Xcloud.id

partai: PDIP

  • Chico PDIP Ngaku tak Kenal Keponakan Megawati, Tapi Sebut Kasus Alwin Kiemas Politisasi Hukum di Pilkada

    Chico PDIP Ngaku tak Kenal Keponakan Megawati, Tapi Sebut Kasus Alwin Kiemas Politisasi Hukum di Pilkada

    GELORA.CO – PDI Perjuangan angkat bicara soal kabar Alwin Jabarti Kiemas (AJ) yang terlibat dalam kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan keponakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Juru bicara PDIP, Chico Hakim membantah kabar tersebut. Dia mengatakan tak kenal dengan sosok Alwi Jabarti Kiemas.

    “Saya engga kenal yang bersangkutan. Jadi engga bisa konfirmasi itu,” ujar Chico dihubungi inilah.com, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Menurutnya, mafia seperti kasus judi online lebih cenderung mendekat kepada penguasa untuk mendapatkan perlindungan dan akses, daripada kepada oposisi. Oleh karena itu, dia mendesak untuk membentuk komite independen untuk mengusut aliran dana.

    “Kami mendesak pembentukan Komite Khusus Independen yang terdiri dari elemen masyarakat, akademisi, dan penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana ilegal yang digunakan untuk kepentingan politik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan kasus Alwin Jabarti Kiemas yang baru diungkap pada masa tenang Pilkada setelah ditahan sebulan sebelumnya adalah contoh nyata politisasi hukum.

    “Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Namun, rakyat Indonesia  semakin cerdas dan sadar bahwa judi online dapat berkembang masif karena dilindungi oleh oknum aparat dan penguasa,” tegas dia.

  • 20.868 APK Pilkada 2024 di Jakarta Timur Sudah Diturunkan

    20.868 APK Pilkada 2024 di Jakarta Timur Sudah Diturunkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur telah menertibkan 20.868 alat peraga kampanye (APK) tiga Paslon di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Kasatpol PP Kota Jakarta Timur, Budhy Novian mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi penertiban APK Pilkada Jakarta 2024 Sejak Minggu (24/11) hingga Senin (25/11/2024).

    “Hingga pukul 14.45 WIB hari ini total jumlah APK yang diturunkan di wilayah Jakarta Timur sejumlah 20.868 lembar APK,” kata Budhy saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

    Rinciannya yakni spanduk 6.813 lembar, baliho 1.199 lembar, umbul-umbul 206 lembar, bendera 369 lembar, pamflet atau stiker ada 8.318 lembar, poster 1.508 dan lainnya sebanyak 2.455 lembar.

    Tiga APK yang hari ini terakhir diturunkan berupa billboard di Jalan Jatinegara Timur seberang Terminal Kampung Melayu, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, dan Kecamatan Kramat Jati.

    “Di Jalan Jatinegara Timur billboard berukuran 12×6 meter persegi. Di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati ukuran 10×4 meter persegi. Di Jalan Bona, Penggilingan ukuran 2×4 meter persegi,” ujarnya.

    Budhy menuturkan ketiga APK billboard tersebut baru hari ini diturunkan karena pada Minggu (24/11) sebelumnya mobil tangga Sudin Gulkarmat Jakarta Timur sedang digunakan.

    Sehingga baru hari ini penertiban APK billboard dapat dilakukan petugas gabungan dari Satpol PP,  Sudin Gulkarmat, Sudin Bina Marga, Sudin Perhubungan, TNI-Polri, Bawaslu, KPU.

    “Penertiban APK hari ini sudah final dan hasil penyisiran personil di lapangan, sudah tidak ditemukan APK lagi. Karena masa tenang menyambut Pilgub DKI memang selama tiga hari,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 572 TPS di Jakarta Rawan Banjir Saat Pilkada Jakarta, KPU DKI Sudah Libatkan BPBD

    572 TPS di Jakarta Rawan Banjir Saat Pilkada Jakarta, KPU DKI Sudah Libatkan BPBD

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – KPU DKI Jakarta mencatat, ada 772 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir saat pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 pada, Rabu (27/11/2024).

    Sebab, pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 bertepatan dengan musim hujan.

    Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Divisi Data dan Informasi, Fahmi Zikrillah mengatakan, pendataan tersebut dihimpun dari KPU tingkat kota di wilayah Jakarta.

