 24-26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Puan membacakan rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai dihadapan 4.858 peserta dari fungsionaris Partai di tingkat pusat hingga daerah.

    Acara itu dilaksanakan di arena Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

    Turut menyaksikan pembacaan rekomendasi ekternal Rakernas V Partai, yakni Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta jajaran DPP PDIP.

    Mantan Capres 2024, Ganjar Pranowo serta sederet menteri dari PDIP, di antaranya Mensos Tri Rismaharini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri PPPA Bintang Puspayoga. [tok/aje]

  • Rakernas V di Jakarta, PDIP Tentukan Sikap Politik

    Rakernas V di Jakarta, PDIP Tentukan Sikap Politik

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan orang kader PDI Perjuangan (PDIP) sudah memadati area Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada 24-26 Mei 2024. Kehadiran ini menandai ajang rakernas V akan segera dimulai, yang akan membahas tiga persoalan pokok.

    Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas, Djarot Saiful Hidayat, saat jumpa pers di arena Rakernas V PDIP, Jumat (24/5/2024).

    Saat jumpa pers, Djarot didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua Organizing Commitee Rakernas Masinton Pasaribu, serta politisi PDIP lainnya seperti Adian Napitupulu, Deddy Yevri Sitorus, Selly Gelantina Andriani, dan Aryo Seno Bagaskoro.

    “Isi Rakernas V PDIP akan membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan 3 persoalan pokok,” ungkap Djarot.

    Diuraikan Djarot, tiga persoalan pokok tersebut yaitu; pertama, soal sikap politik PDIP baik internal maupun eksternal. Kedua, merumuskan program-program kerakyatan. Ketiga, membahas tentang strategi pemenangan Pilkada 2024.

    Djarot menambahkan, pembahasan tiga hal pokok itu nantinya akan dibagi ke dalam kelompok. Pada tiap-tiap kelompok ini nantinya akan ada sub kelompok untuk membahas isu secara komprehensif.

    Khusus untuk strategi pemenangan Pilkada 2024, akan dibagi ke dalam 3 sub kelompok. Sub kelompok pertama akan diikuti oleh pengurus DPC dan DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20 persen.

    “Artinya, kelompok 1 itu diikuti oleh ketua, sekretaris, bendahara partai, yang bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan parpol lain,” kata Djarot.

    Kemudian, sub kelompok 2 ini adalah DPC dan DPD partai yang memperoleh kursi antara 10 sampai 20 persen. Adapun, bagi DPC dan DPD yang dibawah 10 persen akan masuk ke dalam sub kelompok 3.

    “Kemudian, sebelum memasuki sidang-sidang komisi, rapat kerja nasional V akan mendengarkan pandangan umum dari semua DPD. Pandangan umum ini terkait situasi kondisi konsolidasi dan evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 serta arah kebijakan dan usulan-usulan program DPD DPD seluruh Indonesia,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

    Sebab, lanjut Djarot, PDIP adalah partai yang kukuh melaksanakan ideologi Pancasila yang bersumber dari pemikian dan ajaran Bung Karno, dengan tetap menggunakan sistem demokrasi terpimpin lewat mendengarkan seluruh pandangan dari DPD-DPD partai.

    “Dari situlah keputusan akan digodok dalam komisi-komisi dan sub komisi. Di hari terakhir nanti akan dibacakan rekomendasi internal maupun eksternal partai. Semua keputusan Rakernas diambil berdasarkan asas musyawarah mufakat,” pungkasnya.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam pembukaan Rakernas V Partai. [tok/aje]

  • Oposisi atau Koalisi, Rakernas V PDIP Dengarkan Pandangan Umum DPD

    Oposisi atau Koalisi, Rakernas V PDIP Dengarkan Pandangan Umum DPD

    Jakarta (beritajatim.com) – DPP PDIP menggelar Rakernas V yang dimulai sejak Jumat (24/5/2024) hari ini hingga Minggu (26/5/2024). Rakernas ini berlokasi Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

    Adapun Rakernas V PDIP ini mengambil tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan sub tema ‘Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya’.

    Juru bicara partai, Seno Bagaskoro kepada beritajatim.com di arena Rakernas mengatakan, bahwa dalam Rakernas V akan membahas tiga hal. Yakni, pertama, adalah sikap politik partai menyikapi situasi pascapilpres.

