Xcloud.id

partai: PDIP

  • Puan Lirik Kaesang untuk Pilgub Jateng, Ini Tanggapan Gibran

    Puan Lirik Kaesang untuk Pilgub Jateng, Ini Tanggapan Gibran

    Solo, Gatra.com – Putra bungsu Presiden Joko Widodo yang sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilirik untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah. Salah satunya yang memberikan sinyal lampu hijau atas wacana ini yakni Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Terkait sinyal dari Puan ini, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya. Gibran yang juga berstatus sebagai Wakil Presiden terpilih ini menyarankan agar Kaesang segera bertemu dengan Puan.

    ”Bagus itu, Kaesang hari ini seharusnya segera bertemu dengan Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu, ya bagus,” ujar Gibran saat ditemui di sela kegiatannya sebagai Wali Kota Solo di Graha Paripurna DPRD Kota Solo, Senin (8/7).

    Gibran juga menyatakan pendapatnya bahwa ia mendukung pernyataan dari Puan tersebut. Namun lebih lanjut Gibran mengaku bahwa dirinya belum melihat survei.

    ”Kalau survei saya belum melihat ya, tapi kalau sudah ada dukungan lisan dari Mbak Puan itu, saya kira satu kekuatan. Seharusnya Kaesang menyambut baik hal itu. Harus bertemu Mbak Puan hari ini, seharusnya segera,” ujarnya.

    Sebelumnya, nama Kaesang juga muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Namun Gibran langsung menyanggahnya. Bahkan Gibran menyangkal kepergiannya ke Jakarta tersebut berkaitan dengan Kaesang.

    ”Ndak kalau Kaesang jangan di Jakarta. Saya ke Jakarta nggak ada hubungannya dengan Kaesang. Ngapain ngendorse dia, nggak kok,” katanya.

    Namun di akhir pernyataan, saat Gibran dimintai penegasan mengenai apakah maju ke Pilkada DKI Jakarta ataupun ke Jateng, Gibran pun tak memberikan kepastian. Ia meminta agar menunggu langsung pernyataan dari Kaesang.

    ”Wes ditunggu dulu. Tunggu statemen langsung dari Kaesang,” tandasnya.

    21

  • Bursa Pilgub DKI Jakarta 2024, Akankah Ada Anies vs Ahok Lagi?

    Bursa Pilgub DKI Jakarta 2024, Akankah Ada Anies vs Ahok Lagi?

    Jakarta, Gatra.com – Empat hingga lima bulan mendatang, Indonesia akan melangsungkan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Nama-nama sejumlah tokoh mulai ramai diperbincangkan masuk bursa Pilkada DKI Jakarta 2024, khususnya Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Berdasarkan salah satu media nasional menyebutkan adanya kemungkinan Anies vs Ahok lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang. Menanggapi kemungkinan itu, Founder Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga, meyakini bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.

    “Lebih besar peluang Anies bersama PDI daripada Anies melawan Ahok. Jadi peluang Anies melawan Ahok itu kecil karena secara memori publik kepada Ahok itu menurun ya jauh, dari beberapa hasil survei-survei juga segala macam,” ujarnya dalam diskusi di Total Politik, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

    Tak hanya itu, pria yang juga menjadi jubir Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin ini menyebutkan bahwa publik Jakarta sudah lelah dengan konflik yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017 silam, tentang politik identitas.

    “Kedua juga ada kelelahan di masyarakat kita untuk tidak masuk dalam konflik yang gak berkesudahan. Jadi menurut saya itu perdebatan ini politik identitas itu ‘kan melelahkan dan tidak produktif,” sebut Andi.

    Berbeda dengan Andi, Peneliti Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani, melihat bahwa kemungkinan Anies vs Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024 masih cair karena berpaku pada dinamika politik yang ada di PDIP.

    “Kuncinya itu sebenarnya nanti ada di PDIP, karena dua tokoh ini ‘kan paling ditunggu orang, ingin tahu Ahok ini misalkan mau maju itu dari partai mana. Dan yang pasti sebagai kader PDIP, orang pasti mikir Ahok ini akan dicalonkan oleh PDIP,” ucap Edbert.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa dengan dinamika yang ada saat ini, tidak ada kepastian dua nama ini akan bersaing di Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang.

    Kendati demikian, Edbert menilai jika Anies vs Ahok kembali terjadi, ini merupakan hal produktif dan perdebatan sengit dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini karena keduanya merupakan Mantan Gubernur DKI Jakarta.

