Xcloud.id

partai: PDIP

  • Pilkada Jakarta Memanas: Pramono Terima Pesan Khusus dari Anies, Ridwan Kamil Tegas Didukung Jokowi

    Pilkada Jakarta Memanas: Pramono Terima Pesan Khusus dari Anies, Ridwan Kamil Tegas Didukung Jokowi

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Pilkada Jakarta 2024 memanas jelang hari pencoblosan pada Rabu 27 November 2024.

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menerima pesan khusus dari Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil tegas didukung Mantan Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

    Terlebih, elektabilitas kedua Calon Gubernur Jakarta itu bersaing ketat berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei.

    Terakhir, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut  elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen.

    Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen.

    Pramono-Rano Temui Anies Baswedan

    Pramono Anung, mengaku menerima pesan khusus dari Anies Baswedan saat pertemuan di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024) pagi.

    Tetapi, Pramono tidak merinci isi pesan tersebut dan menyerahkan penjelasannya kepada Anies. 

    “Ya pasti (ada pesan khusus). Nanti biar Mas Anies yang menyampaikan,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Jakarta Timur, Jumat. 

    Selain itu, Pramono enggan memberikan kepastian saat ditanya mengenai kemungkinan kehadiran Anies dalam kampanye akbar pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada 23 November mendatang. 

    “Nanti dilihat saja siapa yang akan datang di kampanye akbar,” katanya. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Momen Penuh Keceriaan Tampak Saat Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno Ngobrol Bareng Anies Baswedan pada Jumat (15/11/2024).

    Sedangkan, Juru Bicara pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Aris Setiawan, menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta asal PDIP itu.

    Menurut Aris, Anies berkomitmen untuk memberikan masukan terkait penataan kota Jakarta jika pasangan Pramono-Rano terpilih. 

    “Alhamdulillah dari pertemuan tadi saya bisa sampaikan bahwa Mas Anies menaruh perhatian besar terhadap Pilkada Jakarta dan mendukung Mas Pram dan Bang Doel di Pilkada Jakarta 2024. Mas Anies berkomitmen untuk selalu bekerja sama memberikan masukan-masukan terhadap penataan kota Jakarta ke depan,” kata Aris di Jakarta Timur, Jumat. 

    Pengamat Politik, Ujang Komarudin menilai pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno. 

    “Kelihatannya itu merupakan bentuk dukungan Anies ke Paslon no urut 3,” kata Ujang.

    Pasalnya, sejauh ini memang sudah ada sejumlah loyalis Anies yang telah berlabuh ke kubu Pram-Rano.

    Selain Iwan Tarigan, ada pula Laode Basir hingga Geisz Chalifah.

    “Karena kita tahu, banyak timses Anies dan jubir Anies yang jadi jubir Paslon Pram-Rano.  Jadi diwaktu yang tinggal beberapa hari menjelang pencoblosan, keberpihakkan Anies sudah mulai terlihat,” kata Ujang.

    Respon Ridwan Kamil

    Kolase Foto Pramono-Rano bertemu Anies Baswedan dan Ridwan Kamil temui Jokowi. Pilkada Jakarta 2024 memanas. Pramono Anung menerima pesan khusus dari Anies Baswedan. Ridwan Kamil tegas didukung Jokowi. (Kolase Foto Tribun Jakarta)

    Sedangkan Ridwan Kamil mengaku tidak tahu arti pertemuan antara mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dengan rivalnya, cagub dan cawagub Pramono Anung-Rano Karno. 

    Namun, Ridwan menilai pertemuan Anies dengan pasangan calon nomor urut 3 tersebut hanya sebatas silaturahmi biasa.

     “Yang saya tidak tahu apakah itu artinya apa? Itu tanyakan saja ke Pak Anies,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/11/2024). 

    Menurut Ridwan, semua bentuk silaturahmi adalah hal yang baik, termasuk pertemuan antara Anies dengan Pramono dan Rano. 

    “Saya kira namanya silaturahmi kan baik, betul enggak? Terima silaturahmi, apalagi kan safari ke mantan-mantan gubernur,” katanya.

    Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menyatakan bahwa silaturahmi adalah sarana baik untuk mendapatkan pahala. 

    “Namanya silaturahmi itu berpahala,” kata Ridwan.

    Ridwan Kamil Didukung Jokowi

    Sedangkan Ridwan Kamil menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendukungnya pada Pilkada 2024.  