    “Itu nanti merupakan hak prerogatif Bu Ketua Umum. Nanti di Rakernas, setiap DPD provinsi akan mengusulkan pandangan umumnya kepada ketua umum partai. Secara instrumen dibahas di Rakernas, secara historis dibahas di Kongres. Oposisi atau koalisi, masing-masing DPD akan memberikan pandangan umum. Partai mendengarkan suara masyarakat dan pengurusnya,” tuturnya.

    Kedua, di dalam Rakernas juga akan dibahas strategi pemenangan pilkada. Partai akan melakukan pendekatan yang berbeda. Seperti mendekati anak muda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat.

    “Pada rakernas ini, ada 100 lebih undangan dari tokoh nasional, mulai budayawan, sejarahwan dan akademisi,” ujarnya.

    Ketiga, Rakernas juga akan menegaskan program-program kerakyatan, mulai masalah kemandirian pangan, kedaulatan pangan, perubahan iklim, dan. pemenuhan hak asasi. [tok/aje]

  • Ini 3 Nama Bacawali Kota Mojokerto yang Daftar ke PDI-Perjuangan

    Ini 3 Nama Bacawali Kota Mojokerto yang Daftar ke PDI-Perjuangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sejauh ini, sudah ada tiga nama yang mendaftar sebagai Bakal Calon Wali (bacawali) Kota Mojokerto melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).  Ketiganya yakni petahana Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, RM Bramastyo Kusumonegoro dan Rachmawati Peni Sutantri.

    Ketua panitia seleksi bacawali dan wakil wali kota Mojokerto, Judha Purwanto mengatakan, jika dari ketiga nama tersebut yang sudah melengkapi administrasi pendaftaran ada dua orang, sementara satu orang kurang melengkapi foto. Namun ia enggran menjelaskan satu nama yang belum melengkapi foto tersebut.

    “Ada tiga nama yang mendaftar sebagai Bakal Calon Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, RM Bramastyo Kusumonegoro dan Rachmawati Peni Sutantri. Syarat administrasi sudah lengkap, hanya satu yang kurang foto. Terkait rekomendasi, DPC hanya melakukan penjaringan dan yang berhak nantinya memutuskan dari DPP,” ungkapnya, Senin (20/5/2024).

    Sementara itu, Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo menyatakan, sebelum ditutup pada 20 Mei 2024, diharapkan semakin banyak tokoh-tokoh potensial yang mengikuti penjaringan Bakal Calon Wali Kota Mojokerto 2024. Baik dari kader internal, eksternal, maupun nonpartai lainnya.

    “Karena kami sifatnya menjaring putra-putri terbaik yang akan maju di (Pilwali) Kota Mojokerto, maka semua akan kita fasilitasi,” tegasnya.

    DPC PDI-Perjuangan Kota Mojokerto sendiri telah membuka pendaftaran untuk kandidat akan diusung sebagai Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto 2024-2029, terbuka untuk masyarakat umum. Pendaftaran dan pengembalian formulir dimulai tanggal 30 April – 20 Mei 2024.

    Pendaftaran dan pengembalian formulir

    di kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Mojokerto Jalan Raya Tropodo H – 3, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto terhitung pendaftaran berlangsung selama 21 hari. Sedangkan untuk waktu pendaftaran dibuka mulai pukul 10.00 WIB – 15.00 WIB. Syarat pendaftaran hanya fotocopy KTP, ijazah terakhir terlegalisir.

    Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, PDI-Perjuangan Kota Mojokerto berhasil meraup suara terbanyak dan mendapatkan jatah lima kursi di DPRD Kota Mojokerto. Sementara kursi di parlemen Kota Mojokerto sendiri ada 25 kursi. [tin/aje]

  • PKS Jatim Silaturahim Kebangsaan ke Parpol, Diawali Gerindra

    PKS Jatim Silaturahim Kebangsaan ke Parpol, Diawali Gerindra

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jawa Timur mengagendakan Silaturahim Kebangsaan dan Syawalan ke partai politik yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di DPRD Jatim. Agenda tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2024 sampai pertengahan Mei.

    Kunjungan silaturahim dirancang mulai dari PKB, dilanjut PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PPP, PSI. Namun, karena terkait dengan jadwal akhirnya Partai Gerindra yang siap menerima sesuai jadwal ajuan yaitu pada tanggal 9 Mei.

