Xcloud.id

partai: PDIP

  • 10 Hari Jelang Pencoblosan, Simak 6 Survei Terakhir Pilkada Jakarta: Pram-Rano Ungguli RK-Suswono

    10 Hari Jelang Pencoblosan, Simak 6 Survei Terakhir Pilkada Jakarta: Pram-Rano Ungguli RK-Suswono

    TRIBUNJAKARTA.COM – 10 Hari jelang pemungutan suara, persaingan Pilkada Jakarta 2024 semakin sengit, khususnya antara paslon nomor 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono dan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Setelah Pram-Rano mendapat angin segar berkat dukungan Gubernur Jakarta (2017-2022) Anies Baswedan, kini Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Terlebih, debat pamungkas juga baru saja selesai digelar, Minggu (17/11/2024).

    Tak hanya paslon 1 dan 3, paslon 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto juga tampil trengginas pada debat tersebut.

    Di sisi lain, masyarakat Jakarta sudah mulai menunjukkan pilihannya yang terbaca pada survei elektabilitas.

    TribunJakarta mencatat, setidaknya ada enam lembaga survei yang merilis hasil surveinya soal Pilkada Jakarta dari mulai periode awal Oktober sampai awal November 2024.

    Dari enam hasil survei ini, terlihat elektabilitas Pram-Rano mengungguli RK-Suswono.

    Padahal, Cagub Pramono Anung memulai kontestasi politik Jakarta ini dari elektabilitas nol.

    Namanya tidak pernah muncul pada bursa cagub, lalu akhirnya dipilih PDIP berdampingan dengan Rano-Karno, maju Pilkada Jakarta 2024.

    1. Survei LSI

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya pada Rabu (23/10/2024).

    Dalam survei yang digelar pada 10-17 Oktober 2024, LSI menempatkan pasangan Pram-Rano yang unggul dengan elektabilitas 41,6 persen.

    Sedangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di urutan kedua dengan elektabilitas 37,4 persen.

    Kemudian pasangan independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 6,6 persen.

    Pemilih yang tidak menjawab 14,4 persen.

    Sampel dalam survei ini sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekira 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.

    2. Survei Poltracking

    Sehari berselang, giliran Poltracking Indonesia yang mengumumkan hasil surveinya, Kamis (24/10/2024).

    Periode survei Poltrackings sama dengan LSI, yakni 10-16 Oktober 2024, namun hasilnya berbeda.

    Versi Poltracking, RK-Suswono ungul dengan elektabilitas 51,6 persen atau berpotensi menang satu putaran.

    Sementara elektabilitas Pram-Rano 36,4 persen dan Dharma-Kun 3,9 persen.

    Sebanyak 8,1 persen responden tidak menjawab.

    Survei Poltracking ini melibatkan 2000 responden dengan menggunakan metode multistage random sampling dimana toleransi kesalahan di angka 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Sebagai informasi, perbedaan hasil survei LSI dan Poltracking membuat Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) turun gunung melakukan penyelidikan.

    Hasilnya dirilis pada Senin (5/11/2024). Persepi memberi sanksi kepada Poltracking karena dianggap data surveinya tidak sahih.

    Poltracking pun memilih keluar dari Persepi, organisasi yang menaungi puluhan lembaga survei di Indonesia.

    3. LSI Denny JA

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga turut melakukan survei Pilkada Jakarta 16-22 Oktober 2024.

    Dari hasil survei yang dirilis pada Rabu (30/10/2024), elektabilitas RK-Suswono dan Pram-Rano sama kuat.

    Elektabilitas RK-Suswono sebesar 37,4 persen, sedangkan Pram-Rano 37,1 persen dan Dharma-Kun 4,0 persen.

    Yang tidak tahu atau tidak jawab cukup besar, 21,5 persen.

    LSI Denny JA menggelar survei Pilkada Jakarta berbarengan dengan survei Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jawa Timur.

    Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah berusia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah.

    Penarikan sampel multistage random sampling.

    Jumlah sampel sebanyak 800 responden dengan margin of error ± 3.5 persen.  

    Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

    Pengambilan data menggunakan metode wawancara tatap muka dengan responden menggunakan
    instrumen berupa kuesioner.

