Xcloud.id

partai: PDIP

  • Satgas Anti-politik Uang PDI-P Diduga Dikeroyok Warga di Purbalingga Regional 25 November 2024

    Satgas Anti-politik Uang PDI-P Diduga Dikeroyok Warga di Purbalingga Regional 25 November 2024

    Satgas Anti-politik Uang PDI-P Diduga Dikeroyok Warga di Purbalingga
    Tim Redaksi
    PURBALINGGA, KOMPAS.com 
    – Belasan orang anggota Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) dikeroyok kelompok tak dikenal di Kecamatan Kertanegara,
    Purbalingga
    , Jawa Tengah, Minggu (24/11/2024) malam.
    Tiga korban termasuk satu di antaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga dari PDI-P mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Goeteng Taroenadibrata.
    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Purbalingga Bambang Irawan mengungkapkan, kejadian bermula saat 10 orang satgas berpatroli di wilayah Desa Adiarsa.
    “Malam itu kami memang menugaskan Satgas yang didatangkan dari Banyumas untuk bersiaga di rumah pengurus PAC Kecamatan Kertanegara. Tujuannya untuk memantau dan mengantisipasi adanya politik uang di masa tenang kampanye,” kata Bambang pada wartawan, Senin (25/11/2024).
    Bambang melanjutkan, ketika Satgas sedang berjaga di posko, tiba-tiba datang sekelompok massa yang tidak dikenal melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap anggota Satgas.
    Mendapat kabar ada Satgas yang dianiaya, Sekretaris DPC PDIP Purbalingga, Karseno langsung datang ke lokasi untuk mengamankan anggotanya. Nahas, Karseno yang juga menjabat anggota DPRD Purbalingga tersebut turut menjadi korban amuk massa.
    Aksi
    pengeroyokan
    itu akhirnya berhenti ketika aparat kepolisian datang ke lokasi. Para anggota Satgas diamankan ke Polsek Mrebet, sementara korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit.
    Bambang dan tim hukumnya sudah mengumpulkan bukti penganiayaan dan menyerahkan pada polisi. Dia berharap aparat penegak hukum dapat segera mengungkap kasus ini dan memroses para pelaku.
    “Kami siap memberikan keterangan termasuk bukti-bukti. Kami juga berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di Purbalingga,” tutur Bambang.

    Kapolres Purbalingga Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rosyid Hartanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut.
    “Proses penyelidikan dan penyidikan sedang berjalan, pasti akan kita lakukan proses hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam perkara ini,
    Hasil identifikasi sementara, konflik tersebut diduga terjadi antara Satgas dan warga setempat yang tidak menerima kehadiran mereka di wilayahnya.
    Para pelaku, lanjut Rosyid, akan dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
    “Saya mengimbau semua pihak dapat menahan diri dan manjaga kondusifitas selama masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini,” pungkasnya
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keponakan Megawati Terlibat, Polisi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Judi Online ke Parpol

    Keponakan Megawati Terlibat, Polisi Gandeng PPATK Telusuri Aliran Judi Online ke Parpol

    GELORA.CO – Polda Metro Jaya menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana judi online yang diduga mengalir ke partai politik (parpol).

    Dalam kasus ini sebanyak 24 tersangka judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (KeKomdigi) ditetapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dari tersangka tersebut, terdapat simpatisan dan kerabat dari petinggi partai politik.

    “Kami sudah melakukan langkah untuk mendalami terkait TPPU, kami sudah melakukan koordinasi dengan PPATK tentunya tadi pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa kita sudah melakukan koordinasi tapi sampai dengan saat ini hasilnya kami masih tunggu,” ujar Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Wira menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana TPPU judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Meskipun begitu, dia belum membeberkan rinci sebab hasilnya masih menunggu dari PPATK.

    “Jadi untuk terkait dengan disebutkan tadi kami sudah melakukan pendalaman, sementara masih menunggu hasil dari PPATK maupun instansi terkait lainnya, karena kami di sini tidak bisa bergerak sendiri, tentunya ini terkait dengan instansi terkait,” kata dia.

