Xcloud.id

partai: PDIP

  • Rabu, Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Penghentian Bansos Selama Pilkada 2024

    Rabu, Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Penghentian Bansos Selama Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan pihaknya akan mengirimkan surat edaran (SE) kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Menurut Bima, SE tersebut akan dikirimkan ke seluruh pemerintah daerah pada Rabu (13/11/2024). “Ya, besok surat edarannya akan diedarkan,” ujar Bima di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Bima mengatakan, bansos akan kembali disalurkan setelah pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024. Hanya saja, kata Bima, pemerintah tetap menyalurkan bansos untuk daerah-daerah yang terdampak bencana seperti Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Seluruh Indonesia (disetop), yang kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang lain ditunda dahulu,” tegas Bima.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya setuju agar distribusi bantuan sosial (bansos) dihentikan sementara selama Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Tito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali,” ujar Tito dalam rapat tersebut.

    Tito mengaku pihaknya akan merealisasikan usulan tersebut, terlebih, usulan itu datang dari Komisi II DPR. Terkait hal itu, kata Tito, pihaknya akan membuat surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah untuk melarang pembagian bansos selama pilkada.

    “Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” tegas Tito.

    Hanya saja, kata Tito, perlu ada pengecualian, yakni untuk daerah yang mengalami bencana agar tetap disalurkan bansos. “Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12.000 yang ngungsi, ya enggak mungkin kita enggak kasih bansos mereka, mereka memerlukan itu,” pungkas Tito.

    Usulan untuk menghentikan penyaluran bansos tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR fraksi PDIP, Deddy Sitorus, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri dan penjabat (Pj) kepala daerah pada Senin (11/11/2024). Menurut Deddy, penyaluran bansos perlu dihentikan sementara agar kontestasi Pilkada 2024 berlangsung secara jujur dan adil.

    “Saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pillkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dahulu sementara sampai 27 November,” kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan.

  • Fufufafa Kembali Mencuat, Ferdinand: Gibran Hanya Tiru Jokowi

    Fufufafa Kembali Mencuat, Ferdinand: Gibran Hanya Tiru Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean menyoroti program Lapor Mas Wapres yang diluncurkan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program tersebut justru memancing kritik tajam dari publik, terutama terkait isu Fufufafa.

    Seperti diketahui, yang menarik perhatian pada program yang digagas putra sulung Jokowi itu, netizen ramai-ramai melaporkan Fufufafa. Akun Kaskus yang diduga milik Gibran.

    “Wajar saja bahwa apa yang dilakukan Gibran itu kan sebetulnya menabur angin. Jadi, kalau dia menuai badai yah wajar saja,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (12/11/2024) malam.

    Dikatakan Ferdinand, sesuatu yang tidak bisa dibantah saat ini adalah bahwa netizen merupakan perwakilan suara publik.

    “Artinya, publik memang sedang mencecar, menggarap dan memelototi Gibran sebagai Fufufafa,” tukasnya.

    Ferdinand menyebut bahwa Gibran telah lama dikaitkan dengan isu ini, namun tidak pernah ada klarifikasi yang tuntas.

    “Ini tidak pernah dijernihkan, siapa Fufufafa sesungguhnya,” Ferdinand menuturkan.

    Tambahnya, jika netizen mengirim pesan ke nomor yang disebar Lapor Mas Wapres dengan aduan tentang Fufufafa, itu merupakan badai yang dituai Gibran karena menabur angin.

    “Lapor Mas Wapres ini kan adalah angin saja, tidak akan berdampak apa-apa,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Ferdinand menilai program Lapor Mas Wapres hanya sekadar alat pencitraan, sama seperti inisiatif serupa yang pernah dilakukan Presiden Jokowi

    “Bapaknya juga kan bikin laporpresiden.or, apa hasilnya, gak ada, gak jelas. Waktu Gubernur menyebar nomor handphone, habis itu gak ada apa-apa. Sama dengan ini,” terangnya.

  • Ini Nama yang Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah Pemprov Jatim

    Ini Nama yang Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah Pemprov Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah nama diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin dan hari ini di kantor BPKP Jawa Timur. Pemeriksaan ini diduga terkait kasus dana hibah Pemprov Jatim 2021-2022 yang tengah ditangani KPK.

