Xcloud.id

partai: PDIP

  • PP Persis Anggap Usulan Polri di Bawah TNI/Kemendagri Cederai Reformasi

    PP Persis Anggap Usulan Polri di Bawah TNI/Kemendagri Cederai Reformasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.

    “Pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern dan independen dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh presiden BJ Habibi pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya undang-undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era presiden Megawati,” ujar Sekretaris Bidang Jam’iyyah PP. Persis, Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024). Rilis keterangan Erdian berjudul ‘PP. Persis Respon Usulan Kepolisian dibawah TNI dan Kemendagri: Cara Pandang Parsial dan Kasuistik, Cederai Semangat Reformasi’.

    Menurut Erdian, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara.

    “Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kan, posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan Hukum. Dan ketiga, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat,” lanjutnya.

    Erdian menegaskan usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI serta Kemendagri dengan alasan karena ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang yang parsial dan kasuistik. Erdian menganggap pandangan tersebut setback ke paradigma orde baru dan menciderai semangat reformasi.

    “Terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi akhir-akhir ini tentu harus ditindak tegas dan segara diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi,” lanjutnya.

    “Hari ini, kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Sigit, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Bahwa ada masalah yang menghinggapi institusi polisi oleh oknum-nya, namun selama ini, di bawah komando beliau, Polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Dan kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

    Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

    “Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (isa/jbr)

  • PDIP Pecat Effendi Simbolon yang Dukung RK-Suswono di Pilkada Jakarta – Page 3

    PDIP Pecat Effendi Simbolon yang Dukung RK-Suswono di Pilkada Jakarta – Page 3

    Saat ditanya alasan pemecatan terhadap yang bersangkutan, Djarot menjelaskan terhadap yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan AD/ART partai.

    “Melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ungkap Djarot.

    Diketahui, Effendi saat Pilkada Jakarta 2024 mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.

  • Karier Politik Effendi Simbolon yang Disebut Dipecat PDIP karena Merapat ke Ridwan Kamil

    Karier Politik Effendi Simbolon yang Disebut Dipecat PDIP karena Merapat ke Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Effendi Simbolon dikabarkan dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pemecatan tersebut dilakukan sebagai sanksi organisasi bahwa ia sebelumnya mengikuti kampanye pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

    Effendi saat itu menghadiri acara pertemuan antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dengan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta, pada Senin (18/11/2024).

    Ternyata dukungan Effendi Simbolon ini sempat dikonfirmasi oleh RK. Ia mengatakan manuver politik adalah hal yang lumrah.

    “Bonus dukungan dari tokoh-tokoh kan. Yang paling utama kemarin Pak Jokowi. Pak Prabowo sudah, bahkan ada pak Effendi Simbolon kan sempat rame kan, yang namanya pergeseran dukungan itu adalah hal yang lumrah di dalam demokrasi. Dulu terpisah oleh Pilpres, bersatu dalam pilkada,” kata RK di DPP Gibran Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

    Perjalanan Politik Effendi Simbolon

    Effendi diketahui merupakan kader PDIP yang dikenal sebagai anggota DPR RI.

    Perjalanan karier politik beliau dimulai saat menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2004. Sejak itu ia telah menjadi anggota DPR selama empat periode.

    Di internal partai PDIP, Effendi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP, bahkan dia juga sempat diusung sebagai bakal calon sekretaris jenderal PDIP untuk periode tahun 2010 hingga 2015.

    Menilik ke belakang, pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini merupakan putra bungsu dari St. MM Simbolon dan Martha br. Tobing. Dia mengenyam pendidikan di SD Negeri Cendrawasih Banjarbaru (1969–1975), kemudian berpindah ke Jakarta.

    Di Jakarta, dirinya bersekolah di SMP Negeri 41 Jakarta (1975–1979) dan SMA Negeri 3 Jakarta (1979–1982). Dalam bangku pendidikannya, Effendi pernah ditunjuk menjadi Ketua Alumni SMA Negeri 3 Jakarta dengan anggota sekitar 600 orang yang terdiri dari berbagai kalangan.