    4. Parameter Politik Indonesia

    Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis survei Pilkada Jakarta 2024 pada Selasa (29/10/2024).

    Survei PPI digelar pada 21-25 Oktober 2024, hanya empat hari sebelum dirilis.

    Hasil survei menunjukkan elektabilitas RK-Suswono unggul dengan angka 47,8 persen.

    Sedangkan Pram-Rano mengikuti dengan elektabilitas 38,0 persen.

    Sementara elektabilitas Dharma-Kun 4,3 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar 9,9 persen.

    Sampel yang digunakan pada survei ini berasal dari 1.200 responden.

    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih.

    Tingkat kepercayaan (confidence level) survei ini adalah 95 persen dengan Margin of Error sebesar 2,8 persen.

    5. Litbang Kompas

    Terbaru, Litbang Kompas merilis hasil surveinya hari ini, Selasa (5/11/2024).

    Periode survei Litbang Kompas sendiri sama dengan PPI, yakni pada 20-25 Oktober 2024. Kendati waktu survei sama, hasilnya berbeda. 

    Versi Litbang Kompas, elektabilitas Pram-Rano mencapai 38,3 persen, mengungguli RK-Suswono 34,6 persen.

    Sedangkan elektabilitas Dharma-Kun hanya mendapat elektabilitas 3,3 persen, dan responden yang tidak menjawab 23,8 persen.

    Selisih elektabilitas Pram-Rano dengan RK-Suswono yang hanya 3,7 persen, sedikit di atas margin of error 34,6 persen.

    Survei ini dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

    Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.

    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). 

    6. SMRC

    Paling baru, survei soal elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024 dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Rabu (13/11/2024).

    Survei ini dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.

    Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen.

    Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen.

    Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen.

    Populasi survei adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang sudah punya hak pilih, sudah berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah.

    Dari populasi itu, dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) 1.210 responden. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka.

    Quality control dilakuan dengan wawancara tandem (dua pewawancara) 50 persen, call back begitu wawancara selesai sebanyak 63?ri total sampel, spot check secara random sebesar 20?ri total sampel, dan tidak ditemukan kesalahan berarti.

    Dalam survei ini primary sampling unit (psu) adalah rt, bukan kelurahan. Tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan
    diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula.

    Sampel yang dianalisis adalah gabungan antara sampel asli dan sampel pengganti sehingga totalnya 1210.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Baleg sepakati 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dibahas di paripurna

    Baleg sepakati 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 dibahas di paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi DPR RI menyepakati 41 rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 untuk dibahas dalam rapat paripurna.

    “Apakah Prolegnas dan Prolegnas Prioritas 2025—2029 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan?” tanya Ketua Baleg Bob Hasan dalam rapat prolegnas di Jakarta, Senin.

    Semua peserta rapat dari berbagai fraksi pun menyetujui keputusan tersebut. Selanjutnya prolegnas yang telah disetujui itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

    Beberapa fraksi pun menyetujui prolegnas tersebut dengan menyisipkan catatan. Fraksi tersebut di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

    Berikut 41 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

    Usulan Komisi-Komisi

    1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (komisi I)
    2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Komisi II)
    3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)
    4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
    5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
    6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)
    7. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)
    8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)
    9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII carry over)
    10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Komisi VIII)
    11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII)
    12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX)
    13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X)
    14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty (Komisi XI)
    15. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (Komisi XII carry over)
    16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII)

    Usulan Baleg

    17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
    18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
    19. RUU tentang Komoditas Strategis
    20. RUU Pertekstilan
    21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    22. RUU tentang PPRT
    23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
    24. RUU tentang BPIP
    25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
    2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Carry over)
    26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
    2017 tentang Pemilihan Umum
    27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
    28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

    Usulan Perseorangan

    29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR dan DPD)
    30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (diusulkan Melly Goeslaw, F-Gerindra)
    31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
    (DPR anggota dan DPD)
    32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (diusulkan F PDIP, PKB, DPD)

    Usulan Pemerintah

    33. RUU tentang Hukum Acara Perdata (carry over)
    34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
    35. RUU tentang Desain Industri
    36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
    37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (carry over)
    38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
    39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
    40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
    41. RUU tentang Daerah Kepulauan (diusulkan DPD)

