Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP: Komunikasi Megawati dengan Prabowo sudah terbangun baik

    PDIP: Komunikasi Megawati dengan Prabowo sudah terbangun baik

    Sejarah hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo justru menunjukkan persahabatan yang eratJakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan hubungan komunikasi antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto sudah terbangun dan sangat baik.

    Hal itu disampaikan Hasto  menjawab pertanyaan awak media terkait rencana pertemuan kedua tokoh itu.

    “Ya sebenarnya kan pola komunikasi kan sudah terbangun. Sejarah hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo justru menunjukkan persahabatan yang erat,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Baca juga: Sekjen PDIP benarkan Megawati minta kader hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    “Ketika banyak orang yang datang ketika berkuasa, Ibu Mega menunjukkan karakter seorang sahabat yang di dalam sejarahnya banyak bekerja sama dengan Pak Prabowo, saling membantu di antara kedua pemimpin, sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara bagi Ibu Mega itu merupakan suatu dedikasi secara total,” tambahnya.

    Menurut dia, komunikasi telah dilakukan dengan berbagai utusan dari Prabowo dan Megawati.

    “Komunikasi telah dilakukan melalui utusan beliau, dan dari Mas Pramono Anung yang telah menyampaikan pesan-pesan secara khusus, sehingga tidak ada hambatan di dalam kaitannya dengan komunikasi,” ujar Hasto.

    Baca juga: Ketua MPR: Megawati tidak bisa hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Selain itu, Megawati juga menghormati kesibukan dari Prabowo di mana beberapa waktu lalu menyiapkan jajaran kabinetnya. Sehingga, peluang untuk bertemu bisa dilakukan setelahnya.

    “Kita hormati Pak Prabowo yang memang saat itu sedang mempersiapkan sesuatu susunan kabinet, bahkan kemudian telah dilakukan semacam introduction (memperkenalkan) terhadap kebijakan-kebijakan strategis dari Pak Prabowo di Hambalang. Itu merupakan suatu proses yang dihormati oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga kalau pertemuan di antara kedua pemimpin itu kan bisa dilakukan kemudian,” jelasnya.

    Kemudian, saat disinggung peluang PDIP akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo, Hasto menyampaikan semua keputusan berada di tangan Megawati termasuk soal sikap politik partai berlambang banteng moncong putih.

    Baca juga: Gerindra: Rencana pertemuan Prabowo-Megawati sebelum pelantikan batal

    “Kalau terkait dengan sikap politik partai apakah berada di dalam pemerintahan atau menjadi penyeimbang, apakah ada kader PDI Perjuangan yang berada dalam atau di luar pemerintahan, itu kewenangan sepenuhnya dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Hasto.

    Dia pun memastikan hubungan Prabowo dan Megawati berjalan baik terlebih dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, Hasto mendoakan Indonesia bisa lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Prabowo.

    “Komunikasi sekali lagi kan sangat baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, disatukan oleh aspek-aspek historis, dan Ibu Mega dalam seluruh perjalanan sejarah dari Pak Prabowo juga mampu menunjukkan sebagai seorang sahabat dalam suka maupun duka. Sehingga pertemuan akan bisa dilakukan tetap, dan kemudian yang penting kita semua mendoakan agar bangsa dan negara ini bisa lebih baik ke depan,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sekjen PDIP benarkan Megawati minta kader hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Sekjen PDIP benarkan Megawati minta kader hadiri pelantikan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan adanya instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kadernya di legislatif untuk menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10).

    “Ya memang kami, Ibu Mega telah mengeluarkan instruksi secara langsung bahwa seluruh anggota legislatif dari PDI Perjuangan dilarang untuk keluar kota dan semua harus hadir di dalam proses yang konstitusional berkaitan dengan pelantikan Bapak Prabowo selaku Presiden,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan PDIP sangat menghormati pelantikan Presiden dan Wapres Prabowo- Gibran meskipun Megawati berhalangan hadir.

    “Ini sesuatu momentum kenegaraan yang juga dihormati oleh PDI Perjuangan,” ungkapnya.