    Selepas lulus SMA, Effendi mengemban studi S-1 Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Doktorandus pada 1988.

    Sambil berkursi di DPR, pada 2011 dia masih haus mengejar ilmu dengan menempuh studi S-2 Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Magister Ilmu Politik pada 2013. Bahkan, dia langsung melanjutkan studi S-3 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Doktor pada 2015.

    Tak hanya mengenyam pendidikan, ternyata dia juga dipercaya dalam sejumlah bidang organisasi, salah satunya untuk menjabat sebagai Ketua Umum PB Lembaga Karate-Do Indonesia (PB Lemkari) hingga tahun 2012 menggantikan ketua lama periode 2004-2008, Doddy Susanto.

    Effendi juga merupakan salah satu penggagas terbentuknya Pusat Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI), sebuah perkumpulan bagi marga Simbolon.

    Dirinya juga sempat ikut berpartisipasi sebagai calon gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 dan berpasangan dengan Jumiran Abdi.

    Dalam pemilihan ini, pasangan Effendi-Jumiran meraih posisi ke-2 dengan 24,34 persen suara, sementara posisi pertama diraih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi dengan 33,00 persen suara.

  • Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Cokelat sedang menjadi pembicaraan ramai yang dikaitkan dengan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Menurut sejumlah pihak, kehadiran Partai Cokelat diduga menjadi masalah yang menyebabkan adanya kasus penyimpangan jelang Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.

    Hal ini pernah diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Partai Cokelat merujuk pada simpatisan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Jokowi menempatkan keluarganya dan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi yang disebut sebagai Partai Cokelat,” ucap Hasto dalam video yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11) lalu.

    Hasto menyebut bahwa Jokowi ingin membuat politik seperti kerajaan dengan menempatkan hulubalang yang mewakili kepentingan politiknya.

    Pernyataan Hasto mengenai Partai Coklat ini pun menjadi viral hingga ikut dibahas oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo.

    Yoyok menyinggung mengenai kehadiran Partai Cokelat saat melakukan rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

    “Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat,” ucap Yoyok.

    Menurutnya, Partai Cokelat juga diduga memiliki hubungan erat dengan netralitas institusi kepolisian dalam kondisi politik saat ini.

    Tanggapan Jokowi

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian memberikan tanggapan mengenai tudingan bahwa ia mengerahkan Partai Cokelat untuk memenangkan paslon-paslon yang di-endorse oleh dirinya.

    Ia meminta semua pihak bisa membuktikan tudingan mengenai hubungan Partai Cokelat dengan dirinya.

    “Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan. Dilaporkan ke Bawaslu atau dibawa ke MK,” ucapnya kepada wartawan saat hadir di Masjid Raya Medan pada Jumat (29/11).

    DPR Sebut Partai Cokelat Hoaks

  • PDIP Pecat Effendi Simbolon Usai Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI

    PDIP Pecat Effendi Simbolon Usai Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI

    GELORA.CO – DPP PDIP memecat Effendi Simbolon sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih.

    Pemecatan itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat.

    “Benar, yang bersangkutan sudah dipecat dari partai,” kata Djarot, saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024).

    Djarot menjelaskan, Effendi Simbolon terbukti melanggar etik karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

    Padahal, kata dia, PDIP mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel di Pilkada Jakarta.

    “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

    Surat pemecatan terhadap Effendi Simbolon ditetapkan PDIP pada Kamis, 28 November 2024 lalu.

    Surat itu diteken Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

  • Paslon Patahana Kota Santri Diprediksi Kembali Pimpin Kabupaten Tasikmalaya

    Paslon Patahana Kota Santri Diprediksi Kembali Pimpin Kabupaten Tasikmalaya

    Liputan6.com, Tasikmalaya – Pasangan Calon (Paslon) incumbent alias patahanan kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang berada di nomor urut 3, Ade Sugianto – Iip Miftahul Paoz (Ade-Iip) diprediksi kembali memenangkan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024.