    Dari pantauan beritajatim.com, tampak beberapa anggota DPRD Jatim yang sudah datang ke gedung BPKP untuk menjalani pemeriksaan. Mereka adalah Zaenal Afif (saksi kunci, mantan pejabat di Sekretariat DPRD Jatim), Hudiyono (pensiunan Pemprov Jatim) dan Agatha Retnosari (mantan anggota DPRD Jatim dari PDIP), Wara Sundari Renny Pramana, anggota DPRD Jatim 2024-2029, Hasan Irsyad anggota DPRD Jatim, M Reno Zulkarnaen, Anggota DPRD Jatim 2019-2024.

    Mereka yang sudah datang langsung naik ke lantai dua usai mengisi buku tamu di meja resepsionis.

    Perlu diketahui, hari ini KPK memanggil 29 anggota DPRD Jatim periode 2019 sampai 2024. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor BPKP Jatim ini terkait dana hibah APBD Pemprov Jatim tahun 2021-2022 untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas).

    “Informasinya ada 29 orang yang dipanggil kesini, ini baru enam yang datang. Sekarang sedang diperiksa di lantai dua,” ujar salah satu petugas BPKP, Selasa (12/11/2024).

    Dalam kasus korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur, KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Empat tersangka di antaranya sebagai penerima, dan 17 orang sebagai tersangka pemberi suap.

    Dari empat tersangka penerima, 3 orang merupakan penyelenggara negara dan 1 lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

    Sedangkan 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari penyelenggara negara.

    KPK juga sudah menggeledah 10 rumah atau bangunan yang berlokasi di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Sumenep untuk kasus itu, dalam kurun waktu 30 September-3 Oktober 2024.

    Kasus korupsi Dana Hibah itu merupakan hasil pengembangan perkara yang melibatkan Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bekas Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Sahat dengan hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider penjara 6 bulan, yang dibacakan di persidangan, tanggal 26 September 2023.

    Kemudian, Sahat wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp39,5 miliar. [uci/beq]

  • DPR Tunda Rapat dengan Menag soal Biaya Haji 2025, Ada Apa?

    DPR Tunda Rapat dengan Menag soal Biaya Haji 2025, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, pada hari ini, Senin (11/11/2024).

    Hal ini dikarenakan Komisi VIII mengklaim tidak ingin terjebak dalam urusan pemerintah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di dalam agenda rapat. Dia mengemukakan Komisi VIII tidak dalam kapasitas untuk menentukan siapa yang akan menyelenggarakan ibadah haji, apakah itu di bawah Kementerian Agama (Kemenag) atau Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    “Kalau hari ini kita mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri berarti komisi VIII mengesahkan Menteri agama-lah yang akan menyelenggarakan ibadah haji,” tuturnya, Senin (11/11/2024). 

    Maka dari itu, lanjut Marwan, dia meminta agar rapat kali ini ditunda terlebih dahulu. Bahkan, pihaknya juga tidak memberikan kesempatan kepada Menag untuk memaparkan materi.

    Jika sudah dibacakan, kata dia, berarti Komisi VIII memberi ruang kepada Kemenag, kecuali dalam materi ada sebutan BPH dan juga hadir dalam rapat.

    “Ini sebutan badan tidak ada di dalam paparan, kemudian badannya juga tidak ada di sini, berarti kami tidak memberi kesempatan untuk pak menteri menjelaskan penyampaian usulan ini. Karena begitu disampaikan, berarti kami mengesahkan. Nanti kami terjebak dalam urusan ini,” tuturnya.

    Marwan menegaskan karena itulah Menteri Agama tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Jika diberikan kesempatan, Marwan khawatir nanti terpancing pendapat dari para anggota komisi dan akhirnya terjadi keributan.

    Komisi VIII memberi kesempatan pada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antara Perpres Nomor 152/2024 tentang Kemenag dan Perpres Nomor 154/2024 tentang BPH. Marwan menyampaikan jika dua lembaga ini hadir bersama di Komisi VIII, maka pihaknya pun akan menerima dengan baik.

