Xcloud.id

partai: PDIP

  • GP Ansor: Penggabungan Polri ke TNI bertentangan amanah reformasi

    GP Ansor: Penggabungan Polri ke TNI bertentangan amanah reformasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, A. Rifqi Al-Mubarok, mengatakan bahwa wacana penggabungan Polri ke dalam TNI bertentangan dengan amanah reformasi 1998.

    Rifqi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa amanah reformasi tersebut tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta keputusan Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dan TNI.

    “Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi,” ucapnya.

    Pernyataan itu untuk menanggapi anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP menyampaikan wacana terkait penempatan Polri di bawah TNI ataupun Kemendagri.

    Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI adalah untuk menjadikan Korps Bhayangkara sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

    “Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat,” ucapnya.

    Menurutnya, menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi.

    “Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dirinya selaku Sekjen GP Ansor, mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi.

    “Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia juga tegas menolak setiap upaya ataupun wacana mengenai penggabungan Polri ke dalam TNI.

    Hal yang senada juga diutarakan oleh Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin yang juga menolak tegas wacana penggabungan ini.

    GP Ansor, kata dia, berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi.

    “Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera,” kata Addin.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kubu RIDO Minta Pemungutan Suara Ulang, PDIP Pede Pramono-Rano 1 Putaran

    Kubu RIDO Minta Pemungutan Suara Ulang, PDIP Pede Pramono-Rano 1 Putaran

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengapresiasi warga Jakarta yang telah mempercayakan suaranya kepada pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno.

    Juru Bicara Pramono-Rano, Chico Hakim mengemukakan warga DKI Jakarta telah menggunakan hak pilihnya dengan baik di Pilkada Jakarta kemarin. Menurut Chico, tidak ada warga Jakarta yang mendapat tekanan maupun paksaan untuk memilih kandidat tertentu di Pilkada DKI Jakarta.

    “Rakyat DKI Jakarta akhirnya kini bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun dan akhirnya memenangkan Pram-Doel dengan satu putaran,” tuturnya di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Menurutnya, kemenangan pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno yang berhasil menembus angka di atas 50 persen itu merupakan kemenangan dari warga DKI Jakarta.

    “Kemenangan Pramono-Doel kemenangan rakyat Jakarta,” katanya.

    Selain itu, dia juga mengapresiasi aparat TNI dan Polri yang telah mengawal Pilkada Jakarta sehingga kondusif dan aman. Dia mengimbau agar TNI dan Polri tetap terus mengamankan Pilkada DKI Jakarta hingga seluruh tahapan selesai.

    “Sehingga sejarah akan mencatat banyak hal baik yang terjadi pada pesta demokrasi di Jakarta kali ini,” ujarnya.

    PSU Ulang 

    Sementara itu, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur.

    Wakil Ketua Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butarbutar mengatakan bahwa desakkan itu perlu dilakukan buntut temuan belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

    “Kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU (Pemungutan Suara Ulang) terhadap TPS 28 tersebut,” katanya lewat rilisnya, Minggu (1/12/2024).

    Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar aturan administrasi yang tercantum dalam Pasal 112 UU nomor 1 tahun 2015.

    Apalagi, kata Jaya, oknum petugas tersebut sudah menggunakan lebih dari satu kali, serta telah mencoblos 20 kali yang dimasukkan di kotak suara 2 kertas suara.

    “Artinya sudah memenuhi kriteria untuk PSU di wilayah TPS 28 RW02 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar,” ujarnya.

    Pemecatan KPPS

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur (Jaktim) memberhentikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jaktim.

    Pemecatan buntut temuan 19 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jaktim, Rio Verieza mengatakan sang ketua KPPS melanggar kode etik. Sebab, ketua KPPS itu meminta petugas pengamanan langsung (pamsung) TPS untuk mencoblos surat suara tak terpakai.

    “Di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti itu terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPPS dan pamsung. Jadi, Ketua KPPS itu menyuruh pamsung untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai,” kata Rio, Jumat (29/11/2024).