    “Alhamdulillah, dari surat yang kami layangkan, yang cocok waktunya partai Gerindra, yaitu 9 Mei. Untuk kunjungan ke PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PPP, dan PSI mengalami penundaan waktu,” ujar Kang Irwan.

    PKS Jawa Timur melakukan silaturahim kebangsaan di kantor DPD Partai Gerindra Jatim, Kamis 9 Mei 2024.

    Dalam sambutannya, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, menyampaikan bahwa PKS dan Gerindra sebagai partai politik tentunya punya cita-cita sama, yaitu memberi kontribusi terbaik untuk bangsa dan Jawa Timur.

    Dalam kesempatan itu, Irwan juga menyampaikan selamat kepada pengurus DPD Partai Gerindra Jatim atas naiknya kursi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jawa Timur, dari 15 ke 21 kursi.

    “Selamat untuk Gerindra, naik cukup tinggi di Jatim, dari 15 ke 21 kursi,” kata pria 48 tahun itu.

    Ia berharap, dengan bertambahnya kursi memberi hikmat bagi Provinsi Jawa Timur.

    “Kami bertambah satu kursi di DPRD Jatim. Alhamdulillah, kini jadi satu fraksi,” katanya.

    Di hadapan pengurus DPD Partai Gerindra Jatim, Irwan menjelaskan tujuan kunjungan PKS Jatim.

    “Dalam rangka menjalin silaturahim yang sudah terjalin baik di Parlemen, DPRD Jawa Timur. Harapannya kita semua bisa guyup rukun, meskipun beberapa hal berbeda,” ujar Irwan sambil tersenyum.

    Bagi Irwan, perbedaan pandangan dalam politik adalah hal yang wajar yang harus dihargai dan dihormati.

    Meski demikian, Irwan menyampaikan bahwa PKS Jatim sangat terbuka berkolaborasi dan mengajak Partai Gerindra dalam rangka sama-sama membangun Jatim lebih baik.

    “Banyak momentum silaturahim dan kolaborasi, harapamnya terus berlanjut, mungkin dalam rangka Pilkada serentak dan agenda lain,” kata alumnus FISIP Unair ini.

    Dalam kunjungannya, PKS Jatim disambut hangat oleh beberapa pengurus DPD Partai Gerindra Jatim.

    Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Kharisma Febriansyah, dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf karena Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad berhalangan hadir.

    “Mohon maaf, beliau berhalangan hadir namun titip salam. Beberapa hari lalu, ada kabar duka dari keluarga Ponpes Sidogiri. Beliau masih di sana,” katanya.

    “Yakinlah hati kami terbuka untuk PKS terutama di Jatim,” katanya.

    Menurutnya, dalam membangun bangsa selalu saja ada tantangan yang bisa dihadapi bersama.

    “Ada yang mungkin bergandengan, ada juga yang berpisah, seperti rel kereta api, meski tidak ketemu, tapi tujuannya sama,” katanya sambil tertawa.

    Menurutnya, komunikasi formal antara PKS dan Gerindra Jawa Timur sudah dilakukan, ia berharap terus ada komunikasi intens non formal, berbicara dari hati ke hati.

    “Makna dari pertemuan, hati ini tak pernah putus silaturahim antara PKS dan Gerindra,” katanya.

    Selain Febri, rombongan PKS Jatim disambut pengurus Gerindra Jatim lainnya, yaitu Ferdians Reza Alvisa, Bendahara, Hidayat, Ketua OKK, Budiono, Dewan Penasehat, Satib, Wakil Ketua, Kusriyanto, Wakil Ketua, dan Halimur Rosyid, Wakil Sekretaris. [tok/beq]

  • Sempat Dimutasi, Mantan Kadis PUPR Nekat Nyalon Wali Kota Blitar

    Sempat Dimutasi, Mantan Kadis PUPR Nekat Nyalon Wali Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Asisten Administrasi Pemerintahan dan Umum Setda Kota Blitar, Suharyono mantap mendaftar Calon Wali Kota Blitar dari PDIP. Ditemani puluhan pendukungnya, Suharyono menyetorkan berkas pendaftaran Cawalinya ke DPC PDIP. Suharyono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Blitar

    Jalan yang dilalui Suharyono untuk mendaftar calon wali kota ini terbilang terjal. Sebelum mendaftar, Suharyono dimutasi oleh Pemkot Blitar.

    Suharyono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Blitar dimutasi ke posisi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Umum Setda Kota Blitar. Meski dimutasi namun hal itu tidak menyurutkan niatnya maju sebagai Calon Wali Kota Blitar.

