partai: PDIP

  • Pramono Tiba di TPS 046 Cilandak, Berkemeja Putih-Selendang Putih

    Pramono Tiba di TPS 046 Cilandak, Berkemeja Putih-Selendang Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Calon gubernur nomor urut 03, Pramono Anung, sudah tiba di TPS 046 yang berada di Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Pramono tiba di TPS sekitar pukul 07.41 WIB.

    Pramono menggunakan kemeja berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam. Ia menggunakan selendang berornamen khas Betawi.

    Turut mendampingi politikus PDIP itu antara lain sang istri Endang Nugrahani dan putrinya Hanifa Fadhila Pramono.

    Tidak lama setelah tiba, Pramono beserta keluarga langsung menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hingga berita ini dipublikasikan, Pramono sedang memberikan keterangan kepada awak media.

    (miq/miq)

  • 10
                    
                        Daftar Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta 2024, Kenali Sebelum Mencoblos
                        Megapolitan

    10 Daftar Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta 2024, Kenali Sebelum Mencoblos Megapolitan

    Daftar Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta 2024, Kenali Sebelum Mencoblos
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan berebut suara pada
    Pilkada Jakarta 2024

    Pada Pilkada Jakarta 2024 ini ada tiga paslon yang bertarung, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.
    Untuk mengenal para calon kepala daerah yang bertarung, berikut kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024:
    Ridwan Kamil-Suswono merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1.
    Pasangan ini diusung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    KIM Plus sendiri terdiri dari Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2.
    Pasangan ini mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024 melalui jalur independen atau perseorangan.
    Pramono Anung-Rano Karno merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3.
    Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Ini, Satu Juta Rakyat Jombang Pilih Pemimpin Baru

    Hari Ini, Satu Juta Rakyat Jombang Pilih Pemimpin Baru

    Jombang (beritajatim.com) – Sebanyak satu juta rakyat Jombang, tepatnya 1.012.800 orang yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Serentak 2024 akan memilih pemimpin baru, Rabu (27/11/2024).

    Baik Pilbup (Pemilihan Bupati) Jombang maupun Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jawa Timur. Mereka akan menyalurkan suaranya pada 1.942 TPS yang tersebar di 21 kecamatan. Dar jumlah itu, sembilan diantaranya merupakan TPS loksus (lokasi khusus) yang sebagian berada di pondok pesantren.

    Distribusi logistik sudah sampai di masing-masing TPS oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Para pemilih juga sudah mendapatkan undangan untuk mencoblos. Dari bilik suara itulah mereka akan menentukan pemimpinnya untuk masa lima tahun mendatang.

    Untuk Pilgub Jatim diikuti tiga paslon (pasangan calon). Nomor urut 01 adalah Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. Nomor urut 02 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Sedangkan nomor urut 03 Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

    Sementara Pilbup Jombang diikuti dua pasangan calon. Yaitu, nomor urut 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung sejumlah partai non-parlemen.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Diantaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi. Sederet partai non-parlemen juga memberikan rekomendasi untuk pasangan ini. [suf]

  • Isu Politik Terkini: Pentingnya Netralitas Pilkada 2024 hingga Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

    Isu Politik Terkini: Pentingnya Netralitas Pilkada 2024 hingga Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita politik sepanjang Selasa (26/11/2024) masih diwarnai dengan persiapan hari pencoblosan Pilkada 2024 yang akan digelar pada hari ini, Rabu (27/11/2024). Sejumlah tokoh menyuarakan agar Pilkada 2024 dapat tetap menjunjung tinggi netralitas dan dilaksanakan secara jujur dan adil.

    Berita lainnya datang dari Prabowo Subianto yang akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh, hingga pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan MPR.

    Berikut rangkuman isu politik terkini sepanjang Selasa (26/11/2024).

    Netraliltas Pilkada 2024 
    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG menegaskan, kualitas Pilkada 2024 sangat ditentukan oleh netralitas penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pejabat birokrasi hingga tingkat desa.