    Hal ini disampaikan Ridwan menanggapi video viral di media sosial yang memperlihatkan Jokowi mengatakan, “Saya, Ridwan Kamil”.

    “Saya kira terkonfirmasi ya. Dan, kalimat itu ya diartikan memang Pak Jokowi kan mendukung saya,” ujar Ridwan saat ditemui di Vihara Dharma Bakti, Jumat (15/11/2024). 

    Ridwan mengatakan, video dukungan itu merupakan kelanjutan dari pertemuannya dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, awal November lalu. 

    Dia berharap dukungan Jokowi ini dapat menguatkan keyakinan warga Jakarta untuk memilih dirinya dan calon wakil gubernur pasangannya, Suswono, pada Pilkada 2024.  

    “Mudah-mudahan menguatkan para pencoblos yang juga mencintai Pak Jokowi untuk mengikuti arah apa yang tadi disampaikan Pak Jokowi,” imbuh Ridwan. 

    Mantan Gubernur Jawa Barat ini pun mengaku semakin optimistis mampu memenangi Pilkada Jakarta berkat dukungan Jokowi. 

    Adapun video yang disinggung Ridwan Kamil ini viral di media sosial, salah satunya diunggah akun X alias Twitter @D4rmesta. 

    Dalam video itu, Jokowi mengenakan kemeja putih tengah duduk di depan meja yang tersaji buah-buahan dan piring kosong. 

    Mantan Gubernur Jakarta itu mengucapkan, “Saya, Ridwan Kamil” sambil tersenyum. Usai mengucapkan kalimat itu, terdengar teriakan “Menang” dari sejumlah orang di balik video tersebut. 

    Jokowi duduk bersebelahan dengan seorang pria berkemeja putih yang tak diketahui namanya. 

    Pria itu mengatakan, dukungan Jokowi kepada Ridwan selaras dengan komunitas perantau di Jakarta.

    “Jadi, para komunitas lintas agama dan komunitas perantauan di Jakarta sudah jelas, kita memenangkan Ridwan Kamil,” kata pria tersebut. (TribunJakarta.com/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Judol Sasar Anak-anak, Legislator Dorong Pemakaian AI untuk Pengawasan

    Judol Sasar Anak-anak, Legislator Dorong Pemakaian AI untuk Pengawasan

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat penggunaan teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) sebagai sistem pemblokiran situs judi online (judol). Hal ini menyusul maraknya kasus judol yang kian mengkhawatirkan apalagi kini menyasar ke anak-anak.

    “Masalah judi online sudah semakin mengkhawatirkan. Bukan karena perputaran uangnya yang sangat besar dari praktik ilegal ini saja, tapi juga bagaimana judol telah menyasar anak-anak,” kata Junico Siahaan, dalam keterangannya, Jumat (16/11/2024).

    Pekan lalu, Komdigi menyampaikan pihaknya telah menerapkan sistem pengawasan dan pemblokiran konten negatif, termasuk situs-situs judi online, dengan menggunakan teknologi machine learning dan artificial intelligence (AI). Nico meminta sistem ini dimaksimalkan.

    “Ini yang saya juga sampaikan dalam rapat kerja dengan Komdigi pekan lalu. Komdigi harus maksimal memberantas situs-situs judol, salah satunya dengan pengoptimalan penggunaan AI, agar jangan sampai kecolongan lagi,” tuturnya.

    Politisi PDIP ini menyoroti bagaimana pemblokiran situs judol yang masih ditangani oleh manusia. Penangkapan sejumlah pegawai Komdigi menjadi bukti metode tersebut masih memiliki banyak celah.

    “Kita sudah lihat kalau penanganan terhadap pornografi itu sudah pakai sistem AI dan ruangan khusus. Untuk yang judi online ini yang ngawasin manusia. Kita sudah pernah ngomong, bisa kok penguasaan pornografi pakai AI, kenapa AI tidak dimaksimalkan untuk mengawasi judol?” ujarnya.

    “Maka kita juga perlu pertanyakan bagaimana perkembangan pemantauan judol dengan AI? Karena kalau kita cari kawan-kawan di luar negeri sana mereka bilang bisa kok kalau mau,” ungkap Nico.

    Algoritma machine learning itu akan mampu mempelajari dan membuat prediksi berdasarkan data yang digunakan. Semakin sering algoritma ini dilatih, maka tingkat akurasinya akan semakin tinggi dan bisa menyaring konten yang dianggap berbahaya atau tidak pantas.

    Nico meyakini sumber daya manusia (SDM) Indonesia di bidang teknologi tidak kalah hebat dari para pelaku kejahatan siber.

