Xcloud.id

partai: PDIP

  • Hasto Kembali Jadi Sekjen, Puan Harap PDIP Makin Solid

    Hasto Kembali Jadi Sekjen, Puan Harap PDIP Makin Solid

    Jakarta –

    Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi Sekjen partai. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap partai semakin solid usai penunjukan Hasto tersebut.

    “Ya itu merupakan prerogatif dari ketua umum. Yang kami harapkan adalah partai ke depan PDI perjuangan tentu akan menjadi lebih baik semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, otokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” kata Puan seusai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Puan menuturkan penunjukan tersebut menjadi prerogatif Megawati. Menurutnya, pertimbangan itu sudah ada setelah pelaksanaan Kongres ke-V PDIP beberapa waktu lalu.

    “Itu prerogatif ketua umum. Jadi ya saat datang kemudian sudah ada pelantikan, jadi memang itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres di Bali,” kata dia.

    Seperti diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan posisi sekjen partai periode 2025-2030. Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

    (fca/lir)

  • Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    Produser ‘Merah Putih One For All’ Bilang Tidak Nonton Filmnya Tidak Meriahkan HUT RI, Netizen: Aku Demon Slayer Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan produser eksekutif film Merah Putih, Endiarto, yang menyebut penonton yang tidak menonton filmnya berarti tidak ikut memeriahkan HUT ke-80 RI, memicu gelombang komentar pedas di X.

    Dalam unggahan yang dibagikan akun @tanyarlfes, sang produser tampak memegang poster film dan memberi pesan bernada ajakan.

    Namun, ajakan itu justru dibalas warganet dengan komentar sinis hingga meme kocak.

    “Yang ga nonton filmnya dicap tidak memeriahkan HUT ke-80 RI katanya gesss,” tulisnya dikutip pada Jumat (15/8/2025).

    Ada juga yang mengunggah meme karakter SpongeBob dan Squidward dengan narasi sindiran, “Ngomong sama pantat,” memberikan gambaran sebuah ajakan tersebut dianggap tidak nyambung.

    Tak sedikit yang mengunggah foto-foto editan, seperti adegan peperangan yang dibanjiri air, serta gambar tokoh animasi dengan ekspresi datar disertai tulisan menohok.

    “Tiap hari ada aja orang yang emang layak dikatai (anjingin, red),” tukasnya.

    Beberapa warganet juga menanggapi dengan guyonan, “Ini film yang kalau batalin nonton berarti anti NKRI ya? Waduh,” ujar akun lain.

    “Siiip. Aku mau nonton Demon Slayer aja pas 17-an ntar. Biar belajar ngebasmi para iblis,” kata akun @loy_jd.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, termehek-mehek melihat trailer film animasi Merah Putih One For All yang bakal tayang pada 14 Agustus mendatang.

    Ferdinand mengaku intens mengikuti komentar netizen di platform Media Sosial (Medsos) mengenai unggahan tentang film tersebut.

    “Saya memang mengikuti yah, komentar netizen terkait film animasi ini. Karena tadinya saya pikir bahwa animasi ini memang semangatnya bagus,” kata Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).

  • Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali memberi kepercayaan kepada Hasto Kristiyanto duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

    Ada sejumlah alasan kenapa Hasto Kristiyanto akhirnya kembali dituntuk sebagai Sekjen PDIP. Alasan paling kuat adalah, dia memiliki loyalitas tinggi terhadap partai serta kinerja yang bagus.

    Alasan penunjukan itu dibeberkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Aktivis pro demokrasi ini mengungkap alasan yang membuat ketum partainya Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai sekjen parpol berlambang Banteng moncong putih.

    Menurut Adian, loyalitas dan kinerja positif yang membuat Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen PDIP.

    “Pertimbangan Bu Megawati, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kami dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus, sederhana,” kata legislator DPR RI itu menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

    Adian mengatakan Hasto tidak mungkin ditunjuk sebagai Sekjen PDIP apabila tak punya loyalitas ternadap partai dan berkinerja buruk.