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ke-7 RI, Jokowi bertemu dengan Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di sebuah kafe di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Ini adalah pertemuan kedua bagi Jokowi dan RK di masa kampanye berlangsung. Dua pekan lalu, RK telah sowan menyambangi Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

    Menurut Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pertemuan itu tampaknya berkaitan dengan stagnannya elektabilitas RK-Suswono di Jakarta. Hal itu kiranya membuat Jokowi khawatir RK-Suswono kalah dalam Pilkada Jakarta.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil saat dimintai tanggapannya, Senin,

    Jamil, sapaan karibnya, menilai Jokowi tampaknya tidak ingin RK-Suswono kalah. Hal itu bagi Jokowi bisa saja sebagai petaka politik baginya.

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” ujar mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.

    Jamil melihat rivalitas antara Jokowi dan Megawati itu tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga meluas ke Jakarta.

    “Jadi, kesannya Jokowi tidak ingin paslon yang diusung PDIP menang,” tuturnya.

    Pasalnya, saat ini peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Blak-blakan di Depan Pendukung RIDO, Jokowi: Saya Ridwan Kamil!

    Blak-blakan di Depan Pendukung RIDO, Jokowi: Saya Ridwan Kamil!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, CEMPAKA PUTIH – Presiden ke-7 RI, Jokowi menyinggung soal rekam jejak Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil yang dinilai sangat cocok untuk memimpin Jakarta.

    Hal ini disampaikan saat bertemu dengan Ridwan Kamil, relawan, dan para politikus partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Dalam pertemuan itu, Jokowi pun terang-terangan menyampaikan dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

    Jokowi menyebut, saat ini permasalahan di Jakarta satu per satu sudah mulai bisa terselesaikan.

    Ia mencontohkan persoalan kemacetan yang sudah mulai teratasi dengan MRT, LRT, kereta bandara, hingga kereta cepat.

    “Tinggal menyelesaikan misalnya MRT rute utara-selatan agara dirampungkan, tite barat-timur juga harus selesai. Dengan begitu, nantinya semua penduduk Jakarta dapat menggunakan transportasi massa yang kita miliki,” ucapnya, Senin (18/11/2024).

    Masalah terkait penanganan banjir dimana saat ini normalisasi Sungai Ciliwung tinggal menyisakan pekerjaan konstruksi sepanjang 16 kilometer.

    Jokowi pun yakin, bila normalisasi dikerjakan serius, maka bisa selesai dalam waktu kurang lebih dua tahun.

    “Kemudian masalah tata ruang di Jakarta yang sangat rumit, terutama yang berkaitan dengan kawasan kumuh dan ruang terbuka hijau. Ini juga harus menjadi prioritas penyelesaian,” ujarnya.

    Terakhir, Jokowi menyinggung sial masalah polusi udara. Ia pun menyoroti Indeks Kualitas Udara di Jakarta yang sudah melampaui angka 190 di waktu-waktu tertentu.

    Padahal, ambang batas aman berkisar di angka 0 sampai 50.

    “Artinya, ini sudah melampaui batas yang diperbolehkan dan harus segera ditangani,” kata dia.

    Dari keempat permasalahan ini, Jokowi menyebut, Jakarta butuh sosok pemimpin tepat yang punya rekam jejak mumpuni.

    Dari ketiga calon gubernur yang maju di Pilkada Jakarta 2024, mantan Wali Kota Solo ini pun menilai Ridwan Kamil menjadi sosok paling tepat untuk menjadi Gubernur Jakarta Selanjutnya.

    “Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekan jehak. Saya ulangi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” tuturnya.

    Jokowi bilang, Ridwan Kamil punya rekam jejak baik sebagai Wali Kota Bandung dan dalam skala lebih luas, politikus Golkar ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dinilai menguasai keilmuan yang relevan untuk memimpin kawasan perkotaan seperti Jakarta.

    Sebab, Ridwan Kamil yang akrab Kang Emil itu lulusan Teknik Arsitektur ITB dan meraih gelar master di bidang urban design dari Berkeley.

    “Dalam urban design, ada ilmu perencanaan kota, landscape kota, dan sebagainya. Artinya, secara rekam jejak ada, secara ilmu ada. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?,” kata Jokowi.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini pun mengajak para relawan dan simpatisan pasangan RIDO untuk bergerak mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 ini.