    Sementara itu, hal senada juga diungkapkan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Dia mengatakan sebanyak 18 saksi telah diperiksa dan hasilnya ditemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus tersebut.

    “Kami juga tengah melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, dimana Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya telah melakukan permintaan keterangan terhadap 18 orang saksi,” kata Karyoto.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya membenarkan kabar soal keponakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Alwin Jabarti Kiemas ditangkap dalam kasus judi online pegawai Kementerian Digital dan Komunikasi (Komdigi).

    “Benar,” ujar Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat Konferensi Pers, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Meskipun begitu, Wira tidak menjelaskan dengan rinci soal latar belakang Alwin tersebut. Dia juga membenarkan bahwa Alwin Jabarti alias AJ berperan untuk memfilter dan memverifikasi website judi online agar tidak terblokir.

    Sebagai informasi, kabar tersebut mulanya beredar melalui akun x @partaisocmed. Akun tersebut menyebut bahwa Alwin Jabarti Kiemas sudah ditangkap.

    Masuknya keponakan Megawati, Alwin Jabarti Kiemas (AJ) dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi ini atas rekomendasi mantan Komisaris BUMN PT HIN Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang (T).

    “Satu orang berperan merekrut dan mengkoordinir para tersangka, khususnya tersangka M alias A, AK dan AJ,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, di Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

  • Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

    Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

    GELORA.CO – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam pengusutan dugaan kasus Formula.

    Semar menilai, pernyataan Hasto tidak memiliki bukti apapun. Sedangkan saat itu kasus hukum tersebut bergulir. Sehingga menurutnya sangat tidak tepat kalau disebut kriminalisasi.

    “Sedangkan sampai saat ini tidak ada status tersangka Anies, justru waktu itu yang beredar infonya sebelum pecah kongsi dengan Jokowi kalau kuat dugaan Hasto lah sebagai sekjen PDI Perjuangan yang ingin paksakan Anies menjadi tersangka agar dapat memuluskan langkah Ganjar,” kata Semar dalam keterangannya, Senin, 25 November 2024.

    Menurut Semar, Jokowi sudah purna terhadap kepentingan dirinya karena sudah dua periode menjadi Presiden pada saat itu. Sehingga tuduhan mengganjal seseorang melalui proses hukum sangat tidak beralasan. 

    “Secara logika, Jokowi sudah tidak lagi punya kepentingan politik apapun terhadap Anies Baswedan karena sudah tidak ada lagi kontestasi yang memungkinkan Jokowi berhadapan dengan Anies, ya yang paling masuk akal adalah kepentingan PDI Perjuangan dipaksa masuk melalui Jokowi yang ternyata tidak bisa dikendalikan oleh partai tersebut,” tambahnya. 

    Ia mengatakan pernyataan Hasto juga terbantahkan dengan fakta yang membuktikan bahwa hingga Jokowi lengser Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dalam kasus hukum apapun. 

    “Jika Jokowi sebagai Presiden saat itu ingin menjadikan Anies tersangka dengan berbagai bukti yang ada tentu sangat mudah sekali dilakukan percepatan dalam prosesnya tapi nyatanya sampai Jokowi lengser Anies tidak jadi tersangka dan proses hukum masih berjalan,” ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut.

     

    Semar mengingatkan agar Hasto kedepan lebih bijak dalam berpolitik dan tidak mudah menyudutkan siapapun yang secara politik sudah tidak sejalan denganya. Ia meminta lebih baik fokus pada kasus hukum yang cukup banyak menjeratnya antara lain kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditemukan.

    “Hasto jangan norak dalam berpolitik, ketika tidak sesuai kepentingannya langsung mendiskreditkan dan dikambinghitamkan tanpa dasar yang jelas, lagipula kalau memang gentle ya tanggung jawab lah dengan apa yang diperbuat bukannya lari atau menangis dihadapan publik minta dikasihani dan kita masih ingat ketika Hasto sembunyi di PTIK saat ingin ditangkap penyidik KPK yang diduga kuat dia dilindungi orang kuat sehingga berhasil lolos,” tambahnya. 

