Xcloud.id

partai: PDIP

  • Top 3 News: Bapak Wushu Mayjen (Purn) IGK Manila Meninggal Dunia, Ini Profil Lengkap dan Perjalanan Kariernya – Page 3

    Top 3 News: Bapak Wushu Mayjen (Purn) IGK Manila Meninggal Dunia, Ini Profil Lengkap dan Perjalanan Kariernya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar duka datang dari Akademi Bela Negara (ABN) Partai Nasional Demokrat (NasDem). Gubernur ABN NasDem, Mayor Jenderal (Purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila, tutup usia, Senin 18 Agustus 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Hal itu seperti disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim. Jenazah almarhum IGK Manila diberangkatkan dari Rumah Sakit Bunda menuju Rumah Sakit Pusat Gatot Soebroto untuk dimandikan.

    Kemudian, dibawa menuju Aula ABN untuk disemayamkan dan diperkirakan tiba pukul 14.00 WIB. Upacara pelepasan dan kremasi IGK Manila akan dilakukan pada Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengonfirmasi, satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

    Hal ini berdasarkan laporan kaji cepat per Minggu 17 Agustus 2025 pukul 23.42 WIB. Abdul menjelaskan, saat gempa terjadi, para jemaat tengah mengikuti ibadah pagi. Sejumlah jemaat tertimpa material kayu dan batako dari bangunan gereja yang masih dalam tahap konstruksi.

    Abdul mencatat, data kerusakan rumah juga mengalami peningkatan akibat gempa Poso. Kaji cepat sementara, tercatat sedikitnya 12 unit rumah rusak berat dan 33 unit rumah rusak ringan.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait dua orang dengan gaya sok jagoan, memalak pedagang di Pasar Stasiun Angke, Tambora.

    Tapi, bukan minta sejumlah uang melainkan minta buah melon untuk tambahan konsumsi hajatan. Belum sempat pesta nikahan digelar, keduanya telah ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Tambora.

    Aksi pemalakan itu terekam dalam kamera CCTV. Dalam video berdurasi 1 menit 9 detik, tampak seorang pria berjaket jeans biru bersama rekannya bersweater hitam menghampiri lapak pedagang.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 18 Agustus 2025:

    Di hari yang sama dengan sidang kasus suap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut Joko Widodo. Sang Presiden ketujuh justru duduk satu meja dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Di antara keduanya, ada Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh dan duduk…

  • Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    GELORA.CO -Generasi muda jangan merasa malu dalam memulai pekerjaan atau usaha yang tidak merugikan orang lain dan halal.

    Demikian pesan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) kepada anak muda di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 dirinya di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Agustus 2025.

    “Saya bilang sama anak-anak, kamu jangan malu, karena saya tidak korupsi, tidak merampok, saya dapat hasil dari kerjaan yang halal,” ujar OSO.

    Mantan Ketua DPD itu juga mengajak anak muda memperluas jaringan. Sebab dari jaringan itu muncul persahabatan.

    Dari sahabat biasa, lanjut dia, akan ada sosok yang nantinya menemani di masa perjuangan bahkan saat sedang jatuh.

    “Bagi saya, persahabatan itu adalah yang segala-galanya. Dan macam-macam warna sahabat saya, macam-macam asal-usul, macam-macam agama. Persahabatan itu betul-betul tinggi nilainya,” ungkapnya.

    Dalam perayaan ini, sejumlah tokoh kenegaraan dan pejabat pemerintahan turut hadir, diantaranya anak Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra; Mantan Kepala BIN yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo; Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto; mantan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj; dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. 

  • Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto

    Fadli Zon Batal Rilis Sejarah Baru saat HUT ke-80 RI, Begini Respons Hasto

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDIP mengapresiasi Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang batal merilis Sejarah Indonesia baru pada HUT RI ke-80 pada Minggu (17/8/2025). 

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika Sejarah Indonesia baru itu dirilis oleh pemerintahan, maka masyarakat akan gaduh karena ada banyak sejarah yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah.

    “Jadi dari berbagai upaya masukan agar sejarah dapat ditulis dengan benar, lalu ini didengarkan akhirnya penulisan sejarah yang menimbulkan kontroversi ini ditunda,” tuturnya di Jakarta, Senin (18/8/2025).