    “Dengan sistem yang telah dimiliki saat ini, maka pilihannya tinggal mau atau tidak. SDM-SDM kita hebat-hebat kok dan saya yakin pasti sudah tahu bagaimana caranya menghalau situs-situs judol,” ujar Legislator dari dapil Jawa Barat I itu.

    Nico meminta Pemerintah dan penegak hukum melakukan langkah efektif dalam pemberantasan judol. Termasuk, kata Nico, dengan menyentuh hingga ke para bandar judol dan pengendalian utamanya.

    “Usut dan tindak tegas para bandar dan pengendali utama judol agar dapat menyelamatkan negara dari kerugian, baik kerugian materiil maupun moril masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Nico pun menilai kasus yang melibatkan internal Komdigi menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan kemampuan dalam memberantas praktik ilegal yang tumbuh subur di bawah pengawasan mereka.

    “Salah satu aspek paling mencolok dari kasus ini adalah keterlibatan begitu banyak pegawai Komdigi dalam jaringan mafia judi online. Kita harap ke depan Komdigi memperbaiki mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah pegawai melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan,” papar Nico.

    (eva/maa)

  • PDIP tengarai adanya dugaan ketidaknetralan ASN jelang Pilwakot Malang

    PDIP tengarai adanya dugaan ketidaknetralan ASN jelang Pilwakot Malang

    Sumber foto: El Aris/elshinta.com.

    PDIP tengarai adanya dugaan ketidaknetralan ASN jelang Pilwakot Malang
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 November 2024 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – DPC PDIP Kota Malang menengarai dugaan adanya ketidaknetralan aparatur baik ASN, TNI dan Polri jelang pilihan wali kota Malang pada Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang.

    Ketua DPC PDIP Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan hal itu mulai nampak dari adanya pertemuan dan pemanggilan sejumlah pihak termasuk penyelenggara pemilu.

    “Dari laporan ketidaknetralan tersebut telah nampak apalagi jelang pilkada seperti saat ini,” kata Made Riandiana di Kantor DPC PDIP Kota Malang usai menggelar konsolidasi tertutup pemenangan calon Gubernur dan Wakilnya Risma-Gus Han dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, HC- Ganis Rumpoko, Kamis (14/11/2024).

    Ditambahkan Made, tentu saja menghadapi hal itu pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap tempur dengan upaya serta dugaan adanya ketidaknetralan ASN, TNI/Polri dan penyelenggara Pemilu.

    “Apalagi kita dapat info yang valid kalau ada OPD/instansi yang diminta memenangkan paslon tertentu,” imbuhnya.

    Disinggung soal elaktabilitas, Made menyatakan kalau elaktabilitas PDIP bersifat tertutup.

    “Ada 3 istilah elektabilitas di PDIP yaitu menang mutlak, tempur dan kalah. Dan untuk Pilwakot Malang, PDIP berada di posisi tempur artinya siap untuk menang dan itu disiapkan dengan memberikan pembekalan mulai 17-18 Nopember dimana ada 2.500 saksi yang akan disebar ke TPS di Kota Malang yang siap dalam Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang,” jelas Made Riandiana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, El Aris, Jumat (15/11).

    Untuk itu DPP, DPD PDIP telah menyiapkan pengapu kemenangan calon  dimana Achmad Basarah dan Dewanti Rumpoko sebagai pengampu wilayah Kota Malang. Sedangkan Ketua DPC sebagai ketua tim pemenangan dibantu anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Malang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ferdinand Hutahean: Baiknya Bahlil Mengundurkan Diri dari Kabinet

    Ferdinand Hutahean: Baiknya Bahlil Mengundurkan Diri dari Kabinet

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, mengomentari masalah yang dihadapi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, setelah gelar doktornya ditangguhkan oleh Universitas Indonesia (UI).

    Dikatakan Ferdinand, status gelar Bahlil yang ditangguhkan seharusnya berdampak pada dokumen resmi yang menyebutkan gelar tersebut, termasuk dalam pengangkatan Bahlil sebagai Menteri.

    “Saya pikir, SK-SK tentang pengangkatan Bahlil sebagai Menteri kalau kemarin mencantumkan gelar doktor, harus direvisi oleh seknet. karena tidak sesuai lagi,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (15/11/2024).

    Menurut Ferdinand, gelar doktor Bahlil saat ini tidak bisa digunakan. Hal itu setelah pihak UI menegaskan soal penangguhan.