    “Masing-masing bisa membawa apa yang mereka sudah pernah lakukan, dan membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur lainnya,” tutur dia.

    Lebih jauh, dia menyoroti perbandingan elektabilitas dan popularitas antara kedua Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, bagi Ahok tantangannya lebih kepada soal ingatan publik tentang dirinya.

    “Perlu diaktivasi kembali. Jadi sel-sel tidur pendukung Ahok ini harus dihidupkan kembali. Karena kalau tidak diaktivasi kembali, kita akan susah keluar, seberapa banyak pendukung Ahok sebenarnya, karena itu tadi susah lama dia tidak menjabat sebagai Gubernur,” kata Edbert.

    Beda halnya dengan Anies yang dalam konteks popularitas sekarang lebih tinggi, karena sebelumnya berkompetisi di Pilpres 2024 dan juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 lalu.

    “Lebih mudah untuk Anies karena masih cukup kental ingatan publik tentang apa yang sudah dilakukan oleh Anies. Dan dalam konteks popularitas tentu saja lebih tinggi Anies sekarang, karena dia sebelumnya berkompetisi di Nasional (Pilpres), jadi Gubernur juga sebelumnya. Jadi, kalau dalam konteks itu akan jauh lebih berat untuk Ahok,” pungkas Edbert.

    214

  • Politisi Senior Golkar Usulkan Masa Jabatan Presiden 7 Tahun

    Politisi Senior Golkar Usulkan Masa Jabatan Presiden 7 Tahun

    Kebumen, Gatra.com – Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam setuju apabila UUD 1945 diamandemen dan dikembalikan kepada UUD yang asli sesuai dengan pikiran-pikiran para pendiri bangsa, seperti halnya disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    Ridwan mengatakan, UUD 1945 harus dikembalikan seperti dulu. Namun khusus klausul masa jabatan presiden, tetap dua periode hanya saja, masa jabatannya diubah, dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Menurutnya, masa jabatan itu sudah sangat ideal bagi seorang presiden untuk memimpin negara.

    “Kenapa 7 tahun (masa jabatan presiden), karena 5 tahun itu tidak cukup. Jadi 7 tahun kali dua, 14 tahun itu waktu ideal bagi seorang presiden memimpin negara. Dengan penambahan masa jabatan itu, Presiden punya banyak waktu untuk menuntaskan program kerja yang sudah dicanangkan,” ujar Ridwan Hisjam dalam keterangan tertulisnya, Senin (08/07/2024).

    Menurutnya, jika masa jabatan kepala desa saja bisa ditambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun, maka sudah seharusnya jabatan presiden juga perlu diperpanjang. Terlebih, tugas dan program kerja yang dicanangkan presiden jauh lebih besar dari seorang kepala desa.

    “Usulan ini saya kira sangat logis, bahwa banyak program atau proyek strategis pemerintah yang belum selesai secara sempurna, ini karena waktu masa jabatan presiden masih sangat terbatas hanya 5 tahun, dan kalau terpilih kembali menjadi sepuluh tahun. Mestinya maksimal 14 tahun,” kata Ridwan Hisjam.

    Ia terus mendorong DPR segara melakukan amandemen mengembalikan UUD 1945 sesuai aslinya. Menurutnya, salah satu penyebab mengapa presiden kerap membuat versi-versi seperti yang disampaikan Megawati Soekarnoputri, yakni karena UUD 1945 yang terlalu banyak diamandemen.

    Anggota Komisi VII DPR RI ini pun sangat menghormati apa yang disampaikan Megawati. Bagaimanapun kata dia, Megawati adalah tokoh bangsa yang setiap pendapatnya harus dihormati.

    Ia sendiri merasa hormat dengan Megawati karena pernah diusung sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur oleh PDI Perjuangan pada Pilkada tahun 2008 lalu.

    “Saya kira begini ya..kalau Ibu Mega memberikan peringatan kepada kita semua saya kira benar. Bagaimanapun Beliau adalah guru bangsa, saya sendiri pernah diusung PDIP sebagai calon wakil Gubernur Jatim bersama Sucipto, beliau selalu memikirkan kemajuan bangsa kita,” tuturnya.

