partai: PDIP

  • Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritasnya itu menjadi concern kita ke depan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri.

    Menurut Budi, stabilitas politik dalam negeri harus tercipta agar tidak terjadi konflik di masyarakat dan roda pemerintahan bisa berjalan dengan kondusif.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Budi Gunawan jadi Menko Polkam

    Tidak hanya di dalam negeri, pihaknya juga akan mengamati seluruh dinamika geopolitik yang sedang terjadi di luar Indonesia.

    Situasi tersebut harus menjadi perhatian Kemenko Polkam karena akan memberikan dampak terhadap ketahanan Indonesia.

    “Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia, global, artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah, oleh karena itu, tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik,” kata Budi.

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Dengan adanya pengamatan tersebut, Kemenko Polkam dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi dampak buruk dari kondisi geopolitik terhadap Indonesia.

    Selain fokus pada stabilitas politik, Budi menambahkan Kemenko Polkam juga akan fokus memperkuat pertahanan Indonesia, dari mulai penguatan bidang alat utama sistem senjata hingga siber.

    “Program-program prioritas ini bisa dieksekusi dan mencapai target sebagaimana yang telah diputuskan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kami mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan,” kata mantan Kepala BIN itu.

    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung program kerja Astacita yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya.

    Berikut isi Astacita tersebut:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Baca juga: Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
    Baca juga: Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyidikan Kasus Hibah Pokmas, KPK: Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi Tak Penuhi Panggilan

    Penyidikan Kasus Hibah Pokmas, KPK: Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi Tak Penuhi Panggilan

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 Kusnadi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini diperiksa sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, atas nama K Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada beritajatim.com, Senin (21/10/2024) malam.

    Namun, lanjut Tessa, Kusnadi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. “Tidak hadir,” ujarnya.

    Kemudian, penyidik juga melakukan pemeriksaan enam orang saksi lain dalam kasus ini. “Saksi yang diperiksa atas nama (dengan inisial) FA, DS, AM, DNA, MB, dan NA,” ujar.

    Dia mengungkapkan, keenam saksi berasal dari pihak swasta. Namun dia tidak menjelaskan lebih rinci terkait identitas para saksi. Tessa hanya mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” katanya.

    Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang diantaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara. [kun]

  • Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet

    Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menampik ada pembicaraan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan (BG) saat dirinya akan masuk dalam Kabinet Merah Putih

    “Ya, pasti ada pembicaraan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun menegaskan hal yang sama ketika dikonfirmasi ulang apakah Budi Gunawan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Megawati untuk gabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Ya, pastinya ada pembicaraan,” ucapnya.

    Dia pun mengaku Megawati yang juga Presiden Ke-5 RI itu memberikan respons positif terkait bergabungnya Budi Gunawan dalam Kabinet Merah Putih.

    “Positif (tanggapan Megawati),” katanya.

    Puan lantas merespons pertanyaan soal apakah Budi Gunawan bisa menjadi penghubung PDIP jika kelak ada perombakan atau reshuffle kabinet.

    “Ya, kita lihat nanti. Ini baru dilantik, biarkan kabinet ini menjalankan sebaik-baiknya,” tuturnya.

    Dia pun memastikan dukungan PDIP kepada Pemerintahan Presiden Prabowo akan diwujudkan melalui kerja-kerja parlemen.

    “PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan dan kami akan mendukung melalui parlemen,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Jadi kami sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen.”

    Sebelumnya, Puan Maharani menegaskan bahwa mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) Budi Gunawan tidak merepresentasikan partainya jika nantinya masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak BG (Budi Gunawan) masuk dalam profesional,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) siang.

    Adapun Minggu (20/10) malam, Presiden Prabowo menunjuk Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menjadi Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
    Baca juga: Puan: Semangat Presiden Prabowo harus kita dukung bersama
    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet
    Baca juga: Puan ucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo usai Rapat Paripurna
    Baca juga: Puan sebut PDIP solid dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warganet sambut bahagia Mayor Teddy masuk kabinet

    Warganet sambut bahagia Mayor Teddy masuk kabinet

    Jakarta (ANTARA) –

    Indonesia Indicator (I2) mengungkapkan bahwa penunjukan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 disambut bahagia oleh warganet (netizen) di media sosial.

     

    “Munculnya nama Mayor Teddy, yang tidak ada di dalam bursa kandidat menteri menjadi penggerak atensi warganet. Apalagi, posisinya sebagai Sekretaris Kabinet,” kata Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang di Jakarta, Senin.

