Xcloud.id

partai: PDIP

  • PK Silfester Jangan Merusak Citra Prabwo

    PK Silfester Jangan Merusak Citra Prabwo

    GELORA.CO -Langkah Kejaksaan yang belum menjebloskan Silfester Matutina ke penjara membuat citra penegakan hukum yang sudah ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa berbalik menjadi buruk. Padahal Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga pembela garis keras Joko Widodo itu telah divonis inkracht sejak 2019. 

    “Menurut saya ini pelecehan, merusak citra Pak Prabowo yang kemarin sebenarnya sudah diperbaiki dengan memberikan abolisi dan amnesti (kepada korban kriminalisasi),” ujar wartawan senior Hersubeno Arief dikutip redaksi dari akun YouTube Off The Record FNN di Jakarta, Senin, 18 Agustus 2025.

     

    Ia menyampaikan langkah Prabowo yang memberikan abolisi dan amnesti kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi catatan bagus karena keduanya dikriminalisasi akibat menjadi lawan politik Jokowi.

    “Itu kan luar biasa, di dunia internasional juga pasti Pak Prabowo itu akan dicatat dengan bagus,” ucapnya.

    Karena itu Hersu, biasa ia disapa, mewanti-wanti Mahkamah Agung untuk tidak mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan Silfester.

     

    Sebab menurutnya, penegakan hukum berkeadilan yang sudah ditunjukkan Prabowo akan rusak jika PK Silfester dikabulkan.

    “Nah kalau tiba-tiba Mahkamah Agung memutuskan dia bebas, rusak lagi upaya yang dilakukan Pak Prabowo. Upaya memperbaiki citra Indonesia betul-betul rusak. Percuma!” tandasnya. 

    Silfester divonis 1 tahun penjara atas laporan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia dinyatakan terbukti menyebarkan fitnah Jusuf Kalla menggunakan isu SARA untuk pemenangan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017. Putusan dibacakan pengadilan tingkat pertama pada 30 Juli 2018.

    Vonis terhada Silfester dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018. Lalu di tingkat kasasi yang putusannya dikeluarkan setahun berikutnya, vonis Sifester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara.

    Belakangan, Silfester mengajukan PK usai dirinya ramai diberitakan belum pernah menjalani vonis inkracht

  • Upacara di Istana Merdeka ada SBY-Jokowi, Megawati berhalangan hadir

    Upacara di Istana Merdeka ada SBY-Jokowi, Megawati berhalangan hadir

    Warga melakukan swafoto saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Peringatan HUT ke-80 RI bertemakan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/mrh/bar (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

    Upacara di Istana Merdeka ada SBY-Jokowi, Megawati berhalangan hadir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 Agustus 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri prosesi Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebut Presiden Ke-6 dan Presiden Ke-7 terkonfirmasi hadir, sementara Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir.

    “Insyaallah, Presiden Ke-6 Bapak SBY, Presiden Ke-7 Bapak Joko Widodo, Insyaallah akan ikut hadir. Presiden Ke-5, konfirmasi terakhir, berhalangan hadir untuk mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, karena Beliau memang ada agenda rutin 17 Agustus memimpin upacara khusus di DPP PDIP,” kata Prasetyo saat ditemui sebelum prosesi upacara dimulai di sisi samping Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi.

    Dalam momen HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Prasetyo mengenakan pakaian adat Sumatera Barat, lengkap dengan penutup kepala khas-nya. Pras, begitu sapaan populernya, menjelaskan alasannya memilih pakaian adat asal Sumatera Barat itu sebagai bentuk penghormatan kepada Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat.

    “Tentunya kita menghormati Proklamator kita Bung Hatta dari Sumatera Barat, lalu saya dari Jawa, sehingga dalam filosofi Jawa, Padang, artinya terang ini, doa dan harapan bahwa Indonesia akan terang-benderang,” kata Pras.

    Selepas wawancara singkat dengan wartawan, Pras bersama Wamensesneg Juri Ardiantoro lanjut mengecek beberapa titik di sekitar pelataran Istana Merdeka.

    Rangkaian prosesi upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, diawali dengan kirab Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Dua pusaka bangsa Indonesia itu dibawa oleh dua anggota purna Paskibraka Nasional Tahun 2024, yang keduanya menuju ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana.