    Ridwan Hisjam menjelaskan, mengapa banyak versi-versi, karena UUD 1945 terlalu banyak diamandemen. Sejak reformasi, pasal-pasal dari UUD 1945 itu banyak yang diubah.

    “Hanya pembukaanya saja yang tidak diubah, sehingga karena aturan itu diubah, maka setiap presiden punya kebijakan yang terlihat berbeda dengan sebelumnya,” tambahnya.

    Dengan mengembalikan UUD 1945 ke yang asli, maka akan ada GBHN, MPR juga akan kembali sebagai Lembaga Tinggi Negara, bukan lagi Presiden, dimana kedaulatan tertinggi rakyat ada di MPR.

    Ridwan pun menyayangkan kedudukan MPR saat ini sama dengan DPR, karena itu wajar jika setiap presiden punya banyak versi-versi.

    “Kalau nggak mau banyak versi-versi ya harus dikembalikan UUD 1945 seperti yang dulu, murni sesuai aslinya. Saya sepakat apa yang disampaikan Bu Mega, kita harus kembali kepada UUD 45 yang dulu sesuai pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita. UUD kita sekarang kan sekarang sudah sangat liberal, jauh dari budaya bangsa seperti gotong royong dan sebagainya,” tandasnya.

    46

  • Yassona Laoly Sarankan Menteri HAM Pigai Lanjutkan Program Kabupaten Peduli HAM

    Yassona Laoly Sarankan Menteri HAM Pigai Lanjutkan Program Kabupaten Peduli HAM

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan kepada Menteri HAM Natalius Pigai untuk dapat melanjutkan program kabupaten peduli HAM yang dijalankannya saat menjadi menteri. Menurut Yassona program tersebut lebih realistis dibandingkan program Rp 100 juta per desa yang diusulkan Menteri Pigai.

    “Jangan dahululah soal Rp 100 juta per desa. Kita ada dahulu program kabupaten peduli HAM. Itu saja ditingkatkan, indikatornya diperjelas,” ucap Yasonna Laoly di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Yasonna mengatakan bagi desa yang menjalankan peduli HAM dapat diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, hal ini akan mendorong daerah dapat peduli penegakan HAM.

    “Misalnya, di daerah itu tidak ada kekerasan-kekerasan atau tidak ada anak-anak di bawah umur bekerja dan lain-lain,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yassona juga menyarankan Kementerian HAM dapat bekerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memasukkan kurikulum pemahaman tentang HAM. Kurikulum ini dapat diterapkan sejak sekolah dasar.

    “Saya lebih mendorong ini ketimbang mendirikan universitas. Kerja sama saja dengan Kementerian Pendidikan. Kita terapkan kurikulum yang memberikan pemahaman tentang perlunya menghargai HAM mulai dari pendidikan SD, SMP, dan sebagainya,” sarannya.

  • Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Beda Pendapat dengan Menteri Yusril

    Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Beda Pendapat dengan Menteri Yusril

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, terutama dalam persoalan peristiwa HAM berat di masa lalu.

    Untuk itu, Yasonna mengusulkan Pigai duduk bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra guna menyamakan pandangan tentang peristiwa HAM berat yang terjadi di masa lalu.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya seusai menghadiri rapat kerja Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko HAM. Pak Yusril karena ada pernyataan beliau kemarin [tentang Tragedi 1998], antara bapak dan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni,” tuturnya.

    Lebih lanjut, sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM pada periode sebelumya, Yasonna turut mencontohkan kerja sama yang nyata antara kementerian/lembaga terkait.

    Politikus PDIP ini mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada era pemerintahan Jokowi adalah tragedi Talangsari 1989. 

    “Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan,” pungkasnya.

    Lebih jauh, Yasonna menyoroti Pigai untuk bisa melakukan atau mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

    Kemudian, dia juga menyebutkan perihal anggaran tidak perlu seluruhnya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi BUMN juga ikut dilibatkan. Selanjutnya, pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi keluarga korban, dan menteri perumahan soal pembentukan perumahan.

    “Jadi bagaiamana sinergitas antar lembaga dan antara kementerian, sehinga anggaran diharapkan Rp20 triliun mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan,” tandasnya.