    Ia juga heran dengan menuver PDI Perjuangan saat ini dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta yang menggandeng Anies untuk memenangkan kadernya padahal selama ini selalu bersebrangan. Dia juga menyebut di pilkada Jakarta ini terkesan menyembunyikan simbol partai. Menurutnya, itu agar tidak menggerus suara.

    “Tapi justru akan menggerus suara namun rakyat sudah pintar dan pasti tahu kalau Pram-Doel keduanya kader PDIP tulen yang tentu menjadi petugas partai,” tambah Semar. 

    Semar juga mengkritik pernyataan Hasto lainya yang menyinggung keterlibatan salah satu aparat hukum dalam kepentingan politik praktis. Menurutnya ini juga tidak memiliki bukti dan dasar apapun dalam pernyataannya. 

    “Tudingan Hasto ada keterlibatan institusi penegak hukum dalam kontestasi politik kekuasaan sungguh tidak berdasar dan cenderung hanya menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kalau merasa ada bukti ya laporkan saja tidak usah berisik di luar yang hanya buat kegaduhan saja, justru selama 10 tahun ini Hasto dan juga partai nya didukung institusi yang memiliki kekuatan besar yang bantu semua kepentingan partai beserta para petingginya,” pungkasnya.

  • Samakan Jokowi Pembunuh Tidak Berperasaan, Ikrar Nusa Bhakti Beri Alasan Begini

    Samakan Jokowi Pembunuh Tidak Berperasaan, Ikrar Nusa Bhakti Beri Alasan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai lengser dari tampuk kekuasaan sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) masih terus menjadi sorotan berbagai pihak. Sayangnya, sorotan masyarakat tersebut lebih kepada kritik bukan pujian.

    Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti mengaku tidak habis pikir dengan langkah politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang memilih jalan bertentangan dengan PDI Perjuangan.

    Dia berbicara demikian dalam diskusi yang digelar Imparsial berjudul Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11).

    “Enggak pernah saya melihat seseorang yang dibesarkan dalam sebuah parpol kemudian begitu berpisah dengan parpol itu, kemudian langsung mengambil garis yang bukan hanya berseberangan, tetapi bermusuhan,” kata Ikrar, Senin.

    Dia menyebutkan Jokowi sejak menjadi kandidat di Solo, Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode selalu diusung PDIP.

    Namun, kata Ikrar, Jokowi malah mendukung kandidat berbeda dengan PDIP pas pilkada serentak 2024 atau setelah tidak menjabat Presiden RI.

    Dia melanjutkan upaya mendukung kandidat berbeda dengan PDIP tampak menjadi langkah Jokowi menghancurkan partai yang membawa pria kelahiran Solo itu menjadi Presiden ketujuh RI itu.

    “Seperti ada yang bilang, pembunuh yang tidak berperasaan,” ujar ikrar.

    Ikrar merasa heran dengan upaya Jokowi menghancurkan PDIP, padahal parpol berkelir merah bersama-sama memenangkan kontestasi politik.

    Seharusnya, kata dia, Jokowi punya kebersamaan untuk memenangkan kandidat yang diusung PDIP pada pilkada serentak 2024.

  • PDIP Bantah Tersangka Judi Online Alwin Jabarti Kiemas Keponakan Megawati

    PDIP Bantah Tersangka Judi Online Alwin Jabarti Kiemas Keponakan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) menegaskan tersangka kasus judi online Komdigi RI Alwin Jabarti Kiemas bukan keluarga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan almarhum Taufik Kiemas. 

    Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Nasional Ronny Talapessy juga menyatakan bahwa Alwin Jabarti juga bukan kader partai banteng bermoncong putih itu

    “Yang bersangkutan [Alwin Jabarti] bukan keluarga dan juga bukan kader PDI Perjuangan,” ujar Ronny saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).

    Dia menambahkan penyebutan tersangka sebagai keponakan Megawati Soekarnoputri ini merupakan upaya untuk mendiskreditkan PDIP menjelang pencoblosan Pilkada serentak 2024.

    “Saya melihat ini hanyalah upaya untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan. Terutama di masa tenang jelang pencoblosan,” tambahnya.

