Xcloud.id

partai: PDIP

  • Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

    Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

    “Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

    Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

    Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

    “Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

    Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

    Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

    “Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

    Sumber : Antara

  • Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum dapat memastikan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Saya belum tanya, belum ketemu karena hari ini padat sekali acaranya, karena beliau kemarin ada rapat dan lain-lain, sepertinya agak kurang sehat, jadi mungkin belum tahu, hari ini belum sempat berkomunikasi dengan Ibu Mega,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, Puan menyebut dewan pimpinan pusat PDIP akan menggelar upacara tersendiri di kawasan Sekolah Partai PDIP yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Minggu (17/8).

    “Biasanya, kita DPP partai mengadakan upacara di Lenteng Agung dan di sekolah partai, jadi selalu setiap tahun akan ada upacara internal,” katanya.

    Adapun Megawati juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8) pagi. Menurut Puan, Megawati tidak dapat hadir karena sakit.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Megawati direncanakan memimpin upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

    “Saya kira Ibu akan memimpin upacara di Lenteng Agung,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta (14/8).

    Megawati diketahui pernah absen dari undangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun lalu.

    Saat itu, pihak DPP PDIP mengungkapkan alasan bahwa ketua umum partainya memimpin upacara HUT Ke-79 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta berdasarkan permintaan langsung dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Sumber : Antara

  • Ketiga Kalinya Dipilih jadi Sekjen PDIP, Apa Rahasia Hasto Tetap jadi Kepercayaan Megawati?

    Ketiga Kalinya Dipilih jadi Sekjen PDIP, Apa Rahasia Hasto Tetap jadi Kepercayaan Megawati?

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Pelantikan digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan penunjukan Hasto untuk ketiga kalinya tak lepas dari penilaian Megawati terhadap kinerja Hasto selama menjabat sebagai sekjen.

    “Pertimbangan Bu Mega berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kita dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji,” ujar Adian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus.

    “Langkah dan kinerjanya bagus, sederhana,” sambungnya.

    Hasto kembali dipercaya sebagai sekjen setelah bebas dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus lalu.

    Sebelumnya, DPP PDIP menggelar rapat perdana pasca-Kongres ke-VI di Bali pada Kamis, 14 Agustus. Dalam rapat itu, Hasto kembali dipilih sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dan Ganjar Pranowo. “Iya, betul,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis, 14 Agustus.

    Ganjar menambahkan, rapat tersebut sekaligus melantik jajaran pengurus DPP PDIP periode 2025–2030. 

    “Ya, (Hasto dilantik jadi Sekjen) ” ujarnya.

  • Rocky Gerung Analisis Potensi Pemakzulan Gibran, Puan Jadi Wapres Pengganti

    Rocky Gerung Analisis Potensi Pemakzulan Gibran, Puan Jadi Wapres Pengganti

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menganalisis potensi pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan sosok yang akan menggantikannya.

    Hal itu ia sampaikan Rocky pada podcast dengan pengamat politik yang juga pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, di channel Youtube @hendri.satrio, tayang Jumat (15/8/2025).

    Seperti diketahui desakan pemakzulan terhadap Gibran dilayangkan para pensiunan jenderal TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan. Usulan pemakzulan sudah disampaikan ke DPR/MPR namun belum ada tindak lanjutnya.

    Menurut Rocky, pemakzulan melalui parlemen terlalu berbelit.

    “Caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang, tapi itu panjang, musti DPR proses dulu, lalu ke MPR, MPR kirim ke MK, MK buka sidang dengan hukum acara pemakzulan setelah diputuskan, kan sulit kan,” kata Rocky. 

    Menurutnya, cara paling tepat melengserkan Gibran adalah dengan cara mendesak langsung dengan cara unjuk rasa.

    Hal yang sama pernah terjadi pada 1998, ketika mahasiswa demo menduduki DPR sampai Presiden Suharto mengumumkan pengunduran diri.

