Xcloud.id

partai: PDIP

  • Isu Politik Terkini: Kunjungan Presiden Prabowo ke China hingga Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi

    Isu Politik Terkini: Kunjungan Presiden Prabowo ke China hingga Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengawali kunjungan kenegaraannya ke luar negeri dengan menyambangi China dan bertemu Presiden Xi Jinping. Berita kunjungan kenegaraan Prabowo ini menjadi isu politik yang hangat diperbincangkan pembaca Beritasatu.com.

    Dari politik dalam negeri, dinamika Pilkada 2024 semakin memanas menjelang hari pemungutan suara. Pada Pilgub Sumut 2024, elektabilitas Bobby Nasution mengungguli Edy Rahmayadi yang merupakan gubernur Sumatera Utara 2018-2023. Sementara itu, Pramono Anung mendengarkan keluhan warga Jakarta terkait KJP hingga ijazah yang ditahan karena utang.

    Berita politik lainnya yang menjadi perbincangan, yakni terkait Gibran yang menjadi pelaksana tugas presiden selama 16 hari, juga Prabowo yang membubarkan satgas UU Cipta Kerja. Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Prabowo: Indonesia Ingin Belajar dari China Cara Pengentasan Kemiskinan
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan Indonesia untuk belajar dari China bagaimana melakukan modernisasi hingga dapat mengentaskan kemiskinan. Itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Balai Besar Rakyat, Beijing, Sabtu (9/11/2024).

    Selain bertemu PM Li Qiang, Presiden Prabowo juga berjumpa dengan Presiden Xi Jinping dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Zhao Leji.

    Dalam kunjungan kenegaraan itu, Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    2. Demi Efisiensi Pemerintahan, Presiden Prabowo Bubarkan Satgas UU Cipta Kerja
    Presiden Prabowo Subionto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dibentuk oleh pendahulunya, Presiden Jokowi. Pembubaran itu untuk efesiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

    Prabowo sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    3. Presiden Prabowo Tugaskan Gibran Jadi Pelaksana Tugas Presiden Selama 16 Hari
    Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pelaksana tugas (plt) presiden. Penugasan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden (Wapres) Melaksanakan Tugas Presiden.

    Dalam Keppres dijelaskan penugasan Wapres Gibran sebagai pelaksana tugas presiden sehubungan dengan posisi Presiden Prabowo yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara sejak 8-23 November 2024.

    4. Sapa Warga Pejaten Timur, Pramono Terima Curhatan Soal KJP hingga Ijazah Ditahan karena Utang
    Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Wibowo menyapa warga di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/11/2024). Saat tiba di lokasi, politisi PDIP dicurhati soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga permasalah ijazah ditahan karena utang.

    Warga mengeluh program KJP yang tidak tepat sasaran. Begitu pula layanan kesehatan, utamanya bagi golongan warga lanjut usia (lansia).

    Ia mengungkap keluhan mengenai dua hal itu umum disampaikan saat menyapa warga di penjuru Jakarta. Selain itu ada pula permasalahan ijazah warga yang ditahan sebagai jaminan kredit usaha ringan.

    5. Elektabilitas Unggul dari Edy Rahmayadi, Bobby Nasution: Masyarakat Lihat Program dan Sosok
    Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut elektabilitas pasangan Bobby-Surya mengungguli pesaingnya Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dalam Pilkada Sumut 2024.

    Bobby mengatakan jika hasil survei Pilgub Sumut 2024 tersebut merupakan representasi keinginan masyarakat Sumatera Utara. Dari hasil simulasi survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Bobby-Surya mencapai 50,6%, sedangkan pesaingnya Edy-Hasan hanya 24,5%.

    Hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, Jumat (8/11/2024) itu juga menunjukkan mayoritas pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)–pengusung pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri– memilih Bobby Nasution-Surya. Pemilih PDIP di Sumatera Utara yang memilih pasangan Bobby-Surya sebesar 59,6%, sedangkan pemilih PDIP yang memilih Edy Rahmayadi-Hasan Basri hanya 33,8%.