    “Gelar doktornya kan tidak bisa dipakai saat ini. Sehingga itu yang pertama harus dibereskan Setneg (Sekretaris Negara). Kalau ternyata waktu dilantik kemarin dia menggunakan gelar doktor,” tukasnya.

    Ferdinand juga menegaskan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan Indonesia.

    “Saya pikir, ini sangat memprihatikan bagi dunia pendidikan kita,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Ferdinand menyarankan agar Bahlil Lahadalia mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari kabinet.

    “Ada baiknya, lebih baik Bahlil mengundurkan diri lah dari kabinet,” Ferdinand menuturkan.

    Namun, ia juga mengakui bahwa dalam hal ini tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bahlil, melainkan hanya soal etika kepatutan.

    “Gak elok juga dong kalau begitu, tapi ini kembali kepada personalnya Bahlil. Dalam hal ini kan tidak ada aturan atau UU yang dilanggar. Ini hanya etika kepatutan saja,” tandasnya.

  • Dia Harus Belajar Lebih Dewasa

    Dia Harus Belajar Lebih Dewasa

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan Jawa Tengah (Jateng) is red PSI bukan partai sebelah. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan Kaesang harus banyak belajar agar lebih dewasa.

    “Menurut saya nggak perlu ditanggapi. Dia masih harus banyak belajar dan berkontemplasi agar lebih bijak dan dewasa,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

    Dia kemudian mengungkit persoalan Kaesang naik pesawat pribadi atau private jet ke Amerika Serikat (AS). Dia mempertanyakan bagaimana Kaesang layak bicara persoalan besar.

    “Kalau minjem private jet orang saja dia nggak bisa menilai pantas apa tidak, bagaimana mungkin dia layak berbicara soal lain yang lebih besar?” ujarnya.

    Deddy lalu memberikan analogi permainan catur soal kekuatan PDIP di Jateng. Diketahui, Jateng selama ini dianggap sebagai ‘kandang banteng’ karena suara PDIP yang besar di sana.

    “Gini saja, dalam permainan catur kalau raja sudah bergerak-gerak, itu artinya dia dalam kondisi terdesak,” ucapnya.

    Diketahui, Kaesang Pengarep menyampaikan Jateng is red itu saat menemui relawan milenial di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/11). Dalam acara itu, Kaesang ditemani Cagub Jateng Ahmad Luthfi dan calon wali kota-wakil wali Kota Semarang Yoyok Sukawi-Joko Santoso.

    Kaesang mengampanyekan paslon Pilkada Jateng Luthfi-Yasin dan paslon Pilkada Semarang Yoyok-Joss. Saat mempromosikan Yoyok yang menjabat sebagai CEO PSIS, ia sempat menyinggung terkait sepakbola dan politik.

    Penonton kembali bersorak. Mereka mempertanyakan makna kalimat terakhir yang dilontarkan Kaesang. Mendengar beberapa penonton meneriakkan ‘PDIP’ yang identik dengan merah, Kaesang pun merevisi ucapannya.

    “Maksudnya Jateng is red itu PSI, bukan partai sebelah,” terangnya.

    (lir/haf)

  • DPR Usulkan RUU TNI Masuk Prolegnas, Fokus Bahas Usia Pensiun dan Jabatan di Lembaga Sipil

    DPR Usulkan RUU TNI Masuk Prolegnas, Fokus Bahas Usia Pensiun dan Jabatan di Lembaga Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi I DPR telah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah periode 2025-2029. 

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengemukakan ada dua fokus utama terkait revisi UU ini yaitu, pos jabatan di kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI dan perubahan usia pensiun.

    “Di dalam pasal 47 UU TNI Nonor 34 Tahun 2004 itu, bahwa prajurit TNI aktif hanya di 10 tempat saja yang boleh menduduki jabatan di tempat tersebut, di tempat lain tidak bisa,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024).

    Namun, dia menjelaskan dalam revisi itu nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut terkait posisi lain yang mungkin bisa ditempati prajurit TNI, karena menurutnya ada lembaga atau instansi terkait militer yang bisa ditempati TNI.

    “Yang kedua Pasal 47, Pasal 47 itu yang tadinya hanya 10 [jabatan] ya. Pakai koma, titiknya dicabut pakai koma dan lembaga lain sesuai perintah dari Presiden. Intinya itu. Sesuai perintah. Itu nanti akan kita diskusikan ya, mana saja. Apakah seluruh kementerian boleh, atau sebagian saja,” jelasnya.