    Dalam kirab itu, pasukan bermotor Paspampres, pasukan berkuda, dan pasukan berkostum kerajaan-kerajaan Nusantara turut mengawal jalannya kereta kencana menuju Istana Merdeka. Di Istana Merdeka, kedatangan kereta kencana disambut oleh seluruh peserta upacara yang berdiri sambil mengibar-ngibarkan bendera Merah Putih.

    Sebanyak 8.000 peserta upacara yang sebagian besar terdiri atas masyarakat umum telah memenuhi sisi kanan dan kiri pelataran Istana Merdeka untuk mengikuti prosesi Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dijadwalkan berlangsung tepat pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Sumber : Antara

  • DPR Panen Gaji Rp3 Juta per Hari: Rakyat Menjerit Kesusahan!

    DPR Panen Gaji Rp3 Juta per Hari: Rakyat Menjerit Kesusahan!

    GELORA.CO – Pembahasan naiknya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disebut mencapai Rp3 juta per hari kian memanas. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut bahwa secara prinsip kenaikan gaji DPR tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah tampak tidak adil.

    “Secara prinsip sebetulnya kenaikan gaji para pejabat maupun DPR ini harusnya tidak jadi masalah. Ini menjadi masalah karena terlihat sangat tidak adil,” kata Ferdinand, Minggu (17/8/2025).

    Misalnya, rakyat yang kesusahan menghadapi kebijakan pajak yang melonjak tinggi, pejabat justru mendapat kenaikan gaji besar. “Ketika rakyat kita di bawah menjerit kesusahan, pejabat kita mendapatkan fasilitas baru dan kenaikan gaji,” lanjutnya.

    Menurutnya, jika rakyat benar-benar disejahterakan, maka kenaikan gaji pejabat tidak akan dipersoalkan. Sepanjang itu rakyatnya benar-benar disejahterakan dan mereka (pejabat) tidak lagi jadi maling. Gaji tinggi bagus, tapi itu juga harus dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

    Saat ini kondisi rakyat semakin susah di tengah badai PHK hingga masih sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. “Masyarakat kita kan lagi susah. Makan susah, cari uang susah, kerja susah,” cetusnya.

    Melihat realita yang terjadi di kalangan bawah, Ferdinand mempertanyakan fasilitas berlebihan yang didapatkan para pejabat.

    “Kenapa fasilitas justru berlebih-lebihan, bermewah-mewah di kalangan pejabat pemerintah kita. Ini kan menjadi pertanyaan, lantas di mana keadilannya. Apa fungsi mereka sekarang dengan fasilitas dan gaji sekarang yang besar itu,” tandasnya.

    Sebelumnya,  Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, secara terbuka mengungkap besaran gaji bersih atau take home pay wakil rakyat yang ternyata bisa tembus lebih dari Rp100 juta per bulan. Hasanuddin menjelaskan, angka itu meningkat dibanding periode sebelumnya.

    Pasalnya, kini anggota DPR tidak lagi disediakan rumah dinas, melainkan mendapatkan tunjangan tambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas tersebut.

    “Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” kata Hasanuddin dikutip pada Minggu (17/8/2025).

    Pernyataan itu disampaikannya sekaligus menanggapi komentar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyinggung soal sulitnya mencari uang halal di dunia politik.

    Menurut Hasanuddin, penghasilan anggota DPR saat ini justru lebih dari cukup. Ia bahkan membandingkan jumlah tersebut jika dihitung per hari.

    “Bayangkan aja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali,” katanya.

    Hasanuddin menepis anggapan bahwa dirinya membocorkan rahasia dapur DPR. Sebab, baginya, apa yang diterima para anggota dewan bersumber dari pajak rakyat. “Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu,” pungkasnya.

  • Puan sebut Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat

    Puan sebut Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat

    ANTARA – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, segera bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu diungkapkan Puan saat dijumpai di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (17/8). (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nusron sebut 17 Agustus nuansanya persatuan saat ditanya soal Megawati

    Nusron sebut 17 Agustus nuansanya persatuan saat ditanya soal Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut 17 Agustus yang merupakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hari yang nuansanya persatuan dan kebersamaan.

    Nusron memberikan pernyataan itu saat diminta tanggapannya mengenai ketidakhadiran Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    “Nuansa 17 Agustus ini, nuansa persatuan, nuansa kebersamaan. Kalau ada pihak-pihak tertentu atau tokoh tertentu belum bisa hadir, insyaallah pada masa akan datang akan bisa hadir,” kata Nusron Wahid menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu sore.