    Dia menjelaskan, petugas ketertiban yang mendapat arahan kemudian mencoblos 19 surat suara. Beruntung, pengawas TPS sempat menggagalkan surat suara tercoblos itu dimasukkan ke kotak suara.

    “Dari 19 surat suara itu yang sempat dimasukkan ke kotak suara itu satu surat suara, kemudian 18 surat suara itu ditahan oleh pengawas TPS, jadi digagalkan ini oleh pengawas TPS,” jelas Rio.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, seluruh surat suara yang tercoblos mengarah pada Pramono Anung-Rano Karno.

    Meski demikian, hasil pemeriksaan mengungkap Ketua KPPS tidak mengarahkan pencoblosan dilakukan pada salah satu paslon.

    “Jadi untuk unsur politis (mengarahkan paslon tertentu) tidak ada. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan itu ingin TPS-nya ingin banyak yang hadir,” ungkap dia.

    Buntut kejadian itu, Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti dan satu pamsung dipecat. Rio memastikan berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya ketua KPPS yang mengetahui kejadian itu.

  • Christophorus Suryo Terpilih sebagai Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur 2025-2028

    Christophorus Suryo Terpilih sebagai Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur 2025-2028

    Mojokerto (beritajatim.com) – Christophorus Suryo resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Timur untuk periode 2025-2028.

    Pemilihan ini berlangsung dalam Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) Pemuda Katolik Jawa Timur ke-VII yang digelar di Mojokerto, Sabtu (30/11/2024).

    Sebanyak 14 Komisariat Cabang (Komcab) Pemuda Katolik dari berbagai wilayah di Jawa Timur, termasuk Banyuwangi, Surabaya, dan Ngawi, secara bulat memilih Suryo untuk memimpin organisasi tersebut.

    “Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan teman-teman. Mari kita bergandengan tangan untuk memajukan Pemuda Katolik di Jawa Timur,” ungkap Suryo dalam pidatonya.

    Fokus Pengembangan Pemuda Katolik

    Suryo mengungkapkan bahwa salah satu capaian penting Pemuda Katolik Jawa Timur adalah bertambahnya jumlah Komisariat Cabang.

    Hal ini menjadi bukti bahwa organisasi ini semakin diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, Pemuda Katolik juga aktif berkontribusi dalam berbagai agenda pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

    Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya kontribusi nyata Pemuda Katolik di masyarakat.

    “Sekarang saatnya kita membuktikan kiprah kita secara nyata. Muskomda ini bukan sekadar arena pemilihan ketua, tetapi juga momentum untuk memperkuat jejaring organisasi sesuai dengan tagline kita, Grow, Further, and Level Up,” ujar Stefanus.

    Ia juga berharap Muskomda kali ini mampu menghasilkan ide-ide segar yang dapat mendorong organisasi ke tingkat yang lebih tinggi.

    “Pemuda Katolik Jawa Timur sudah cukup membanggakan. Saatnya kita mengubah cara berorganisasi untuk mencapai kemajuan lebih lanjut,” tambahnya.

    Agenda Strategis Muskomda

    Muskomda Pemuda Katolik Jawa Timur bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan organisasi selama periode 2025-2028. Acara ini diikuti lebih dari 50 perwakilan dari seluruh pengurus Komisariat Cabang di Jawa Timur.

    Dalam pembukaannya, Pj Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Muskomda di Kota Mojokerto.

    “Pelaksanaan Muskomda ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto adalah wilayah yang kondusif. Kota ini memiliki potensi besar sebagai episentrum Nusantara, terutama di kawasan Bumi Majapahit. Saya berharap Pemuda Katolik terus berkontribusi, tidak hanya untuk gereja, tetapi juga untuk masyarakat luas,” ujar Ali.