    Hasto menegaskan bahwa pihaknya juga telah membentuk Badan Nasional Sejarah Partai DPP PDI-Perjuangan agar memberi kontribusi kepada negara untuk belajar lagi tentang sejarah.

    “Badan ini akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah, lalu menatap masa depan yang jauh lebih optimis setelah melihat kebenaran sejarah itu,” katanya.

    Dia memastikan PDIP bakal terus memberikan kontribusi terkait penulisan ulang sejarah Indonesia sesuai arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian akademis dan melihat sejarah secara komprehensif,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, buku penulisan ulang sejarah Indonesia dipastikan batal dirilis pada 17 Agustus 2025 atau bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa 17 Agustus 2025 yang ditetapkan sebelumnya merupakan tenggat waktu (deadline) dari penulisan buku sejarah Indonesia versi terbaru. Dia pun menepis anggapan bahwa tidak dirilisnya buku sejarah Indonesia pada momen HUT ke-80 Kemerdekaan RI bukan karena ditunda.

    “Bukan ditunda. Memang belum selesai karena rancangannya itu penulisannya selesai 17 Agustus [2025]. Itu deadline yang kami berikan dan sudah selesai,” katanya saat ditemui di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Fadli mengatakan proses penyusunan buku sejarah Indonesia kini tengah memasuki proses editing. Dalam proses editing tersebut, akan ditambahkan pula masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat di kalangan akademik dari sejumlah diskusi publik yang telah digelar oleh Kemenbud.

  • Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan

    Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan

    Bisnis.com, JAKARTA — DPP PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal rencana pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan penerimaan pajak naik 13,5% pada 2026.

    Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengakui bahwa dirinya seringkali ditanyakan warga mengenai pajak pemerintahan yang saat ini dinilai sebagai hantu menakutkan.

    Menurut Ganjar, hal tersebut disebabkan sosialisasidari pemerintahan mengenai kenaikan pajak untuk masyarakat belum tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang kaget tiba-tiba pajak dinaikkan tanpa ada sosialisasi lebih dulu.

    “Saya kira Ibu Kemenkeu dan Ditjen Pajak ini juga harus memberikan sosialisasi yang sebanyak-banyaknya, karena banyak dari masyarakat bawah yang bertanya ke kami bagaimana perpajakan ini bisa jadi hantu yang mengerikan,” tutur Ganjar kepada Bisnis di Jakarta, Senin (18/8/2025).

    Selain itu, Ganjar juga turut mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ditjen Pajak untuk membuka saluran komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa bertanya langsung kepada pemerintah alasan menaikkanpajak ke masyarakat.

    “Selama ini kan belum ada saluran itu. Jadi agar publik punya kesadaran pajak, baiknya berikan akses untuk konsolidasi sekaligus bertanya soal kenaikan pajak ini,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Target itu naik sebesar 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Target tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di acara rapat paripurna DPR pada Jumat (25/8/2025).

    Dalam postur RAPBN 2026, penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun tersebut akan menjadi sumber utama pendapatan negara. Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Artinya, 74,92% atau 3/4 dari pendapatan negara akan berasal dari penerimaan pajak. Sementara itu, sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun.

    Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Angka itu turun 4,7% dari outlook PNBP pada 2025 sebesar Rp477,2 triliun.

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan penerimaan pajak tahun depan akan diarahkan untuk menopang program-program strategis, mulai dari ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

  • Legislator PDIP Bilang Pemilu 2024 Paling Brengsek, Denny Indrayana: Sering Saya Bilang, Demokrasi Sudah Dibajak Duitokrasi

    Legislator PDIP Bilang Pemilu 2024 Paling Brengsek, Denny Indrayana: Sering Saya Bilang, Demokrasi Sudah Dibajak Duitokrasi

    “Dari Pemilu yang kotor hanya akan lahir calon koruptor,” jelasnya.

    Lebih jauh, ia mendorong agar dalam tubuh negara demokratis, Pemilu berfungsi sebagai ginjal. Mencuci darah kotor.

    “Pemimpin yang tidak amanah, tidak kapabel, adalah darah kotor yang disingkirkan melalui saringan pemilu lima tahun sekali,” cetusnya.