    Hasto juga mengungkapkan kondisi Megawati sedang flu selepas melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Rusia dan Uzbekistan.

    “Seperti kita lihat kemarin pada saat Ibu Mega hadir di dalam promosi doktor saya, beliau pun kan juga menggunakan masker, karena memang setelah pulang dari Rusia, Uzbekistan kemudian melihat polusi yang begitu besar, dan kemudian semacam alergi debu. (Jadi flu) seperti itu,” jelas Hasto.

    Walau tidak akan hadir saat pelantikan Prabowo-Gibran, Megawati masih menyempatkan diri untuk menerima tamu-tamu dari negara lain, yang meminta waktu bertemu dengannya pada hari ini.

    Para tamu itu datang ke Indonesia untuk hadir di pelantikan Prabowo- Gibran. Namun, ada dari mereka yang ingin menemui Megawati dulu.

    “Kemudian Ibu Mega juga menerima banyak tamu-tamu negara yang ikut menghadiri acara pelantikan itu,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Hasto menyatakan, kehadiran Megawati akan diwakili oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI yang bagi PDIP adalah bentuk penghormatan.

    “Karena itu, kehadiran Ibu Mega nanti diwakili oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dan juga representasi dari seluruh anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” pungkas dia.

    Baca juga: PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    PDIP ucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyampaikan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Minggu (20/10).

    “Selamat bekerja kepada Presiden Prabowo,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengungkapkan ada beberapa agenda strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.

    Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.

    Adapun pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen. Kemudian, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen.

    “Selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa,” ujarnya.

    Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.

    Untuk itu, Said menilai Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.

    Lalu, kedua, Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.

    Sebab, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu. Namun mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah.

    Hal ini berdampak pada tidak optimalnya bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas apalagi menjadi high income country.

    Ketiga, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

    Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar dolar AS, sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar dolar AS, ada defisit sebesar 37 miliar dolar AS.

    Dengan kurs Rp15.400, nilai impor hasil pertanian Indonesia mencapai Rp569,8 triliun.

    Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar dolar AS dengan kurs Rp15.400/dolar AS, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp4.288,9 triliun.

    Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Prabowo-Gibran ke depan.

    Baca juga: Pengamat sebut tiga faktor hambat pertemuan Megawati dan Prabowo
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-GibranBaca juga: Hasto Kristiyanto raih gelar doktor di UI
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Budi Gunawan ikuti pembekalan di Hambalang, Hasto: BG bukan kader PDIP

    Budi Gunawan ikuti pembekalan di Hambalang, Hasto: BG bukan kader PDIP

    ANTARA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan kehadiran mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di acara pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak mewakili posisi partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut di kabinet periode 2024-2029. Hal itu disampaikan Hasto usai sidang disertasinya di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (18/10). (Irfansyah Naufal Nasution/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Jakarta (ANTARA) –

    Warganet (netizen) di berbagai platform media sosial memberikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

     

    “Netizen menunjukkan atensi yang tinggi terhadap nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 14-15 Oktober lalu, dengan tanggapan netral dan positif mencapai 89 persen,” kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang di Jakarta, Jumat.

     

    Menurut dia, proses pemanggilan para tokoh ke kediaman Prabowo di Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut mendapat perhatian dan memicu perbincangan yang sangat masif dari netizen (warganet) di berbagai platform media sosial.

     

    Dikatakannya, hasil riset Indonesia Indicator (I2) menunjukkan dinamika perbincangan netizen terkait pemanggilan calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran paling tinggi terjadi di platfom X dengan atensi mencapai 98.377 unggahan dan interaksi (engagement) tertinggi di TikTok yang mencatatkan 1.166.348 interaksi.

    Baca juga: 13 tokoh datangi kediaman Prabowo terkait pemanggilan calon wamen

     

    Perusahaan intelijen media tersebut mengumpulkan percakapan publik dari lima platform media sosial (Twitter/X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) dalam rentang waktu riset dari 14 hingga 17 Oktober 2024.

     

    Indonesia Indicator mencatat terdapat 126.263 unggahan dengan total interaksi mencapai 2.380.774 dari 47.452 akun.