    Kehadiran Tokoh-Tokoh Penting

    Muskomda kali ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh Katolik berpengaruh di Jawa Timur, seperti:

    Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono

    Agatha Retnosari, Dewan Pembina Pemuda Katolik Jawa Timur

    Brigjen Polisi (Purn.) Sadarum

    Albertus Rudi A., Ketua Fraksi PDIP DPRD Situbondo

    Bernadus Christyoforus Agus Wahyudi Utomo, Anggota DPRD Kota Mojokerto dan Dewan Pembina Komcab Mojokerto

    Dr. Ignatius Agus Budiono, S.Pd., M.Pd., dari Komisi Kerawam Keuskupan Surabaya

    RD. Andreas Putra Krishananta, Romo Rekan Paroki St. Yosef Mojokerto

    Melalui Muskomda ini, Pemuda Katolik diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi organisasi yang berdampak positif, baik dalam lingkup gereja maupun masyarakat.

    Dengan kepemimpinan baru di bawah Christophorus Suryo, Pemuda Katolik Jawa Timur memiliki peluang besar untuk semakin maju dan memberikan kontribusi nyata di berbagai bidang kehidupan. (ted)

  • Ini Kata PMII Jatim Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI: Langkah Mundur Demokrasi

    Ini Kata PMII Jatim Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI: Langkah Mundur Demokrasi

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesiaa (PMII) Jawa Timur menolak usulan Polri di bawah Kemendagri ataupun TNI. Pasalnya hal ini disikapi sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

    Sebelumnya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat penolakan tegas dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur.

    Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Baijuri, menilai gagasan tersebut merupakan bentuk kemunduran dalam demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, Polri harus tetap profesional dan independen agar dapat menjaga keadilan tanpa intervensi politik.

    “Usulan pengembalian posisi Polri adalah langkah mundur. Hal ini tidak relevan dengan kondisi bangsa saat ini yang membutuhkan kepolisian independen,” tegas Baijuri.

    Baijuri menegaskan bahwa kondisi sosial, politik, dan hukum di Indonesia sangat kompleks dan berbeda dari negara lain. Oleh karena itu, menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI justru akan membuka peluang intervensi politik yang menghambat terciptanya keadilan.

    “Di berbagai negara memang ada kepolisian yang berada di bawah kementerian. Namun, Indonesia memiliki dinamika yang berbeda, sehingga Polri harus tetap independen,” jelasnya.

    PMII Jatim juga melihat adanya potensi usulan ini berkaitan dengan isu netralitas Polri menjelang Pilkada 2024. Namun, Baijuri menekankan bahwa mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri bukanlah solusi untuk menjamin netralitas, melainkan dapat merusak profesionalisme institusi tersebut.

    “Kalaupun usulan ini ada kaitannya dengan Pilkada, solusi terbaik adalah penguatan internal Polri, bukan menempatkannya di bawah kementerian yang membuka ruang intervensi lebih besar,” katanya.

    Baijuri menyoroti bahwa keputusan sebesar ini harus melalui kajian mendalam dengan melibatkan masyarakat sipil dan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas demokrasi.

    “Penegakan hukum yang adil hanya bisa terwujud kalau Polri tetap independen. Jangan sampai keputusan yang salah justru melemahkan demokrasi kita,” tutupnya.

    PMII Jatim berharap pemerintah tetap mengutamakan stabilitas demokrasi dan menjunjung tinggi independensi institusi hukum agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa pengaruh politik. [ada/aje]

  • Jejak Karier Effendi Simbolon, Politikus Senior PDI-P yang Dipecat Gegara Dukung Ridwan Kamil

    Jejak Karier Effendi Simbolon, Politikus Senior PDI-P yang Dipecat Gegara Dukung Ridwan Kamil

