Xcloud.id

partai: PDIP

  • M Qodari Bocorkan Ini yang Akan Terjadi Jika Kader PDIP Menang Pilkada Jakarta dan Jateng

    M Qodari Bocorkan Ini yang Akan Terjadi Jika Kader PDIP Menang Pilkada Jakarta dan Jateng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Muhammad Qodari menyebut bahwa Pilkada 2024, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng), memiliki peran strategis sebagai batu loncatan menuju Pilpres 2029.

    Menurutnya, siapa pun yang menang di dua wilayah ini berpotensi besar menjadi calon Presiden mendatang.

    “Kalau mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies atau Anies dan Pramono,” ujar Qodari dikutip dari unggahan akun Instagram @totalpolitikcom (22/11/2024).

    Di sisi lain, kata Qodari, saat ini Megawati dan PDIP sedang mencari sosok yang bisa dijadikan jagoan pada Pilpres 2029 mendatang.

    “Bagi PDIP, bagi ibu Mega, beliau mengatakan sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya,” sebutnya.

    Qodari menilai, jagoan yang diincar PDIP sejatinya ada di Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).

    “Dan itu jagonya ada dua, pertama ini di Jakarta yang kedua di Jateng,” Qodari menuturkan.

    Dengan posisi Jakarta sebagai pusat perhatian nasional dan Jateng sebagai basis kuat PDIP, hasil Pilkada 2024 diyakini akan memberi gambaran awal tentang peta politik menuju Pilpres 2029.

    “Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jateng, track recordnya sudah terjadi, sudah ada polanya,” tambahnya.

    Ia kemudian menarik contoh, Jokowi sebelumnya menjadi Gubernur DKI Jakarta lalu naik ke level Presiden. Begitupun Anies Baswedan berasal dari Jakarta meskipun pada akhirnya kalah.

    “Saya gak ngomong menang kalah yah di Pilpres, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta potensial menjadi calon Presiden 2029 yang akan datang,” Qodari menerangkan.

  • Infografis Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng dan Peta Dukungan Paslon – Page 3

    Infografis Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng dan Peta Dukungan Paslon – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pilgub 2024 pada 27 November mendatang diprediksi sejumlah pengamat politik berlangsung sengit di lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terutama di Jawa Tengah (Jateng), Bali, dan Sumatera Utara (Sumut), termasuk di Jakarta.

    Pasangan calon atau paslon, baik didukung PDIP maupun Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus bersaing ketat di lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih.. Bahkan, 2 mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo atau Jokowi “turun gunung”.

    Baik Megawati maupun Jokowi pun mengeluarkan pernyataan ihwal Pilgub 2024. Terutama sejumlah pilgub yang menyedot perhatian publik lantaran PDIP maupun KIM plus menjagokan paslon masing-masing.

    Jokowi, misalnya. Presiden ke-7 RI ini menjelaskan kehadiran dirinya di sejumlah pertemuan dengan paslon dan pendukung ataupun relawannya, sebagai suatu bentuk usaha merebut suara rakyat demi memenangi Pilkada 2024.

    “Faktanya sepertinya memang harus bekerja keras. Saya datang, karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah saya datang, saya diundang ke Jakarta, karena saya mendukung,” kata Jokowi di Jakarta, Senin 18 November 2024.

    Megawati seakan tak mau kalah. Presiden ke-5 RI ini mengingatkan tidak boleh ada kekuatan mana pun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih.

    Ketua Umum PDIP ini mengaku mendengar banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral di pilkada serentak 2024. Megawati mendapati laporan sejumlah pimpinan institusi negara diduga memaksa rakyat mendukung salah satu paslon tertentu dengan berbagai iming-iming.

    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics (politik uang).” ujar Megawati di Jakarta, Rabu 20 November 2024.

    Paslon didukung Megawati maupun disokong Jokowi dan KIM plus bakal bertarung di Pilgub Jateng, Bali, dan Sumut. Bagaimana petanya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov Banten memiliki dua calon gubernur dan cawagub untuk pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Kedua cagub itu yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.

    Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi diusung oleh PDIP, sedangkan Andra Soni dan Achmad Dimyati diusung oleh partai Golkar.

    Berikut profil pasangan cagub Banten tersebut

    1. Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

    Dr. Hj. Airin Rachmi Diany., SH., MH. adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode dari tahun 2011-2021. Selama 10 tahun menjadi Wali Kota, Airin telah menorehkan banyak prestasi dan kemajuan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kini, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik di Provinsi Banten.