    Pasalnya, masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 kurang dari seminggu lagi atau hanya sampai 23 November mendatang.

    “Jika kita bergerak bersama dengan semangat yang benar, Insyaallah Jakarta bisa seperti Pilpres dulu, bayangkan, kita hanya akan mendapat 51 persen, tapi ternyata hasilnya 58,5 persen,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis Regional 18 November 2024

    Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis Regional 18 November 2024

    Debat Pilkada Solo, Tim Teguh-Bambang Kecewa KPU Tak Respons Keberatan Panelis
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 01,
    Teguh Prakosa
    dan
    Bambang Nugroho
    , mengajukan protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo.
    Protes ini terkait dugaan ketidaknetralan panelis dalam penyelenggaraan debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Wakil Ketua DPC PDIP Bidang Hukum, Advokasi, dan Perundang-undangan, Suharsono, mengungkapkan protes ini menjelang debat kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (18/11/2024) malam.
    Ia menjelaskan bahwa
    KPU Solo
    tidak merespons surat dari Tim Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa-Bambang Nugroho, dengan nomor 79/UM/TP-PILKADA/XI/2024.
    Surat tersebut mengangkat isu mengenai potensi ketidaknetralan anggota panelis, Prof. Dr. Winarti, yang memiliki suami, Dr. Budiman Widodo.
    Saat ini, Budiman Widodo menjabat sebagai dosen aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Surakarta, di mana calon wakil wali kota nomor urut 2, Astrid Widayani, menjabat sebagai rektor.
    “Kami minta, pertama, semua pertanyaan yang dibuat oleh panelis Prof. Winarti diganti. Kedua, jika tidak memungkinkan, Prof. Winarti sebaiknya dikeluarkan dari ruang debat. Namun, hingga sekarang, kami belum mendapatkan jawaban dari KPU,” kata Suharsono sebelum debat berlangsung.
    Pantauan Kompas.com, terlihat Winarti tetap berada di ruang debat dan mengikuti proses tersebut.
    Ketika ditanya apakah paslon Teguh-Bambang akan memboikot debat kedua KPU, Suharsono menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti debat.
    “Tidak ada boikot, kami legawa. Kami lebih memilih untuk menyampaikan visi misi dan menanggapi pertanyaan melalui debat,” jelasnya.
    Suharsono juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait potensi ketidaknetralan panelis debat.
    “Kami memiliki catatan dan protes keras ini akan kami teruskan ke Bawaslu dan DKPPU,” ujarnya.
    Meskipun demikian, proses hukum terkait laporan ini akan tetap dikawal oleh Tim Pemenangan Paslon 01.
    “Sementara itu, proses hukum mengenai ketidakadilan dan ketidaknetralan akan kami kerjakan setelah debat nanti,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Nilai Jokowi Pertaruhkan Reputasi Dukung Ridwan Kamil: Sangat Malu Jika KIM Plus Kalah

    Jokowi Bertemu Ridwan Kamil di Cempaka Putih Jakarta, Ssuswono Tidak Hadir

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Buna Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, CEMPAKA PUTIH – Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di Kaizen Heritage, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, Jokowi tiba di lokasi sekira pukul 19.35 WIB.

    Begitu tiba di lokasi, ia langsung disambut oleh Ridwan Kamil yang sudah menunggunya.

    Kehadiran Jokowi ini pun langsung disambut para politikus partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang sudah menunggu di lokasi acara.

    “Jokowi, Jokowi, Jokowi,” teriak mereka.

    Dalam pertemuan ini, Jokowi tampak datang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih.

    Jokowi pun sempat menyalami para politikus partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang hadir di lokasi acara.

    Kemudian, Jokowi mengambil posisi duduk di samping Ridwan Kamil dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria.

    Hanya saja, terlihat tak ada sosok Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pendamping Ridwan Kamil, Suswono di lokasi acara.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tanggapi Ucapan Ridwan Kamil Soal Gaya Memimpin Bakal Serupa Ahok, Pramono Ungkit Masa Lalu Jokowi

    Tanggapi Ucapan Ridwan Kamil Soal Gaya Memimpin Bakal Serupa Ahok, Pramono Ungkit Masa Lalu Jokowi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di tengah aktivitas kampanyenya, Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali ditanyakan pendapatnya mengenai tudingan dari Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil terhadapnya dalam debat pamungkas.