  • NasDem: Penerima LPDP Tak Bisa Mementingkan Diri Sendiri, Lebih Bagus ke Indonesia Mengabdi – Page 3

    NasDem: Penerima LPDP Tak Bisa Mementingkan Diri Sendiri, Lebih Bagus ke Indonesia Mengabdi – Page 3

    Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, Bonnie Triyana menyatakan pihaknya tak sepakat. Ia menilai apabila penerima beasiswa LPDP tidak pulang maka uang sekolah harus dianggap sebagai pinjaman atau student loan.

    “Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka nggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan,” kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Bonnie, uang rakyat atau negara harus dikembalikan jika penerimanya tak mau pulang demi mengejar kepentingan pribadi.

    “Ya harus dibalikin, duitnya harus dibalikin, jadi kita harus fair juga, ya kan? Jadi kalau misalkan mereka nggak balik, ya karena pilihan pribadi mereka ya kan. Karena pilihan mereka yang juga harus lakukan ya, balikin,” tutur Bonnie.

    Bonny menegaskan, negara membiayai sekolah anak muda bertujuan agar Indonesia lebih baik, bukan sebaliknya justru menyukseskan negara lain.

    “Jadi kriterianya jelas, jadi kalau mereka nggak pulang ya balikin, kan itu uang rakyat. LPDP itu kan uang rakyat, kita kan rakyat, kita kan membiayai anak-anak generasi muda kita untuk belajar ke luar negeri itu kan bukan untuk membuat negeri orang jadi lebih baik,” ujarnya.

     

  • KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mendalami dugaan uang korupsi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengalir ke pencalonan sang istri, Raudhatul Jannah.

    Diketahui Raudhatul Jannah atau yang karib disapa Acil Odah sedang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Kalsel.

    Di tengah kandidasi tersebut, suami Raudhatul yaitu Sahbirin atau yang akrab disapa Paman Birin dijerat sebagai tersangka korupsi oleh KPK. 

    Paman Birin diduga menerima suap hingga miliaran rupiah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kalsel.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, materi tersebut akan didalami tim penyidik dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

    “Masih didalami. Penyidik masih memanggil saksi-saksi dan semua pihak yang diduga memiliki peran serta baik aktif maupun pasif akan dimintai keterangan,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Pada Pilgub kali ini, Paman Birin tak mencalonkan diri lagi sebagai gubernur karena telah menjabat dua periode.

    Sebagai gantinya, dia mendorong istrinya, Raudhatul Jannah, sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Kalsel sekaligus politisi kelahiran Makassar, Akhmad Rozanie Himawan Nugraha.

    Pasangan ini diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDIP, dan PKB.

    Istri Paman Birin pun harus menantang Muhidin yang berpasangan dengan “crazy rich” Kalsel sekaligus mantan Anggota DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman.

    Muhidin mencalonkan diri sebagai gubernur setelah satu periode menjabat wakil gubernur mendampingi Paman Birin (periode 2021–sekarang).

    Pasangan Muhidin dan Hasnuryadi diusung PAN, PKS, Partai Demokrat, PSI, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.

    Calon Gubernur Kalsel hanya ada dua, petahana wakil gubernur dan istri gubernur.

    Kasus korupsi yang menyandung Paman Birin terjadi di era pemerintahannya bersama dengan Muhidin.

    Sahbirin Masih Dicari, Info Tempat Persembunyiannya Diakntongi KPK

    KPK menyatakan tetap berusaha mencari keberadaan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

    Penyidik disebut telah mengantongi info lokasi persembunyian tersangka kasus dugaan korupsi itu.

    Namun, informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik.

    “Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    “Informasi kami enggak bisa share secara terbuka di sini, untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Di sisi lain, Tessa mengatakan KPK hingga saat ini belum perlu mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pria yang karib disapa Paman Birin itu.