    Wanita kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 1996 dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata

    Profil
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976
    Agama : Islam
    Alamat : Kota Tangerang Selatan, Banten
    Pendidikan Terakhir : S3
    Pekerjaan : Wiraswasta

    PENDIDIKAN
    1. SMAN 20 Bandung (1991-1994)
    2. S1 Universitas Parahyangan Bandung (1994-1999), Gelar Sarjana Hukum
    3. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2000-2002), Spesialis Satu
    4. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2003-2005), Gelar Magister Hukum
    5. S3 Universitas Padjajaran Bandung, (2019-2023), Gelar Doktor

    Riwayat Organisasi
    1. Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar (2019-2024)
    2. Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan (2020-2025)
    3. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Banten (2024-2028)
    4. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (2016-2020)
    5. Ketua PMI Kota Tangerang Selatan (2009-2024)

    Dilansir dari antara, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Airin Rachmi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp304.791.666.069 atau setara Rp304 miliar. Sebagai calon kepala daerah, laporan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2024.

    Harta kekayaan tersebut mencakup berbagai aset yang dimilikinya dan didominasi aset tanah serta bangunan dengan total senilai Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Serang, Bandung, Jakarta Barat, Padeglang, Jakarta Selatan, Tanggerang, dan lainnya.

    Tidak hanya aset properti, Airin juga memiliki transportasi dan mesin yang terdiri dari 19 unit mobil yang total nilai keseluruhan mencapai Rp3,5 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, dan kas atau setara kas sekitar Rp3,2 miliar.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Airin Rachmi sesuai data LHKPN yang telah dilaporkan terhadap KPK.

    Tanah dan bangunan: Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar (128 properti)
    Alat transportasi dan mesin: Rp3.541.000.000 atau Rp3,5 miliar (19 unit transportasi)
    Harta bergerak lainnya: Rp900.000.000
    Surat berharga: Tidak ada laporan
    Kas dan setara kas: Rp3.263.000.000
    Harta lainnya: Tidak ada laporan
    Utang: Tidak ada laporan
    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp304.791.666.069

    2. Ade Sumardi

    Ade Sumardi merupakan cawagub yang mendampingi Airin. Dia lahir pada 27 Juli 1972. Dia menempuh pendidikan di Universitas Islam Nusantara.

    Sebelumnya Ade menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, Banten selama dua periode berturut-turut yaitu pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Tidak hanya menjadi pejabat eksekutif, Ade juga memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif.

    Pada tahun 2009, Ade terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Kesuksesannya dalam legislatif tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Ade Sumardi juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode 2024-2029.

    Ade juga memiliki peran yang signifikan di partai politik. Pada tahun 2019, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten hingga saat ini.

    Dilansir dari antara, berbeda dengan pasangan politiknya, yakni Airin Rachmi yang memiliki harta kekayaan mencapai ratusan miliaran, terpantau Ade Sumardi hanya memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp1,2 miliar.

    Berdasarkan data terakhir yang dirilis, jumlah kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, seperti tanah dan bangunan yang berjumlah Rp430 juta.

    Lalu, terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp750 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp257 juta, dan kas atau setara kas senilai Rp72 juta.

    Dalam laporannya, Ade pun tercatat memiliki hutang yang ditanggung sebesar Rp216 juta. Oleh sebab itu, jumlah harta yang bernilai Rp1,5 menyusut menjadi Rp1,2 setelah dikurangi oleh jumlah hutang yang dimilikinya.

    Selengkapnya, berikut adalah rincian jumlah harta kekayaan Ade Sumardi sesuai data LHKPN yang disampaikan tanggal 28 Maret 2024.

    1. Tanah dan bangunan: Rp430.150.000

    Tanah seluas 4588 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp60.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 200 m2/135 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp50.000.000
    Tanah seluas 733 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp20.000.000
    Tanah seluas 2487 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp24.870.000
    Tanah seluas 2973 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp35.000.000
    Tanah seluas 6191 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp90.280.000
    Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp150.000.000

    2. Alat transportasi dan mesin: Rp750.000.000

    Mobil, Toyota Camry Sedan tahun 2007, hasil sendiri Rp70.000.000
    Mobil, Toyoya Minibus tahun 2012, hasil sendiri Rp180.000.000
    Mobil, Honda Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp200.000.000
    Mobil, Toyota JEEP tahun 2019, hasil sendiri Rp300.000.000