     

    Selain paling banyak diperbincangkan di platform X, proses pemanggilan calon menteri dan wakil menteri tersebut juga dibahas netizen melalui YouTube dengan 12.659 unggahan, TikTok 6.241 unggahan, Instagram 4.632 unggahan dan Facebook 4.400 unggahan.

     

    ’”Namun, respons dan interaksi (engagement) terbanyak berasal dari TikTok, yang mencatatkan interaksi mencapai 1.166.348, diikuti Instagram dengan 882.452 interaksi, Twitter 272.954 interaksi, YouTube 45.530 interaksi, dan Facebook 14.188 interaksi,” kata Rustika.

     

    Menurut Rustika, interaksi (engagement) dari TikTok ini menjadi penyumbang sentimen netral dan positif tertinggi dibandingkan dengan platform lainnya.

    Hal itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan warganet memberikan apresiasi terhadap nama-nama yang ada, serta memberikan harapan bagi Kabinet Prabowo-Gibran untuk berkontribusi lebih baik.

    Baca juga: Rombongan calon wamen tiba di rumah Prabowo

     

    Rustika menuturkan tingginya atensi warganet terhadap figur-figur calon menteri dan wakil menteri ini dipengaruhi oleh banyaknya nama yang dipanggil, kehadiran figur-figur baru, serta harapan yang muncul dari masyarakat.

     

    Nama-nama seperti Veronica Tan, Budi Gunawan, Profesor Stella, Raffi Ahmad, Gus Miftah dan Sri Mulyani menjadi magnet perhatian netizen.

     

    “Kehadiran Sri Mulyani, yang memperkuat Kabinet Prabowo, menjadi salah satu faktor yang mendorong sentimen positif dan mendapat apresiasi. Pemanggilan calon menteri ini menjadi isu terbesar dengan engagement mencapai 1.553.521,” katanya.

     

    Perbincangan warganet juga tertuju pada agenda dan kinerja beberapa menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Erick Thohir (ET).

     

     

    Sementara isu-isu lain yang juga mewarnai perbincangan publik mencakup jatah PDIP di kabinet dan keputusan NasDem untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

     

    “Secara ekspos, perbincangan mengenai jatah menteri PDIP di kabinet mencapai 3.535 unggahan dan NasDem 1.113 unggahan, namun keduanya mengundang interaksi warganet yang cukup tinggi, yakni PDIP 110.112 interaksi dan NasDem 66.299 interaksi,” katanya.

     

    Rustika menambahkan, tingginya interaksi warganet pada isu jatah menteri PDIP dan NasDem ini dipengaruhi oleh spekulasi politik seputar koalisi pasca Pilpres.

     

    “Publik juga masih menantikan bagaimana sikap politik PDIP terhadap kabinet Prabowo,” ujarnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Pertemuan Pramono dan Prabowo bentuk dukungan politik

    Pengamat: Pertemuan Pramono dan Prabowo bentuk dukungan politik

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Hendri Satrio menilai pertemuan Pramono Anung dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi salah satu bentuk dukungan politik dalam mengikuti kontestasi di Pilkada Jakarta 2024.

    “Ya mungkin itu ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta, mungkin untuk dukungan Pak Prabowo ke Mas Pram” kata Hendri di Jakarta, Kamis.

    Menurut Hendri, pertemuan tersebut bisa dipersepsikan apa saja sebab Prabowo tidak memberikan penjelasan lengkap.

    “Jadi bolehlah kita berpersepsi macam-macam ya. Termasuk dukungan Prabowo untuk Mas Pram di Pilkada Jakarta,” ujar Hendri yang juga Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI.

    Namun, kata Hendri, bisa saja pertemuan tersebut bukan membahas tentang Pilkada Jakarta.

    “Bisa saja tentang PDIP, kan Pram juga orang dekat Ibu Mega tapi karena tidak ada penjelasan jadi kita berpersepsi seperti itu juga boleh,” kata Hendri.