    Sebelumnya, isu Alwin Jabarti Kiemas sebagai keponakan viral di media sosial. Salah satu akun media sosial yang mencuatkan Alwin sebagai keponakan Megawati.

    Dengan demikian, Ronny menekankan bahwa pihaknya akan melaporkan akun tersebut lantaran melayangkan pernyataan tendensius ke PDIP.

    “Kami akan melaporkan akun media sosial yang sengaja menyebarkan kesimpulan tendensius bahwa Alwin ini adalah keponakan dan kader PDI Perjuangan,” pungkasnya.

    Polisi Benarkan Alwin Jabar Tersangka Judi

    Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah menangkap tersangka bernama Alwin Jabarti Kiemas (AJ) dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi RI.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). 

    Selain itu, Wira juga menyampaikan bahwa AJ yang berperan sebagai menyaring atau memverifikasi website judi online agar tidak terblokir Komdigi.

    “Baik pertanyaan itu kami jawab benar [soal Alwin Jabarti Kiemas],” kata Wira kepada wartawan, Senin (25/11/2024). 

  • Hari ke-2 Masa Tenang, Simpatisan dan Relawan RIDO Gelar Doa Bersama Pilkada Damai

    Hari ke-2 Masa Tenang, Simpatisan dan Relawan RIDO Gelar Doa Bersama Pilkada Damai

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Di hari kedua masa tenang kampanye, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menggelar Doa Bersama Pilkada Damai 2024 di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco mengatakan, kegiatan ini digelar dengan tujuan agar masa tenang Pilkada 2024 bisa diisi dengan hal-hal positif.

    “Intinya kami mau masa tenang ini diisi dengan gal positif, tapi tidak melanggar ketentuan, sehingga kami daripada pasang billboard mendingan kumpul baca tahlil, baca tahmid bersama kader dan pendukung sambil berdoa sulaya kampanye aman, damai, Insyaallah,” ucapnya, Senin (25/11/2024).

    Basri Baco menyebut, kurang lebih ada 1.000 orang kader dan relawan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengikuti acara doa bersama ini.

    Wakil Ketua DPD Golkar Jakarta, Ashraf Ali menambahkan? Dia bersama ini juga sebagai bentuk rasa syukur lantaran tahapan kampanye telah berjalan dengan baik dan lancar.

    “Tahapan kampanye sudah dilakukan, bisa dilewati tanpa satu aksiden apapun yang dapat membuat situasi tidak kondusif, itu kita syukuri,” ujarnya.

    “Sebagai bagian daripada tim Paslon RIDO ya kita merasa bersyukur, untuk itu kita di malam hari tenang ini, ya kita bermunajat kepada Allah SWT,” sambungnya.

    Ia pun berharap, pemimpin yang terpilih di Pilkada Jakarta 2024 merupakan sosok yang pandai dan dapat mengemban amanah yang diberikan rakyat dengan baik dan bijaksana.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPU Pastikan Rohidin Mersyah Ikut Pilgub Bengkulu Dari Bui

    KPU Pastikan Rohidin Mersyah Ikut Pilgub Bengkulu Dari Bui

    GELORA.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, calon gubernur petahana Bengkulu, Rohidin Mersyah yang ditetapkan tersangka dan ditahan karena tersangkut kasus pemerasan dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih tetap menjadi peserta pemilihan gubernur (Pilgub) Bengkulu 2024.

    Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Iffa Rosita, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL menanggapi soal status pencalonan Rohidin MErsyah akibat penetapan tersangka dan penahahan dalma kasus pemerasan dan gratifikasi, pada Senin, 25 November 2024.

    “Sampai saat ini masih sebagai peserta,” ujar Iffa.

    Dia menjelaskan, berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada tidak diatur sanksi pembatalan bagi peserta pemilihan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana.

    Justru yang ada di UU Pilkada, ditegaskan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI itu, adalah terkait dengan sanksi bagi peserta pemilihan yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

    “Sampai nanti ada putusan pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan terpidana sesuai UU 10/2016,” demikian Iffa menambahkan.

    Di Pilgub Bengkulu, terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi. Yaitu, Rohidin Mersyah selaku petahana berpasangan dengan Meriani sebagai pasangan calon nomor urut 2.