     

    Berdasarkan hasil riset I2 hingga Senin pukul 09.00 WIB, terdapat sebanyak 40.896 postingan yang diunggah dari 22.593 akun, dengan tingkat interaksi (engagement) mencapai hampir 1,7 juta.

     

    “Netizen mem-‘framing’ pengumuman resmi tersebut secara netral dan positif, dengan menyisakan 8 persen ‘framing sentiment’ negatifnya,” katanya.

     

     

    Emosi positif dan optimistis yang digaungkan netizen merespons pengumuman dan pelantikan Kabinet Merah Putih, seperti Joy (43 persen), Surprise (24 persen) dan Trust (9 persen) didominasi oleh sambutan terhadap Mayor Teddy.

     

    Sosok ajudan Prabowo yang populer di media sosial (medsos) itu berhasil menciptakan gaung positif di kalangan generasi muda dan organik.

     

    Dari data analisis medsos, kata Rustika, lebih dari 85 persen komentar mengenai Mayor Teddy bersifat positif. “Ini menunjukkan tingkat kepercayaan netizen pada Mayor Teddy sangat tinggi karena kinerja dan loyalitasnya selama ini,” katanya.

     

    Beberapa nama lain dalam kabinet juga dianggap kredibel dan mewakili harapan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik, seperti Veronica Tan, Sri Mulyani Indrawati, Profesor Stella juga menarik perhatian luas. Tiga nama wamenkeu juga menjadi atensi netizen karena selalu disebut-sebut saat media merespons Sri Mulyani.

    Baca juga: Istana: Mayor Teddy tak perlu mundur dari TNI

     

    Menurut Rustika, sosok Budi Gunawan juga menjadi atensi netizen karena dikaitkan dengan posisinya dari PDI Perjuangan, meskipun hal ini telah dibantah oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

     

    Sementara itu, nama-nama menko yang kebanyakan berasal dari ketua partai juga menjadi perbincangan warganet karena dianggap sebagai bentuk apresiasi Prabowo kepada parpol yang telah mendukungnya.

     

    Sebanyak 79 persen postingan mengenai pengumuman resmi kabinet beredar di platform X (Twitter) yang memberikan sebanyak 38 persen catatan kritis. Di antaranya soal postur kabinet yang dianggap terlalu gemuk, memboroskan anggaran, yang disebutkan netizen mencapai Rp777 miliar per tahun.

     

    Catatan kritis lainnya, terlalu memberikan porsi besar pada partai politik ketimbang profesional, dan kekhawatiran adanya menteri yang mungkin lebih loyal kepada partai politik daripada kepada presiden, yang dapat mempengaruhi kinerja kabinet secara keseluruhan.

     

     

    Kendati demikian, postingan yang paling banyak direspons netizen berasal dari Instagram (52 persen) dan Tiktok (39 persen) dari seluruh tingkat interaksi.

     

    “Mayoritas netizen lebih banyak memberikan respons pada postingan yang lebih positif, yang salah satunya karena munculnya nama Mayor Teddy dengan memberikan dukungan, harapan terhadap kinerja kabinet baru,” katanya.

     

    Di tengah berbagai harapan dan tantangan itu, Rustika menekankan bahwa warganet memberikan kesempatan kepada para menteri untuk bekerja.

     

     

    Dengan adanya perhatian yang tinggi dari masyarakat diharapkan para menteri dapat menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas serta membangun hubungan yang lebih baik dengan publik melalui medsos.

     

    “Kita semua berharap agar para menteri tidak hanya menjadi wajah pemerintah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat,” kata Rustika.

     

    Presiden Prabowo Subianto melantik Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

     

    Pelantikan Mayor Teddy berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 143P/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet yang ditandatangani Prabowo per 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Yusril Ihza M, penulis pidato Soeharto yang jadi Menko di kabinet baru

    Jakarta (ANTARA) – Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung sempurna bagi Yusril Ihza Mahendra untuk mendemonstrasikan kebolehannya selaku seorang pakar hukum.

    Kala itu, Yusril mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum 02 yang bertugas untuk mempertahankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Yusril menghadapi permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut menggugat keabsahan kemenangan Prabowo-Gibran.