    Di Istana Merdeka hari ini, Presiden-Presiden pendahulu Prabowo Subianto, yang merupakan Presiden Ke-8, memenuhi undangan yang dilayangkan oleh Istana untuk mengikuti secara langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden-Presiden pendahulu Prabowo itu, antara lain Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Kemudian, ada juga Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, kemudian Wapres Ke-11 Boediono, dan Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin.

    Megawati, yang juga diundang oleh Istana untuk mengikuti langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada akhirnya memilih tak hadir, dan Megawati memimpin upacara HUT RI bersama DPP PDIP.

    Terlepas dari ketidakhadiran Megawati saat upacara, Presiden Ke-5 itu yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hadir saat acara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang telah menuntaskan tugasnya di Istana Merdeka hari ini.

    Menurut Puan, Megawati sangat peduli terhadap Paskibraka karena Presiden Ke-5 RI itu merupakan purna-Paskibraka.

    “Bu Mega yang dulunya juga pernah menjadi Paskibraka tentu sangat concern, berkeinginan Paskibraka bisa menjadi satu tempat atau wadah yang betul bisa menjadi salah satu contoh bagaimana menghormati, menjalankan, dan melakukan semua hal terkait Pancasila, khususnya di hari yang bermakna ini,” kata Puan Maharani.

    Puan kemudian menilai Paskibraka hari ini sukses menjalankan tugasnya. “Alhamdulillah, Paskibraka sukses, baik, dan berjalan sangat lancar,” sambung Puan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

    Pakar Politik Sebut PDIP Terbiasa Hidup di Dua Alam

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDI-Perjuangan dinilai terbiasa hidup di dua alam seperti menjadi oposisi terkadang juga bisa jadi koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengemukakan bahwa hal tersebut biasa dilakukan oleh PDI-P untuk mencari aman agar tidak disikat oleh partai penguasa.

    “PDIP itu partai yang sudah terbiasa di dua alam,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga menyarankan seharusnya PDI-P sebagai partai yang memiliki jutaan kader di Tanah Air mempertegas sikap politiknya, sehingga seluruh kader yang ada di akar rumput tidak kebingungan.

    “PDIP tegas saja sebaiknya, mau jadi apa? Oposisi atau koalisi?,” katanya.

    Pangi menilai bahwa sikap oposisi yang kini dimainkan PDIP adalah oposisi konstruktif di mana oposisi tersebut dibuat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat. 

    Menurut Pangi, oposisi jenis tersebut tetap akan memberikan kritik secara objektif dan tetap mengapresiasi pemerintah apabila kebijakan yang diambil sesuai undang-undang.

    “Inilah jenis oposisi yang dimainkan PDIP. PDIP selama ini akan tetap mendukung program pemerintah namun tetap kritis kalau tidak berpihak wong cilik,” katanya.

    DPP PDI-Perjuangan masih bimbang dengan sikap politiknya di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka antara menjadi oposisi murni atau koalisi.

    Pasalnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya tetap akan menjadi oposisi atau penyeimbang pihak pemerintah baik secara ideologis maupun teknokratis. 

    Namun di sisi lain, menurut Hasto, PDI-P tetap akan mendukung semua kebijakan Prabowo-Gibran yang menyentuh rakyat secara langsung.

    “Jadi posisi kami menjadi penyeimbang secara ideologis, teknokratis sekaligus mendukung kebijakan yang pro rakyat,” tuturnya di Sekolah Partai DPP PDI-P Lenteng Agung Jakarta, Minggu (17/8).

    Menurut Hasto, sikap politik PDI-P tersebut sudah disampaikan langsung oleh PDI-P ketika menggelar Kongres PDI-P ke-6 di Bali beberapa waktu lalu.

    “Sikap politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu sudah sangat jelas,” katanya

    Hasto pun memastikan PDI-P bakal terus mengawal sistem demokrasi di Tanah Air karena demokrasi yang sehat butuh check and balance.

    “Kita tetap akan bersikap kritis, karena kan demokrasi memang membutuhkan check and balance,” ujarnya.