    “Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah demo ke DPR. Kalau dia mau ke DPR, saya hitung misalnya ya mungkin satu minggu empat hari demo massif, asal polisi jangan larang mahasiswa. Itu tinggal bisikin pada Pak Gibran ya. Petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer. ‘Pak Gibran demonya ini akan berlanjut loh. Jadi tinggal pilih menurutkan diri atau 98’ gitu-gitu aja,” kata Rocky.

    “Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah mungkin Pak Gibran merasa ya udah, saya mengundurkan diri aja,” lanjutnya.

    Hendri Satrio, tuan rumah sekaligus host podcast tersebut menanyakan Rocky tentang sosok yang akan menggantikan Gibran.

    “(Pengganti Gibran) Dari partai politik atau profesional?” tanya Hendri.

    “Ya pasti dari partai politik lah,” jawab Rocky.

    “Kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba?” Rocky balik bertanya.

    “PDIP,” kata Hendri.

    “Yaudah deal,” timpal Rocky.

    Hendri lanjut bertanya tentang kader PDIP yang cocok gantikan Gibran, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani.

    “Yang punya chair utama di DPR?” Rocky balik bertanya.

    “Puan,” kata Hendri.

    “Yaudah, sepakat aja,” kata Rocky.

    Seperti diketahui, Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP.

    Ia juga putri dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDPIP sekaligus Presiden ke-5 RI.

  • Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Hasto Kristiyanto belum mendapat tugas khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai yang bersangkutan ditunjuk kembali menjadi sekretaris jenderal.

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk ketiga kalinya merupakan hak prerogatif Megawati. Ia menyebut hal itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres partai di Bali pada awal Agustus lalu.

    Kendati demikian, Puan enggan membeberkan pertimbangan Megawati kembali menunjuk Hasto. “Ya, rahasialah,” ujarnya.

    Dengan penunjukan Hasto tersebut, PDIP berharap akan menjadi semakin solid dan dapat memperbaiki kesalahan sebelumnya.

    “Yang kami harapkan adalah partai ke depan, PDI Perjuangan, tentu akan menjadi lebih baik, semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, autokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” katanya.

    Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030 setelah partai itu melaksanakan kongres pada awal Agustus 2025.

    Dia kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    Setelah Kongres ke-6 PDIP di Bali, Megawati sejatinya telah menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Namun, saat itu Megawati masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.

    Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

    Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kristiyanto Jabat Sekjen PDIP, Dede Budhyarto: Siap-Siap Nyunsep 2029

    Hasto Kristiyanto Jabat Sekjen PDIP, Dede Budhyarto: Siap-Siap Nyunsep 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto kembali memberikan respon terkait penunjukkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekertaris Jendral PDIP.

    Setelah dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto juga dipercaya lagi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen.

    Dari amnesti hingga kembali menduduki jabatan sebagai Sekjen, Hasto jadi salah satu orang yang mendapat banyak perhatian.

    Salah satu perhatian datang dari Dede Budhyarto yang merasa ini sebagai sesuatu yang kurang baik

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede Budhyarto menyindir dengan menyebut ini sebagai sejarah baru untuk Indonesia.

    Ia menyebut Hasto sebagai mantan pesakitan dalam kasus suap kembali-kembali justru diangkat jadi petinggi partai.

    “Sejarah baru di Indonesia. Mantan pesakitan kasus suap balik jadi Sekjen partai tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Melihat hal ini, ia menyebut Demokrasi seolah dan kembali menjadi rasa feodal.

    Dede pun memberikan prediksi terkait Pemilu di tahun 2029 usai penunjukkan ini.