    “Kalau kedua-duanya tidak teruji, sebenarnya tidak,” lanjut aktivis prodemokrasi itu.

    Ditanya soal kemungkinan PDIP bakal kritis terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto dengan ditunjuknya Hasto sebagai sekjen, Adian menegaskan bahwa sifat kritis pada seseorang sebernya melekat.

    Terutama pada pihak yang memiliki intelektual menyikapi kebijakan negara.

  • Bupati Sudewo Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD Pati Dengarkan Pidato Presiden

    Bupati Sudewo Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD Pati Dengarkan Pidato Presiden

    Liputan6.com, Pati – Bupati Pati Sudewo tidak hadir dalam rapat paripurna di DPRD Pati, Jumat (15/8/2025). Rapat itu diagendakan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80 RI tahun 2025.

    Bupati Sudewo mewakilkan Wakil Bupati Pati Risma Ardi Candra dalam agenda kenegaraan di gedung DPRD Pati tersebut.

    Dalam sidang tahunan itu, Bupati Sudewo mengutus Wabup Risma Ardhi Chandra yang duduk disamping kiri ketua DPRD Pati Ali Badrudin

    Wabup Chandra pun terkesan enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait ketidakhadiran Bupati Sudewo dalam agenda paripurna tersebut. 

    Usai rapat selesai, Wabup Chandra justru menyebut bahwa Kabupaten Pati cinta damai sambil menunjukkan gestur jari sebagai tanda cinta ala Korea. Ia kemudian meninggalkan gedung DPRD Pati menuju ke Pendopo Pati.

    Sementara itu, Kabag Prokompim Setda Kabupaten Pati, Sugiharto menjelaskan, Bupati Sudewo absen dalam kegiatan paripurna di DPRD Pati itu. Kehadiran Bupati diwakilkan oleh Risma Ardi Chandra sebagai Wakil Bupati Pati.

    “Pak Wakil (hadir) paripurna DPRD, pagi ini dan siang,” jelasnya singkat.

    Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pati untuk membentuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo langsung bekerja pada Kamis (14/8/2025). Hak angket yang dimiliki DPRD Pati ini, langsung mengkaji desakan masyarakat yang meminta Bupati Sudewo dari diberhentikan dari jabatannya.

    Dalam kesempatan rapat di DPRD Pati, tim Pansus yang diketuai Teguh Bandang Waluyo dari Fraksi PDIP dan Wakil Ketua Joni Kurnianto dari Fraksi Demokrat, menyoroti 12 kebijakan Bupati Sudewo yang belum genap enam bulan menjabat dan memicu konflik di masyarakat.

    Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Joni Kurnianto menyebut, kebijakan itu salah satunya terkait rotasi jabatan di lingkup Pemkab Pati yang dinilai tidak jelas hingga rangkap jabatan.

    “Tim Pansus sudah mulai mendetailkan. Dari 22 tuntutan dari pengunjuk rasa, kita rangkum menjadi 12 titik yang segera kita pelajari,” ujar Joni Kurnianto, usai rapat di DPRD Pati, Kamis (14/8/2025).

    Joni mengaku bahwa saat ini tim Pansus Hak Angket DPRD Pati telah melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak. Di antaranya pertemuan dengan akademisi, manajemen RSUD RAA Soewondo Pati dan 200 mantan pegawai honorer di RSUD RAA Soewondo Pati.

    “Kita ingin lebih berhati-hati dan kita lebih rinci detail, karena dipantau seluruh Indonesia. Kita lihat betul saksi, korbannya secara detail,” tukas Jono.

    Politisi asal Partai Demokrat ini mengungkap ada sejumlah hal yang bisa memberatkan Bupati Pati Sudewo. Yakni banyaknya laporan terkait kebijakan Bupati Pati yang belum enam bulan menjabat, yang diduga memicu persoalan.

     

  • Puan Ungkap Ada ‘Cinta Segitiga’ di Efisiensi Anggaran Prabowo

    Puan Ungkap Ada ‘Cinta Segitiga’ di Efisiensi Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga kerap menyampaikan keluh kesah kepada DPR terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Puan menyebut keluhan itu muncul karena kementerian/lembaga (K/L) dihadapkan pada “cinta segitiga” antara menjalankan program prioritas, mengajukan tambahan anggaran, dan memenuhi kebijakan efisiensi.