    Baca juga: Cagub Jakarta Pramono tiba di kawasan Rumah Prabowo
    Baca juga: Puan: Pramono ke Kertanegara menyampaikan pesan Megawati

    Sebelumnya, Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung menegaskan tidak bergabung dalam Kementerian Kabinet Prabowo karena tengah fokus memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

    “Kalau ada yang bilang jangan-jangan Mas Pram ini mau jadi menteri lagi, enggak. Saya akan berjuang untuk memenangkan di Pilgub ini,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (16/10).

    Pramono menegaskan akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan Pilkada demi bisa membangun Jakarta. Pramono juga mengakui secara pribadi memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
     

     

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani Ungkap Alasan Pasang Dolar AS Rp 16.100 di RAPBN 2025

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Pasang Dolar AS Rp 16.100 di RAPBN 2025

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait prediksi dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 16.100. Hal ini juga yang disoroti oleh berbagai fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat Paripurna sebelumnya.

    Sri Mulyani mengatakan prediksi itu muncul setelah melihat bagaimana kondisi global dan domestik dipenuhi dengan ketidakpastian. Seperti pada enam bulan terakhir, ketidakpastian mempengaruhi nilai tukar rupiah dan semua mata uang di dunia secara mendadak.

    “Terkait nilai tukar rupiah, pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi tentang asumsi nilai tukar dipatok pada Rp 16.100 per US$, dan suku bunga surat berharga 10 tahun 7,1%. Berbagai kejadian dalam 6 bulan terakhir memberikan pembelajaran yang sungguh luar biasa, 3 bulan lalu melihat rupiah dengan mata uang di seluruh dunia mengalami tekanan depresiasi yang sangat berat, dua minggu terakhir kita melihat rupiah mengalami apresiasi cukup kuat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Kondisi yang terjadi dalam enam bulan terakhir itu menurutnya menandakan ada faktor global yang mempengaruhi terutama dari negara-negara maju yang memiliki dampak ke seluruh dunia.

    “Namun pada saat yang sama rupiah ditopang fondasi ekonomi Indonesia terutama pada outlook neraca pembayaran. Oleh karena itu export current account defisit menjadi sangat penting dan bergantung pada produktivitas dan competitiveness dari perekonomian kita,” jelasnya.

    “Di sisi lain landasan ekonomi makro terutama dari sisi fiskal memberikan kredibilitas yg mampu menarik arus modal kembali pada saat terjadi ketidakpastian,” tambahnya.

    Mengenai dolar AS, Sri Mulyani membuka jika ingin ada pembahasan terutama pada situasi yang sangat dinamis dari sisi global dan dalam negeri.

    “Oleh karena itu kita mengapresiasi untuk membahas kembali nilai tukar maupun yield surat negara terutama pada situasi dinamis dari sisi global maupun dalam negeri,” jelas dia.

    Sebelumnya sejumlah fraksi mengapresiasi terkait prediksi dolar AS pada RAPBN 2025. Namun untuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik nilai tukar rupiah terhadap dolar AS alam RAPBN 2025 yang diperkirakan berada di level Rp 16.100.

    “Saat ini nilai tukar rupiah terhadap US dolar adalah Rp 15.700/US$. Pemerintah malah menetapkan pada 2025 senilai Rp 16.100/US$,” kata Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2024-2025, Selasa (20/8/2024).

    Menurutnya, perkiraan itu tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    “Penetapan nilai rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya kita selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter global khususnya The Fed pada 2025,” lanjutnya.

    (ada/kil)

  • KPK Periksa Hasto Kristiyanto Soal Dugaan Korupsi DJKA Jatim

    KPK Periksa Hasto Kristiyanto Soal Dugaan Korupsi DJKA Jatim

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kali ini Hasto periksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Jawa Timur (Jatim).

    “Betul. Saudara HK (Hasto Kristiyanto, red) hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK dalam rangka penjadwalan ulang permintaan keterangan pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Selasa (20/8/2024).

    Tessa tidak menjelaskan kaitan dan materi pemeriksaan Hasto. “Yang bersangkutan dimintai keterangan dalam perkara dugaan TPK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Wilayah Jawa Timur,” katanya.