    “Kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk melakukan koordinasi. Kalau sudah selesai, besok hari kita buka raker lagi untuk mendengarkan usulan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyampaikan masih ada inkonsistensi dan ketidakjelasan terkait pembahasan penyelenggaraan haji apakah akan dibahas di Kemenag atau BPH.

    Menurut Selly, jika mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, aturan Perpres nomor 154 tahun 2024 tentang Badan penyelenggaraan Ibadah haji yang sudah berlaku sejak 5 November 2024 dan mengatur terkait penyelenggaraan ibadah haji ini rasanya bertolak belakang dengan keberadaan Perpres Nomor 152 tahun 2024. Terutama pasal 16, 17, 18 dan 19 yang mengatur tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji. 

    “Artinya, kami tidak ingin nanti dibenturkan seolah-olah DPR tidak tahu tupoksi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Mohon sekiranya dipastikan terlebih dahulu yang berkenan untuk menyelenggarakan ibadah haji ini apakah Kementerian Agama, apakah badan penyelenggaraan ibadah haji,” tandasnya.

  • PDIP targetkan 70 persen suara paslon

    PDIP targetkan 70 persen suara paslon

    Ketua DPC PDI Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menerima bendara Merah Putih dari Ketua Umum G- Nesia sebagai simbol dukungan paslon diusung PDI P dalam Pilkada Solo maupun Pilgub Jateng. Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Pilkada Solo 2024: PDIP targetkan 70 persen suara paslon
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 18:27 WIB

    Elshinta.com – Dukungan terus mengalir untuk kontestan Pilkada Solo yang diusung PDI P Kota Solo. Dalam hal ini, Ketua DPC PDI P Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo optimis target suara diatas 70 persen. 

    “Ya diatas 70% (perolehan suara), karena dukungan dari mbak Diah Warih,kan juga banyak,” ujarnya.

    Seperti diketahui, ormas G-Nesia ini mendukung Prabowo dalam Pilpres. Namun untuk pilkada mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon yang diusung PDIP dalam Pilkada Solo. Hal ini adalah Teguh Prakosa dan Bambang Gage serta Andika-Hendi untuk Pilgub Jateng.

    “Termasuk yang mendukung Gelora juga banyak, ada Partai Buruh, PBB, Partai Garuda, dan juga ormas lain yang mendukung Teguh-Bambang banyak,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (11/11).

    Rudy berharap dengan adanya amunisi baru ini bisa memenangkan pasangan tersebut. Dalam hal ini untuk melayani di Pemerintah Kota Solo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia juga berharap,  diikuti oleh ormas atau dukungan dari paguyuban lain.

    Meskipun dari pasangan nomer urut 02 mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh nasional, ia menanggapi santai.

    “Sekarang gantian bertemu masyarakat untuk masyarakat yang berada di ormasnya mba Diah Warih inilah yang kami target,” ujarnya.

    Ditegaskan, kalau Teguh-Bambang dan Andika-Hendi tetap akan lebih banyak bertemu dengan masyarakat. Daripada  bertemu tokoh-tokoh, dimana bertemu tokoh-tokoh itu sudah selesai di awal sehingga gantian bertemu masyarakat.

    “Bukan efektifitas, yang penting adalah bagaimana saya menyampaikan program Teguh-Bambang ini diketahui masyarakat,”  tandasnya.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Umum G-Nesia, Diah Warih Anjari, menyatakan dengan mantap untuk memberikan dukungan untuk Teguh Gage Pilkada Solo dan Andika-Hendi Pilgub Jawa Tengah.

    “Ini adalah sebagai wujud action nyata kami. Kami juga tidak akan berhenti disini sekali lagi. Kami akan bergerak masif menggaungkan Teguh-Bambang,” tandasnya.

    Ormasnya tidak rela dan tidak ikhlas kalau dukungan ini diambil pihak sebelah. Untuk itu, jaringan dan simpul-simpul ormas yang sudah terbentuk di 5 kecamatan di Kota Solo bergerak dengan simpatik. Hal ini, supaya  masyarakat ini memberikan pada paslon Teguh- Bambang dan Andika-Hendi.

    “Pastinya kami optimis energi dari kami semoga mendapatkan suatu amunisi baru. Karena sebelum kami menyatakan sikap kemarin, kami sebenarnya sudah bekerja,” ujarnya.