    “Namun, ‘cinta segitiga’ itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Puan dalam pidato rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui bahwa kebijakan efisiensi merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, adil, dan patut. Dalam keterbatasan ruang fiskal, sambungnya, pemerintah wajib menetapkan prioritas belanja yang benar-benar memberikan manfaat luas bagi rakyat.

    Dia mengklaim DPR akan mengawal pelaksanaan efisiensi ini melalui fungsi pengawasan dan memastikan setiap penambahan anggaran didukung indikator kinerja yang terukur. “Penyusunan dan pembahasan APBN bukan urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan,” tegasnya.

    Puan juga mengingatkan bahwa di balik setiap pos anggaran terdapat harapan jutaan rakyat, mulai dari keberlanjutan pendidikan anak, akses berobat, hingga peluang kerja bagi petani, nelayan, dan buruh. Oleh sebab itu, dia mendorong sinergi DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan publik.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan Masa Persidangan I DPR 2025–2026 akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Menurutnya, periode ini akan menjadi momentum pembahasan intensif RAPBN 2026, yang diharapkan dapat memberi arah jelas bagi pembangunan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

  • Puan Soroti PPATK Blokir Rekening hingga Royalti Hak Cipta Lagu di Paripurna

    Puan Soroti PPATK Blokir Rekening hingga Royalti Hak Cipta Lagu di Paripurna

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah permasalahan yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Puan menyinggung pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga royalti hak cipta lagu.

    Hal itu disampaikan Puan dalam pembukaan paripurna ke-1 DPR periode 2025-2026. Puan menyebut DPR memberikan atensi penuh terhadap permasalahan yang berkaitan langsung dengan rakyat.

    “Fungsi pengawasan DPR RI, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan UU. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain: penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK,” ujar Puan dalam pidato di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Puan kemudian menyoroti rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. Tak lupa, ia juga menyertakan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

    “Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah;
    rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun,” ujar Puan.

    Puan mengatakan harus ada perlindungan yang ketat terhadap data pribadi WNI. Terakhir, Puan menyoroti pelaksanaan royalti hak cipta lagu yang dikeluhkan oleh publik.

    “Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP,” ujar Puan.

    “Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pelaksanaan royalti hak cipta lagu,” tambahnya.

    Ketua DPP PDIP ini menyebut dalam satu tahun terakhir, DPR telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 5.642 laporan. Ia menyebut per harinya bisa ada 15-16 laporan masyarakat yang masuk.

    “Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/rfs)

  • Legislator PDIP jelaskan alasan Hasto kembali jadi sekjen partai

    Legislator PDIP jelaskan alasan Hasto kembali jadi sekjen partai

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) bersama pengurus DPP PDIP masa bakti 2025-2030 mengikuti upacara pelantikan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Dalam pelantikan sebanyak 38 pengurus DPP PDIP tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal partai berlambang kepala banteng tersebut untuk periode 2025-2030. ANTARAFOTO/Monang Sinaga/app/bar

    Legislator PDIP jelaskan alasan Hasto kembali jadi sekjen partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:30 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menjelaskan pemilihan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP merupakan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ibu Megawati adalah formatur tunggal terikat, ya, terikat otomatis sebagai ketua umum. Kemudian formatur tunggal menentukan format kepengurusan dan pengurusan itu sendiri,” ujar Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat,

    Selain itu, Bima mengatakan keputusan tersebut dilakukan karena Indonesia pada umur 80 tahun membutuhkan partai nasional yang kuat.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan soliditas internal PDIP ke depannya menjadi penting setelah Hasto terpilih kembali sebagai sekjen.

    Sementara itu, legislator PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan keputusan Megawati untuk memilih kembali Hasto sebagai sekjen karena mempertimbangkan rekam jejak kemenangan di pemilihan umum.