    Berbagai argumen, bantahan, dan strategi yang diorkestrasi oleh Yusril berbuah manis, yakni keberhasilan timnya mempertahankan keabsahan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

    Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kepiawaian Yusril. Sukses besar ini ikut mengantar pakar hukum ini menempati singgasana baru, yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

    Sebuah kementerian yang baru tercipta pada Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu,” ucap Yusril.

    Penulis pidato Soeharto

    Sosok kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung, ini memiliki karier politik yang pasang surut. Berangkat dari kariernya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril yang aktif berorganisasi itu berhasil membangun jembatan yang membawanya ke kancah perpolitikan nasional.

    Yusril mendapat panggilan untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang kala itu dinakhodai oleh Moerdiono, dan bertugas untuk menyiapkan naskah-naskah Kepresidenan. Naskah-naskah tersebut meliputi surat-menyurat hingga pidato Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

    Sebagaimana yang Yusril tuangkan dalam blog pribadinya, salah satu naskah yang ia tulis merupakan naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto dari jabatannya, tanggal 21 Mei 1998.

    “(Naskah itu) dibacakan oleh Presiden Soeharto di hadapan umum, di Istana Negara, pada tanggal 21 Mei 1998. Saya sendiri ada di situ, sebagai saksi sejarah dari peristiwa ketatanegaraan yang langka terjadi di negara kita,” demikian Yusril tuangkan dalam tulisannya.

    Sejak saat itu, karier politiknya pun menanjak. Yusril mendirikan partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), bersama para reformis muslim. Pada 1998–2005, Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan berhasil mengantar partai tersebut untuk mendulang suara sebesar 2,84 persen dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.

    Lebih lanjut, dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril memperhitungkan bahwa ia bisa mendulang 232 suara di MPR, sementara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 306 suara dan Ketua Dewan Penasihat PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 185 suara.

    Meski peluang Yusril terbuka untuk menggantikan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB. Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden Ke-4 Republik Indonesia.

    Dalam periode kepresidenan Gus Dur, Yusril dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sepak terjangnya sebagai menteri berlanjut pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, yakni selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

    Yusril sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu—nama kabinet pemerintahan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono—meski hanya seumur jagung, yakni 21 Oktober 2004–9 Mei 2007, akibat terjadi perombakan kabinet.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan: PDIP tetap dukung pemerintahan Prabowo meski tak masuk kabinet

    Puan: PDIP tetap dukung pemerintahan Prabowo meski tak masuk kabinet

    ANTARA – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski tidak ada kadernya di dalam kabinet. Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10), Puan menyatakan pengumuman resmi posisi PDIP akan disampaikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Rayyan/Rijalul Vikry)

  • Sekjen PDIP ucapkan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo Subianto

    Sekjen PDIP ucapkan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta (ANTARA) –

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengucapkan selamat atas dilantiknya Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, sebagai Presiden Ke-8 Republik Indonesia.

     

    Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena dalam pidato perdananya sebagai Presiden, telah menyampaikan penghargaan atas jasa-jasa Presiden Ke-1 Republik Indonesia Soekarno dan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

    “Mendengarkan pidato beliau yang penuh semangat menggelorakan nasionalisme, dan bagaimana Bapak Presiden Prabowo memberikan suatu penghormatan terhadap Bung Karno karena perjuangan beliau menjadikan Indonesia tidak hanya merdeka tetapi menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Prabowo juga menyinggung kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri yang mampu menyelesaikan berbagai krisis multidimensi dan juga benang merah dengan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya hingga menjadi suatu fondasi yang membangun optimisme bagi masa depan.

    Untuk itu, dia pun berharap Prabowo dapat mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa oleh para pendiri bangsa. Salah satunya, dia berharap cita-cita pembebasan bagi rakyat miskin betul-betul dapat diwujudkan.

    “Karena itulah politik negara untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kami berikan dukungan,” kata Hasto.

    Selain itu, dia juga menilai Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa berbagai masalah dan pekerjaan rumah yang terjadi saat ini diakibatkan politik pencitraan yang selalu ditampilkan selama ini.

    “Berbagai persoalan-persoalan begitu banyak kemiskinan, begitu banyak mereka yang belum punya tempat tinggal, begitu banyak pekerjaan rumah kita, ini adalah menampilkan suatu politik kebenaran di tengah berbagai upaya-upaya untuk pencitraan,” kata dia.

    Dia pun mengatakan bahwa semangat patriotisme yang disampaikan oleh Prabowo saat pidato, jelas akan membawa harapan baru bagi Indonesia untuk lebih baik. Dia pun berharap Prabowo bakal menyatukan energi yang dimiliki bangsa Indonesia dan mengisi kabinet pemerintahannya dengan orang-orang profesional.