    Untuk itu, BG berharap, semua pihak menjaga prinsip netralitas Pilkada 2024 untuk memilih 37 pasangan gubernur/wakil gubernur, 93 wali kota/wakil wali kota dan 415 bupati/wakil bupati.

    Prabowo Subianto Bakal Beri Gelar Pahlawan Nasional 
    Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan gelar pahlawan nasional kepada para tokoh. Ada sebanyak 16 tokoh yang telah diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dari usulan 16 tokoh tersebut akan kembali diseleksi oleh Prabowo terkait siapa saja yang layak diberikan gelar pahlawan nasional, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Jokowi Akan Mencoblos di TPS 12 Banjarsari Solo
    Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama istri Iriana Jokowi akan mencoblos Pilkada 2024 di TPS 12 yang berada di SDN Sumber 3, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (27/11/2024).

    Dari data DPT di TPS 12 Sumber, nama Jokowi berada di urutan nomor 217, dan Iriana di urutan nomor 199, yang beralamat di Jalan Kutai Utara RT 08/RW 07.

    Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan MPR
    MPR membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB). Kaukus itu menegaskan pembangunan berkelanjutan dan kebangsaan harus berjalan seiring, tidak boleh menegasi satu sama lainnya.

    Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani pembangunan berkelanjutan akan kehilangan maknanya apabila  dilakukan tanpa semangat kebangsaan.

    Puan Maharani Harap Pilkada 2024 Jurdil
    Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, akan mencoblos untuk Pilkada Jakarta 2024 di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Puan berharap Pilkada 2024 yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota berjalan dengan jujur dan adil (jurdil), aman dan lancar. Menurutnya, pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya.

  • KPU Biak: Sebanyak 100.874 warga siap salurkan hak pilih di 345 TPS

    KPU Biak: Sebanyak 100.874 warga siap salurkan hak pilih di 345 TPS

    Biak (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa sebanyak 100.874 warga Kabupaten Biak Numfor, Papua siap menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rabu mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.

    “Secara serentak proses pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024 ini sudah berjalan di 345 tempat pemungutan suara,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Biak Numfor Joey Nicolas Lawan di Biak,Rabu.

    Diakuinya, pilkada serentak pasangan calon gubernur/wakil gubernur serta pasangan calon Bupati Biak Numfor akan berlangsung 345 tempat pemungutan suara di 268 kampung/kelurahan,19 panitia pemilihan distrik yakni Numfor Barat, Numfor Timur, Orkeri,Poiru, Bruyadori,Padaido,Distrik Aimando.

    Selanjutnya Distrik Yendidori,Biak Barat, Swandiwe,Biak Utara, Warsa,Yawosi, Andey, Bondifuar, Samofa dan Distrik Biak Kota,Biak Timur dan Distrik Oridek.

    Joey berharap, semua proses pemungutan suara Biak Numfor dapat berjalan lancar,aman dan kondusif hingga selesai.

    Sebelumnya, Korwil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua untuk Biak dan Kabupaten Supiori Amandus Situmorang mengingatkan penyelenggara KPU di tingkat bawah KPPS dapat menjaga netralitas selama pemungutan suara.

    “Sesuai jadwal pilkada dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan perolehan suara pasangan calon di setiap TPS,” katanya.

    Hingga, Rabu pukul 07.50 WIT sejumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara di 268 kampung/kelurahan mulai mengawali pilkada dengan pelantikan dan sumpah janji anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    Pilkada serentak Kabupaten Biak Numfor 27 November 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor 1 pasangan calon bupati Markus Mansnembra-calon wakil bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapissa diusung Golkar, Gerindra, PKB dan Demokrat.

    Sementara nomor 2 pasangan calon Herry Ario Naap dan Kerry Yarangga diusung PDIP,PSI,PPP dan Hanura.