    “Demokrasi rasa feodal. Siap-siap nyungsep 2029,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif Nasional 15 Agustus 2025

    Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif Nasional 15 Agustus 2025

    Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada DPR. 
    Nota itu diserahkan langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada DPR dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 
    Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, postur anggaran kali ini menunjukkan strategi menggenjot pendapatan negara setinggi mungkin, sembari mengerem laju belanja agar defisit tetap terkendali.
    Pemerintah memasang target tinggi untuk pendapatan negara, yaitu sebesar Rp 3.147,7 triliun. Sebaliknya, untuk belanja negara, pemerintah lebih berhati-hati dengan target Rp 3.786,5 triliun, angka yang moderat atau berada di titik tengah.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menilai, rancangan yang dipilih pemerintah merupakan batas tertinggi dari yang dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
    “Untuk belanja negara, target menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni angka moderat dari batas bawah dan atas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (15/8/2025). 
    Dengan pilihan tersebut, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2025, yakni sebesar 2,48 persen atau setara Rp 638,8 triliun.
    Terkait hal itu, Said mendukung target pendapatan negara, tetapi meminta pemerintah berhati-hati, terutama dalam menyusun kebijakan perpajakan, baik dalam perluasan, kenaikan tarif pajak, maupun upaya mengejar target pendapatan.
    “Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus-ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemerintah daerah (pemda),” katanya. 
    Sebagai gantinya, Said menyarankan pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak.
    Ia juga meminta pemerintah memanfaatkan peluang dari perpajakan global pascapesepakatan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terutama terkait beroperasinya layanan perusahaan multinasional lintas negara.
    “Pemerintah juga bisa melakukan optimalisasi pajak karbon. Upaya ini sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan,” jelas Said.
    Tak hanya itu, pendapatan negara juga bisa ditingkatkan dengan memperbesar investasi di sektor sumber daya alam, sehingga penerimaan negara dari bagi hasil sektor tersebut semakin besar.
    Dari sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan KEM PPKF. Strategi ini dinilai mampu menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) sehingga kebutuhan pembiayaan tidak terlalu besar.
    Said menyebut alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa.
    Rancangan belanja pusat sebesar Rp 3.136,5 triliun, naik Rp 435,1 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 2.701,4 triliun.
    Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa justru turun menjadi Rp 650 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 919,9 triliun atau berkurang Rp 269,9 triliun.
    “Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu dipertimbangkan ulang pemerintah. Pada saat yang sama, kewenangan pemda juga semakin mengecil pasca-UU Cipta Kerja,” kata Said. 
    Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, situasi tersebut membuat fiskal daerahm semakin melemah sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.
    Meski demikian, Said menilai target pemerintah dalam RAPBN 2026 tergolong moderat dan realistis.
    Hal itu terlihat dari sejumlah indikator asumsi ekonomi makro 2026, yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan 6,9 persen, dan kurs rupiah Rp 16.500 per dollar AS.
    Sementara itu, harga Indonesian Crude Price (ICP) dipatok 70 dollar AS per barel,
    lifting
    minyak bumi 610.000 barel per hari, dan
    lifting
    gas bumi 984.000 setara barel per hari.
    “Usulan angka-angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat, atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas yang disepakati antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kem PPKF,” jelas Said. 
    Said menilai, pilihan angka moderat itu menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan 2026 yang tidak mudah.
    “Ini akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden AS Donald Trump, efek rambatan konflik gepolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya
    lay off
    pada sektor manufaktur,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

    Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

    “Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

    Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

    Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

    “Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

    Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

    Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

    “Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Elemen akar rumput PDIP serahkan koin perjuangan untuk Hasto

    Elemen akar rumput PDIP serahkan koin perjuangan untuk Hasto

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menerima dukungan simbolis dari elemen akar rumput PDIP berupa koin perjuangan hasil gotong royong kader dan simpatisan dari seluruh Indonesia.

    Unsur akar rumput PDIP yang antara lain terdiri dari FKK 124, Banteng Lawas, dan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menyerahkan koin perjuangan tersebut kepada Hasto di Sekolah Partai, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat.

    Dalam kesempatan itu Hasto juga menemui orang-orang yang kerap hadir mendukungnya saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Hasto lalu meminta staf sekretariat DPP PDIP untuk memanggil pedagang kecil gerobakan dengan menu seperti bakso dan mi ayam.

    Dalam sambutannya, Hasto menegaskan bahwa koin tersebut bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi memiliki makna historis dan ideologis.