    Sedangkan pasangan calon lainnya yang ditetapkan KPU mendapat nomor urut 1, adalah Helmi Hasan dan Mian.

    Helmi-Mian didukung mayoritas partai politik, antara lain PDIP, PAN, Gelora, Demokrat, PKB dan Gerindra.

    Sedangkan, Rohidin-Meriani diusung 4 partai yaitu Hanura, PKS, Golkar, dan PPP.

    Rohidin ditetapkan sebagai tersangka karena memeras kepala-kepala dinas di Pemerintahan Provinsi Bengkulu, untuk supaya mendapat uang untuk kebutuhan kampanyenya.

  • Rocky Gerung Sebut Jokowi Frustrasi Jakarta Lepas dari Genggaman, KIM Plus Tak Gairah Dukung RIDO

    Rocky Gerung Sebut Jokowi Frustrasi Jakarta Lepas dari Genggaman, KIM Plus Tak Gairah Dukung RIDO

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketidakhadiran Jokowi di kampanye akbar cagub dan cawagub nomor urut 1 di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menandakan Jakarta akan dilepas.

    Meski kini memasuki masa tenang Pilkada, justru Jokowi lah yang kini tak tenang dan frustrasi. 

    Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik, Rocky Gerung,  seperti dikutip dari Youtube Channelnya yang tayang pada Senin (25/11/2024). 

    “Dia (Jokowi) tidak hadir, tidak hadir itu artinya Jokowi tidak mendukung. Mengabaikan saja, cut loss aja kira-kira Jakarta. Konsekuensinya tentu bohir (pemilik modal) enggak akan turunkan uang kampanye atau kampanye akbar,” katanya. 

    Ditambah lagi, kemunculan Anies Baswedan yang langsung mengambil posisi mendukung Pram-Rano melawan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Jokowi di palagan Pilkada Jakarta. 

    Dukungan tambahan ini membuat elektabilitas Pram-Rano naik.

    Munculnya Anies jelas membuat Jokowi juga kini ketar ketir karena figur Anies Baswedan dinilai akan menjadi batu sandungan yang sangat besar untuk anaknya, Gibran Rakabuming Raka, maju ke Pilpres 2029 mendatang. 

    Selain itu, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Koalisi yang mengusung pasangan RIDO juga terlihat tak total. 

    “Tak satupun gairah dari KIM Plus ini untuk mendukung Ridwan Kamil, tak terlihat antusiasme dari jurkam-jurkam untuk menghadapi persaingan dengan Pram-Rano,” katanya. 

    Rocky pun menilai pertarungan merebut Jakarta akan dimenangkan pasangan Pramono-Rano.

    “Kita bisa lihat nanti tanggal 27 itu ya mungkin sudah pasti menang. Bahkan menangnya akan nembus 50 persen karena gairah itu tidak tertahankan kemampuan kita untuk melihat Jakarta kembali dipimpin oleh PDIP,” jelasnya. 

    “Dan itu artinya sinyal Jokowi itu dibuat tak berdaya di Jakarta. Nah, kalau tak berdaya di Jakarta ke mana dia akan mencari daya? Ya pasti ke Jawa Tengah,” katanya.

    Namun, pindahnya fokus Jokowi ke Pilkada Jawa Tengah justru akan menjadi blunder. 

    Sebab, kata Rocky, suasana perlawanan terhadap Jokowi akan terbawa dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

    “Isu tentang oligarki itu tinggi sekali,” pungkasnya.

    Elektabilitas Pram-Rano naik

    Juru bicara cagub cawagub nomor urut 3 DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Aris mengungkapkan, elektabilitas jagoannya yang kini sudah 49 persen merupakan efek bersatunya para pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan pendukung Anies Baswedan (Anak Abah).

    “Tidak bisa dipungkiri, efek bersatunya Anak Abah pendukung Mas Anies dan Ahokers mendukung Pram-Doel sangat terasa di lapangan. Terbukti dari lembaga survei yang merekam bahwa sudah 49 persen elektabilitas Mas Pram-Bang Doel,” ucap Aris dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/11/2024).