    Paslon nomor 3 paslon Saint Benhur Mansnandifu-Yohan Anthon Kho yang diusung NasDem, PAN,PKS dan Partai Garuda.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus Polisi Tembak Siswa di Semarang, Anggota Komisi III DPR Desak Reformasi Total Polri

    Kasus Polisi Tembak Siswa di Semarang, Anggota Komisi III DPR Desak Reformasi Total Polri

    Jakarta, Beritasatu.com – Polri dinilai perlu melakukan reformasi total mulai dari rekrutmen hingga pembinaan para anggotanya terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

    Menurut anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta hal tersebut perlu dilakukan agar rangkaian kasus penembakan yang dilakukan polisi belakangan ini, termasuk kasus polisi tembak siswa di Semarang tidak terjadi lagi.

    “Kepercayaan dan kepuasan masyarakat tentu harus dipulihkan supaya tidak ada lagi keraguan, terutama agar masyarakat tetap menghargai polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Kedaruratan ini harus segera disikapi dengan kebijakan dan implementasi konkret,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

    Wayan mengaku prihatin dan menyayangkan sejumlah kasus yang melibatkan aparat kepolisian belakang ini. Mulai dari kasus meninggalnya tahanan di Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah; kasus meninggalnya pelajar karena patroli polisi di Bekasi; kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, dan terakhir kasus polisik tembak siswa di Semarang.

    Kasus-kasus tersebut, kata dia, telah mencoreng wajah Polri sehingga publik kadang menganggap polisi dengan penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi, backing atau keterlibatan dalam pelanggaran hukum, penegakan hukum yang tidak transparan dan akuntabel, dan rentan intervensi. Belum lagi dikaitkan pula budaya hidup mewah, kekerasan, arogansi, dan kegiatan berpolitik.

    “Bagi saya dan tentunya Komisi III DPR, upaya reformasi atau transformasi Polri tentu bukan sama sekali tidak berjalan. Banyak inovasi layanan publik yang telah dilahirkan dan peran Polri di masyarakat yang patut diapresiasi,” tegas dia.

    Meskipun demikian, kata Wayan, semua pihak termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mengakui tidak semua program perubahan tersebut berjalan mulus. Menurut dia, sejumlah persoalan tetap terjadi seperti kasus penembakan oleh polisi yang membutuhkan perubahan yang signifikan dan reformatif.

    “Dimulai dari sistem kepemimpinan, strategi reformasi budaya dan struktur Polri, pengawasan, pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai aturan, pelatihan/pendidikan, hingga sistem rekrutmen polisi yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan segera. Hal ini menjadi urgen untuk segera diperbaiki,” imbuh politikus PDIP tersebut.

    Wayan menambahkan, Polit perlu melaukan rekrutmen yang bersih dari pungli, pelatihan HAM dan pendidikan mental, serta kualitas yang terintegrasi dan berintegritas, pengawasan melekat dan ketat, sistem reward and punishment yang jelas dan terukur.

    “Sistem kepemimpinan yang menjunjung tinggi pelayanan dan profesionalitas menjadi beberapa kunci untuk mengubah citra Polri yang buruk,” ucap dia.

    Wayan mengimbau agar kasus penembakan yang melibatkan polisi termasuk kasus polisi tembak siswa di Semarang, harus diusut secara tuntas dan transparan baik dari sisi hukum dan etika. Menurut dia, tidak hanya pelaku, semua pihak yang terlibat harus ditindak tegas.

    Dia menegaskan, Komisi III DPR, akan terus mengawal dan mengawasi penanganan kasus polis tembak siswa di Semarang agar masyarakat dapat terus mengetahui motif dan penindakannya.

    “Jikalau diperlukan, seluruh pihak dapat memberi masukan kepada Komisi III DPR untuk mengevaluasi kinerja Polri dan perubahan UU Polri untuk mengevaluasi kewenangan, tugas, dan fungsi, serta peran Polri agar dapat terawasi dan terkendali dengan baik,” pungkas Wayan.