  • Chusnuh Chotimah Sindir Pihak yang Persoalkan Ketidakhadiran Megawati di HUT ke-80 RI, Ini Kalimatnya

    Chusnuh Chotimah Sindir Pihak yang Persoalkan Ketidakhadiran Megawati di HUT ke-80 RI, Ini Kalimatnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peringatah HUT ke-80 RI di Istana Negara pada Minggu (17/8) mendapat sorotan tersendiri dari masyarakat. Sejumlah hal dari perayaan ini turut menjadi perhatian.

    Salah satunya adalah ketidakhadiran Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Ada pihak yang kurang senang dengan ketidakhadiran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

    Merespons hal itu, pegiat media sosial, Chusnul Chotimah pun angkat suara terkait respons segelintir orang yang mempersoalkan ketidakhadiran Megawati pada HUT ke-80 RI di Istana Negara.

    “Dulu waktu pak SBY ga hadir kami pendukung ibu Mega biasa aja, ga menghina pak SBY.
    Tapi giliran ibu Mega ga hadir Krn kurang sehat dan diwakili mba Puan, ternak @jokowi
    seharian menghina ibu Mega, dibenturkan dgn pak @SBYudhoyono,” begitu cuitan Chusnul Chotimah, Minggu (17/8).

    Chusnul Khotimah menyesalkan pihak-pihak yang mempersoalkan ketidakhadiran Megawati di HUT RI kali ini. Apalagi kata dia, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak mempersoalkan bahkan memuji putri proklamator RI tersebut.

    “Padahal pendukung pak SBY biasa aja, bahkan pak Prabowo di pidatonya memuji ibu Mega.
    Dari sini terbukti lagi, ternak Jokowi memang suka bikin gaduh dan perpecahan,” tandas Chusnul Chotimah.

    Sebelumnya diberitakan, perayaan HUT ke-80 RI di Istana Negara pada Minggu (17/8) dihadiri dua mantan Presiden RI. Keduanya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan menanggapi ketidakhadiran Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri saat upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara.

  • Puan Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Segera Terjadi, Kapan?

    Puan Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Segera Terjadi, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

    Namun, dia menegaskan pertemuan itu tidak dilakukan pada hari peringatan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025).

    “Enggak, presiden kan banyak agenda, belum karnaval, belum lain-lain. Pasti insyaallah akan ada pertemuan tapi enggak hari ini,” kata Puan.

    Meski belum menyebutkan waktu pasti, Puan menyatakan pertemuan Megawati dan Prabowo bisa saja dilakukan dalam waktu dekat.

    “Mungkin secepatnya… mungkin aja karena jadwal presiden dalam rangka 17-an masih padat,” ujarnya.

    Puan menegaskan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo nantinya tidak selalu harus berisi pembahasan serius.

    “Setiap pertemuan enggak harus ada pembahasan serius, nanti bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu cerita, dan makan enak,” ungkapnya.

    Terkait kemungkinan PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, Puan menyebut hubungan antara partainya dan Presiden Prabowo sudah dekat sejak lama.

    “Dari dulu sudah dekat kaya kakak adik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia juga menyinggung peluang reshuffle kabinet yang membuka ruang bagi PDIP, meski belum ada pembicaraan detail.

    “Kan PDIP sudah menyatakan bahwa kami akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dan negara, dan akan meluruskan semua program untuk menjalankan visi Presiden Prabowo agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Tapi belum ngomong tentang itu,” kata Puan.

    Lebih lanjut, Puan menyampaikan pesan Megawati soal peringatan HUT RI kali ini. Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati disebut sangat memperhatikan peran Paskibraka yang sukses melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera tahun ini.

    “Sebagai BPIP, Bu Mega yang dulunya juga pernah menjadi Paskibraka tentu sangat konsen berkeinginan Paskibraka bisa menjadi satu tempat atau wadah yang betul bisa menjadi salah satu contoh bagaimana menghormati, menjalankan, dan melakukan semua hal terkait Pancasila khususnya di hari yang bermakna ini,” ujar Puan.

    Puan menambahkan, pesan Megawati untuk perayaan HUT ke-80 RI adalah agar seluruh rangkaian berjalan lancar, penuh makna, dan menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat.

    “Pelaksanaan 17 Agustus ini harus baik, lancar, pakem-pakemnya harus dilaksanakan. Artinya semua hal yang terkait dengan pelaksanaan upacara harus dilakukan baik, dan alhamdulillah sampai penurunan bendera semua berjalan baik,” kata Puan menyampaikan pesan ibunya.