    3. Harta bergerak lainnya: Rp257.000.000

    4. Surat berharga: Tidak ada laporan

    5. Kas dan setara kas: Rp72.895.999

    6. Harta lainnya: Tidak ada laporan

    Jumlah harta: Rp1.510.045.999

    7. Hutang: Rp216.467.581

    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp1.293.578.418

  • Pramono Diskusi soal Sampah Bareng Gen Z, Soroti Lemahnya Penegakan Hukum

    Pramono Diskusi soal Sampah Bareng Gen Z, Soroti Lemahnya Penegakan Hukum

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdiskusi persoalan sampah Jakarta dengan anak muda di SCBD, Jakarta Selatan. Pramono menilai kelemahan Jakarta dalam mengelola sampah adalah penegakan hukumnya.

    Dalam diskusi bertajuk ‘The Future Of Jakarta: Generasi Muda x Pramono Anung itu, Cagub yang diusung PDIP tersebut mencontohkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di Jakarta baru sekadar wacana. Menurutnya, hal ini imbas dari belum adanya keputusan yang mengatur PLTS itu.

    “Sehingga dengan demikian persoalan sampah tadi menjadi persoalan serius, walaupun sudah ada bank sampah secara prinsip ada sampah makanan, sampah elektrik, sampah plastik, dan sebagainya-sebagainya. Salah satu kelemahannya di Jakarta persoalan sampah, adalah nggak pernah ada penegakan hukum terhadap itu,” kata Pramono Anung di hadapan peserta diskusi, Kamis (21/11/2024).

    Pramono melanjutkan, dia mendapat banyak masukan dan pengetahuan saat berada di diskusi lain membahas soal sampah. Katanya, ada provinsi yang benar-benar menegakkan hukum untuk pengelolaan sampah.

    “Sekarang satu provinsi yang sudah menerapkan peraturan untuk tiga item yang tidak boleh menggunakan plastik, yaitu bahan sedotan, sampah plastik, dan juga botol. Padahal yang diatur sebenarnya bukan tiga, tetapi lima,” ungkapnya.

    Pramono pun bertanya apakah Jakarta bisa menerapkan hal serupa. Terlebih, kata dia, TPST Bantargebang yang menampung sampah Jakarta sudah menggunung.

    “Dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, di kabinet pernah ada keinginan untuk dibuang, atau bukan dibuang, ditempatkan di salah satu pulau seribu dan kemudian dipakai untuk pembangkit plastik tenaga sampah. Ini adalah meniru apa yang dilakukan di Tokyo, mereka melakukan itu,” sambungnya.

    Persoalan penegakan hukum pengelolaan sampah itu menurut Pramono sebab tak ada yang berani mengambil keputusan. Sedangkan masalah sampah sangat serius di Jakarta.

    (taa/taa)

  • Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung Bandung 21 November 2024

    Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung Bandung 21 November 2024

    Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) di Pilkada Kabupaten Bandung mencatat, elektabilitas pasangan calon nomor urut 2, Dadang Supriatna–
    Ali Syakieb
    mencapai 53,4 persen.
    Angka tersebut mengungguli elektabilitas paslon nomur urut 1,
    Sahrul Gunawan
    –Gun Gun Gunawan sebesar 44,6 persen.
    Peneliti senior LSI Network Deny JA, M Khotib mengatakan, survei dilakukan pada 5–10 November 2024. Menggunakan metodologi standar multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden secara acak dengan margin of error plus minus 2,9 persen.
    Menurut Khotib, keunggulan Dadang Supriatna–Ali Syakieb juga terpotret dari pemilih yang berkategori militan (strong supporters). Sebesar 36,7 persen mengaku pilihannya sudah mantap kepada paslon nomor urut 2.
    Sementara, lanjut Khotib, pemilih militan yang mengaku mantap kepada Sahrul–Gun Gun 30,7 persen, turun dari sebelumnya 34,6 persen. Sebaliknya, strong supporters kepada Dadang- Ali Syakieb naik dari sebelumnya 33,9 persen ke 36,7 persen.
    “Data ini harus menjadi warning buat
    Sahrul-Gun Gun
    , karena punya trend turun, baik elektabilitas pasangan, maupun elektabilitas strong supportersnya,” ujar Khotib dalam rilisnya, Kamis (21/11/2024). 
    “Biasanya, calon yang punya trend turun ada kecendrungan turun lagi. Sementara, Pilkada tinggal kurang dari seminggu. Ini tidak mudah untuk rebound,” ungkapnya.
    Namun, Khotib menggingatkan, masih ada sekitar 32,6 persen publik di Kabupaten Bandung yang masuk dalam kategori soft supporters.
    Yaitu, gabungan pemilih yang sudah memilih tapi bisa berubah, dan mereka yang belum punya pilihan sama sekali.
    “Angka soft supporter sebesar 32,6 persen tersebut, biasanya sering kita sebut sebagai lahan tak bertuan. Mereka adalah pemilih cair yang masih bisa diperebutkan siapa saja. Inilah yang harus menjadi PR buat kedua paslon, siapa yang bisa mengambil pemilih cair yang paling banyak itulah pemenangnya,” ucap dia.
    Khotib juga menyampaikan sejumlah data penting yang menggambarkan keunggulan
    Dadang-Ali Syakieb
    .
    Salah satunya terlihat pada distribusi dukungan aneka segmen demografis, mulai dari gender, usia, tingkat pendidikan, penghasilan, profesi, pemilih ormas, pemilih partai. Termasuk, pemilih di setiap dapil dan kecamatan.
    Kecuali, kata Khotib, Sahrul–Gun Gun unggul di 4 kecamatan, yaitu Cileunyi, Soreang, Cimaung, dan Cangkuang.