    Sebab, status Paman Birin juga masih dalam pencegahan ke luar negeri.

    Tessa menerangkan bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jikalau semua cara untuk mencari Paman Birin sudah dilakukan.

    “KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak keluar negeri,” katanya.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” Tessa melanjutkan.

    KPK diketahui menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah melarikan diri

  • Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar

    Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 23:46 WIB

    Elshinta.com – Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk pemilihan gubernur Jawa Barat 2024, menyebut Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan masih dominan dibandingkan pasangan lainnya yakni Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie.

    “Jika kondisinya dipasangkan, maka paslon Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan masih menjadi yang tertinggi dengan perolehan 74 persen. Berikutnya, paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 12 persen, Acep-Gita 6,5 persen, dan Jeje-Ronal 5,3 persen, serta swing voter 1,6 persen,” kata Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah dalam rilis hasil survei di Bandung, Jumat (8/11). 

    Dalam survei pada periode 31 Oktober sampai 4 November 2024, yang mendata 800 responden menggunakan multistage random sampling secara wawancara tatap muka dengan margin of error 3,5 persen ini, Toto menyebut bahwa secara personal, Dedi Mulyadi masih menjadi sosok yang unggul dibanding calon lainnya.

    “Jika belum dipasangkan calon, nama Dedi Mulyadi tertinggi dengan raihan 75 persen, disusul Ahmad Syaikhu 8,4 persen, Acep 4,3 persen, dan Jeje 3,3 persen. Sedangkan swing votersnya 9 persen,” ujar dia.

    Dalam survei itu, dijelaskan Toto, raihan suara Dedi Mulyadi-Erwan hanya terjadi penurunan sedikit dari simulasi personal, namun paslon Asih yang sebelumnya 8,4 persen secara personal (Ahmad Syaikhu) bisa naik menjadi 12 persen, karena adanya sumbangan elektoral dari Ilham Habibie, tapi belum signifikan.

    Disinggung terkait alasan pemilih memilih sosok calon di Pilgub Jabar 2024, Toto menyebut umumnya karena alasan paslon itu sudah dikenal sekitar 25 persen, sedangkan alasan suka terhadap kinerja sebesar 17 persen yang dialamatkan untuk sosok Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Sedangkan paslon Asih dipilih karena alasan tertinggi kepribadiannya sebesar 31,3 persen dan hanya keterkenalan sosok sekitar 9,4 persen. Sementara untuk paslon Jeje-Ronal tertinggi, disebabkan pemilih suka pada partai pengusungnya sebesar 19 persen.

    “Pemilih cair (soft supporter) yang angkanya 31,2 persen bisa diperebutkan siapa saja di Pilgub Jabar. Sebab, pemilih kategori strong supporter alias yang tak goyah sampai hari H, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebesar 55,4 persen menjadi modal kuat atau bisa dikatakan pemilih militan. Tinggal pemilih mau tidak datang ke TPS untuk mencoblos,” ujar Toto.

    Untuk paslon Asih strong supporter-nya sebesar 6,3 persen, Acep-Gita 3,8 persen, dan Jeje-Ronal 3,3 persen. Toto menjelaskan bila soft supporter itu bisa terkonsolidasi ke pasangan Asih pun, peluang mereka tetap kecil untuk memenangkan Pilgub Jabar lantaran prosentasenya masih belum bisa unggul dari Dedi-Erwan.

    “Sebab, soft supprter hampir enggak mungkin ke satu paslon tapi pasti terpecah. Belum lagi kalau dilihat dan membaca prilaku pemilih ada kecenderungan pemilih bakal condong ke yang berpotensi menang. Bila itu paradigma yang terbangun, maka bukan mustahil soft supporter bakal lari ke sosok pemenang itu,” ujarnya.

    Paslon Dedi-Erwan berdasarkan hasil survei tersebut banyak dipilih oleh seluruh latarbelakang suku, pendidikan, daerah pemilihan.