    Hanya saja, ia melihat bahwa ginjal Pemilu di Indonesia telah dicap gagal. Mereka yang tersaring dan kalah, malah politisi yang bersih.

    “Yang mengandalkan kapasitas dan integritas tak terbeli, bukan isi tas. Gagal ginjal pemilu menghadirkan pemenang Pilpres dari putusan Paman Usman untuk Gibran,” imbuhnya.

    Bukan hanya itu, Denny menuturkan bahwa gagal ginjal Pemilu juga menghadirkan anggota legislatif nasional dan lokal yang merampok uang rakyat, Gubernur, Bupati, Walikota, masing-masing menghadirkan kebijakan koruptif.

    “Semua bermuara dari uang suap untuk memenangkan pemilu. Menjadi kandidat bayar mahar. Menjadi pemenang membayar penyelenggara Pemilu, oknum aparat, pengadilan, mahkamah, hingga membeli suara rakyat,” bebernya.

    Kata Denny, jika merujuk pada aturan agama baik yang memberi suap ataupun yang menerima suap, masuk neraka berdasarkan perkataan Rasulullah, Muhammad SAW.

    “Jadi suap adalah praktik yang menyebabkan gagal ginjal pemilu kita, dan dari waktu ke waktu semakin kita toleransi sebagai kenormalan. Kata Burhanuddin Muhtadi, politik uang adalah new normal dalam pemilu kita,” tukasnya.

    Bukan hanya itu, Denny bilang bahwa tidak akan ada kabar baik dari pemilu yang kotor. Pun tidak ada keadilan dari gagal ginjal pemilu.

  • Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati yang Tidak Hadir Upacara Kemerdekaan RI di Istana

    Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati yang Tidak Hadir Upacara Kemerdekaan RI di Istana

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Agustus.

    Saat menemui wartawan, Puan ditemani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Puan menggunakan pakaian adat khas Minangkabau, Sumatra Barat.

    Ketua DPP PDIP itu memaknai HUT ke-80 RI dengan penuh doa dan harapan. Dia berharap, Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera, bersatu, kuat, hebat dan bermartabat.

    Puan juga menyampaikan pesan khusus dari Ibundanya, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang berhalangan hadir hari ini di Istana Merdeka. 

  • Politik Kemarin, Ziarah Nasional hingga Upacara HUT Ke-80 di Istana

    Politik Kemarin, Ziarah Nasional hingga Upacara HUT Ke-80 di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Minggu (17/8), mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata hingga Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan untuk memperingati HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo pimpin Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata

    Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, tengah malam.

    Mengenakan pakaian PSL gelap, Presiden Prabowotiba di TMP Kalibata tepat pukul 00.00 WIB. Dia disambut pasukan drum band.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Presiden bacakan teks Proklamasi pimpin upacara HUT RI di Istana

    Presiden Prabowo Subianto membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia saat memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi.

    Presiden Prabowo, yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin prosesi upacara dengan mengenakan beskap yang lengkap dengan kain di pinggang.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Kereta “Garuda Prabayaksa” antar bendera-teks proklamasi ke Istana

    Kereta kencana “Garuda Prabayaksa” menjadi kendaraan yang mengantar bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta dalam prosesi kirab Merah Putih, Minggu.

    Berdasarkan pantauan dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, kereta kencana tersebut mengantar bendera pusaka dan naskah proklamasi yang dibawa oleh Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Megawati rayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP

    Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan HUT Ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Masjid At Taufiq Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu, menjelaskan Megawati memperingati HUT RI di Sekolah Partai PDIP karena ingin merayakan bersama para kader dari tingkat pengurus partai hingga satuan tugas PDIP.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Kogabwilhan I dan Pemkab Natuna terbangkan 1.000 lampion

    Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I bersama Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menerbangkan 1.000 lampion dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Bupati Natuna, Cen Sui Lan, di Natuna, Ahad, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada Ahad malam, sebagai bagian dari rangkaian acara malam resepsi peringatan HUT ke-80 RI yang berlangsung di kawasan Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan

    Mereka yang Merdeka dan Bebas dari Tahanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI turut menjadi momen menghirup udara bebas bagi mereka yang mendekam di balik jeruji penjara.