    “Ya, kami sudah mendata ya dari seluruh KPU kabupaten kota se-DKI Jakarta ada sebanyak 572 TPS yang berpotensi rawan banjir,” kata Fahmi di kantor KPU DKI Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Namun, Fahmi menyebut pihaknya belum merinci secara detail titik-titik TPS yang biasa terdampak banjir.

    Kendati begitu, KPU DKI Jakarta memastikan, telah bekerja sama dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS yang berisiko banjir, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.

    Upaya tersebut dilakukan sebab berkaca ketika Pemilu 2024, sebagian TPS di Jakarta terendam banjir akibat hujan deras.

    “Koordinasi langsung dengan para KPPS-nya tadi sebanyak 572 TPS tersebut, juga sudah kami sampaikan kepada BPBD untuk dilakukan mitigasi mitigasi itu,” ujar Fahmi.

    Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menyatakan, pihaknya menyiapkan lokasi lebih aman agar tidak terdampak banjir saat hari pencoblosan lusa.

    “TPS (tempat pemungutan suara) relokasi kalau nanti banjir dan tentu kita akan siapkan, termasuk penggunaan misalnya sekolah,” ucap Dody.

    Menurutnya, lokasi tersebut menjadi opsi yang tepat dalam menyukseskan tahapan Pilkada Jakarta 2024. “Sekolah bisa jadi alternatif penggunaan TPS kalau terjadi banjir,” kata Dody.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menhan Sjafrie Dukung Revisi UU TNI, Ini Poin-poin yang Berubah

    Menhan Sjafrie Dukung Revisi UU TNI, Ini Poin-poin yang Berubah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan pihaknya akan mendorong revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) Nomor 34 Tahun 2004, guna melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan.

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    “Kita akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan, yaitu seperti yang tadi disinggung, kita akan melakukan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia,” ungkap Sjafrie Sjamsoeddin di hadapan Komisi I.

    Selain itu, Sjafrie juga menuturkan dalam melakukan penguatan kebijakan strategis nasional, pihaknya akan membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Menurutnya, ini merupakan amanat dari Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

    “Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategis nasional dengan membentuk amanat undang-undang pertahanan negara pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional, dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara,” tuturnya.

    Sjafrie membeberkan dari sistem pertahanan negara, Indonesia disebut sudah tertinggal 22 tahun lamanya. Hal ini diakibatkan dari intensitas pelaksanaan tugas di dalam negeri yang sangat tinggi dalam Kementerian Pertahanan dan TNI, membuat reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai saat ini.

    Sebagai informasi, Komisi I DPR telah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka panjang periode 2025-2029.  

    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengemukakan ada dua fokus utama terkait revisi UU ini yaitu, pos jabatan di kementerian/lembaga yang bisa ditempati prajurit TNI dan perubahan usia pensiun. 

    “Di dalam pasal 47 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 itu, bahwa prajurit TNI aktif hanya di 10 tempat saja yang boleh menduduki jabatan di tempat tersebut, di tempat lain tidak bisa,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024).

    Namun, dia menjelaskan dalam revisi itu nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut terkait posisi lain yang mungkin bisa ditempati prajurit TNI. Menurutnya, ada lembaga atau instansi terkait militer yang bisa ditempati TNI.

    Selanjutnya, ujar Legislator PDIP ini, ada revisi terkait usia pensiun prajurit TNI pada tingkatan perwira dan bintara. Tadinya, lanjut dia, masa dinas perwira TNI yang mulanya 58 tahun menjadi 60 tahun, kemudian untuk bintara dari 55 tahun menjadi 58 tahun.

  • Profil 2 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Ada Cawagub Termuda

    Profil 2 Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Ada Cawagub Termuda

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Provinsi Lampung telah menetapkan dua nama pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam pilkada 2024.

    Pasangan calon itu yakni Arinal Zunaidi dan Sutono (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP melawan Mirhani Djausal dan Jihan Nurlaela (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Buruh, Golkar dan Gerindra.

    1. Ir. ARINAL DJUNAIDI

    Dilansir dari Antara, Arinal Djunaidi adalah mantan Gubernur Lampung periode 2019-2024.