    “Dari dapil 1 sampai dapil 15, paslon nomor 4 ini terkonsolidasi kokoh suaranya, kecuali di dapil 5 (Sukabumi dan Kota Sukabumi) itu yang ke Acep-Gita sebesar 10 persen,” ujarnya.

    Keunggulan Dedi-Erwan pun disebut Toto, juga terlihat dari pemilih partai seperti PDIP yang mempunyai paslon sendiri yakni Jeje-Ronal, namun pemilihnya memilih Dedi-Erwan sebesar 71,8 persen, dan PKS pun demikian di mana sering dianggap pemilihnya militan, dengan base 12 persen, ternyata memilih Dedi-Erwan 39,6 persen.

    “Hal yang sama PKB di mana punya calon sendiri, Acep-Gita, suara pemilih PKB condong ke Dedi-Erwan 62,1 persen. Pileg dan Pilkada itu jelas berbeda. Kalau Pilkada lebih ke kekuatan personal alias figur. Beberapa kasus sudah teruji, di mana calon yang didukung oleh partai kecil sejuah figurnya kuat maka tetap bisa menang. Dan sebaliknya, dukungan dari partai besar bisa kalah kalau figurnya tak menonjol,” katanya.

    Dedi Mulyadi menjadi sosok dengan angka popularitas tertinggi dari semua nama, yakni 92,1 persen dan tingkat kesukaan 88,8 persen. Kemudian, Gitalis populer 46,4 persen dengan kesukaan 72,4 persen, Ronal popularitasnya di angka 35,9 persen dan kesukaannya 68,6 persen, Ilham Habibie populernya 32,7 persen dan kesukaan 72,5 persen.

    Syaikhu tingkat keterkenalannya 30,6 persen dan kesukaan 65,7 persen, Acep 23,9 persen populernya tapi kesukaan 59,7 persen, Erwan 22,4 persen populernya dan 70,4 persen kesukaannya, sedangkan Jeje 22 persen populernya tapi kesukaan 63,1 persen.

    “Tak kalah penting, isu kondisi saat ini di Jabar yang dikeluhkan masyarakat ialah 29,3 persen kurangnya lapangan pekerjaan, 19,1 persen tingginya harga sembako, serta 16,19 persen masalah infrastruktur yang masih buruk,” kata Toto.

    Sumber : Antara

  • Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

    Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

    “Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

    “Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Kode Penerbitan APBN-P 2025

    Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

    Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

    Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

    Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

    “Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

    Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.

    DPR Dorong APBN-P 2024

    Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

    “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

    Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

    Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

    Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

    Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

    Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

    “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

  • Jangan Cuma Keras ke Sadbor

    Jangan Cuma Keras ke Sadbor

    GELORA.CO  – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin Tumbeleka, meminta aparat penegak hukum mengusut keterlibatan publik figur dalam kasus promosi judi online.

    Martin meminta agar penegak hukum tak hanya menangkap Tiktoker Gunawan alias Sadbor, warga Sukabumi, Jawa Barat, yang juga mempromosikan judi online.

    “Penegakan hukum harus adil, termasuk terhadap publik figur yang terlibat pada aktivitas judi online. Kan banyak artis, influencer, selebgram yang kemarin diperiksa tapi kasusnya nggak jelas,” kata Martin dalam keterangannya pada Kamis (7/11/2024). 

    Dia mengingatkan penegak hukum untuk transparan dalam pengusutan kasus judi online dan menerapkan prinsip keadilan.

    “Usut dan tindak juga publik figur yang ikut mempromosikan dan terlibat pada aktivitas judi online, jangan cuma keras ke masyarakat kecil kaya Sadbor ini,” ujar Martin.

    Martin menjelaskan, tindakan Sadbor mempromosikan judi online merupakan suatu kesalahan besar.

    Namun, kata dia, aparat penegak hukum juga harus adil untuk menindak tegas para publik figur yang terlibat.