    Selebihnya, dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, Dadang–Ali Syakieb unggul merata dan ada beberapa kecamatan yang keunggulannya tipis atau bersaing ketat.
    Sementara itu, pada segmen pemilih partai, dukungan sudah relatif solid kepada masing-masing paslon yang diusungnya.
    Misalnya, Dadang–Ali Syakieb yang didukung PKB, Gerindra, Nasdem, PDIP dan lainnya, pemilihnya sudah relatif solid.
    Begitu juga Sahrul–Gun Gun yang didukung Golkar dan PKS, pemilih kedua partai pengusung itu juga sudah solid ke calon yang didukungnya.
    “Kalau di segmen pemilih partai, data kita memperlihatkan soliditas pilihan kepada masing-masing kandidat yang didukungnya,” ujarnya.
    Khotib menegaskan, jika merujuk pada data survei terbaru LSI Denny JA ini, baik dari elektabiltias, strong supporters, dukungan aneka segmen demografis dan dapil serta kecamatan, maka potensi kemenangan lebih besar ada pada pasangan Dadang Supriatna – Ali Syakieb.
    Namun begitu, Khotib juga menyampaikan temuan data lain yang harus diwaspadai. Yaitu, masih tingginya angka kecendrungan mayoritas perilaku pemilih di Kabupaten Bandung terhadap money politic. Ada sekitar 50,4 persen publik yang menganggap money politic ini wajar.
    “Ini angka yang tidak kecil. Kalau perilaku pemilih yang berkategori seperti ini dimanfaatkan oleh kandidat dan timnya, pasti akan menjadi good news buat yang berkapital besar, dan badnews buat kandidat yang amunisinya pas-pas. Meskipun, jika itu dilakukan potensi risiko kena semprit Panwas cukup besar,” tegasnya.
    Survei LSI Denny JA
    juga memotret peta elektabilitas para calon gubernur di Kabupaten Bandung.
    Hasilnya, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul telak dengan 77,0 persen. Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie 9,6 persen, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina 6,3 persen, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja 1,4 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Punya banyak pendukung, Anies bisa dongkrak elektabilitas Pramono

    Punya banyak pendukung, Anies bisa dongkrak elektabilitas Pramono

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai sosok Anies Baswedan berpeluang mendongkrak elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno karena memiliki basis pendukung yang banyak.

    “Memang untuk Jakarta, Anies ini relatif banyak pendukung. Makanya, bisa menggaet Anies itu berpeluang akan menambah suara atau elektabilitas paslon,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kendati demikian, Jamil menilai “Anak Abah” atau pendukung Anies terdiri dari beberapa kelompok, mulai dari tingkat sangat fanatik, sedang hingga yang hanya jadi sekadar pengikut.

    Ia menyebut hanya kelompok yang sekadar pengikut saja yang kemungkinan akan ikut memilih pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). Sementara itu, pendukung fanatik justru berniat untuk mencoblos semua pasangan calon (paslon) karena tidak bisa merelakan suara mereka selain ke Anies.