    Seperti diketahui, siswa berinisial GR yang masih berusia 17 tahun harus kehilangan nyawanya seusai mendapati luka tembak pada bagian pinggul. GR dilaporkan tertembak oleh oknum polisi di kawasan Perumahan Paramount, Semarang Barat, pada Minggu (24/11/2024).

    Dugaan sementara yang diklaim oleh Polrestabes Semarang, GR ditembak akibat terlibat dalam aksi tawuran. Sementara itu Wakil Kepala Sekolah SMK N 4 Semarang mengaku jika korban kasus polisi tembak siswa, GR dikenal sebagai pribadi yang baik dan merupakan anggota paskibraka.

  • Perbaikan Hukum Tak Bakal Terjadi Selama Jenderal Listyo Masih Jabat Kapolri

    Perbaikan Hukum Tak Bakal Terjadi Selama Jenderal Listyo Masih Jabat Kapolri

    GELORA.CO – Persoalan hukum dan politik di Indonesia belakangan mengalami kerusakan.

    Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus, perbaikan dari sisi hukum tidak bisa terjadi apabila Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih memegang jabatan Kapolri.

    “Mau bicara hukum? Kalau Kapolri-nya masih Listyo Sigit, sampai berbulu, nih, gelas enggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa berbulu enggak,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa, 26 November 2024.

    Legislator Komisi II DPR RI itu juga menyatakan Jenderal Listyo turut andil dalam pengrusakan hukum dengan menggunakan institusi untuk pemenangan kandidat di Pilkada Serentak 2024.

    Deddy mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto perlu mengganti Jenderal Listyo demi mewujudkan perbaikan hukum di Indonesia.

    “Kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolri-nya, tetapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, enggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum,” kata dia.

    Deddy menyebut, sisi politik juga mengalami kerusakan setelah pejabat sementara di beberapa daerah berpihak ke kandidat tertentu. 

    “Pj ini geraknya gila-gilaan. Ada yang dengan inisiatif sendiri, ada yang karena mau dapat keuntungan, ada yang bisa melakukan komodifikasi terhadap pemilu ini. Ini sedang terjadi di semua penjuru negeri,” ujarnya.

    Deddy mengatakan perbaikan dari sisi politik satu di antaranya bisa terjadi ketika Prabowo punya kemandirian dalam memimpin Indonesia.

    “Politik tadi. Kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, enggak ada, enggak usah ngomong politik,” katanya.

    Selain kemandirian Prabowo, kata Deddy, perbaikan dari sisi politik bisa terjadi ketika rakyat melakukan perlawanan dengan turun ke jalan terhadap kebijakan rezim yang negatif.

    Dia mencontohkan saat gerakan rakyat untuk menolak Revisi UU Pilkada yang hendak mengakali  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024.

    “Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Kemarin Revisi Undang-Undang Pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi, bubar jalan, gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota. Bubar jalan. Bubar jalan,” katanya.

    Tak hanya itu, Deddy juga mengungkapkan kemarahan melihat Prabowo Subianto diperlakukan tak pantas ketika Presiden RI itu diminta menyatakan dukungan ke kandidat tertentu di Solo untuk Pilkada Jawa Tengah (Jateng).

    “Saya pribadi, saya tersinggung. Ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo, untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan,” katanya. 

    Dia menilai langkah meminta Prabowo menyatakan dukungan ke paslon di Jateng masuk unsur penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Terlebih lagi, ada unsur paksaan dari ucapan sokongan.

     

    “Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tetapi lembaga kepresidenan, loh. Which is, enggak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang Presiden bisa diperlakukan seperti itu. Apalagi kita ini, diinjak, Pak. Kan itu ini problemnya,” kata Deddy.

    Ditambahkan Deddy, Prabowo saat ini memang tampak tidak punya kuasa dalam menjabat Presiden RI. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih cawe-cawe terhadap kekuasaan yang dipegang Ketum Gerindra itu. 