    Dalam perhitungan tabulasi data tim gabungan Paslon nomor urut 3, paslon Ade-Iip sukses merebut mengumupulkan angka 52,20 persen suara atau sekitar 491.474 suara, mereka mengklaim menang di 37 kecamatan dari total 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

    Kemudian diikuti paslon nomor urut 02 Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari sebesar 258.871 suara atau sekitar 27,40 persen, diikuti paslon nomor urut 01 di posisi buncit yakni Iwan Saputra – Dede Muksit Aly sebesar 192.737 suara atau sekitar  20,40 persen.

    “Ini data rekap dari C1 paslon belum secara resmi,” ujar Ketua Timgab pemenangan paslon 03, Nanang Romli, Kamis (28/11/2024).

    Menurutnya, raihan suara paslon Ade-Iip sesuai prediksi. Berdasarkan C1 real seluruh saksi Paslon 03 yang tersebar di semua TPS, jagoannya berjaya di 37 kecamatan dari 39 kecamatan seluruh kabupaten Tasikmalaya.

    “Semoga tidak ada perubahan dengan jumlah 2.847 TPS yang sudah terisi seluruhnya oleh saksi Paslon 03,” kata dia.

    Ia berterima kasih atas kerja sama semua tim terutama relawan dari seluruh partai pengusung yang berasal dari PDIP, PKB, Nasdem dan PBB, sehingga warga kota santri kabupaten Tasikmalaya memberikan dukungan penuh bagi paslon Ade-Iip.

    “Kami akan berkomitmen bersama 18 kursi (Legislatif) untuk mengimplementasikan dalam rangka menjawab visi misi Ade Iip di lima tahun kedepan,” kata dia.

    Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi menambahkan, jika paslon Ade-Iip menyatakan, hasil hitungan sementara paslon Ade-Iip hanya menderita di 2  kecamatan dari 39 kecamatan se kabupaten Tasikmalaya. “Kita hanya kalah di Kecamatan Pancatengah dan Cineam,” ungkap dia.

    Selain itu, raihan suara paslon 03 hanya berbeda tipis dengan pengumuman lembaga survei PolMark Indonesia yang merilis capaian suara Paslon Ade-Iip di angka 49,5 persen, sedangkan hasil perhitungan quick count mencapai 52,20 persen.

    “Hasil yang didapat saat ini sudah selaras apa yang diproyeksikan sebelumnya dan sesuai prediksi dari tim gabungan paslon Ade-Iip,” ujar dia.

    Sambil menunggu rilis resmi real count yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Ami meminta semua pihak pendukung paslon 03 tetap tenang tanpa melakukan euforia berlebihan. “Kemenangan Ade Iip adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” ujar dia.

    Tidak hanya itu, ia berencana melakukan rekonsiliasi dengan seluruh paslon lain dan tetap bahu mambahu melakukan pembangunan dan memberikan pelayana optimal bagi seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya. 

  • Gus Barra-Rizal Unggul di 5 Dapil Kabupaten Mojokerto

    Gus Barra-Rizal Unggul di 5 Dapil Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) 2 Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian berhasil unggul di lima Daerah Pemilihan (dapil). Dari lima dapil tersebut, pasangan Mubarok meraih 47 ribu suara dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024.

    Di Kabupaten Mojokerto terbagi lima dapil. Dapil 1 meliputi Kecamatan Mojosari, Ngoro dan Pungging, Dapil 2 meliputi Kecamatan Gondang, Jatirejo, Pacet dan Trawas dan Dapil 3 meliputi Kecamatan Puri, Sooko dan Trowulan. Dapil 4 meliputi Kecamatan Dawarblandong, Gedeg, Jetis dan Kemlagi.

    Sementara Dapil 5 meliputi Kecamatan Bangsal, Dlanggu, Kutorejo dan Mojoanyar. Hasil quick count, di Dapil 1 Paslon 1 Idola (Ikfina Fahmwati-Sa’dulloh Syarofi memperoleh 65.594 suara sedangkan Paslon 2 Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian) dengan 82.409 suara.