    Pasalnya, tidak sedikit para narapidana yang merasakan udara bebas karena mendapatkan remisi khusus dalam rangka momen tersebut.

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberi 179.312 narapidana di seluruh Indonesia menerima remisi umum dan 192.983 narapidana menerima remisi dasawarsa.

    Pada momentum yang sama, sebanyak 1.369 anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum (PMPU) dan 1.361 anak binaan lainnya memperoleh pengurangan masa pidana dasawarsa (PMPD).

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi memaparkan dari total 179.312 narapidana yang menerima remisi umum, sebanyak 175.395 narapidana di antaranya menerima remisi umum I, sementara 3.917 narapidana lainnya menerima remisi umum II sehingga langsung bebas.

    Adapun narapidana yang menerima remisi dasawarsa terdiri atas 182.857 narapidana menerima remisi dasawarsa I dan 4.186 narapidana langsung bebas karena menerima remisi dasawarsa II.

    Kemudian, 5.626 narapidana menerima remisi dasawarsa pidana penjara pengganti denda kategori I dan 314 narapidana menerima remisi dasawarsa pidana pengganti denda II atau langsung bebas.

    Sementara itu, dari total 1.369 anak binaan menerima PMPU, sebanyak 1.336 anak binaan di antaranya menerima PMPU I dan 33 anak binaan sisanya menerima PMPU II atau langsung bebas dari tahanan.

    Di sisi lain, rincian anak binaan yang menerima PMPD terdiri atas 1.326 anak binaan menerima PMPD I dan 35 anak binaan langsung bebas setelah menerima PMPD II sehingga totalnya adalah 1.361 orang.

    Pemberian remisi narapidana tertuang dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-1360.PK.05.03 TAHUN 2025 dan Nomor PAS-1361.PK 05.03 Tahun 2025 Tanggal 17 Agustus 2025 Tentang Pemberian Remisi Umum Tahun 2025 Kepada Narapidana dan Remisi Dasawarsa Tahun 2025 kepada Narapidana.

    Sementara itu, pemberian PMPU dan PMPD anak binaan tertuang dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-1369.PK.05.03 Tahun 2025 dan PAS-1361.PK 05.03 Tahun 2025 Tanggal 17 Agustus 2025 tentang Pemberian PMPU Tahun 2025 Kepada Anak Binaan dan PMPD Tahun 2025 Kepada Anak Binaan.

    “Jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas diri, dan menjadi insan yang telah bertanggung jawab. Bagi yang bebas, kembalilah ke masyarakat sebagai pribadi yang taat hukum, aktif berkontribusi, dan tidak mengulangi kesalahan yang masa lalu,” ujar Mashudi dikutip dari Antara, Senin (18/8/2025).

    Selain para narapidana yang mendapatkan remisi, ada pula Setya Novanto yang kembali menghirup udara bebas setelah mendapatkan bebas bersyarat oleh Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

    Mantan terpidana kasus korupsi E-KTP itu resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada 16 Agustus 2025. Bebasnya mantan Ketua DPR RI itu berdasarkan surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.

    Status Setnov berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandung.

    Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti menjabarkan bahwa salah satu alasan Setnov dapat menghirup udara bebas di luar penjara adalah menjadi inisiator klinik hukum.

    “Aktif dalam program kemandirian di bidang pertanian dan perkebunan, dan inisiator program klinik hukum di Lapas Sukamiskin,” jelasnya kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Salemba, Minggu (17/8/2025).

    Setnov juga telah menjalani 2/3 dari masa tahanan. Diketahui, masa penahanan Setnov telah dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan.

    Di sisi lain, Setnov telah membayar denda sebesar Rp500 juta dan membayar uang pidana pengganti Rp43 miliar dengan sisa Rp5,3 miliar subsider 2 bulan 15 hari.

    Rika menekankan bahwa pemberian keringanan hukum berlaku untuk seluruh narapidana jika dirasa memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Itu jadi pertimbangan dan semua warga binaan yang diberikan program kebebasan bersyarat. Itu juga dicek pertimbangan-pertimbangannya seperti itu. Jadi bukan hanya Setnov,” paparnya. 