    Selanjutnya, ujar Legislator PDIP ini, ada revisi terkait usia pensiun prajurit TNI pada tingkatan perwira dan bintara. Tadinya, lanjut dia, masa dinas perwira TNI yang mulanya 58 tahun menjadi 60 tahun, kemudian untuk bintara dari 55 tahun menjadi 58 tahun.

    Namun, dirinya menuturkan dan mengakui bahwa perihal umur kemungkinan sudah tidak ada masalah lagi. 

    “Dua fokus yang dalam pembahasan kira kira itu. Tapi saya setuju baru satu pokok, karena yang urusan umur mungkin sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

    Dia melanjutkan, terkait pos jabatan di kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI aktif masih memerlukan kajian dan pembahasan. 

    Lebih jauh, Hasanuddin menyampaikan Komisi I DPR RI berharap bahwa keberlanjutan pembahasan RUU TNI ini sebaiknya di Komisi I DPR RI saja.

    “Dari teman-teman Komisi I mengatakan ya kalau urusan TNI yang paling tahu ya TNI, kalau misalnya urusan polisi ya di Komisi III. Jadi menurut teman-teman di komisi sebaiknya di komisi I saja,” pungkasnya.

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menjelaskan fokus utama dalam revisi UU TNI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

  • Fraksi PDIP imbau DKI tunda bansos sesuai arahan Mendagri

    Fraksi PDIP imbau DKI tunda bansos sesuai arahan Mendagri

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematuhi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penundaan bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

    “Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan untuk memberhentikan pembagian sembako sampai dengan Pilkada. Maka jangan coba-coba Pemerintah DKI untuk melakukan pembagian sembako,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Jakarta pada Kamis.

    Pantas menilai, masyarakat Jakarta sudah cerdas sehingga tidak tergoda dengan adanya pembagian sembako menjelang Pilkada DKI Jakarta.

    Dia pun mengimbau agar warga berpikir jernih dalam menentukan pilihan dan jangan sampai pembagian sembako merubah arah pilihannya dalam Pilkada nanti.

    “Karena itu kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako yang bersembunyi di balik penguatan kesejahteraan sosial,” kata Pantas.

    Baca juga: Sirekap siap digunakan di Pilkada DKI Jakarta 2024
    Baca juga: KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat Pilkada

    Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.

    “Kami akan mencermati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat misalnya terkait dengan masalah bansos (bantuan sosial). Bansos merupakan titik rawan kalau dilakukan pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” kata Teguh.

    Teguh pun menegaskan, untuk daerah yang tidak memiliki urgensi, misalnya, terkena bencana, maka pemberian bansos akan ditunda hingga Pilkada usai.

    Kendati demikian, Teguh juga memastikan hal itu dilakukan tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat, terlebih bagi yang membutuhkan.

    “Instrumen terkait kesehatan, kesejahteraan di DKI Jakarta sudah cukup banyak. Mudah-mudahan DKI Jakarta ke depan tidak mengalami bencana, maka pembagiannya (bansos) akan kami tunda,” kata Teguh.
    Baca juga: Netralitas ASN penting untuk sukseskan Pilkada Jakarta
    Baca juga: Pemprov DKI tunda penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesai

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!

    Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan komitmen Kementerian Keuangan untuk berburu “harta karun” pajak yang selama ini belum terjamah Direktorat Jenderal Pajak.

    Harta karun itu selama ini dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang belum tersentuh oleh fiskus pajak, sebab masih dalam bentuk aktivitas ekonomi ilegal, atau yang juga biasa disebut underground maupun shadow economy.

    “Ini yang kemudian jadi pembahasan mengenai masalah underground economy, informal economy, ilegal economy,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Untuk mengejar pajak dari underground atau shadow economy itu, Sri Mulyani sudah mendapatkan bantuan dari “pemburu harta karun” itu, yakni Anggito Abimanyu yang direkrut Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil menteri keuangan.

    Maka, dengan kehadiran Anggito di Kementerian Keuangan, ia memastikan saat ini perumusan regulasi dan strategi untuk mengejar pajak di sektor underground atau shadow economy itu kini tengah disusun.

    “Ini yang saya minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu dengan tujuan Pak Prabowo minta sisi penerimaan banyak sekali yang belum bisa di-collect atau capture,” ungkap Sri Mulyani.

    “Baik karena naturenya ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya kira-kira yang enggak hitam atau putih. Yang gray tadi, ini kemudian yang sedang kita sedang rumuskan,” tegasnya.

    Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya mengenai potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground. Ada yang mengkritik, namun ada pula yang melihatnya sebagai potensi.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Kholid menjadi salah satu yang menyoroti hal ini.”Kemarin saya diwawancara juga reporter saya tidak bisa menjawab juga, apa yang dimaksud underground,” kata Kholid dalam rapat kerja dengan Sri Mulyani dan jajarannya.

    Kholid menuntut penjelasan lebih jauh mengenai maksud dari ekonomi bawah tanah tersebut. Menurut dia hal itu perlu diperjelas mengenai definisi underground economy ini.

    “Mungkin perlu penjelasan juga, ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy kita harus definisikan itu apa. Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana,” kata dia.

    Dia mempertanyakan apakah underground economy merupakan ekonomi informal yang tidak masuk PDB atau kegiatan-kegiatan yang illegal, seperti judi online. Apabila yang dimaksud adalah judi, maka Kholid akan menolaknya.

    “Itu sangat kontroversial, ketika misal orang menyasar judol. Saat ini judol ingin diberantas, tapi ada isu underground economy, sehingga tafsirnya ke sana,” kata dia.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo juga menyoroti soal shadow economy. Dia mengatakan shadow economy di Indonesia disebut meningkat merujuk pada buku Nota Keuangan APBN 2024.

    “Disampaikan bahwa peningkatan shadow economy atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita,” kata dia.

    Dia mengatakan shadow economy yang dimaksud termasuk pajak dari sektor informal yang belum dielaborasi. Dia mengatakan apabila tidak digarap, maka maraknya ekonomi bayangan ini akan berpengaruh ke ekonomi RI.

    “Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita meng-capture shadow economy kita dan ini disampaikan di Nota Keuangan 2024, tapi ini belum dielaborasi dengan baik,” ujarnya.

    (arj/mij)

  • Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto menyinggung soal dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Yulius menyampaikan hal tersebut kala dia mengomentari paparan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, yang dinilai biasa saja dan standar saat membahas persiapan Pilkada.

    Pernyataannya dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Lemhannas dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

    “Di Jawa Tengah misalnya, ada endorsement dari seorang presiden yang adalah kepala negara, kepala pemerintah, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Ini tidak bisa dianggap sepele, karena dampak kedepannya ini yang kita tidak bisa bayangkan. Lalu kekuasaan akan kita gunakan dengan semau-maunya dan seenak-enaknya sendiri,” ujarnya.

    Legislator PDIP ini juga menyebut sudah jadi rahasia umum bahwa ada keterlibatan polisi dalam Pemilu kali ini, bahkan di Pilkada. Dia berkata demikian karena mendapatkan laporan dari warga di daerah pemilihannya.

    “Misalnya Kades ikut terlibat, Kades ditelepon oleh Kapolsek dan lain sebagainya. Ini akan merusak demokrasi kita. Dan harus ada yang berani menyuarakan itu secara tegas gitu,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Yulius berharap bahwa lembaga seperti Lemhannas bisa menyuarakan tentang netralitas dalam hajat rakyat yang berlangsung setiap lima tahun sekali itu.

    “Tentang adanya etika dan moral dalam Pilkada, sehingga apa yang disampaikan di dalam RDP itu tidak standar,” tandasnya.

  • Disebut Pilpres Kedua, Denny Siregar: Jateng Itu Basis Pendukung Militan

    Disebut Pilpres Kedua, Denny Siregar: Jateng Itu Basis Pendukung Militan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) disebut-sebut sebagai Pemilihan Presiden (Pilpres) kedua. Ada dua kekuatan besar yang bertarung.

    Hal tersebut ditanggapi Pegiat Media Sosial Denny Siregar. Ia menyebut pendukung di Jateng militan.

    “Jateng itu basis pendukung militan,” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Rabu (13/11/2024).

    Tapi menurut Denny, di Pilkada ini militansi tersebut mesti dilipatgandakan.

    “Tapi untuk Pilkada ini, militansi itu harus dilipatgandakan, karena Jateng berhadapan dengan kekuatan yang super besar,” ucapnya.

    “Jika nanti menang, kukirim bunga khusus untuk Jateng yang berhasil mengobarkan perlawanan,” tambahnya.

    Diketahui ada dua calon di Pilkda Jateng. Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Andika-Hendrar diusung oleh PDIP. Sedangkan Ahmad Luthfi diusung Koalisi Indonesia Maju.
    (Arya/Fajar)