    Dengan hasil tersebut, pasangan Mubarok unggul 16.819 suara. Dapil 2, Paslon 1 Idola mendapat 48.022 dan Paslon 2 Mubarok 64.238. Mubarok unggul 16.216 suara. Dapil 3, Paslon 1 Idola memperoleh 65.479, sedangkan Paslon 2 Mubarok 70.714. Mubarok unggul 5.235 suara.

    Dapil 4, Paslon 1 Idola mendapat 78.171 suara, sedangkan Paslon 2 Mubarok 82.883, Mubarok unggul 4.712 suara. Dapil 5, Paslon 1 Idola memperoleh 68.206 sedangkan Paslon 2 Mubarok 72.097, Mubarok unggul 3.891 suara.

    “Paslon 2 MUBAROK menang mutlak di semua Dapil Se Kabupaten Mojokerto. Data suara masuk sudah mencapai 100 persen penuh dan Paslon 2 Mubarok menang telak di semua dapil,” ungkap Ketua Tim Pemenangan 02, Suwandy Firdaus, Sabtu (30/11/2024).

    Masih kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Mojokerto ini, daa kemenangan sudah valid dan mempunyai kekuatan hukum. Lantaran, lanjut data tersebut diperoleh dari para saksi dan sudah ditandatangani.

    “Total keseluruhan perolehan suara di 5 dapil, Paslon 2 Mubarok menang mutlak dengan keunggulan 47 ribu suara. Sekali lagi, kemenangan Mubarok di Pilbup ini juga kemenangan rakyat mojokerto. Bismillah, segera tercipta pemerintahan Mubarok yang bersih, jujur dan amanah,” katanya.

    Pemerintahan Mubarok untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur. Sekedar diketahui, pasangan Idola diusung empat partai politik (parpol) parlemen dan didukung dua parpol nonparlemen. Empat parpol parlemen tersebut yakni PKB, Partai Golkar, PDIP dan PKS.

    Enam porpol tersebut menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029 serta dua parpol nonparlemen adalah PSI dan Partai Buruh. Sedangkan pasangan Mubarok diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029.

    Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. Dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini, Ikfina pecah kongsi dengan Gus Barra di Pilbup Mojokerto 2024.

    Di Pilkada 2020, Gus Barra (Muhammad Al Barra) menjadi wakil Ikfina Fahmawati. Pasangan Ikfina-Barra (Ikbar) kala itu diusung Partai Demokrat, PKS, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PAN. Mereka sukses menumbangkan dua pasangan lain yakni Pungkasiadi-Titik Masudah, Yoko Priyono-Choirun Nisa.

    Ikbar dengan meraup 405.157 atau 65,2 persen suara. Sementara pasangan Yoko-Nisa mendapatkan 95.481suara atau setara dengan 15 persen dari suara sah. Petahana, Pungkasiadi-Titik Masudah memperoleh 120.458 suara atau setara dengan 19 persen lebih dari jumlah suara sah. [tin/beq]

  • Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, menganggap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

    “PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada”, kata Najih dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurutnya, tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP.

    “Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan,” ucap Najih.

    Najih lalu mengungkit soal temuan pakta kepala BIN daerah (Kabinda) untuk memenangkan capres PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut saat itu PDIP hanya bergeming.

    “Kader PDIP-P perlu mengingat ulang kasus Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat awal kampanye Pilpres, kita semua tahul kemarin, tersebar pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Daerah untuk menangkan capres dari PDIP. Saya mau bertanya, ke mana gerangan suara mereka waktu kasus tersebut ribut di publik”, lanjut Najih.

    “Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik”, tutur Najih.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.

    Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

    “Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (jbr/tor)

  • Mantan Kades Campurejo jadi bupati terpilih Temanggung

    Mantan Kades Campurejo jadi bupati terpilih Temanggung

    Bagi Agus, aspirasi masyarakat menjadi aspek utama dalam membangun daerah

    Temanggung (ANTARA) – Berdasarkan data internal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Kabupaten Temanggung yaitu Agus Setyawan dan Nadia Muna, mampu unggul dari pasangan petahana.