    “Seluruh komponen bangsa memang harus mengedepankan persatuan ketika kita berbicara politik negara, ketika kita berbicara tentang bagaimana memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata dia.
    Baca juga: PDIP: Komunikasi Megawati dengan Prabowo sudah terbangun baik
    Baca juga: Sekjen PDIP benarkan Megawati minta kader hadiri pelantikan Prabowo-Gibran
     

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Budi Gunawan merupakan calon menteri yang dibidik dari kalangan ahli oleh Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto.

    Muzani, saat ditemui selepas acara pengambilan sumpah presiden-wakil presiden RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu, juga menyebut tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak BG (Budi Gunawan) adalah orang yang dianggap ahli di bidangnya,” kata Muzani saat merespons pertanyaan BG sebagai calon menteri usulan PDI Perjuangan ataupun usulan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kesempatan yang sama, Muzani menilai meskipun PDIP tak mengusulkan kader-kadernya masuk dalam kabinet pemerintahan ke depan, itu bukan berarti PDIP menjadi oposisi pemerintah.

    Menurut Muzani, PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi dan koalisi.

    “Koalisi tidak berarti harus menaruh menteri di dalam pemerintahan. Oposisi tidak harus mengambil jarak dengan pemerintahan,” kata Muzani.

    Dia menambahkan sikap PDIP yang tidak mengusulkan kadernya untuk masuk kabinet pemerintahan Prabowo telah disampaikan oleh PDIP sekitar 2–3 hari yang lalu.

    Dalam kesempatan yang sama, Muzani, yang saat ini Ketua MPR RI, juga menjelaskan ketidakhadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang juga Presiden Ke-5 RI, saat acara pengambilan sumpah presiden-wakil presiden hari ini, karena dia kurang fit.

    “Meskipun beliau tidak datang karena kondisi beliau tidak fit, beliau memerintahkan kepada 110 (kader PDIP, red.) anggota MPR untuk hadir. Alhamdulillah, teman-teman PDIP hadir, dan kami mengucapkan terima kasih, karena kami merasakan ada kehangatan, ada kebersamaan luar biasa dalam Sidang Paripurna MPR yang baru saja berlangsung,” kata Muzani.

    Di lokasi pengambilan sumpah presiden-wapres, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga menyebut Budi Gunawan tidak mewakili PDIP jika dia nantinya masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak BG masuk dalam (kalangan) profesional,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Budi Gunawan merupakan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dikenal luas sebagai orang dekat Megawati.

    Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan susunan kabinet dan menteri-menterinya di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu malam.

    Baca juga: AHY dengar Prabowo umumkan susunan kabinet Minggu malam
    Baca juga: Gerindra sebut susunan kabinet Prabowo difinalisasi sebelum pelantikan
     

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • F-PDIP beberkan masukan Megawati kepada Prabowo

    F-PDIP beberkan masukan Megawati kepada Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah membeberkan masukan yang disampaikan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Prabowo Subianto yang dilantik menjadi Presiden Ke-8 RI.

    Pesan tersebut, kata dia, disampaikan dirinya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk diteruskan kepada Prabowo Subianto.

    “Agar (Prabowo) fokus pada prosesi pelantikan beliau pada hari ini, dan Bu Mega juga memberikan saran dan masukan agar Pak Prabowo mulai juga fokus untuk memikirkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan yang memang tugas-tugas yang beliau emban, cukup kompleks dan berat,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia juga menyebut Megawati memberikan masukan kepada Prabowo terkait masalah dan konflik luar negeri.

    “Konflik Rusia, masalah Israel dengan negara-negara di Jazirah Arab, konflik laut Cina Selatan, perang dagang Tiongkok dengan Amerika, pemanasan global, dan lain-lain,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Dengan kata lain, situasi luar negeri dan dalam negeri Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini memerlukan kepemimpinan Prabowo yang berwibawa dan efektif.”

    Basarah menuturkan bahwa Megawati menyampaikan hubungannya dengan Prabowo merupakan sahabat baik sehingga relasi tersebut akan menjadi jembatan silaturahmi yang baik dan efektif bagi keduanya.