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi mengatakan meskipun Setnov telah bebas, dia tetap harus wajib lapor sampai 2029.

    “Dia melaporkan ke lapas yang ada terdekat itu bisa, ke Bandung juga bisa. Ya sebulan sekali [wajib lapor hingga 2029],” ujarnya.

    Adapun Setnov telah mendapatkan remisi semasa masa pidananya sebanyak 28 bulan 15 hari.

    Abolisi Tom Lembong

    Masih pada suasana Peringatan Kemerdekaan, Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong turut menghirup udara bebas usai mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat malam (1/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada pukul 22.00 WIB, Tom Lembong terlihat keluar dari Rutan dengan mengenakan baju berwarna dongker. Dia didampingi sang istri, Franciska Wiharjda, dan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang juga kompak menggunakan baju biru dongker gelap tersebut.

    Momen kebebasannya disambut oleh para pendukung yang telah menunggu di depan Rutan. Tom tampak tersenyum saat berjalan keluar dari gerbang rutan sembari melambaikan kedua tangannya kepada para awak media.

    “Teman-teman, hari ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan keluarga tercinta,” jelas Tom Lembong.

    Tom Lembong kemudian menuturkan rasa terima kasihnya. Dia juga memberikan apresiasi atas keputusan Prabowo dan DPR atas persetujuan keputusan ini.

    Dia juga menuturkan, bahwa keputusan ini bukan hanya membebaskan secara fisik, namun juga memulihkan nama baiknya dan kehormatannya sebagai seorang warga negara.

    “Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam,” ucapnya.

    Amnesti Hasto

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto akhirnya juga kembali menghirup udara bebas. Dia mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, berbarengan dengan abolisi Tom Lembong.

    Hasto bebas setelah menjalani penahanan sebagai tersangka hingga terdakwa kasus Harun Masiku. Dia hanya menjalani penahanan kurang dari enam bulan lamanya, sebelum diberikan amnesti.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hasto ditahan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku pada 20 Februari 2025. Kemudian, hanya 22 hari setelahnya, penyidikan Hasto dinyatakan rampung dan dilimpahkan ke tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK, dan akhirnya disidangkan pada 14 Maret 2025. 

    Sekitar empat bulan lamanya persidangan, Hasto akhirnya diputus bersalah. Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, terkait dengan pengurusan PAW DPR 2019-2024 untuk Harun Masiku, sebagaimana dakwaan alternatif jaksa. 

    Putusan Hasto dibacakan 25 Juli 2025. Kurang dari satu pekan putusan Hakim, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberinya amnesti. Pengampunan itu telah melalui pertimbangan DPR dan diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (31/7/2025).

    Pada Jumat (1/8/2025), Hasto akhirnya dibebaskan. Dia terlihat keluar dari rutan sekitar pukul 21.22 WIB. Elite PDIP itu disambut oleh sejumlah anggota tim penasihat hukumnya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta. Beberapa yang hadir adalah Maqdir Ismail dan Febri Diansyah, yang pernah menjabat Juru Bicara KPK.

    Saat keluar dari rutan, Hasto terlihat mengenakan jas hitam yang melapisi kaos merah di badannya. Dia turut membawa tas ransel hitam bersamanya. Dia sempat melambaikan tangan kepada awak media dan simpatisan di area luar rutan.

    “Saya pulang ke rumah dulu” ujarnya kepada wartawan saat ditanya apa yang akan dilakukannya usai bebas malam ini.

  • PK Silfester Jangan Merusak Citra Prabwo

    PK Silfester Jangan Merusak Citra Prabwo

    GELORA.CO -Langkah Kejaksaan yang belum menjebloskan Silfester Matutina ke penjara membuat citra penegakan hukum yang sudah ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa berbalik menjadi buruk. Padahal Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang juga pembela garis keras Joko Widodo itu telah divonis inkracht sejak 2019. 

    “Menurut saya ini pelecehan, merusak citra Pak Prabowo yang kemarin sebenarnya sudah diperbaiki dengan memberikan abolisi dan amnesti (kepada korban kriminalisasi),” ujar wartawan senior Hersubeno Arief dikutip redaksi dari akun YouTube Off The Record FNN di Jakarta, Senin, 18 Agustus 2025.