    Survei yang dimaksud, yakni yang dilakukan oleh Alvara Research Center pada periode 17-22 November 2024. 

    Dalam simulasi pemungutan suara menggunakan kertas suara, elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno sebesar 49 persen. Sementara elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 44,5 persen.

    Adapun, cagub cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana terpaut sangat jauh dibandingkan kedua rivalnya, yakni sebesar 1,9 persen.

    Responden yang belum memutuskan, ada 4,6 persen.  

    Artinya, kata Aris, survei itu baru muncul usai Anies Baswedan menyatakan dukungannya untuk Pramono-Rano, Jumat, (15/11/2024). 

    “Kehadiran Mas Anies jelas mempertebal dukungan Mas Pram-Bang Doel yang secara teoritik di angka 49 persen, hanya tinggal 1 persen lagi Mas Pram-Bang Doel akan menang satu putaran,” tambah Aris. 

    Aris menjelaskan, sebelum didukung Anies, elektabilitas Pramono-Rano memang sudah unggul sekitar 42 persen.

    Namun, dengan merapatnya Anies, Aris meyakini elektabilitas Pramono-Rano akan semakin naik signifikan.

    Bahkan, Aris menargetkan elektabilitas Pramono-Rano bisa mencapai 55 persen.

    “Kami yakin, elektabilitas Mas Pram dan Bang Doel akan naik siginifikan. Kami perkirakan insya Allah kami bisa meraih sekitar 55 persen suara,” ujar Aris. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Upaya Jelekkan Partai Jelang Pilkada

    Upaya Jelekkan Partai Jelang Pilkada

    GELORA.CO  – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus buka suara soal dikaitkannya Alwin Jabarti Kiemas yang merupakan tersangka judi online (judol) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alwin Jabarti Kiemas sebagai keponakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Deddy menegaskan tidak ada keponakan Megawati yang bernama Alwin Jabarti Kiemas.

    Dia mengungkapkan dikaitkannya Megawati dengan Alwin tersebut sebagai upaya menjelek-jelekan PDIP menjelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024 yang bakal digelar pada Rabu (27/11/2024).

    “Ya ada usaha untuk menjelek-jelekkan PDIP Perjuangan dan Bu Mega lewat kasus ini. Mungkin maksudnya agar berdampak terhadap hasil Pilkada.”

    “Padahal tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada relasi apapun terkait judol, tetapi ada upaya framing luar biasa,” jelasnya ketika dihubungi, Senin (25/11/2024).

    Dia mengibaratkan hal tersebut dengan menjelekkan seorang presiden karena anak salah satu menteri melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

    Namun, Deddy tidak menjelaskan siapa sosok anak menteri yang dimaksud.

    “Itu kaya menjelekkan seorang presiden karena anak salah satu menteri melakukan KDRT. Kan nggak nyambung,” kata Deddy dengan diikuti emoji tertawa.

    Sebelumnya, akun X yaitu @PartaiSocmed menyebut bahwa Alwin Jabarti Kiemas adalah keponakan Megawati.

    Adapun hal tersebut dituliskan akun itu pada Minggu (24/11/2024).

    “Disclaimer, nama orangnya Alwin Jabarti Kiemas. Dia keponakan Alm Taufiq Kiemas. Tapi berhubung Alm Taufiq Kiemas adalah suami Megawati, maka otomatis dia juga merupakan keponakan Ketum PDIP Megawati.”

    “Apalagi ke berbagai pihak, dia memperkenalkan diri sebagai keponakan Ketum PDIP,” tulis @PartaiSocmed, dikutip pada Senin (25/11/2024).

    Akun itu juga menyebut bahwa Alwin Jabarti Kiemas ditangkap polisi terkait kasus judi online (judol) di lingkungan Komdigi.

    Dia menuturkan Alwin merupakan pemilik situs judi online yang membayar pegawai Komdigi untuk membuka blokir.

    “Ternyata dia bersama dengan Zulkarnaen Apriliantony dan Adhi Kismanto adalah trio, merekalah boss para bandar judi online yang ingin dilindung situs-situs judolnya,” tulis akun tersebut.