    Arinal lahir di Tanjungkarang, Lampung pada tanggal 17 Juni 1956. Ia berasal dari keluarga petani di Kabupaten Way Kanan. Ayahnya berasal dari Negara Batin dan ibunya berasal dari Negeri Besar.

    Arinal mengenyam pendidikan di SD Negeri 17 Kampung Sawah Bandar Lampung (1964–1970), SMP Negeri 2 Bandar Lampung (1970–1971), dan Sekolah Pertanian Menengah Atas Tanjung Karang (1971–1975, kini SMK PP Negeri Lampung).

    Arinal kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA) dan meraih gelar Sarjana Pertanian pada tahun 1981.

    Pada tahun 2023 lalu, ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang ilmu ekonomi dari Unila. Semasa berkuliah dan sesudah lulus, Arinal aktif mengikuti sejumlah organisasi.

    Dia tercatat menjadi pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung (1978–1981), Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung (1978–1980), Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Lampung (1981–1982), Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Lampung (1982–1984), Komisaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Lampung (1983–1985), Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Lampung dua periode sejak 1985 hingga 1991, dan Sekretaris Umum Persatuan Insinyur Indonesia Lampung dua periode sejak 1995 hingga 2002.

    Arinal memulai kariernya di bidang birokrasi pada tahun 1986 sebagai Kepala Seksi Penyuluhan di Dinas Pertanian Kotamadya Bandar Lampung.

    Empat tahun berselang, ia mendapat promosi menjadi Kepala Seksi Penyuluhan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

    Pada tahun 1994, dia dipindahkan menjadi Kepala Seksi Pengembangan Agribisnis di dinas yang sama.

    Lalu, di tahun 1999, Arinal diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro.

    Tiga tahun kemudian, nama instansi tersebut berubah menjadi Dinas Pertanian. Pada tahun 2005, ia mendapatkan promosi menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

    Antara 2010 hingga 2014, ia berpindah-pindah jabatan setiap tahunnya di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, mulai dari Asisten Pembangunan (2010), Asisten Kesejahteraan (2011), Asisten Pemerintahan (2012), hingga kembali menjadi Asisten Kesejahteraan pada tahun 2013.

    Pada 17 Juli 2014, dia diangkat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung oleh Gubernur Muhammad Ridho Ficardo.

    Arinal kemudian pensiun sebagai pegawai negeri sipil dan sekretaris daerah pada 30 Juni 2016. Setelah pensiun, ia menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) pada 2017.

  • Hidayat Nur Wahid Singgung Kampanye Terakhir Pram-Rano yang Tidak Dihadiri Ketum Partai Koalisi

    Hidayat Nur Wahid Singgung Kampanye Terakhir Pram-Rano yang Tidak Dihadiri Ketum Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, memberikan komentar tajam terkait situasi pada kampanye akbar pasangan calon (Paslon) calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Dikatakan Hidayat, Paslon nomor urut 03, Pramono Anung dan Rano Karno tidak dihadiri oleh satu pun Ketua Umum partai pendukung.

    “Saat kampanye terakhir Pramono dan Rano juga tidak dihadiri satupun Ketum Partai pendukung 03,” ujar Hidayat dalam keterangannya di aplikasi X @hnurwahid (24/11/2024).

    Hal ini dianggapnya cukup mencolok, terlebih media juga mengabarkan absennya bendera dari partai-partai pengusung.

    “Media-media malah kabarkan, bendera PDIP dan partai pendukung 03 juga absen,” tukasnya.

    Hidayat menegaskan bahwa berbeda dengan pasangan 03, kampanye pasangan calon presiden nomor urut 01 tetap menunjukkan soliditas partai pendukungnya.

    “Kalau kampanye akbar 01, bendera dari partai-partai pendukung 01 seperti Gerindra, Golkar, PKS dll tetap berkibar,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024), mencuri perhatian publik.

    Namun, sorotan utama bukan pada jalannya kampanye, melainkan absennya seluruh Ketua Umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang mengusung pasangan ini.

    Acara tersebut hanya dihadiri oleh sejumlah elite partai dari koalisi pendukung.

    Nama-nama yang tampak dalam kampanye itu termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS, politisi senior Golkar Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, dan elite PSI Grace Natalie.

  • Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta – Page 3

    Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta – Page 3

    Hasto menyampaikan bahwa saat ini aparat penegak hukum berada di bawah kendali kekuasaan. Dia juga menyinggung kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Golkar.