    Kolaborasi dan komunikasi yang baik serta semakin masif bergerak secara grasroad ke masyarakat. Pada kesempatan itu,  Rudy menghadiri deklarasi G-Nesia mendukung pasangan calon Teguh-Bambang, Minggu, (10/11) siang. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 

    Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Solo mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Teguh Prakosa dan Bambang Gage Nugroho di Pilkada Solo 2024. Deklarasi dilakukan setelah sebelumnya mereka mencabut dukungan untuk paslon nomor 02, Respati Ardi dan Astrid Widayani.

    “Partai Gelora yang terbaru karena beberapa minggu yang lalu telah mengundurkan diri dari paslon nomor 2,” kata Ketua DPD Partai Gelora, Kota Solo Sumarno seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (11/11).

    Sumarno menyebut Partai Gelora beralih mendukung paslon 01 karena visi dan misi dari Teguh Prakosa – Bambang Gage dinilainya benar -benar merakyat. Selain itu, Teguh Prakosa juga dinilai lebih memiliki pengalaman. Pihaknya sudah memprediksi bahwa beliau adalah orang yang bisa menjadi Walikota Solo. 

    “Karena pengalaman beliau, dan beliau juga jujur.  Program-programnya juga ternyata cocok,” jelasnya lagi.

    Dalam deklarasi dukungan dilakukan belasan kader Partai Gelora Solo. Berikut dihadiri pendiri organisasi massa  G-Nesia, Diah Warih Anjari. Termasuk halnya, pengurus DPC PDIP Solo Suharsono. 

    “Ada juga dari Partai Bulan Bintang, Partai Buruh dan PKN, mereka memang satu koalisi dengan kami,” ujarnya.

    Disinggung strategi yang akan dilakukan untuk memenangkan, dirinya mengatakan Partai Gelora memiliki basis massa di akar rumput. Pihaknya bergerak di masing- masing kecamatan dan berjalan untuk merekrut warga untuk memenangkan paslon 01. Terkait keputusan Partai Gelora Solo yang mendukung palson 01 yang diusung PDIP, Sumarno mengatakan dirinya sudah menyamoaikan hal itu ke DPW Partai Gelora Jateng. 

    “Jawabannya diserahkan kepada kami,” ujarnya.

    Secara administratif, KPU Kota tidak bisa merubah sebagai partai pendukung Paslon Nomer 02 sebelumnya. Namun demikian bukan halangan untuk mendukung paslon 01. Sementara itu, Pendiri Ormas  G- Nesia yang juga pegiat sosial Diah Warih Anjari mengatakan pihaknya senang karena  eksistensi dari Partai Gelora. Hal ini bukan hanya sebatas dukungan tapi ada aksi nyata untuk mendukung Teguh – Bambang. Termasuk eksis mereka, ia mengapresiasi Telah dibukanya kantor sekretariat partai di Kawasan Banjasari Solo. 

    “Ini merupakan bukti bahwa mereka eksis bergerak dan mereka punya kiprah juga nanti ke depan,” katanya.

    Dirinya mengatakan tidak melihat partai kecil tapi dari G- Nesia melihat hal ini sebuah tantangan bagaimana kolaborasi ke depan. Dengan  bergabungnya Partai Gelora ini, semakin yakin untuk memenangkan palson nomor urut 01.Mereka punya jaringan khususnya ibu-ibu pastinya mereka punya cara dan strategi.

    “Ibu-ibu merupakan magnet, mereka bisa mempengaruhi mereka punya keluarga, mereka punya putri dan saudara dan suara dari ibu-ibu ini pastinya menjadi sebuah kekuatan energi untuk meraih suara maksimal,” terangnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Politikus PDIP Geram Banyak Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    Politikus PDIP Geram Banyak Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku ada banyak cawe-cawe atau intervensi dari pejabat negara terhadap masyarakat untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.     

    Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah serta PJ Bupati/ Wali Kota Se-Jawa Tengah di Gedung Nusantara DPR, Senin (11/11/20224).

    “Saat ini saja sudah 19 kasus sudah kami kirim ke Bawaslu bahwa sampai 129 pemerintah desa, ASN, APH (Aparat Penegak Hukum) yang cawe-cawe dalam urusan ini [Pilkada],” ujarnya dalam forum tersebut.