    Diketahui, dalam debat semalam, RK menyebut gaya kepemimpinan Pramono Anung kemungkinan bakal sama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Bahkan, RK menyebut istilah petugas partai, sebagaimana yang kerap disematkan kepada para politisi dari PDIP.

    Ditanya demikian, Pram tak menjawab tegas. Pram justru mengungkiut masa lalu Joko Widodo.

    Pasalnya, ia hanya mengatakan bahwa saat Ahok menjadi pemimpin di Jakarta yang dimulai pada 2012, yang merupakan kader PDIP adalah Jokowi yang kini merupakan mantan Presiden Ke-7 RI.

    “Jadi kalau dilihat Pak Ahok itu jadi Gubernur tahun 2012-2014. Pada waktu itu yang menjadi anggota PDI-nya Pak Jokowi,” kata Pram singkat saat berkampanye di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, saat maju di Pilkada Jakarta 2012, Ahok memang masih berstatus politisi Partai Gerindra dan berduet dengan Jokowi dari PDIP.

    Dalam kesempatan itu, Pram juga kembali menyoroti ide RK yang ingin memindahkan kantor Balai Kota DKI Jakarta ke Jakarta Utara.

    “Ya jangan dipindahkan, gimana mau dipindahkan, wong ibukotanya aja udah pindah,” kata Pram.

    Ketimbang membangun gedung baru, Pram justru akan memanfaatkan gedung-gedung bekas kementerian dan lembaga yang bakal tak digunakan setelah mereka pindah ke IKN.

    “Akan banyak gedung-gedung yang tidak termanfaatkan dengan baik. Pasti lebih baik tetap di Jakarta Pusat dan nanti di sekitar Monas akan kita perbaiki.

    Karena di sekitar situ kan banyak sekali kantor-kantor kementerian lembaga dan kementerian lembaga sebagian besar akan pindah ke IKN jadi saya akan manfaatkan semaksimal mungkin,” kata Pram.

    Momen RK menyenggol Ahok itu terjadi ketika eks Gubernur Jawa Barat itu membantah argumentasi Pram yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov atau BUMD untuk dijadikan hunian warga.

    Sebab, menurut RK program itu tidak memungkinkan diwujudkan.

    Saat itulah, RK menyebut justru di era Ahok saat menjabat Gubernur Jakarta paling brutal dalam hal menggusur warga.

    “Gubernur yang paling menggusur datang dari partainya Mas Pram, Pak Ahok itu menggusur 113 kasus,” kata RK.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Anggota DPRD Jakarta Kenneth Ingatkan Pemprov Antisipasi Banjir, Masalah Pompa hingga Drainase

    Anggota DPRD Jakarta Kenneth Ingatkan Pemprov Antisipasi Banjir, Masalah Pompa hingga Drainase

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth mengingatkan, salah satu kunci utama dalam pencegahan banjir yakni memastikan kelancaran aliran air di berbagai saluran seperti kali dan rumah pompa yang ada di Jakarta. 

    Pasalnya, ujar Kenneth, seiring dengan meningkatnya intensitas curah hujan, saluran air yang tersumbat atau terhambat oleh sedimentasi lumpur menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan dan banjir. 

    “Upaya pengerukan sedimentasi lumpur dan perbaikan infrastruktur drainase. Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus lebih giat melakukan pengerukan kali dan saluran air di wilayah-wilayah permukiman padat.”

    “Proses ini harus dilakukan secara berkala dan terencana agar sedimentasi yang menumpuk tidak menghambat aliran air, terutama di kawasan-kawasan yang rentan tergenang,” kata Kenneth, Senin (18/11/2024).

    Menurut Kenneth, pengerukan kali saja tidak cukup. Namun, saluran air yang ada di permukiman padat harus senantiasa dipelihara dengan baik agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak menyebabkan penumpukan di titik-titik tertentu. 

    “Selain sedimentasi lumpur, sampah menjadi salah satu musuh utama dalam menjaga kelancaran sistem drainase dan pengoperasian rumah pompa. “

    “Sampah yang terbawa arus air dapat menyumbat saluran, bahkan menghalangi mesin-mesin pompa air yang ada di rumah pompa. Jika mesin pompa terganggu atau rusak akibat terjebak sampah, aliran air menjadi terhambat, yang bisa berujung pada banjir yang lebih parah,” jelasnya.