    “Saya ulangi, hubungan baik Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, diyakini Ibu Mega akan menjadi jembatan silaturahim dan hubungan baik efektif antara Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ibu Mega. Baik sebagai sahabat, tokoh bangsa, dan ketua umum PDI Perjuangan,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut Megawati mengagendakan pertemuan dengan Prabowo setelah pelantikan presiden dihelat.

    “Insya Allah setelah pelantikan presiden pada hari ini, Bu Mega sudah mengagendakan silaturahim dan pertemuan antara beliau dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai pertemuan dua tokoh bangsa yang saling bersahabat,” katanya.

    Di awal, Basarah mengatakan pula bahwa Megawati menitipkan ucapan selamat ulang tahun sekaligus hadiah yang pemberiannya kepada Prabowo yang berulang tahun pada Kamis (17/10).

    “Dan (Megawati) mengatakan, ‘Saya sudah mengirimkan bunga ucapan ulang tahun. Bunga yang terindah untuk hari ulang tahun Pak Prabowo’,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyampaikan Megawati berhalangan hadir dalam acara Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

    Namun, dia menegaskan ketidakhadiran Megawati dalam acara pelantikan hari ini bukan artinya menolak Prabowo dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI.

    “Yang kedua Ibu Mega meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Prabowo karena pada hari ini Ibu Mega dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden RI karena memang kondisi kesehatan,” kata dia.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI  menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Baca juga: Prabowo bersumpah untuk berbakti kepada negara sesuai amanat UUD 1945
    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin
    Baca juga: PDIP sebut Megawati agendakan pertemuan dengan Prabowo
    Baca juga: PDIP: Megawati berhalangan hadiri pelantikan presiden

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP: Megawati berhalangan hadiri pelantikan presiden

    PDIP: Megawati berhalangan hadiri pelantikan presiden

    “Yang kedua Ibu Mega meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Prabowo karena pada hari ini Ibu Mega dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden RI karena memang kondisi kesehatan,”Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir dalam acara Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024.

    Dia menjelaskan alasan Megawati tak dapat menghadiri acara pelantikan presiden hari ini karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

    “Yang kedua Ibu Mega meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Prabowo karena pada hari ini Ibu Mega dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden RI karena memang kondisi kesehatan,” kata Basarah ditemui sebelum acara dimulai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia pun menegaskan ketidakhadiran Megawati dalam acara pelantikan hari ini bukan artinya menolak Prabowo dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI.

    “Ketidakhadiran Ibu Mega dalam pelantikan bapak Prabowo Subianto bukan karena menolak pelantikan Pak Prabowo itu sendiri,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa kondisi Megawati menurun sepulang lawatannya dari Rusia dan Uzbekistan dalam rangka napak tilas perjalanan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno pada September.

    Sebab, kata dia, saat berziarah ke makam Imam Besar Al Bukhari di Desa Khartang, Samarkand, Uzbekistan, kondisinya berdebu karena sedang dilakukan pemugaran.

    “Dalam suasana yang berdebu, ibu berziarah langsung tanpa menggunakan masker sehingga batuknya sampai dengan sekarang, serta flunya masih belum sembuh,” katanya.

    Baca juga: F-PDIP: Megawati instruksikan semua anggota hadir pelantikan presiden

    Dia lantas berkata, “Kemarin saja saat saya mendampingi beliau hadir sidang doktor terbuka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, beliau menggunakan masker dan beberapa kali batuk di acara tersebut.”

    Untuk itu, dia mengatakan Megawati tidak ingin kondisinya tersebut mengganggu jalannya kekhusukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

    “Ibu Mega tidak ingin prosesi pelantikan presiden yang berlangsung begitu khidmat bagi bangsa Indonesia terganggu apabila beliau hadir di dalam ruangan itu kemudian batuk dan flu dan sebagainya,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa pesan Megawati tersebut telah ia sampaikan sebagai salah satu amanat pesan untuk disampaikan kepada Prabowo melalui pertemuannya dengan Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ahmad Muzani pada Kamis (17/10) sore.

    “Pertemuan kami sekitar 45 menit, dan delapan poin pesan Ibu Megawati kepada Prabowo sudah saya sampaikan secara langsung kepada Muzani yang didampingi Budi Djiwandono pada waktu itu,” tuturnya.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI akan menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin

    Baca juga: MPR harap Prabowo-Gibran hadirkan kebijakan dan program pro rakyat

    Baca juga: Ketua MPR: Era Prabowo-Gibran jadi lembaran baru bagi bangsa Indonesia

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024