    Dia mengatakan bahwa kekhawatiran bukan merupakan kekalahan dari salah satu paslon apabila tak menuai dukungan dari pejabat, tetapi adanya pelanggaran aturan dan etik dalam berjalannya pesta demokrasi tersebut.

    Menurutnya, permasalahan utama Indonesia dalam mewujudkan Negara demokrasi adalah mencerdaskan masyarakat untuk bisa menyalurkan hak pilih dengan baik melalui informasi yang benar dalam menentukan pilihan.

    Sayangnya, kata Deddy, saat ini. masyarakat lebih sering mendapatkan intervensi untuk memilih salah satu paslon tertentu melalui dukungan dari pejabat Negara tertentu.

    “Mereka dibujuk rayu, diintimidasi, diancam yang akhirnya tidak memilih berdasarkan nurani dan perasaan pribadi. Padahal, hanya dua paslon di Jawa Tengah tetapi kegaduhannya sampai ke antariksa sampai Presiden dan Mantan Presiden harus berbicara dan mendukung salah satu calon,” imbuhnya.

    Deddy melanjutkan bahwa selama ini partai yang dinahkodai oleh Megawati Soekarnoputri itu sudah mencatat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk aparat keamanan.

    “Kalau bagi saya itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, karena calon yang baik itu minta tolong sama rakyat, bukan sama penguasa,” pungkas Deddy.

  • Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku sudah menangkap maksud usulan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) hingga hari H pencoblosan Pilkada Serentak atau 27 November 2024. 

    Bima mengemukakan pesan yang disampaikan Deddy tersebut dimaksudkan agar bansos tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, Bima berencana agar pihaknya langsung melakukan pembahasan terkait usulan Deddy itu.

    “Nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Bima melanjutkan, baik esensi dan substansinya, pihaknya setuju dengan pernyataan politisi PDIP tersebut. Alasannya, kata dia, supaya di lapangan tidak ada kontrovesi dan polemik hukum yang terjadi akibat hasil Pilkada itu sendiri.

    “Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil Pilkada sendiri. Segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” tuturnya.

    Sebelumnya, anggota komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan pendapatnya perihal pembagian bansos saat masa menjelang Pilkada serentak

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, PJ Gubernur, dan PJ Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pillkada kita [berlangsung], kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November,” katanya dalam rapat.

    Deddy mengungkapkan hal ini bertujuan agar semua paslon dapat bertarung dengan adil, sehingga tidak ada pihak manapun yang diuntungkan dengan ada bansos tersebut.

    “Supaya semua bertarung equal. Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” tandasnya.

  • Pramono Anung Tebar Ikan Mas dan Lele di Danau Sunter, Warga tak Sabar Langsung Menjarah

    Pramono Anung Tebar Ikan Mas dan Lele di Danau Sunter, Warga tak Sabar Langsung Menjarah

    GELORA.CO  – Cagub nomor urut 3 untuk Pilkada DKI Jakarta Pramono Anung menggelar kampanye di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kampanye di kawasan Sunter ini, Pramono Anung memang tak banyak omong.

    Dia hanya ingin menyebar ikan mas dan lele sebanyak tiga ton di Danau Sunter.

    Tujuannya agar masyarakat enak saat mancing, karena banyak ikan.

    Akan tetapi, yang terjadi warga justru tidak sabar. Mereka malah berinisiatif sendiri dan terkesan menjarah.

    Momen berebut ikan itu terjadi usai Pramono Anung meninggalkan Danau Sunter setelah menyapa dan memberikan sambutan dalam acara kampanye.

    Dalam kampanye yang disebut sebagai pesta rakyat tersebut, politisi PDIP itu sengaja menyiapkan tiga ton ikan mas dan lele untuk ditebar di Danau Sunter.

    Pernah Jadi Sekdaprov DKI, Marullah Dinilai Tak Perlu Adaptasi Bahas Anggaran 2025

    “Mereka boleh mancing gratis untuk semua rakyat,” ucap salah seorang warga bernama Kaselpi saat diwawancarai Kompas.com.

    Puluhan warga pun berlomba-lomba membawa alat pancing dan datang ke Danau Sunter sejak pagi.