    Pasangan Agus – Nadia memperoleh 229.958 suara atau 46,56 persen, kemudian pasangan calon nomor urut 2 Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat memperoleh 199.917 suara dan pasangan calon nomor urut 3 M. Al Khadziq – Bimo Alugoro mendapat 63.999 suara.

    Pada periode 2018-2023 Kabupaten Temanggung dipimpin M. Al Kadziq – Heri Ibnu Wibowo, namun pada Pilkada 2024 pasangan ini pecah dan mereka maju sendiri-sendiri dengan pasangan lain.

    Agus Setyawan atau yang dikenal dengan Agus Gondrong untuk sementara berhasil mengungguli pesaing yang berstatus petahana.

    Nadia Muna merupakan dokter gigi yang sempat menjadi anggota DPRD Temanggung 2024-2029 dari PPP. Ia berasal dari keluarga santri dari Temanggung.

    Agus merupakan calon bupati kelahiran 16 Agustus 1975, pria berusia 49 tahun tersebut merupakan lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2000.

    Bupati terpilih ini mempunyai istri Panca Dewi yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Temanggung masa bakti 2024-2029.

    Prestasi kepala desa

    Selama 16 tahun menjadi Kepala Desa Campurejo, tercatat ada beberapa prestasi membanggakan yang diraih selama menjadi kades sejak 2007 hingga 2024.

    Dia berhasil membangun desa cyber di Campurejo, letak geografis Desa Campurejo yang terletak di lereng Gunung Prau membuat masyarakat mengalami kendala untuk mengakses teknologi informasi. Maka dibuatlah program internet desa pada tahun 2015.

    Gerakan tersebut membuat Desa Campurejo terkenal karena menjadi desa cyber pertama di Jawa Tengah.

    Agus juga berhasil membangun 5 Taman Pendidikan Al-quran (TPA), 3 sekolah Taman Kanak-Kanak, 27 mushalla, 6 masjid, kantor desa, puskesmas pembantu, gedung BUMDES.

    Di sektor pariwisata, berhasil membuat destinasi wisata menawan. Di antaranya Benteng Sata, sebuah benteng yang terletak di puncak perbukitan dengan pemandangan alam pegunungan Temanggung yang mempesona.

    Sebagai pegiat seni budaya, dia sangat serius mengembangkan seni budaya. Saat ini ada 37 kelompok seni budaya di Desa Campurejo seperti kuda lumping, marching band, hadroh, topeng ireng, calung, dangdut, santri jawa dan lainnya yang eksis di desa itu.

    Seluruh kegiatan kelompok seni mendapatkan dukungan anggaran penuh, termasuk dibelikan alat kesenian, seragam hingga mendatangkan pelatih khusus agar cepat berkembang.

    Kelompok seni budaya Campurejo kini menjadi duta budaya kebanggaan warga Temanggung dan terkenal hingga nasional. Tahun 2022, kesenian kuda lumping Campurejo menjadi juara pertama tingkat Provinsi Jawa Tengah.

    Saat awal menjabat sebagai kepala desa tahun 2007, Agus merasa prihatin dengan sumber daya manusia Campurejo. Pasalnya, tak lebih dari 15 orang warga desanya yang lulusan SMA. Mayoritas, hanya lulusan SD bahkan banyak yang tidak mengenyam pendidikan.

    Hal tersebut membuat kasus pernikahan dini atau kawin bocah mencuat. Kemudian dia membuat larangan pernikahan dini dan getol sosialisasi tentang wajib belajar kepada masyarakatnya. Hasilnya, selain kawin bocah dapat dicegah, ratusan anak-anak Campurejo kini berhasil lulus SMA bahkan puluhan lainnya menyandang gelar sarjana.

    Campurejo juga dikenal sebagai desa pelopor pelayanan kesehatan karena menjadi desa pertama di Temanggung yang memiliki fasilitas ambulans gratis bantuan LazisNU untuk masyarakat.