    Polisi Benarkan Alwin Jabarti Kiemas Jadi Tersangka Mafia Judi Online Komdigi

    Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Tripurta mengungkap identitas para tersangka yang ditangkap dalam kasus mafia buka akses judi online dalam konferensi pers di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, pada Senin siang.

    Salah satu tersangka yang diungkap identitasnya adalah sosok bernama Alwin Jabarti Kiemas.

    Dia membenarkan pertanyaan wartawan terkait peran Alwin yaitu melakukan verifikasi situs judi online agar tidak diblokir.

    “Baik pertanyaan itu kami jawab, benar,” ujarnya.

    Wira juga mengungkapkan sosok T yang menjadi tersangka adalah eks Komisaris BUMN, Zulkarnaen Apriliantony.

    Dia menyebut Zulkarnaen memiliki peran untuk merekrut para tersangka lainnya,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menuturkan ada 24 tersangka yang sudah ditetapkan.

    “Total telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO,” ujarnya.

    Karyoto menuturkan peran tiap tersangka yaitu empat orang sebagai bandar atau pengelola situs judi yaitu berinisial A, BN, HE, dan J (DPO).

    Kemudian, ada tujuh orang lainnya berperan sebagai agen pencari website judi online yakni B, BS, BK, HF, JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO).

    Sementara, ada tiga tersangka yang memiliki peran sebagai pengepul daftar situs judi online sekaligus penampung uang setoran dari agen yakni A alias M, DM, dan MN.

    “Dua orang memfilter dan memverifikasi website judi online agar tidak terblokir inisial AK dan AJ,” jelas Karyoto.

    Sementara tersangka yang merupakan pegawai Komdigi berjumlah sembilan orang yaitu berinisial DI, SA, FD, YR, YP, RP, RD, AP, dan RR.

    Karyoto juga mengungkap ada tersangka yang berperan untuk melakukan pencucian uang yaitu D dan E.

    “Satu orang merekrut dan mengoordinir para tersangka, khususnya tersangka M alias A, AK, dan AJ, sehingga mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi T,” pungkasnya

  • Masa Tenang PDIP Surabaya gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim Piatu

    Masa Tenang PDIP Surabaya gelar Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim Piatu

    Surabaya (beritajatim.com) – Memasuki masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, PDIP Surabaya menggelar doa bersama dan santunan kepada anak yatim piatu. Acara ini diikuti oleh ratusan kader PDIP, tokoh masyarakat, dan anak-anak yatim piatu.

    Wakil Sekretaris PDIP Surabaya, Achmad Hidayat mengatatan doa bersama dan santunan anak yatim ini bertujuan untuk mendoakan keberhasilan dua pasangan calon yang diusung PDIP, yakni Tri Rismaharini (Bu Risma) – Gus Hans untuk Pilgub Jawa Timur, serta Eri Cahyadi – Armuji untuk Pilwali Surabaya.

    Selain itu, acara ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada puluhan anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial partai.

    Achmad menyebut acara ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus harapan bagi kemajuan Surabaya dan Jawa Timur. Dia menekankan pentingnya memanfaatkan masa tenang dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kami ingin memanfaatkan masa tenang ini untuk berdoa bersama, memohon ridha Allah SWT, agar Pilkada berjalan lancar, damai, dan hasilnya membawa manfaat bagi masyarakat. Santunan ini juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak yang membutuhkan,” ujar Achmad Hidayat di DPC PDI Perjuangan Surabaya, Senin (25/11/2024).

    Achmad menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PDIP untuk selalu dekat dengan masyarakat. Dia berharap kegiatan ini menjadi pengingat bahwa politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

    “Harapan kami, pasangan yang diusung PDIP dapat memenangkan hati rakyat dan membawa perubahan yang lebih baik untuk Surabaya dan Jawa Timur. Namun yang terpenting, kami ingin semua proses berjalan jujur, adil, dan penuh kedamaian,” imbuhnya.

    Dalam suasana menjelang masa tenang pemilu, Achmad juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa politik harus menjadi alat untuk menyatukan, bukan memecah belah. “Kami percaya, politik bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kita bersama-sama membangun kota dan menciptakan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.[asg/kun]