    Jejak Karier Effendi Simbolon, Politikus Senior PDI-P yang Dipecat Gegara Dukung Ridwan Kamil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    PDI-P
    resmi memecat kadernya,
    Effendi Simbolon
    dari keanggotaan partai. Pemberhentian ini buntut keputusan Effendi mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, tindakan Effendi melanggar kode etik dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,”kata Djarot saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024) kemarin.
    Kompas.com
    mencoba menghubungi Effendi Simbolon untuk meminta tanggapannya terkait dengan pemecatan dirinya dari DPR RI pada Sabtu kemarin.
    Namun, Effendi hanya mengirimkan gambar Paus Fransiskus bertuliskan “semoga tuhan berkati” melalui aplikasi pesan singkat.
    Kompas.com
    pun kembali meminta keterangan Effendi terkait tanggapannya atas pemecatan itu. Sayangnya hingga berita ini diterbitkan, Effendi tak juga memberikan tanggapannya.
    Effendi mengawali karier politiknya dengan bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ia pertama kali menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2004 dan berhasil mempertahankan kursinya selama empat periode berturut-turut.
    Dalam kurun waktu itu, Effendi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang menangani isu-isu energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup sampai 2013.
    Sejak 2019, ia aktif sebagai anggota Komisi I yang berfokus pada pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi.
    Di internal PDI-P, Effendi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana, serta menjadi salah satu bakal calon Sekretaris Jenderal PDI-P untuk periode 2010–2015.
    Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, Effendi mencalonkan diri bersama Jumiran Abdi.
    Pasangan ini memperoleh suara 24,34 persen, kalah dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi yang memperoleh 33,00 persen suara.
    Kini, Effendi harus meninggalkan semua atribut partai usai dipecah partai Banteng tersebut.
    Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima
    Kompas.com,
    PDI-P memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
    “Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” seperti dikutip
    Kompas.com
    dari surat tersebut, Minggu (1/12/2024).
    Atas dasar itu, PDI-P memutuskan untuk memecat Effendi terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024. Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
    PDI-P juga secara tegas melarang Effendi untuk melakukan kegiatan ataupun menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.
    “DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian bunyi surat tersebut.
    Untuk diketahui, Effendi hadir dalam pertemuan Ridwan Kamil-Suswono dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (18/11/2024).
    Dalam pertemuan yang berlangsung pada masa kampanye itu, sejumlah kader partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga turut hadir.
    Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria bahkan secara khusus menyapa Effendi saat memberikan sambutannya. Riza menyatakan, Effendi adalah salah satu kader PDI-P yang mendukung RK-Suswono.
    “Di sini ada spesial Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan ada Effendi Simbolon. Ini kader PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil,” ujar Riza di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin.
    Di penghujung acara, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pilkada Jakarta menjadi ajang rekonsiliasi bagi pihak yang terpecah pada Pilpres 2024, termasuk sosok Effendi.
    “Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon, (tadi) mendeklarasikan 7.000 (dukungan dari) orang-orang Batak, beliau dari partai mana kita semua tahu kan,” kata Ridwan usai acara.
    Adapun dalam acara tersebut Jokowi secara terbuka menyatakan mendukung RK-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Dia bahkan menyinggung pengalaman RK yang pernah menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Tengah.
    “Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi,” tegas Jokowi.
    Tindakan Effendi ini menuai kritik dari kalangan elite PDI-P karena dianggap tak tegak lurus dengan instruksi partai. Salah satunya Djarot yang dengan tegas menyatakan Effendi secara otomatis bukan lagi kader PDI-P.
    “Mas ES (Effendy Simbolon) telah melanggar AD/ART partai dan disiplin organisasi dengan mendukung Rido (Ridwan Kamil-Suswono), maka secara otomatis yang bersangkutan sudah bukan menjadi kader partai,” ujar Djarot kepada
    Kompas.com,
    Rabu (20/11/2024).
    Sementara Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengaku capek dengan tingkah laku Effendi yang mengampanyekan RK-Suswono di Pilkada Jakarta, alih-alih mendukung Pramono-Karno.
    “Capek,” kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
    Effendi buka kali pertama melakukan tindakan yang berseberangan dengan PDI-P. Sebelumnya, dia juga pernah menyebut Prabowo Subianto sebagai figur yang cocok menakhodai Republik Indonesia (RI).
    Pernyataan itu disampaikan Effendi dalam Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023). Effendi selaku Ketua Umum PSBI mengundang Prabowo untuk memberikan pidato.
    Ketika itu, Prabowo masih berstatus Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus juga bakal calon presiden yang telah ditetapkan oleh Gerinda.
    Di sisi lain, PDI-P yang merupakan partai Effendi telah menetapkan dan mendeklarasikan Eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.
    Tindakan ini membuat Effendi dipanggil oleh jajaran DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Senin (10/7/2023). Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan Effendi soal pernyataannya yang seolah mendukung Prabowo.
    Hasto selaku Sekjen PDI-P menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Effendi, Prabowo diundang dalam acara Rakernas PSBI sebagai Menteri Pertahanan.
    Dia pun menganggap wajar jika Prabowo mendapatkan pujian dari peserta rakernas, mengingat statusnya sebagai tamu undangan.
    “Nah, di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang enggak mungkin dikritik di depan umum, kan enggak mungkin,” tutur Hasto dalam konferensi pers, Senin.
    Effendi pun lolos dari jeratan sanksi partai dan hanya mendapat teguran. Hasil klarifikasi yang dilakukan jajaran DPP juga telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    Meski begitu, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun secara khusus memberikan peringatan kepada Effendi agar mematuhi aturan partai.
    “Itu yang saya warning di dalam (saat klarifikasi). Ketika kau menjadi anggota partai, maka seluruh kebebasanmu diatur oleh partai. Tidak bisa lagi sebebas-bebasnya. Kalau mau bebas jangan di partai,” tegas Komarudin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • JATIM TERPOPULER: Gunung Geger di Malang Selatan Longsor – Opening Mie Gacoan di Bangkalan Ricuh