  • Selesaikan Masalah Infrastruktur, Pramono Anung Teken Kontrak Politik dengan Warga Tanah Merah – Page 3

    Selesaikan Masalah Infrastruktur, Pramono Anung Teken Kontrak Politik dengan Warga Tanah Merah – Page 3

    Sebelumnya, Pramono Anung menyatakan siap membantu memfasilitasi warga Kramat Jakarta Pusat untuk mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal itu disampaikannya saat berbelanja masalah dengan warga Kramat, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    “Sudah dimulai sejak zaman Pak Jokowi, kemudian diteruskan dari Pak Ahok sampai hari ini belum ada perkembangannya,” ujarnya.

    Mantan sekretaris kabinet itu memahami keresahan warga soal tanah yang mereka tempati hari ini. Pasalnya, persoalan PTSL yang berhak mengurusi adalah pemerintah pusat.

    Kendati begitu, politikus PDIP itu akan tetap memfasilitasi warga untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keamanan selama menempati tanah yang sudah puluhan tahun.

    “Karena kalau enggak, enggak ada jaminan bagi warga di kemudian hari. Tadi bahkan ada warga yang sudah menempati dari tahun 1961 dan dari keluarga yang latar belakangnya adalah pejuang. Sehingga dengan demikian hal seperti itulah pemerintah wajib hadir, jadi PTSL bisa diselesaikan,” ujar Pramono Anung.

     

    (*)

  • Ajukan Kenaikan Anggaran Rp20 Triliun, Yasonna Minta Menteri HAM Realistis – Page 3

    Ajukan Kenaikan Anggaran Rp20 Triliun, Yasonna Minta Menteri HAM Realistis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PDIP, Yasonna Laoly meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk realistis dalam mengusulkan anggaran kementeriannya yang mencapai Rp20 triliun.

    Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam rapat perdana Komisi XIII DPR dengan Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    “Apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tapi realitas juga harus kita lihat,” kata Yasonna dalam rapat.

    Apalagi, kata Yasonna, saat ini utang negara sudah melonjak hingga ratusan triliun rupiah.

    “Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp600 triliun yah. Tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp800-an triliun,” kata Yasonna.

    Sebelummya, Pigai menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp8,3 triliun.

    “Dari 283 ribu  kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta maka Rp8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Natalius Pigai dalam rapat.  

    Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp20 trilun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.

    “Untuk mencapai Rp20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp8,3 T,” kata dia.

    “Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1000 program,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai menandaskan.

     

  • Adian Napitupulu Nyatakan Kesiapan PDIP Rebut Kemenangan di Pilkada 2024

    Adian Napitupulu Nyatakan Kesiapan PDIP Rebut Kemenangan di Pilkada 2024

    Kupang, Gatra.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertekad untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Target ini diharapkan menjadi kelanjutan dari keberhasilan PDIP dalam Pemilu Legislatif 2024.

    “Kunci pemenangan pilkada serentak ini adalah semangat juang. Bergerak dan jangan banyak mengeluh dalam memenangkan pilkada. Kalau menderita, tertawakan penderitaan itu,” ujar Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP sekaligus Wakil Sekjen Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (10/7).

    Adian memberikan pernyataan ini saat memotivasi peserta Rapat Kerja Daerah DPD PDIP Provinsi NTT di Kupang. Ia menegaskan bahwa meskipun intimidasi mungkin terjadi pada Pilkada Serentak 2024, PDIP memiliki pengalaman mengatasi situasi sulit, seperti yang terjadi pada Pemilu 2024.

    “Kita pernah melewati yang paling sulit dan mampu bertahan hidup,” ujarnya,” kata Adian.

    Sebagai inspirasi, Adian menceritakan perjuangan berat saat masa Orde Baru menuju era reformasi. Adian dan Ansy Lema, yang baru diumumkan sebagai bakal calon gubernur NTT dari PDIP, meskipun memiliki gaya pergerakan yang berbeda, berjuang bersama menumbangkan Orde Baru. Adian memilih jalan keras, sementara Ansy Lema menggunakan pergerakan ahimsa. Mereka saling melengkapi dalam perjuangan tersebut.

    Adian menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat dalam pemilihan secara langsung.

    “Teori pemilih yang paling sederhana berpihaklah kepada rakyat maka rakyat akan berpihak kepada kamu, sesederhana itu sebenarnya. Sekarang bertarung langsung merebut suara rakyat,” terangnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Adian juga memaparkan sejumlah teknik komunikasi efektif yang dapat digunakan oleh calon dan kader PDIP untuk meyakinkan pemilih.