    Karenanya, Kenneth meminta kepada seluruh stakeholder agar berkoordinasi terkait penanganan banjir. Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup harus berkoordinasi dengan baik, seperti mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke kali atau saluran air. 

    “Di sisi lain, Dinas SDA harus memastikan petugas rumah pompa juga harus selalu memastikan bahwa mesin pompa berfungsi dengan baik dan siap digunakan saat dibutuhkan, terutama saat hujan deras. Pengawasan terhadap kesiapan dan operasional rumah pompa menjadi kunci agar sistem drainase dapat berjalan optimal.”

    “Kemudian Dinas Lingkungan Hidup harus juga memastikan Satgas UPK Badan Air untuk siaga membantu petugas rumah pompa untuk mengangkat sampah yang terdapat di rumah rumah pompa, supaya petugas rumah pompa bisa bekerja secara sigap dan fokus,” tegasnya.

    Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII ini memaparkan selain infrastruktur fisik, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga memainkan peran penting dalam pengelolaan potensi banjir. 

    Dinas SDA, kata dia, harus memastikan bahwa petugas rumah pompa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan mesin pompa serta memahami kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi kinerja alat tersebut. 

    “Pelatihan secara berkala dan evaluasi terhadap performa petugas di lapangan harus dilakukan agar mereka selalu siap dalam situasi darurat,” tuturnya.

    Dalam menghadapi masalah banjir, kata Kenneth, Pemprov juga harus melibatkan masyarakat agar dapat menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program-program pencegahan banjir.

    “Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan terutama membuang sampah ke kali atau saluran air akan sangat membantu mengurangi beban pemerintah daerah dalam menangani banjir,” kata dia.

    Di sisi lain, program-program edukasi dan kampanye kebersihan yang lebih masif di tingkat RW dan RT perlu diperkuat, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat agar pesan-pesan tersebut lebih mudah diterima dan diterapkan.

    Kenneth juga meminta Pemprov Jakarta harus lebih proaktif dalam melaksanakan langkah-langkah antisipatif terhadap banjir. 

    Pengerukan kali dan saluran air, perbaikan infrastruktur drainase, serta sinergi antara Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi langkah strategis yang harus diterapkan dengan konsisten. 

    “Musim hujan di Jakarta adalah tantangan bersama, dan dengan sinergi antara pemerintah dan warga, diharapkan kota ini semakin siap menghadapi segala potensi bencana yang datang dan menciptakan kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 

    Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 November 2024 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur (Cagub) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK), dalam Debat Ketiga Pilkada Jakarta tadi malam, Minggu (17/11/2024), menyindir dua mantan Gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta yang diserang RK adalah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    RK menyebut penggusuran di Jakarta paling banyak dilakukan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sedangkan sindiran RK terhadap Anies Baswedan terkait kondisi Pasar Tanah Abang yang sepi di era kepemimpinan Anies.

    Selain itu, RK juga menyindir bahwa partainya Pramono Anung yakni PDIP dulu kerap bertentangan dengan ide dan rencana Anies Baswedan. Termasuk soal konsep hunian ke atas. 

    Awalnya Ridwan Kamil membantah pernyataan Cagub Nomor Urut 3 Pramono Anung yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov Jakarta atau BUMD untuk dijadikan hunian warga. 

    Menurut RK, program itu tidak memungkinkan.

    RK menyanggah Pramono. Dia mengaku sudah melakukan hitung-hitungan soal lahan Pemprov Jakarta yang tak memungkinkan dijadikan hunian warga.

    “Menurut saya, saya membantah argumentasinya Mas Pram, sudah dihitung nggak akan cukup Mas, semua lahan pemerintah, BUMD sudah dihitung nggak akan cukup, harus dikombinasi dengan antara seperti yang tadi disampaikan dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi rumah existing dibolehkan. Di Tebet yang hanya 2 lantai, Tanah Abang yang dua lantai bisa 4-5 (lantai),” kata RK.