    “Karena memang seluruh aparat penegak hukum di bawah kendali kekuasaan. Kita ingat kasus, mohon maaf saya sebut, Ketum Golkar Pak Airlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure Kejaksaan,” tutur Hasto.

    Tak hanya itu, Hasto menuturkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Dia mengatakan bahwa beberapa kader PDIP yang mendapatkan tekanan.

    “KPK juga digunakan sebagai pressure terhadap kepentingan-kepentingan politik, kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, suami Airin, meskipun kita juga tau terhadap background kekuasaan, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDIP begitu banyak tekanan,” ujar dia.

  • Pembangunan Bandara Bali Utara Sepakati HoA dengan China, Pernah Ditolak Megawati

    Pembangunan Bandara Bali Utara Sepakati HoA dengan China, Pernah Ditolak Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Bandara Bali Utara terus memasuki tahap baru.

    Pemrakarsa proyek, PT. Bibu Panji Sakti menyebut telah menyepakati dan menandatangani Head of Agreement (HoA) pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dengan perusahaan asal China, ChangYe Construction Group di Shanghai terkait pinjaman pembangunan kawasan ini.

    Presiden Direktur PT. BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo mengatakan, HoA merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 2 pekan lalu di KBRI Beijing.

    Sakti menyebut penandatanganan HoA berlangsung di tengah Business Forum yang diselenggarakan oleh KJRI Shanghai, disaksikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun dan Konsul Jenderal RI di Shanghai Berlianto Situngkir.

    “Kami terus bergerak maju dengan kecepatan penuh untuk memastikan proyek ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Penandatanganan Head of Agreement ini adalah bukti konkret dari kerja nyata kami,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (24/11/2024).

    Disebutkan juga, President Director ChangYe Construction Group Yu Xueze telah menyampaikan komitmen perusahaannya terhadap proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng.

    “Proyek Bandara Internasional Bali Utara adalah karya luar biasa yang mencerminkan harmoni antara budaya, alam, dan manusia. Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif ini yang memiliki dampak global,” ungkap Yu Xueze.

    Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, juga menyampaikan dukungannya.

    “Proyek ini adalah bukti nyata dari hubungan erat antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam kerja sama pembangunan dan investasi strategis,” ujarnya.

    Bibu Panji Sakti menyebut mendapatkan sokongan dana investasi 3 miliar dolar AS atau setara Rp50 triliun untuk mempercepat target pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.

    Adapun target pengerjaan Bandara Internasional Bali Utara tersebut rampung pada akhir 2027, yang meliput tiga kawasan utama yakni Airport, Aero City, dan Aerotropolis, kota baru penunjang kawasan bandara.

    PT BIBU mengklaim, pembangunan bandara di pantai itu tidak akan mengorbankan lahan produktif, tidak mengambil lahan pemukiman masyarakat, tidak menggusur tempat ibadah, dan juga tidak mengorbankan situs bersejarah yang ada di Kabupaten Buleleng dengan metode restorasi abrasi atau penambangan kembali daratan yang hilang.

    Lahan masyarakat akan disewakan tanpa perubahan hak kepemilikan lahan.

    Pernah Ditolak Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri

    Sebelumnya, Presiden ke-5 yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam sejumlah kesemapatan kerap menolak pembangunan Bandar Udara di Bali Utara dengan alasan hanya menguntungkan para investor, namun melupakan warga lokal.

    Megawati menyampaikan hal itu saat berada di Bali bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri pencanangan Renovasi dan Revitalisasi Grand Inna Bali Beach serta Penjelasan dan Presentasi Pembangunan “Rumah Sakit Mayo” dan “Kebun Tanaman Obat”, Senin (16/1/2023).

    Dia mengingatkan, investasi di Pulau Bali jangan hanya menguntungkan para investor saja, tapi juga warga lokalnya. Dia menceritakan, pernah mempertanyakan rencana pembangunan Bandar Udara di Bali Utara. Bahkan, mempertanyakan apakah pembangunan itu hanya menguntungkan para investor semata dan melupakan para warga lokalnya.