    “Pusakanya sebagai Presiden itu, karena Pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi. Belum dipegang penuh, tuh,” pungkasnya.

  • Ketua KPU RI: Sampang kondusif pasca Insiden

    Ketua KPU RI: Sampang kondusif pasca Insiden

    “Saat ini situasi di Sampang sudah kondusif berkat peran aktif semua pihak,”

    Pamekasan (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin mengatakan, situasi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini telah kondusif pasca ‘Insiden Ketapang’ yang terjadi pada 17 November 2024 dan menyebabkan seorang pendukung calon bupati tewas dalam kejadian itu.

    “Saat ini situasi di Sampang sudah kondusif berkat peran aktif semua pihak,” katanya di sela-sela acara pemantauan persiapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

    Afif mengatakan, insiden yang terjadi di Kabupaten Sampang itu memang sempat mengkhawatirkan semua pihak, karena berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar.

    Akan tetapi, berkat dukungan semua elemen, termasuk para pejabat publik yang ada di Kabupaten Sampang, maka kini situasi di kabupaten itu, sudah terkendali.

    “Kalaupun ada riak-riak itu hal biasa, tapi cepat teratasi,” ujar Afif.

    Peran aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sampang, yang ikut memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna meredam konflik susulan setelah ‘Insiden Ketepang’ yang terjadi pada 17 November 2024 itu juga mampu mendinginkan situasi.

    Insiden Ketapang yang terjadi pada 17 November 2024 bermula saat H Slamet Junaidi (Calon Bupati Sampang nomor 2) berkunjung ke Padepokan Babussalam milik Kiai Mualif sekitar pukul 14:30 WIB.

    Saudara Kiai Mualif, yakni Kiai Hamduddin yang mengetahui kegiatan itu tidak terima dengan kedatangan Calon Bupati H Slamet Junaidi, sehingga menggerakkan sekelompok orang untuk melakukan penghadangan hingga akhirnya terjadi pembacokan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia bernama Jimmy Sugito Putra.

    Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari insiden itu. Masing-masing bernama Moh Suaidi, Fendi Sranum dan Abdul Rohman.

    Sementara itu, Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang akan digelar di 1.344 TPS yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan pada 14 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 737.832 orang, terdiri atas 369.301 pemilih laki-laki dan 378.248 perempuan.

    Ada dua pasangan calon yang berkontestasi, yakni K.H. Muhammad Bin Muafi Zaini-Abdullah Hidayat (Mandat) dengan nomor urut 1 dan Slamet Junaidi-Ahmad Mahfud (Jimad Sakteh) nomor urut 2.

    Pasangan Mandat diusung delapan partai politik, yakni Partai Golkar, PPP, PAN, PDIP, Demokrat, PBB, PSI, dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan Jimad Sakteh diusung enam partai politik, yakni Partai NasDem, Gerindra, PKB, Gelora, PKS, dan Partai Garuda.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Lokasi TPS Tiap Cagub dan Cawagub Sumut pada Pilkada 2024
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        26 November 2024

    Ini Lokasi TPS Tiap Cagub dan Cawagub Sumut pada Pilkada 2024 Medan 26 November 2024