    Terdapat dua ambulans gratis yang melayani masyarakat Campurejo selama 24 jam. Jarak desa Campurejo dengan RSUD Temanggung yang sangat jauh membuat masyarakat kesulitan untuk pergi berobat. Kehadiran ambulans gratis membuat warga tak harus membayar ratusan ribu untuk biaya transportasi ke rumah sakit,

    Sebagai daerah agraris yang masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sektor ini menjadi perhatian serius selama menjadi kepala desa. Ia membangun jalan usaha tani, jalan ke ladang-ladang yang awalnya hanya jalan setapak menjadi lebar dan memudahkan masyarakat mengangkut bibit, pupuk serta hasil pertanian.

    Sepanjang 10 kilometer lebih jalan usaha tani kini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat sebagai penunjang sektor ekonomi.

    Selain itu, dia memberikan banyak bantuan alat pertanian kepada 32 kelompok tani di desanya. Bantuan seperti traktor, kendaraan roda tiga, mesin pembuat pupuk, alat semprot dan lainnya membuat pertanian di Campurejo menjadi maju dan jadi percontohan.

    Tahun 2017, kelompok tani Widodo Raharjo desa Campurejo menjadi juara pertama kelompok tani tembakau tingkat provinsi Jawa Tengah.

    Sujud syukur

    Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Temanggung nomor urut 1 Agus Setyawan-Nadia Muna melakukan sujud syukur dan doa bersama di Masjid Desa Campurejo, Tretep, Kabupaten Temanggung.

    Ketua Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten Temanggung pasangan Agus-Nadia, Yunianto menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan YME semuanya bisa berjalan dengan baik dan kemenangan telah diperoleh.

    Secara internal disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Temanggung pasangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Temanggung Agus Setyawan-Nadia Muna memperoleh 229.958 suara atau 46,56 persen.

    Hal yang sangat penting bahwa pihaknya akan mengikuti tahapan-tahapan dari KPU, kemudian akan selalu menghormati seluruh aturan main KPU Kabupaten Temanggung sampai nanti dengan penetapan suara sampai dengan prosesi pelantikan.

    Kepada seluruh tim pemenangan dari PDIP, PPP, PKS dan Hanura untuk selalu menghormati seluruh tata cara tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Temanggung.

    Calon Bupati Temanggung Agus Setyawan menyampaikan alhamdulillah prosesi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temangung tahun 2024 telah berakhir.

    Kerja sama antarempat partai pengusung, relawan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung telah membawa kemenangan.

    Masih menunggu proses penghitungan dari KPU Kabupaten Temanggung dan tim akan mengawal penghitungan mulai dari PPK sampai KPU Temangggung secara manual.

    Mari bersama-sama seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung untuk menjaga kondusifitas agar suasana nyaman, aman, dan tenteram di Kabupaten Temanggung selalu terjaga dengan baik.

    Jika nanti sudah resmi menjadi Bupati, Agus Gondrong berjanji membuka seluas-luasnya pintu aspirasi masyarakat antara lain dengan lebih sering menggelar sarasehan untuk menyerap aspirasi dan mengetahui berbagai masalah yang dihadapi rakyat.

    Bagi Agus, aspirasi masyarakat menjadi aspek utama dalam membangun daerah, dan realisasinya akan disesuaikan dengan regulasi dan kekuatan anggaran. Baginya semua aspirasi rakyat itu menjadi mimpi yang harus menjadi kenyataan sehingga rakyat terpuaskan.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketum Pernusa: PDIP Kalah di Pilkada Serentak 2024 Itu Realita, Jangan Salahkan Polisi – Page 3

    Ketum Pernusa: PDIP Kalah di Pilkada Serentak 2024 Itu Realita, Jangan Salahkan Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polemik politik semakin memanas usai PDI Perjuangan (PDIP) melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Usulan ini muncul setelah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka.

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian (polisi), yang mereka istilahkan sebagai ‘parcok’ atau partai cokelat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu, dia menyebut, adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo Subianto menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman, melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85% kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar.

    Karena, kata dia, semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik,” terang Norman

     

    Sejumlah paslon, baik didukung PDIP maupun KIM plus bersaing ketat di lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih. Bahkan, 2 mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi turun gunung