    “Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masyarakat juga sudah teriak-teriak itu meminta hukum bisa adil bagi semua,” ucap Martin.

    Menurutnya, kasus promosi judi online yang dilakukan publik figur harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak.

    Sebab, mereka memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat untuk terjerumus dalam judi online.

    Martin mengungkapkan modus judi online saat ini, yakni dalam bentuk game online atau hiburan. 

    “Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban, bahkan sekarang semakin pintar mereka dengan menyamarkan sebagai game. Inilah pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait judol,” sebut Martin. 

    Sebagai informasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari Rp 600 triliun pada kuartal I-2024.

    Angka tersebut meningkat 83,5 persen dari tahun 2023 sebesar Rp327 triliun.

    Judi online juga meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau 25,9 juta penduduk.

    “Masalah judol sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan bangsa. Pemberantasan judol harus dilakukan dengan maksimal, dan penindakan tegas tidak boleh pandang bulu,” imbuh Martin.

    Ada 27 Artis Pernah Diperiksa

    TikToker Gunawan Sadbor ditangkap polisi dan ditetapkan tersangka karena diduga mempromosikan judi online saat live di TikTok.

    Dia berjoget Patuk Ayam sambil live TikTok dan mendapat saweran dari penonton.

    Diduga penyawer adalah akun judi online.

    Itulah alasan polisi di Sukabumi, Jawa Barat, menangkap pria ini pada 31 Oktober 2024.

    Nah, ternyata ada 27 artis yang pernah mempromosikan judi online.

    Anggota Komisi X DPR RI dari PDIP, Denny Cagur, menuturkan bahwa ada 27 artis yang diajak kerja sama dalam promosikan judi online.

    Ke-27 artis itu di antaranya Denny Cagur, Gilang Dirga, Boy William hingga Arief Muhammad (Mak Beti)

    Namun ia mengaku tidak tahu menahu ternyata website yang dipromosikan itu adalah situs judi online.

    “Jadi prosesnya memang sudah berjalan semua, kita ada 27 artis waktu itu karena ketidak tahuan,” kata Denny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Denny sekaligus mengklarifikasi soal videonya ramai karena diduga promosi judi online (judol) lewat akun sosial media instagram pribadinya.

    Dia menyatakan video yang tersebar merupakan video lama.

    Denny pun mengatakan semua artis yang turut mempromosikan judi online itu sudah dipanggil Bareskrim Polri. Dia pun sudah menjelaskan ketidaktahuannya mengenai situs itu ternyata judi online.

    “Kita semua pun sudah dipanggil ke Bareskrim. Saya sudah datang mengikuti aturannya sebagai warga negara yang baik saya datang, setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian,” jelasnya

  • Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan (tengah) menyampaikan sambutan didampingi cagub-cawagub nomor urut 1 Airin Rachmi Diany (kedua kanan) dan Ade Sumardi (kanan) serta cagub-cawagub nomor urut 2 Andra Soni (kedua kiri) dan Achmad Dimyati Natakusumah (kiri) saat debat kedua calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Banten di Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 November 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Calon wakil gubernur nomor urut 02 Dimyati Natakusumah mengatakan pemekaran daerah merupakan kunci pembangunan untuk Banten selatan yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

    “Maka kuncinya ada harus ada pemekaran daerah, yang namanya daerah otonomi baru ini mudah-mudahan tahun depan kami akan memperjuangkan daerah otonomi baru di Kabupaten Pandeglang yang Insyaallah Kabupaten Cibaliung, dan juga Cilangkahan di Kabupaten Lebak,” kata Dimyati menjawab pertanyaan lawan dalam debat kedua Pilkada Banten diikuti daring di Serang, Kamis malam.

    Dimyati juga mengatakan daerah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang memiliki fiskal sangat rendah, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam membantu mewujudkan prioritas tersebut. Selain itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati akan memperkuat desa dengan pembangunan infrastruktur baik di Banten Utara maupun untuk prioritas di Banten Selatan.