    Ini Lokasi TPS Tiap Cagub dan Cawagub Sumut pada Pilkada 2024
    Editor
    KOMPAS.com –
    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diselenggarakan serentak pada Rabu, 27 November 2024 esok akan menentukan siapa pemimpin Sumatera Utara lima tahun kedepan.
    Seluruh warga yang telah terdaftar sebagai pemilih dapat memanfaatkan haknya dengan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat.
    Tidak terkecuali pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Sumatera Utara pada
    Pilkada 2024
    .
    Seperti diketahui, pada
    Pilkada Sumut
    2024 terdapat dua pasangan calon (paslon) yang berkompetisi untuk mendapat suara terbanyak.
    Pada nomor urut satu di surat suara ada pasangan Bobby Nasution-Surya yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PKB, dan PKS.
    Sementara pada nomor urut dua di surat suara ada pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang diusung oleh PDIP, Hanura, Partai Buruh, partai nonparlemen PKN, Partai Ummat dan Partai Gelora.
    Dikutip dari Tribun-Medan.com, Cagub Bobby Nasution akan menggunakan hak pilihnya di TPS 015 Komplek Tasbih Blok VV, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
    Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 015 Zulfikar mengatakan, Bobby Nasution akan mencoblos bersama istrinya Kahiyang Ayu, Ibunda Bobby serta satu saudaranya pada pukul 09.00-10.00 WIB.
    Cagub Edy Rahmayadi diketahui terdaftar untuk mencoblos di Kota Medan, tepatnya di TPS 044 Jalan Karya Bakti (Depan Masjid Baitusshalihin), Kecamatan Medan Johor.
    TPS ini juga menjadi lokasi tempat Edy mencoblos pada Pemilu 2024 karena lokasinya memangg dekat dengan kediaman pribadinya.
    Cawagub Surya akan menggunakan hak pilihnya di TPS 003 di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.
    Sosok cawagub yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Asahan ini akan menggunakan hak pilih di dekat kediamannya.
    Cawagub Hasan Basri Sagala diketahui memiliki KTP DKI Jakarta, sehingga tidak akan mengikuti pencoblosan Pilgub Sumut.
    Hasan Basri Sagala akan menggunakan hak pilihnya di TPS 059 di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.
    Sumber:

    medan.tribunnews.com


    medan.tribunnews.com
     

    kompas.com
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Terima Buku “Politik Itu Suci”, Ara Justru Ajak Hasto Cari Harun Masiku

    Belum Terima Buku “Politik Itu Suci”, Ara Justru Ajak Hasto Cari Harun Masiku

    GELORA.CO -Menteri Perumahan dan Pemukiman yang juga politisi Gerindra, Maruarar Sirait mengaku belum menerima buku karangan almarhum ayah Maruarar, Sabam Sirait, berjudul “Politik Itu Suci”.

    Padahal, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai buku tersebut akan diberikan ke Ara agar bisa mengingatkan untuk tidak melontarkan pernyataan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    Terlebih saat berkomentar soal kandidat Pramono Anung-Rano Karno bakal ditinggal pemilih nonmuslim setelah didukung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    “Sekarang bukunya ‘Politik Itu Suci’ belum saya terima tolong ya kita terima dari Mas Hasto,” kata Ara dalam video yang diterima redaksi RMOL pada Selasa, 26 November 2024.

    Lanjut Ara, bila dirinya sudah menerima buku dari Hasto maka akan digunakan dengan baik.

    “Saya senang sekali kalau bisa dapat itu, pasti akan saya tambah semangat saya juga akan lihat akan gunakan misalnya untuk membantu dan menggerakan jaringan saya,” jelas Ara.

    Alih-alih berkomentar mengenai isu yang dihubungkan ke dirinya, Ara justru bersyukur bila menerima buku itu akan mengajak Hasto menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk menangkap tersangka kasus suap Komisioner KPU, Harun Masiku.

    “Misalnya ada 1 kasus besar yang saya lihat akan melibatkan orang-orang besar di republik ini menyangkut Harun Masiku, siapa sih kok bertahun-tahun enggak bisa ditangkap?” ungkapnya.

    Bahkan, Ara akan siapkan bonus Rp8 miliar bagi mereka yang bisa menangkap Harun Masiku.

    “Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar, uang pribadi saya supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini kebal hukum ya dan saya gunakan berkat dari tuhan untuk memberantas korupsi di Indonesia,” imbuhnya.

    “Yuk Mas Hasto kita cari Harun Masiku sama-sama supaya jelas terang bendrang kenapa  bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang dibelakangnya dia? Apa yang diurus sama dia?” tegas Ara.