    “Saya bilang lho sama Pram (Sekretaris Kabinet waktu itu, Pramono Anung). Pram, tolong banget, ini atas warga Bali. Aku bilang, jangan mikirin diri sendiri. Pulau Bali ini penduduknya hanya beberapa, terus yang mau datang ke sini hanya investor doang. Saya mau rakyat Bali saya juga ada yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya,” kata Megawati.

    Putri Bung Karno itu bercerita Gubernur Bali I Wayan Koster bersama wakilnya, dan Menteri Pariwisata saat itu Wishnutama Kusubandio, juga pernah menjelaskan perihal pembangunan tersebut. “Saya bilang enggak. Saya mewakili rakyat Bali. Nah ini masukin kalau berani, biarin Bali yang satu-satunya pulau yang PDI Perjuangan. Kenapa sih, kebayang enggak buang duit melulu,” cerita Megawati.

  • Sekjend PDIP Klaim Bakal Ditersangkakan, Imbas Disertasinya Bahas Jokowi?

    Sekjend PDIP Klaim Bakal Ditersangkakan, Imbas Disertasinya Bahas Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku akan ditersangkakan. Akibat dari disertasinya yang membahas Presiden ke-7 Jokowi.

    “Saya mau ditetapkan tersangka atas peristiwa yang sangat absurd. Sangat tidak jelas,” kata Hasto dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu (24/11/2024).

    Di disertasi Hasto, membahas bagaimana PDIP menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Judulnya “Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan.”

    “Disertasi saya, di situ kan saya menyimpulkam, bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral,” jelasnya.

    “Itu kan terbukti scara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen, daru suatu kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, dan populisme, dan machiavellian,” sambungnya.

    Saat ditanya Akbar Faizal untuk menegaskan siapa yang akan menersangkakannya, Hasto menyebut nama Jokowi. Meski tak secara gamblang.

    “Dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya Anda tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobby Nasution. Jakarta dan Jawa Tengah. Semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Bahkan buka hanya Jogja. Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Tuding Maruarar Sirait Gunakan SARA, Hasto Kristiyanto: Saya Yakin Presiden Prabowo Tidak akan Suka dengan Pernyataan Bernada Sombong

    Tuding Maruarar Sirait Gunakan SARA, Hasto Kristiyanto: Saya Yakin Presiden Prabowo Tidak akan Suka dengan Pernyataan Bernada Sombong

    Menurut Hasto, buku karya Sabam tersebut berisi nasihat agar politikus tidak memberhalakan uang dan kekuasaan. “Mungkin Pak Ara Sirait melupakan nasihat bapaknya sendiri, dari Pak Sabam. Saya pernah mendapat cerita bahwa kekuasaan dan uang bisa menjadi berhala,” imbuh Hasto.

    Pria asal Yogyakarta itu menduga Ara yang kini hidup nyaman sudah lupa dengan nasihat Pak Sabam.

    “Mungkin karena beliau sudah masuk di dalam zona nyaman, rumahnya di Jalan Diponegoro (kawasan elite di Menteng, Jakarta Pusat, red), sangat mentereng dan kemudian melupakan itu,” tutur Hasto.

    Oleh karena itu, Hasto berencana mengirimkan buku Politik Itu Suci kepada Ara. Tujuannya ialah mengingatkan mantan anggota DPR dari PDIP itu tidak lupa diri.

    “Saya akan kirimkan buku Pak Sabam ini kepada Pak Ara Sirait, supaya beliau bisa melakukan perenungan terhadap nasihat-nasihat, tidak hanya di dalam pelaksanaan pemilu yang baik, tetapi juga bagaimana politik itu sebenarnya suci, jangan sampai kekuasaan dan harta menjadi berhala hanya karena kekuasaan,” ucap Hasto.

    Sebelumnya, Ara saat hadir sebagai pembicara pada diskusi bedah hasil survei elektabilitas kandidat Pilkada Jakarta 2024 menyebut tren dukungan untuk Pramono-Rano akan turun.

    Dalam diskusi yang diselenggarakan lembaga survei Indikator Politik Indonesia itu, Ara menyebut Anies Baswedan menjadi faktor penggerus tingkat dukungan bagi Pramono-Rano.

    “Sekarang Pramono didukung Anies Baswedan. Jadi, saya yakin (dukungan bagi Pramono-Rano, red) akan turun,” kata politikus yang menjadi pendukung duet Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta itu.