    “Dengan narasi yang baik dan sanggup dimengerti oleh rakyat. Kadang kala kita ini mundur. Bahasa Inggrisnya lebih banyak sehingga rakyat tidak mengerti apa maksud kita-kita,” lanjutnya.

    Sementara itu, Herman Hery, salah satu pengampu Pilkada NTT dari PDIP, meminta agar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mencalonkan Ansy Lema di Pilkada NTT dihormati dan segera dilakukan konsolidasi di berbagai wilayah.

    “Keputusan DPP ini sebagaimana arahan Pak Sekjen untuk dipatuhi. Semua pengurus cabang agar segera berkonsolidasi,” tegas Herman Hery.

    Dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, PDIP optimis dapat meraih kemenangan dalam Pilkada Serentak 2024 di NTT dan daerah lainnya. Strategi ini mencakup mengintensifkan komunikasi yang efektif, konsolidasi internal, serta keberpihakan yang jelas kepada rakyat, sehingga dapat memenangkan hati dan suara pemilih di Pilkada Serentak 2024.

    54

  • Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Jakarta –

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

    Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

    “Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat,” kata Pigai.

    Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun, dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

    “Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat,” ujarnya.

    Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

    “Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi NasDem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi,” ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

    (dwr/haf)

  • Baru Sehari Dilantik, Harta Rp1,9 M

    Baru Sehari Dilantik, Harta Rp1,9 M

    GELORA.CO  – Berikut profil Soleman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka suap.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah menangkap Soleman pada Selasa (29/10/2024), sekira pukul 13.00 WIB.

    Soleman diduga menerima suap terkait pengurusan proyek pemerintahan daerah.

    Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, membenarkan kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu.

    “Jaksa penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan atas SL (Soleman) di Lapas Kelas IIA Cikarang untuk kepentingan penyidikan,” katanya, dikutip dari TribunBekasi.com, Kamis (31/10/2024).

    Lantas siapa sosok dari Soleman?

    Profil singkat

    Dikutip dari infopemilu.kpu.go.id, Soleman lahir di Bekasi pada 5 Mei 1971.

    Saat ditetapkan sebagai tersangka, ia berumur 53 tahun.

    Soleman pernah belajar di SMAN 2 Bekasi pada 1988 dan lulus 1991.

    Ia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

    Soleman sendiri merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).

    Pria berkumis itu, sudah duduk di kursi anggota DPRD Kabupaten Bekasi sejak 2019.

    Tekanan darah tinggi, arteri tersumbat dan penyakit jantung menyebabkan kematian dini

    Ia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD.

    Pada pileg 2024, Soleman kembali maju bertarung di Dapil Bekasi 3.

    Dia berhasil meraih suara sebanyak 8.766 suara.

    Soleman lalu dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD pada Senin (28/10/2024).

    Sehari kemudian pada Selasa (29/10/2024), Soleman langsung ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap.

    Soleman diduga menerima suap dari tersangka RS, yang sudah berstatus tersangka dan ditahan. 

    Dalam kasus ini, RS diberikan 26 proyek oleh Soleman, dengan nilai bervariasi sekitar Rp 200-300 juta per proyek, serta imbalan berupa kendaraan, yaitu Mitsubishi Pajero putih dan BMW sebagai barang bukti.

    Kasus ini terjadi saat Soleman masih menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024.

    Atas perbuatannya, Soleman dijerat dengan berbagai pasal, termasuk Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf a, Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf b, dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Harta kekayaan

    Harta kekayaan Soleman meningkat sejak dirinya pertama kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

    Ia pertama kali melaporkan hartanya ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada Desember 2018 dengan jumlah total Rp1.701.000.000.

    Angka tersebut, kembali naik menjadi Rp 1.819.000.000 pada Desember 2019.

    Setahun berikutnya, harta kekayaan Soleman menjadi Rp 1.935.000.000.

    Jumlah harta kekayaan itu bertahan hingga sekarang.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp1.550.000.000

    1. Tanah Dan Bangunan Seluas 112.03 M2/108 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 850.000.000

    2. Tanah Dan Bangunan Seluas 180 M2/90 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 700.000.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 340.000.000

    1. Mobil, Honda Odyssey 2.4 At Tahun 2005, Hasil Sendiri Rp 125.000.000

    2. Mobil, Honda Honda Hrv Us18rs Cvt Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp 215.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. —-

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp 45.000.000

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. —-

    Total Harta Kekayaan Rp 1.935.000.000