    Namun, sampai Pramono Anung meninggalkan lokasi kampanye, tiga ton ikan mas dan lele itu belum juga selesai ditebar semua.

    Alhasil, puluhan warga menyerbu mobil bak yang membawa ikan mas dan lele tersebut di tepi jalan depan Danau Sunter.

    Para warga langsung membawa plastik putih bening berukuran besar dan meminta pedagang ikan memasukannya.

    “Udah lah Pak, kalau mancing enggak dapat. Di danau juga sudah banyak,” kata salah seorang warga bernama Vika.

    Vika mengatakan, tak menargetkan harus membawa pulang berapa banyak ikan.

    Berapa pun ikan yang didapatkan, ia merasa senang karena bisa dimasak dan dimakan di rumah.

    Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Pramono tiba di Danau Sunter sejak pukul 08.00 WIB. 

    Ia terlihat mengenakan kaus berwarna oren yang dipadu padankan dengan celana hitam. 

    Setibanya di lokasi, Pramono langsung naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. 

    Setelah itu, ia juga menyempatkan diri menebar tiga ton ikan mas dan lele ke Danau Sunter agar warga bisa memancingnya secara gratis. 

    “Ini ada tiga ton ikan lele dan mas, mereka boleh mancing gratis untuk semua rakyat,” ucap Kaselpi salah seorang warga.

    Puluhan warga pun berlomba-lomba membawa alat pancing sendiri dan berburu ikan di Danau Sunter. 

    Usai menebar ikan, Pramono juga menyempatkan diri untuk melihat berbagai tenda UMKM yang ada. 

    Sepanjang menyusuri tenda UMKM, Pramono dikerubungi warga. 

    Banyak warga yang berebut foto dan salaman dengan calon gubernur tersebut. 

    Bahkan, ia sampai kesulitan berjalan dari area satu ke area lain saking padatnya warga. 

    Namun, dengan sabar, Pramono melayani satu per satu warga yang ingin meminta foto bersamanya. 

    Sayangnya, Pramono hanya menghabiskan waktu kurang dari satu jam selama menyapa warga di Danau Sunter. 

    Pasalnya, hari ini, ia harus menyusuri 10 titik di Jakarta, mengingat waktu kampanye yang sisa sedikit.

  • Istana Sebut Video Ajakan Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin Sebagai Ketum Gerindra

    Istana Sebut Video Ajakan Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin Sebagai Ketum Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan buka suara soal video berisi dukungan Presiden Prabowo Subiantokepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi–Taj Yasin yang menimbulkan pro kontra.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbu mengatakan, tidak ada aturan yang melarang Presiden memberikan dukungan atau endorsement kepada salah satu calon pasangan di Pilkada 2024. Dia menyebut dukungan dimaksud disampaikan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Berarti beliau mendukung calon tertentu,” ujar Hasan kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (10/11/2024). 

    Hasan menyebut calon yang direkomendasikan oleh Prabowo sebagai ketua umum, berarti calon yang juga didukung olehnya. Seperti diketahui, pasangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin adalah pasangan yang didukung oleh koalisi besar pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming, alias Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Hasan lalu menuturkan, aturan perundang-undangan soal netralitas penyelenggara negara selama Pemilihan Umum hanya berlaku untuk TNI/Polri serta aparatur sipil negara (ASN). 

    Sementara itu, menteri-menteri terutama yang berasal dari partai politik boleh memberikan endorsement kepada calon tertentu, bahkan berkampanye.

    “Presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye, dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti,” ujar pendiri lembaga Cyrus Network itu. 

    Untuk diketahui, video dukungan yang disampaikan Prabowo kepada Luthfi–Taj Yasin itu beredar di ruang publik. Pada video tersebut, Kepala Negara menyampaikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah Jawa Tengah itu. 

    Dengan mengenakan kemeja biru tua, Prabowo menyatakan percaya bahwa pasangan Luthfi–Taj Yasin adalah tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah. 

    “Saya percaya mereka merupakan tim yang sangat cocok, dan akan bekerja sama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik,” paparnya.

    Adapun pasangan Luthfi–Taj Yasin bersaing dengan pasangan calon dari PDI Perjuangan (PDIP) yakni Andika Perkasa–Hendrar Prihadi.