    “Kalau ini malah teman-teman belum banyak yang tahu saya didorong untuk mendaftar Calon Wali Kota ini bukan dari birokrasi, tapi justru dari rekan rekan yang mengantar saya hari ini. Rekan rekan yang mengantar hari ini ada yang dari petani, seniman ada yang dari tukang batu,” jelas Suharyono, Jumat (10/05/24).

    Suharyono mengakui pencalonannya ini tidak didukung oleh kalangan birokrasi. Ia memutuskan maju Calon Wali Kota Blitar karena didorong oleh kaum kecil dan rakyat jelata.

    Meski tidak mendapatkan dorongan dari kalangan birokrasi, namun Suharyono tetap meminta izin ke Sekda dan Wali Kota Blitar. Hal ini dilakukan Suharyono sebagai bagian dari etika dalam pemerintahan.

    “Saya sudah menghadap kepimpinan sekaligus izin ini bagian dari etika sehingga harus menghadap pimpinan,” imbuhnya.

    Suharyono pun siap untuk melepas status PNS nya jika dirinya mendapatkan rekomendasi Cawali dari PDIP. Ia pun akan mengusung program-program yang menguntungkan rakyat kecil dan bukan investor-investor besar di Bumi Bung Karno.

    “Ekonomi-ekonomi kecil itu yang akan kita sasar bukan hanya soal produksi tapi bagaimana nanti seluruh masyarakat kota Blitar harus menggunakan produk asli Kota Blitar,” tutupnya. [owi/aje]

  • PDIP Bakal Usung Hengky Kurniawan, PKB Blitar Keep Calm

    PDIP Bakal Usung Hengky Kurniawan, PKB Blitar Keep Calm

    Blitar (beritajatim.com) – PKB Kabupaten Blitar keep calm dan tidak gentar jika harus berhadapan dengan Hengky Kurniawan yang kemungkinan bakal diusung oleh PDIP dalam Pilbup 2024 mendatang.

    Sekretaris PKB Kabupaten Blitar, M Rifa’i mengaku pihaknya masih sangat percaya diri bakal memenangi Pemilihan Bupati Blitar, Oktober 2024. PKB pun yakin calon yang diusungnya bisa mempertahankan kursi Bupati Blitar.

    Utamanya jika Cabup yang diusung adalah petahana dalam hal ini adalah Rini Syarifah. Jika mendapatkan rekom, PKB melihat peluang Rini Syarifah menang di Pilbup 2024 masih terbuka lebar.

    “Ya lah harus yakin (menang Pilkada), tapi kan kami harus melakukan koalisi-koalisi dengan partai lain,” ucap Rifa’i, Jumat (10/05/24).

    PKB Kabupaten Blitar sendiri nampaknya mantap untuk mengusung kembali Rini Syarifah atau Mak Rini. Meski PKB belum mengakui hal itu, posisi Mak Rini sebagai petahana sekaligus Ketua DPC tentu menjadi nilai tawar tersendiri.

    Apalagi menurut Rifa’i saat ini Parpol – Parpol kesulitan untuk mencari kader terbaiknya. Sehingga potensi PKB mengusung kembali kader terbaiknya yakni Rini Syarifah masih terbuka lebar.

    “Jadi tidak ada keraguan sama sekali lah PKB khususnya, kami hanya nunggu momen-momen saja lah, saya dengan Mak e untuk melakukan koalisi,” bebernya.

    Terkait pencalonan Hengky Kurniawan, PKB mengaku kalem dan tak gentar. PKB justru meragukan pencalonan Hengky Kurniawan untuk maju Cabup Blitar.

    “Ndak Yakin aku, justru orang yang ingin mencoba ke Blitar dalam rangkanya apa. Beliau kan juga pernah menjabat di Bandung Barat kog,” ragu Rifa’i.

    Meski demikian, PKB tidak mempermasalahkan hal itu. Partai berbasis agama utamanya NU itu mengaku siap untuk menghadapi siapapun dalam Pilbup Blitar 2024 mendatang.

    “Kalau saya no problem,” tutupnya.

    Kini patut dinanti pertarungan antara Mak Rini dengan Hengky Kurniawan. Akankah pertarungan antara kedua tokoh politik ini benar terjadi. Lantas jika hal itu terjadi siapa yang bakal keluar sebagai pemenangnya? [owi/aje]