    Tema debat kedua dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kali ini adalah “Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten.”

    Sebelumnya, KPU Provinsi Banten menetapkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada 2024, yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP, Partai Golkar dan lima partai nonparlemen, yaitu PBB, Partai Gelora, Partai Umat, PKN dan Partai Buruh.

    Kemudian, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PSI, PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Partai Garuda dan Partai Prima.

    Sumber : Antara

  • 7 Fakta Seputar Denny Cagur Tersandung Dugaan Promosi Judi Online

    7 Fakta Seputar Denny Cagur Tersandung Dugaan Promosi Judi Online

    Jakarta: Komedian sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Denny ‘Cagur’ Wahyudi, tengah menjadi sorotan publik. Dia tersandung dugaan promosi situs judi online melalui video yang tersebar di media sosial.

    Denny pun angkat bicara dan memberikan beberapa klarifikasi terkait kasus yang menimpanya.
    1. Mengaku Sudah Mengikuti Proses Hukum
    Denny mengungkapkan bahwa ia sudah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ia mengaku tidak sendiri menjalani pemeriksaan.

    “Saya sudah datang (diperiksa Bareskrim) mengikuti aturannya. Sebagai warga negara yang baik, saya datang,” kata Denny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 November 2024.

    Baca juga: Ditanya soal Pemeriksaan Menteri Budi Arie dalam Kasus Beking Judi Online, Ini Jawaban Polda

    2. Sebut Ada 27 Artis Lain yang Diperiksa
    Denny menyebutkan bahwa dirinya bukan satu-satunya figur publik yang terseret dalam kasus dugaan promosi situs judi online. Ia menyatakan bahwa ada 27 artis lainnya yang juga turut diperiksa oleh pihak berwenang. 

    “Semua artis itu ada 27 artis,” ungkap Denny.
    3. Serahkan Proses pada Kepolisian
    Denny menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya hasil pemeriksaan kepada pihak kepolisian. Ia memastikan akan bersikap kooperatif dalam menjalani setiap tahapan hukum yang sedang berjalan. 

    “Setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian,” ujarnya.
    4. Video Dibuat Sebelum Menjadi Anggota DPR
    Denny juga mengklarifikasi bahwa pembuatan video promosi yang diduga sebagai promosi judi online dilakukan sebelum dirinya dilantik sebagai anggota DPR RI. Hal ini menjadi poin penting dalam pembelaannya untuk memberikan konteks yang jelas kepada publik. 

    “Sebagai warga negara yang baik, saya datang dan melewati prosesnya. Lagi perjalanan (jadi anggota), waktu itu belum (pelantikan DPR),” imbuh Denny.
    5. Tidak Tahu Video Promosi Judi
    Dalam klarifikasinya, Denny menyebut bahwa ia dan 27 artis lainnya melakukan promosi tersebut karena ketidaktahuan bahwa situs yang mereka promosikan adalah situs judi online. Ia berharap masyarakat memahami bahwa ada konteks di balik keterlibatannya tersebut. 

    “Waktu itu karena ketidaktahuan,” ujarnya lagi.
    6. Video Disebut Sudah Cukup Lama
    Denny mengaku tidak ingat secara persis kapan video tersebut dibuat, namun ia menyatakan bahwa video itu sudah cukup lama beredar sebelum viral. 

    “Sudah lama, udah lama sih (pembuatan video promosi judi online),” katanya.
    7. Kepolisian Lakukan Pendalaman
    Menanggapi video yang beredar, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indardi, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan mendalami dugaan promosi judi online tersebut.

    “Baik, nanti akan komunikasikan dari temen-temen jurnalis kepada rekan-rekan penyelidik,” kata Ade Ary di Polda Metro Jaya, Rabu 6 November 2024.

    “Dan kalau ada informasi itu pasti akan dilakukan pendalaman ya kami tindaklanjuti,” tambahnya.