     

    Ia menyampaikan langkah Prabowo yang memberikan abolisi dan amnesti kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi catatan bagus karena keduanya dikriminalisasi akibat menjadi lawan politik Jokowi.

    “Itu kan luar biasa, di dunia internasional juga pasti Pak Prabowo itu akan dicatat dengan bagus,” ucapnya.

    Karena itu Hersu, biasa ia disapa, mewanti-wanti Mahkamah Agung untuk tidak mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan Silfester.

     

    Sebab menurutnya, penegakan hukum berkeadilan yang sudah ditunjukkan Prabowo akan rusak jika PK Silfester dikabulkan.

    “Nah kalau tiba-tiba Mahkamah Agung memutuskan dia bebas, rusak lagi upaya yang dilakukan Pak Prabowo. Upaya memperbaiki citra Indonesia betul-betul rusak. Percuma!” tandasnya. 

    Silfester divonis 1 tahun penjara atas laporan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia dinyatakan terbukti menyebarkan fitnah Jusuf Kalla menggunakan isu SARA untuk pemenangan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017. Putusan dibacakan pengadilan tingkat pertama pada 30 Juli 2018.

    Vonis terhada Silfester dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018. Lalu di tingkat kasasi yang putusannya dikeluarkan setahun berikutnya, vonis Sifester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara.

    Belakangan, Silfester mengajukan PK usai dirinya ramai diberitakan belum pernah menjalani vonis inkracht

  • Upacara di Istana Merdeka ada SBY-Jokowi, Megawati berhalangan hadir

    Upacara di Istana Merdeka ada SBY-Jokowi, Megawati berhalangan hadir

    Warga melakukan swafoto saat menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Peringatan HUT ke-80 RI bertemakan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/mrh/bar (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

    Upacara di Istana Merdeka ada SBY-Jokowi, Megawati berhalangan hadir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 Agustus 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-7 Joko Widodo menghadiri prosesi Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebut Presiden Ke-6 dan Presiden Ke-7 terkonfirmasi hadir, sementara Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir.

    “Insyaallah, Presiden Ke-6 Bapak SBY, Presiden Ke-7 Bapak Joko Widodo, Insyaallah akan ikut hadir. Presiden Ke-5, konfirmasi terakhir, berhalangan hadir untuk mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, karena Beliau memang ada agenda rutin 17 Agustus memimpin upacara khusus di DPP PDIP,” kata Prasetyo saat ditemui sebelum prosesi upacara dimulai di sisi samping Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi.

    Dalam momen HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Prasetyo mengenakan pakaian adat Sumatera Barat, lengkap dengan penutup kepala khas-nya. Pras, begitu sapaan populernya, menjelaskan alasannya memilih pakaian adat asal Sumatera Barat itu sebagai bentuk penghormatan kepada Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat.

    “Tentunya kita menghormati Proklamator kita Bung Hatta dari Sumatera Barat, lalu saya dari Jawa, sehingga dalam filosofi Jawa, Padang, artinya terang ini, doa dan harapan bahwa Indonesia akan terang-benderang,” kata Pras.

    Selepas wawancara singkat dengan wartawan, Pras bersama Wamensesneg Juri Ardiantoro lanjut mengecek beberapa titik di sekitar pelataran Istana Merdeka.

    Rangkaian prosesi upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, diawali dengan kirab Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Dua pusaka bangsa Indonesia itu dibawa oleh dua anggota purna Paskibraka Nasional Tahun 2024, yang keduanya menuju ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana.

    Dalam kirab itu, pasukan bermotor Paspampres, pasukan berkuda, dan pasukan berkostum kerajaan-kerajaan Nusantara turut mengawal jalannya kereta kencana menuju Istana Merdeka. Di Istana Merdeka, kedatangan kereta kencana disambut oleh seluruh peserta upacara yang berdiri sambil mengibar-ngibarkan bendera Merah Putih.

    Sebanyak 8.000 peserta upacara yang sebagian besar terdiri atas masyarakat umum telah memenuhi sisi kanan dan kiri pelataran Istana Merdeka untuk mengikuti prosesi Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dijadwalkan berlangsung tepat pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Sumber : Antara