    Di sisi lain, Jamil mengungkapkan kelompok fanatik juga masih enggan melabuhkan pilihannya ke Pram-Doel karena partai pengusungnya, yakni PDIP, sangat berseberangan dengan Anies.

    Namun, kelompok ini juga tidak menginginkan suara mereka lari ke paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Begitu pula ke paslon independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    “Karena itu mereka lebih baik pilih semua, coblos semua,” kata Jamil.

    Dalam sejumlah survei, elektabilitas Pram-Doel tercatat mengalami peningkatan.

    Survei Indopolling Network menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Rano), meraih elektabilitas 48,4 persen, lebih tinggi dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di angka 39,4 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan 3,8 persen.

    Baca juga: SMRC: Elektabilitas Pramono-Rano Karno lebih tinggi dari RK-Suswono

    Sedangkan hasil survei Saiful Mujani Research& Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno menyalip Ridwan Kamil-Suswono dan juga Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Pramono-Rano mendapatkan 46 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono sebesar 39,1 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,1 persen.

    Begitu pula hasil Survei Litbang Kompas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 juga menunjukkan persaingan ketat Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono.

    Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan 38,3 persen. Disusul Ridwan-Suswono dengan elektabilitas 34,6 persen. Sedangkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3 persen.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Meskipun kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), DPR menilai pemerintah masih memiliki ruang hukum untuk menunda pemberlakuan PPN 12% tanpa perlu merevisi UU HPP.

    Penyebab utama DPR mendesak penundaan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih tertekan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengungkapkan pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda bahkan menurunkan PPN 12%, karena dalam UU HPP sudah diatur mekanisme penentuan tarif PPN dalam kisaran 5% hingga 15%.

    “Tidak perlu revisi UU HPP, karena sudah ada mekanisme di dalam undang-undang,” kata Dolfie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menilai situasi ekonomi saat UU HPP disusun pada 2021 berbeda dengan keadaan ekonomi saat ini, yang tengah tertekan oleh inflasi dan daya beli masyarakat yang lesu.

    Senada dengan Dolfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN 12%. Menurut Hanif, kebijakan ini dirasa membebani masyarakat, terutama dunia usaha dan UMKM, yang saat ini sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

    “Ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat terus tertekan. Tarif PPN ini akan dirasakan oleh semua orang, terutama kalangan UMKM dan masyarakat umum,” jelas Hanif.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan.

    Beberapa anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN, juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan ini sebelum diputuskan. Ia menilai kebijakan kenaikan PPN tersebut bisa membebani masyarakat yang sudah menghadapi pelemahan ekonomi.

    Namun, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan keputusan terkait kenaikan PPN 12% sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan terkait kebijakan ini.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan perubahan atau penundaan kebijakan PPN harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, mengingat kebijakan ini sudah diatur dalam UU HPP.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait kenaikan PPN ini. Sosialisasi yang jelas penting agar masyarakat tidak salah paham tentang kebijakan tersebut, dan mengetahui sektor-sektor mana saja yang akan terkena dampak, serta sektor mana yang dikecualikan seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

    Kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU HPP yang disahkan pada 2021 dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

  • Selaras dengan Anies Baswedan, UAS Juga Kampanyekan Usungan PDIP di Pilgub Sumut

    Selaras dengan Anies Baswedan, UAS Juga Kampanyekan Usungan PDIP di Pilgub Sumut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anies Baswedan telah memantapkan dukungan dan ikut berkampanye memenangkan usungan PDIP, Pramono Anung-Rano Karno.

    Sementara itu Pilkada lainnya di Sumatera Utara, sosok Ustaz Abdul Somad (UAS) juga melakukan hal yang sama. Ulama yang memiliki banyak pengikut ini turut memberikan dukungan dan bahkan terlibat kampanye mengajak memilih usungan PDIP, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.

    Tampak video saat UAS ikut berorasi dalam kampanye Edy-Hasan dibagikan sejumlah pegiat media sosial di X

    “Pilgub Sumut 2024 UAS Serukan Dukungan untuk Edy-Hasan: Saya Abdul Somad bersaksi bahwa Bapak Edy Rahmayadi dan Bang Hasan Basri Sagala adalah orang baik untuk memimpin Sumatera Utara 2024-2029,” tulis akun @AnKiiim_.

    “Hey PKS dan pendukungnya, UAS gak dukung Paslon yg diusung PKS, mo kalian bully?🤣,” tambahnya.