    Jakarta: Komedian sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Denny ‘Cagur’ Wahyudi, tengah menjadi sorotan publik. Dia tersandung dugaan promosi situs judi online melalui video yang tersebar di media sosial.
     
    Denny pun angkat bicara dan memberikan beberapa klarifikasi terkait kasus yang menimpanya.

    1. Mengaku Sudah Mengikuti Proses Hukum

    Denny mengungkapkan bahwa ia sudah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ia mengaku tidak sendiri menjalani pemeriksaan.
     
    “Saya sudah datang (diperiksa Bareskrim) mengikuti aturannya. Sebagai warga negara yang baik, saya datang,” kata Denny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 November 2024.
    Baca juga: Ditanya soal Pemeriksaan Menteri Budi Arie dalam Kasus Beking Judi Online, Ini Jawaban Polda

    2. Sebut Ada 27 Artis Lain yang Diperiksa

    Denny menyebutkan bahwa dirinya bukan satu-satunya figur publik yang terseret dalam kasus dugaan promosi situs judi online. Ia menyatakan bahwa ada 27 artis lainnya yang juga turut diperiksa oleh pihak berwenang. 
     
    “Semua artis itu ada 27 artis,” ungkap Denny.

    3. Serahkan Proses pada Kepolisian

    Denny menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya hasil pemeriksaan kepada pihak kepolisian. Ia memastikan akan bersikap kooperatif dalam menjalani setiap tahapan hukum yang sedang berjalan. 
     
    “Setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

    4. Video Dibuat Sebelum Menjadi Anggota DPR

    Denny juga mengklarifikasi bahwa pembuatan video promosi yang diduga sebagai promosi judi online dilakukan sebelum dirinya dilantik sebagai anggota DPR RI. Hal ini menjadi poin penting dalam pembelaannya untuk memberikan konteks yang jelas kepada publik. 
     
    “Sebagai warga negara yang baik, saya datang dan melewati prosesnya. Lagi perjalanan (jadi anggota), waktu itu belum (pelantikan DPR),” imbuh Denny.

    5. Tidak Tahu Video Promosi Judi

    Dalam klarifikasinya, Denny menyebut bahwa ia dan 27 artis lainnya melakukan promosi tersebut karena ketidaktahuan bahwa situs yang mereka promosikan adalah situs judi online. Ia berharap masyarakat memahami bahwa ada konteks di balik keterlibatannya tersebut. 
     
    “Waktu itu karena ketidaktahuan,” ujarnya lagi.

    6. Video Disebut Sudah Cukup Lama

    Denny mengaku tidak ingat secara persis kapan video tersebut dibuat, namun ia menyatakan bahwa video itu sudah cukup lama beredar sebelum viral. 
     
    “Sudah lama, udah lama sih (pembuatan video promosi judi online),” katanya.

    7. Kepolisian Lakukan Pendalaman

    Menanggapi video yang beredar, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indardi, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan mendalami dugaan promosi judi online tersebut.
     
    “Baik, nanti akan komunikasikan dari temen-temen jurnalis kepada rekan-rekan penyelidik,” kata Ade Ary di Polda Metro Jaya, Rabu 6 November 2024.
     
    “Dan kalau ada informasi itu pasti akan dilakukan pendalaman ya kami tindaklanjuti,” tambahnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Nama Jokowi Tak Ada di Kepengurusan Golkar, Ini Penjelasan Bahlil Nasional 7 November 2024

    Nama Jokowi Tak Ada di Kepengurusan Golkar, Ini Penjelasan Bahlil Nasional 7 November 2024