    Sebelumnya, Hasto menjelaskan, mengapa KPK memanggil Hasto dalam kapasitas konsultan, Hasto menjelaskan, hal itu dikarenakan dokumentasi pekerjaan yang tertuang di KTP-nya. Hasto memastikan dirinya bukanlah seorang konsultan di proyek perkeretaapian.

    Secara keahlian, Hasto adalah insinyur teknik kimia yang berpengalaman membangun pabrik amonia yang merupakan bahan baku pupuk urea.

    “Kalau konsultan itu di KTP, bukan saya menjadi konsultan kereta api. Saya ini konsultan project manajemen. Saya ini teknik kimia, punya kemampuan merancang pabrik, pabrik umonia, urea, dan lain-lain. Saya enggak ada kaitannya dengan konsultan kereta api,” papar Hasto, Kamis (15/8/2024) lalu.

    Dia menambahkan, dirinya batal memberikan keterangan di hadapan penyidik hari ini lantaran penyidik kasus ini sedang memiliki agenda lain.

    “Sesuai dengan panggilan saya historinya, seharusnya saya dipanggil pada Jumat, 16 Agustus, namun 16 Agustus itu ada pidato kenegaraan dari presiden, kemudian kami juga ada diskusi bedah buku tentang merahnya ajaran Soekarno di Museum Multatuli bersama dengan bapak Airlangga Pribadi, Bonnie Triyana, dan juga Bapak Rocky Gerung,” kata Hasto.

    Hasto menyebut, acara ini sudah direncanakan dua minggu yang lalu, sehingga pada Senin (12/8/2024), dirinya berkirim surat untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini atau dimajukan satu hari.

    “Tetapi KPK rupanya sangat sibuk dan kami memaklumi hal tersebut sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada 20 Agustus, Selasa, jam 10 pagi. Sehingga nanti saya akan datang untuk memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujurnya,” ujarnya. [hen/beq]

  • Dipanggil KPK Sebagai Konsultan, Hasto Jelaskan Keahliannya Bangun Pabrik Pupuk Bukan Rel Kereta Api

    Dipanggil KPK Sebagai Konsultan, Hasto Jelaskan Keahliannya Bangun Pabrik Pupuk Bukan Rel Kereta Api

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan rasuah di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

    Saat ditanya mengapa KPK memanggil Hasto dalam kapasitas konsultan, Hasto menjelaskan, hal itu dikarenakan dokumentasi pekerjaan yang tertuang di KTP-nya. Hasto memastikan dirinya bukanlah seorang konsultan di proyek perkeretaapian. Secara keahlian, Hasto adalah insinyur teknik kimia yang berpengalaman membangun pabrik amonia yang merupakan bahan baku pupuk urea.

    “Kalau konsultan itu di KTP, bukan saya menjadi konsultan kereta api. Saya ini konsultan project manajemen. Saya ini teknik kimia, punya kemampuan merancang pabrik, pabrik umonia, urea, dan lain-lain. Saya enggak ada kaitannya dengan konsultan kereta api,” papar Hasto, Kamis (15/8/2024).

    Dia menambahkan, dirinya batal memberikan keterangan di hadapan penyidik hari ini lantaran penyidik kasus ini sedang memiliki agenda lain.

    “Sesuai dengan panggilan saya historinya, seharusnya saya dipanggil pada Jumat, 16 Agustus, namun 16 Agustus itu ada pidato kenegaraan dari presiden, kemudian kami juga ada diskusi bedah buku tentang merahnya ajaran Soekarno di Museum Multatuli bersama dengan bapak Airlangga Pribadi, Bonnie Triyana, dan juga Bapak Rocky Gerung,” kata Hasto.

    Hasto menyebut, acara ini sudah direncanakan dua minggu yang lalu, sehingga pada Senin (12/8/2024), dirinya berkirim surat untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini atau dimajukan satu hari.

    “Tetapi KPK rupanya sangat sibuk dan kami memaklumi hal tersebut sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada 20 Agustus, Selasa, jam 10 pagi. Sehingga nanti saya akan datang untuk memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujurnya,” ujarnya. [kun]