    “Mengumpulkan koin ini buat saya sangat berarti secara spiritual, koin ini akan menjadi sebagian sumber energi kita. Meski tuntutan ke saya Rp600 juta sedang dikumpulkan, koin ini nanti akan diserahkan bukan kepada saya, tetapi akan menjadi harta partai, mungkin bisa dijadikan karya seni di sekolah partai,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Kata Hasto, sebagai harta partai, koin-koin akan disusun sebagai karya seni yang akan dipajang agar menjadi pengingat.

    “Ini bukan soal koin, tetapi jejaring kerakyatan dan kontinuitas perjuangan menjaga demokrasi. Ini pesan bahwa yang mengganggu demokrasi, yang mengganggu partai kita akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tegasnya.

    Penyerahan koin perjuangan itu dilakukan di halaman Sekolah Partai itu, dalam suasana penuh semangat dan diwarnai teriakan yel-yel dukungan.

    Koin-koin yang diserahkan itu dikumpulkan sebagai bentuk solidaritas atas vonis subsider Rp600 juta yang sebelumnya dijatuhkan kepada Hasto.

    Saat masa persidangan Hasto, aksi mengumpulkan koin juga digelar kader banteng di halaman kantor DPC PDI PDIP Kota Yogyakarta. Terlihat Sekretaris DPC PDIP Kota Yogyakarta, Wisnu Sabdono Putro, turut hadir dalam pertemuan di Sekolah Partai.

    Politisi senior PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang turut hadir menegaskan bahwa koin gotong royong itu merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan bukti komitmen kader membela sesama.

    “Kalau membela kawan jangan ragu dan jangan pernah kalah. Satyam eva jayate, akhirnya kebenaran akan menang. Koin ini bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Teman-teman bergotong royong, ada yang nyumbang Rp50 ribu, Rp500 ribu, ada yang Rp5.000. Kita geregetan ketika dengar vonis Rp600 juta,” kata Ribka.

    “Namun puji Tuhan, Mas Hasto sudah bebas. Tapi koin sudah terkumpul, maka kita serahkan sebagai tanda kasih sayang dari kita semua,” tambahnya.

    Perwakilan FKK 124 menyampaikan rasa syukur atas bebasnya Hasto sekaligus kembali dipercaya sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Mereka mengenang bahwa tradisi koin pernah menjadi bagian sejarah perjuangan partai pada 1996.

    “Kami bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena Pak Sekjen ditetapkan kembali. Tahun 1996 kita makan di kantor DPP PDI dibiayai koin. Sekarang sejarah itu kita hidupkan lagi. Rencana kita adalah ‘Sejuta Koin’ sebagai simbol perjuangan,” ujar perwakilan FKK 124.

    Acara penyerahan koin diwarnai yel-yel “Mega, Mega, Mega Yes!” dan “Merdeka!” yang menggema di ruangan. Usai serah terima koin dan pidato dari semua pihak yang hadir, Hasto melakukan sesi foto dan lalu makan bersama.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kembali Dipercaya PDIP, Dede Budhyarto: Sejarah Baru, Mantan Pesakitan Balik Jadi Sekjen Partai

    Hasto Kembali Dipercaya PDIP, Dede Budhyarto: Sejarah Baru, Mantan Pesakitan Balik Jadi Sekjen Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP mendapatkan komentar beragam di X.

    Salah satu komentar datang dari Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto alias Dede.

    Ia menyebut bahwa saat ini dunia politik Indonesia sedang mencetak sejarah baru.

    “Sejarah baru di Indonesia, mantan pesakitan kasus suap balik jadi Sekjen partai,” kata Dede di X @kangdede78 (15/8/2025).

    Dede bilang, PDIP menerapkan sistem sosial dan politik yang mengarah pada hierarki kekuasaan. “Demokrasi rasa feodal. Siap-siap nyungsep 2029,” kuncinya.

    Sebelumnya, nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya belum tergantikan untuk kepengurusan lima tahun ke depan.

    Terbukti, Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030.

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8/2025) kemarin.

    Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Untuk diketahui, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP.

    Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP. (Muhsin/fajar)