    Nama Jokowi Tak Ada di Kepengurusan Golkar, Ini Penjelasan Bahlil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai
    Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mengumumkan struktur kepengurusan partainya di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.
    Dari ratusan nama yang dibacakan, tidak ada nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) ataupun putra sulungnya, yakni Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.
    Bahlil
    membacakan bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Golkar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar adalah Ir., H. Aburizal Bakrie.
    Ditanya soal tidak adanya nama Jokowi dan Gibran dalam kepengurusan Partai Golkar, Bahlil mengatakan bahwa rumor tersebut justru didengarnya dari awak media yang menanyakan kepadanya.
    Dia juga menyebut bahwa rumor Jokowi dan Gibran bakal bergabung dengan Partai Golkar sudah santer sejak bulan Agustus 2024. 
    Bahlil lantas mengatakan bahwa Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh bangsa dan memang mengharapkan semuanya mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, dan negara melalui Golkar.
    Namun, dia menyebut bahwa nama Jokowi maupun Gibran memang tidak ada dalam kepengurusan Partai Golkar.
    “Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil, Kamis.
    “Tapi, kalau doa teman-teman terus, ya
    wallahu a’lam
    ,” ujarnya melanjutkan.
    Diketahui, Jokowi dan Gibran memang kerap dirumorkan bergabung dengan Partai Golkar setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak lagi menganggap keduanya menjadi bagian partai.
    Nama Jokowi dan Gibran bahkan sempat diisukan bakal menjadi kandidat Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto secara mendadak memutuskan mundur pada 10 Agustus 2024.
    Namun, rumor tersebut terbantahkan dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar 20-21 Agustus 2024.
    Setelah itu, Jokowi kembali dirumorkan bakal menjadi Dewan Pembina Partai Golkar.
    Namun, Bahlil membantah rumor yang berkembang tersebut. Dia bahkan menegaskan bahwa Jokowi tidak mau menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
    “Jadi, enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua dewan pembina itu, sampai dengan hari ini enggak ada. Saya berdiskusi kok, engga ada. Jadi, enggak benar itu pikiran itu,” kata Bahlil dalam konferensi pers di JCC, Jakarta pada 21 Agustus 2024.
    Di sisi lain, Bahlil juga tidak menolak jika memang asumsi soal isu Jokowi menjadi ketua dewan pembina di Golkar nantinya benar terjadi.
    “Mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah, jangan nyalahin saya loh,” ujar Bahlil.
    “Bukan kita nggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan. Jadi, enggak ada itu ya,” katanya lagi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap! Orang Dekat Budi Arie Setiadi Jadi Tersangka Kasus Judi Online

    Terungkap! Orang Dekat Budi Arie Setiadi Jadi Tersangka Kasus Judi Online

    GELORA.CO – Pengungkapan kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) terus menuai perhatian publik.

    Terbaru, DPR RI mendesak Menteri Koperasi yakni Budi Arie Setiadi yang sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi Informatika (Menkominfo) turut membeberkan kasus judi online yang melibatkan orang-orang terdekatnya.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam saat menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koperasi.

    “Saya sampaikan bahwa pinjol (pinjaman online) ini lingkaran setan dengan judi online, pak. Yang ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat, yang mereka bergerak di bisnis judi online ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya,” kata Mufti di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

    Bukan tanpa alasan Mufti mendesak pernyataan dari Budie Aries usai Kemenkomdigi didapati terlibat membekingi situs judi online.

    Pasalnya, Mufti menyebut para pegawai yang membekingi situs judi online merupakan orang-orang terdekat dari Budi Arie Setiadi.

    Ia menilai Budi Arie Setiadi harus turut serta ikut andil dalam proses pengungkapan kasus judi online tersebut.

    Terlebih judi online berdampak merusak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini, Pak. Karena sampean tahu bahwa judi online ini dampaknya luar biasa, Pak,”.

    “Bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya,” lanjut Mufti.

    Mufti berharap Budi Arie bisa klarifikasi menyelesaikan masalah judi online tersebut dapat fokus melangsungkan program kerja Kementerian Koperasi ke depannya. 

    Diketahui, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka kasus judi online dengan 11 diantaranya merupakan pegawai Kemenkomdigi.