    Dengan demikian, kata RK, orang yang tinggal bisa lebih banyak, karyawan yang kerja di Sudirman Thamrin bisa ngekos di rumah lantai 3-4 nya, sedangkan pemilik tinggal di lantai 1-2.

    “Itulah densifikasi supaya tak lagi terjadi penggusuran,” pungkas RK.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sepanjang Anies Tak Deklarasi Terbuka, Pemilihnya Tak Bisa Diklaim

    Sepanjang Anies Tak Deklarasi Terbuka, Pemilihnya Tak Bisa Diklaim

    Jakarta –

    Kubu cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno dan kubu pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono saling klaim mendapat dukungan dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan sepanjang Anies belum turun memenangkan pasangan tertentu, maka belum bisa diartikan Anies mendukung.

    Adi mulanya mengatakan saling klaim antara dua kubu ini merupakan persoalan siapa yang mendapat berkah pendukung Anies di Pilkada 2024. Sementara, kata Adi, masing-masing kubu, baik itu kubu Pramono maupun Ridwan Kamil ini tengah saling mengklaim mendapat dukungan.

    “Pertama, Ini soal klaim siapa yang mendapat berkah pendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Kubu Pramono-Rano mengklaim tim pemenangan Anies dukung paslon nomor 3 itu. Sementara bagi PKS, tim pemenangan Anies itu ya PKS ya Gerindra di Pilgub Jakarta 2017 lalu. Itu artinya, mesin politik yang menangkan Anies di Jakarta 6 tahun silam di Jakarta kini di barisan RIDO khususnya PKS dan Gerindra,” kata Adi Prayitno kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).

    Adi mengatakan masing-masing kubu tidak bisa hanya saling klaim saja untuk mendapatkan simpati pemilih Anies. Akan tetapi, katanya, masing-masing kubu harus juga bekerja keras.

    “Sekali lagi, ini soal klaim dan berebut pemilih Anies di Jakarta. Siapa yang benar, siapa yang bisa dapatkan simpati pemilih Anies tentu butuh kerja keras, bukan semata klaim,” imbuhnya.

    Adi menerangkan masing-masing kubu banyak yang lupa bahwa sejatinya yang dibutuhkan adalah endorsement terbuka dari Anies, bukan tim atau jubir. Adi menyebut sepanjang Anies belum turun memenangkan pasangan tertentu, maka belum bisa diartikan Anies mendukung paslon tertentu.

    PKS Bilang Dukungan Anies ke Pramono-Anung Untungkan RIDO

    PDIP sebelumnya mengungkapkan tim Anies Baswedan kini turun mendukung Pramono Anung-Rano Karno. PKS santai kini Anies mendukung yang dicalonkan oleh PDIP.

    “Saya kira bagus ya Anies mendukung Pramono-Rano Karno. Kalau Pilgub Jakarta 2017 lalu Anies melawan calon dari partai PDIP. Sekarang Anies dukung calon PDIP ya biasa saja. Pilihan kan bisa berubah,” kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, kepada wartawan, Sabtu (16/11).

    “Positioning ini sebenarnya menguntungkan buat RIDO. Kalangan keumatan yang pilkada 2017 lalu berseberangan dengan PDIP tentunya sekarang bakal mendukung RIDO. Simpul tokoh keumatan semakin terkonsolidasi untuk memenangkan RIDO,” imbuhnya.

    PDIP Klaim Tim Anies Dukung Pramono

    Pramono Anung serta wakilnya Rano Karno sebelumnya menemui Anies Baswedan. Juru bicara Pramono-Rano, Chico Hakim mengatakan bahwa Anies menitipkan beberapa program kerjanya yang belum rampung untuk dilanjutkan.

    “Ya rasa-rasanya begitu, pembicaraannya terkait dengan masa depan Jakarta, Mas Anies menitipkan program-program yang dulu dia laksanakan dan belum tertuntaskan yang bisa dilanjutkan Mas Pram, begitu juga legacy yang sudah ditinggalkan seperti JIS dan lain-lain disempurnakan,” kata Chico kepada wartawan, Jumat (15/11).

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tim Anies sudah bergerak memenangkan Pramono-Rano. “Yang paling penting itu sekarang 100 persen saya rasa tim dari Mas Anies sudah merapat dan bergabung bersama kami untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Doel,” ungkapnya.

    (whn/gbr)