  • Respons Puan soal Rumor "Reshuffle" Dikaitkan dengan PDI-P Nasional 17 Agustus 2025

    Respons Puan soal Rumor "Reshuffle" Dikaitkan dengan PDI-P Nasional 17 Agustus 2025

    Respons Puan soal Rumor “Reshuffle” Dikaitkan dengan PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani mengatakan bahwa belum ada pembicaraan mengenai kader yang bakal disiapkan mendukung pemerintah atau masuk dalam kabinet Merah Putih di internal partai.
    “Belum ngomong tentang itu (penyiapan kader),” kata Puan saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Namun, Puan menegaskan bahwa PDI-P sudah berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ditanyakan soal kemungkinan partainya mendapatkan kursi di kabinet Merah Putih.
    “Kan PDI-P sudah menyatakan bahwa kami akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dan negara. Dan akan meluruskan semua program untuk menjalankan visi Presiden Prabowo agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujarnya.
    Bahkan, Puan sempat menyinggung bahwa hubungan PDI-P dengan Gerindra seperti kakak beradik saat ditanyakan mengenai kedekatan kedua partai dan kemungkinan masuk ke pemerintahan Prabowo.
    “Dari dulu sudah deket kayak kakak adik,” kata Ketua DPR RI ini.
    Sebagaimana diketahui, spekulasi Prabowo bakal melakukan
    reshuffle
    atau perombakan kabinet sempat mencuat seiring hangatnya hubungan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    Prabowo sempat melempar candaan kepada sejumlah elite PDI-P seperti Ketua DPP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto.
    Hal itu terjadi saat Prabowo meresmikan Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025. Kepala Negara menyebut bahwa Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki hubungan kakak beradik dengan PDI-P.
    “Ini sebenarnya PDI-P sama Gerindra ini kakak-adik. Tapi benar kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi enggak boleh koalisi satu,” kata Prabowo saat itu.
    PDI-P diketahui memang satu-satunya partai politik di parlemen, yang tidak masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.
    Namun, dalam Kongres VI PDI-P pada 2 Agustus 2025, Megawati menyatakan bahwa PDI-P akan menjadi partai penyeimbang. Artinya, tidak bergabung ke koalisi pemerintah dan tidak pula menjadi oposisi.
    “PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.
    Dikonfirmasi mengenai pernyataan Megawati tersebut, politikus PDI-P Hendrawan Supratikno menjelaskan, artinya PDI-P bakal mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat dan keadilan.
    Namun, PDI-P juga siap memberikan masukan-masukan yang kritis dan konstruktif agar kebijakan yang diambil tepat dan efektif.
    Menurut Hendrawan, posisi sebagai peran penyeimbang yang diambil PDI-P bukan merupakan peran berburu kekuasaan dalam politik transaksional.
    “Jadi peran yang dimainkan adalah peran fungsional-transformasional,” ujar Hendrawan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto: Arahan Megawati untuk kader PDIP merupakan upaya mewawas diri

    Hasto: Arahan Megawati untuk kader PDIP merupakan upaya mewawas diri

    “Ini adalah upaya mewawas diri karena sejarah PDI Perjuangan melekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal kader partai jangan merasa lebih tinggi dari rakyat merupakan upaya mewawas diri.

    “Ini adalah upaya mewawas diri karena sejarah PDI Perjuangan melekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut Hasto mengatakan Megawati mencoba mengingatkan kepada kader PDIP bahwa seluruh sumber kekuatan PDIP berasal dari rakyat.

    “Dengan demikian, seluruh kader PDI Perjuangan tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat. Rakyat harus menjadi cakrawati (pucuk pimpinan, red.) perjuangan partai,” katanya.

    Sebelumnya, Megawati saat menjadi inspektur upacara HUT ke-80 RI, meminta kader PDIP untuk tidak merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat.

    “Saya tidak mau mendengar ada kader yang merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat. Rakyat mempunyai hak yang tertinggi di negara ini,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Apabila ada yang memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi, ingat, kita ini hanya alat perjuangan. Sekali lagi, alat perjuangan, bukan tujuan perjuangan itu sendiri untuk mengayakan diri sendiri, berkuasa untuk sendiri.”

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.