    Untuk diketahui, UAS menyampaikan dukungannya untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.

    Hal itu disampaikannya dalam acara do’a dan zikir bersama di Lapangan Sepakbola Serasi, Bintuju, Angkola Muara Tais, Selasa, 19 November 2024.

    Dalam pernyataannya, UAS mengaku banyak didatangani sejumlah calon kepala daerah untuk meminta dukungannya, namun ia secara cuma-cuma mendukung Edy Rahmayadi.

    “Kenapa ustaz jarang di rumah musim Pilkada ini? Karena kalo aku di rumah, banyak calon bupati, calon gubernur yang datang ke rumah mau minta endorse. Aku tidak semurah itu bestie.

    “Kalian pikir aku sembarangan mau ngasih endorse orang? Yang paling mudah di Sumatera Utara ini kukasih hanya Bapak Edy Rahmayadi, karena saya sudah kenal lama sama beliau,” ungkapnya.

  • Politisi PDIP Ungkap Sosok Tom Lembong saat Jadi Mendag : Orangnya Lurus

    Politisi PDIP Ungkap Sosok Tom Lembong saat Jadi Mendag : Orangnya Lurus

    Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi sekaligus politisi PDI-Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyampaikan Tom Lembong merupakan sosok yang memiliki kedisiplinan tinggi.

    Selain disiplin, Hendrawan juga mengaku kenal Tom Lembong sebagai sosok yang memiliki integritas dan taat terkait dengan etika yang ada.

    “Saya bertemu beberapa kali dengan Tom Lembong. Saya melihat orangnya lurus, integritasnya baik, taat asas, itu sebabnya kami terkejut,” ujar Hendrawan dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

    Dengan demikian, Hendrawan mengaku terkejut saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus importasi gula.

    Terlebih, menurutnya, kebijakan importasi gula yang dikeluarkan Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan merupakan hal lazim.

    “Soalnya impor gula sudah merupakan hal yang lazim dilakukan, dan apa yg dilakukan Tom Lembong hanya bagian kecil dari spektrum dan durasi persoalan yang sesungguhnya,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong hadir di persidangan praperadilan secara virtual. Dia menyampaikan bahwa dirinya selalu transparan dan bertindak secara profesional saat memimpin Kemendag.

    Oleh karena itu, Tom mengaku bahwa hingga saat ini dirinya masih tidak menyangka telah ditetapkan sebagai tersangka, meski tidak tahu tindak melawan hukum yang telah diperbuatnya.

    “Terus terang dengan segala keterbatasan saya, sejak ditetapkan sebagai tersangka, sampai detik ini pun saya masih tidak tahu persis perbuatan apa yang menjadikan saya tersangka,” ujar Tom di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2024).

  • Sekjen PDIP Hasto Sindir Polisi Jadi Alat Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada – Espos.id

    Sekjen PDIP Hasto Sindir Polisi Jadi Alat Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

    Esposin, JAKARTA — DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa institusi Polri kini dijadikan alat oleh penguasa untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilkada Serentak 2024.

    Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai bahwa pihaknya telah mendapatkan banyak laporan dari kadernya di sejumlah daerah bahwa banyak anggota Polri yang menemui kepala daerah untuk pengkondisian.

    Promosi
    Berkat BRI, Petani Mangga Bondowoso Mampu Perluas Lahan & Tingkatkan Taraf Hidup

    Hasto mengemukakan bahwa pihaknya juga sudah menemukan banyak alat bukti dan rekaman bahwa ada anggota Polri yang melakukan intimidasi kepada kepala daerah untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Ada beberapa intimidasi kepada kepala daerah oleh Polri, kami sudah menemukan bukti rekamannya dan semua bukti sedang kami kumpulkan untuk dilaporkan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (20/11/2024), dilansir Bisnis.com.

    Menurut Hasto, apa yang dilakukan oknum Polri tersebut telah menunjukkan bahwa ada kemunduran dari sistem demokrasi di Tanah Air, ditambah mengancam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    “Hal ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan Pilkada secara jujur dan demokratis serta adil,” katanya.

    Hasto mengimbau kepada seluruh anggota Polri agar mengambil sikap netral dan tidak membantu paslon tertentu agar menang dengan cara yang tidak baik. “Kami akan berjuang untuk muruah TNI dan Polri agar tidak direndahkan,” ujarnya.

     

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Sindir Polri jadi Alat Untuk Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Serentak”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.