    “Ini kan kemenangan ketiga buat PDI Perjuangan dan Hasto ada di situ. Saya kira ini satu hal yang mungkin juga dipertimbangkan oleh Ibu Megawati,” ujar Hugo.

    Mengenai regenerasi partai, dia menjelaskan ada beberapa nama baru di kepengurusan PDIP. Namun, merombak kepengurusan secara keseluruhan dengan memasukkan nama baru bukan hal mudah.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali sebagai Sekjen PDIP pada 14 Agustus 2025.

    Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik pada rapat pleno tersebut.

    Sumber : Antara

  • Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak hadiri sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

    Ketidakhadiran Megawati tersebut kemudian diwakilkan oleh anaknya yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor Honoris Klausa Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan saat menyapa para ketua umum partai politik, dikutip dari Antaranews.

    Diketahui, sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI resmi dimulai sekitar pukul 09:00 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Jumat (15/8).

    Adapun para tokoh bangsa sebelumnya mulai berdatangan ke gedung pada pukul 07:40 WIB hingga 08:35 WIB.

    Sejumlah tokoh yang hadir yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh.

    Lalu ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

  • Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik.

    Tidak sedikit yang menilai bahwa keputusan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bakal membuat mantan Presiden Jokowi terus berada di jurang kecemasan.

    Salah satunya sutradara film ‘Sayap-sayap Patah’, Denny Siregar. Ia melihat keputusan itu tidak bakal disukai oleh Jokowi.

    “Mulyono tidak suka ini,” kata Denny di X @Dennysiregar7 (15/8/2025).

    Penunjukan kembali sebagai Sekjen itu secara tidak langsung mengembalikan kekuatan Hasto yang sempat menjadi korban kriminalisasi.

    Sebelumnya, nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya belum tergantikan untuk kepengurusan lima tahun ke depan.

    Terbukti, Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030.

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8/2025) kemarin.

    Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Untuk diketahui, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP.

  • Sosok Tepat Jaga Soliditas Partai

    Sosok Tepat Jaga Soliditas Partai

    Jakarta –

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri resmi melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.

    Pelantikan berlangsung di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/8).

    Seluruh kader pun memberikan respons positif atas penunjukan Hasto sebagai Sekjen PDIP periode terbaru. Hasto dinilai memiliki rekam jejak yang kuat dan visi strategis yang mampu memperkuat konsolidasi partai ke depan.

    Salah satu Kader PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan penunjukan Hasto Kristiyanto dinilai strategis untuk memperkuat konsolidasi internal dan mempersiapkan mesin politik partai untuk menghadapi pemilihan umum mendatang.

    “Penunjukan Pak Hasto adalah langkah tepat. Beliau sudah terbukti mampu mengawal program partai dengan baik dan menjadi penggerak penting dalam berbagai agenda politik PDIP selama ini,” kata Kenneth dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

    Bang Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, pun menyakini di bawah kepemimpinan Hasto sebagai Sekjen, PDIP akan semakin solid dan mampu menjawab tantangan politik nasional yang semakin dinamis. Pria kelahiran Yogyakarta 7 Juli 1966 itu dikenal sebagai sosok yang komunikatif dan tegas dalam menjalankan tugasnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu menambahkan Sekjen merupakan ujung tombak dalam menggerakkan seluruh mesin partai.

    “Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki Pak Hasto saya yakin koordinasi antara pengurus pusat dan daerah akan semakin solid sehingga PDIP dapat tampil lebih maksimal dalam memenangkan kepercayaan rakyat. Konsolidasi internal yang kuat adalah kunci utama agar PDIP bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Pak Hasto memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa beliau mampu mengelola hal tersebut dengan baik,” bebernya.

    “Sejarah akan selalu memihak pada yang benar. dan Pak Hasto adalah simbol keberanian melawan ketidakadilan dan kezaliman. Simbol kesetiaan terhadap Rakyat dan Pancasila. Semangat dan perjuangannya mengajak kita semua untuk terus berani berdiri membela kebenaran, tanpa rasa takut menghadapi risiko yang akan terjadi,” tutupnya.

    (prf/ega)