    JATIM TERPOPULER: Gunung Geger di Malang Selatan Longsor – Opening Mie Gacoan di Bangkalan Ricuh

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut tersaji berita Jatim terpopuler hari ini, Minggu (1/12/2024).

    Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti longsor di Kabupaten Malang, guru di Kediri, dan opening mie gacoan di Bangkalan.

    Pertama, Gunung Geger di Malang Selatan longsor.

    Jalur Pantai Kondang Merak pun ambles dan membuat lalu lintas terganggu.

    Kedua, kenaikan gaji disambut baik oleh guru di Kabupaten Kediri.

    Kenaikan gaji ini sebesar Rp500 ribu untuk guru honorer dan ASN yang sudah tersertifikasi.

    Ketiga, acara pembukaan Mie Gacoan di Bangkalan ricuh.

    Tiga orang ditangkap karena membawa senjata tajam.

    Selengkapnya, simak berita Jatim terpopuler hari ini di bawah ini.

    1. Gunung Geger di Malang Selatan Longsor Bikin Jalur Pantai Kondang Merak Ambles, Arus Lalin Terganggu

    Hujan deras yang terjadi selama beberapa hari ini membawa bencana.

    Bukan hanya banjir di beberapa desa di Kecamatan Bantur, namun jalur wisata ke sejumlah pantai di Malang Selatan juga tersendat.

    Di antaranya, ke Pantai Kondang Merak, Pantai Banyu Meneng, Pantai Ngliyep, Pantai Pasir Panjang, dan Pantai Modangan, yang ada fasilitas paralayang. 

    Penyebabnya, karena Gunung Geger, yang ada di Dusun Bandarangin, Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak, longsor.

    Celakanya, longsoran itu bukan cuma membawa lumpur atau bebatuan kecil namun batu besar juga ikut ambrol.

    Termasuk, banyak pohon besar yang tumbang dari atas gunung yang punya ketinggian sekitar 300 meter itu. Begitu ambruk, pohon itu ikut longsor bersama bebatuan. 

    Dampaknya, itu menutup jalan raya, dari Kecamatan Kepanjen, menuju ke Kecamatan Pagak, Bantur, dan Donomulyo.

    “Kejadiannnya bersama hujan deras. Itu seperti jadi langganan longsor di Gunung Geger itu,” ungkap Didik, warga Dusun Krajan, Desa/Kecamatan Pagak, yang tiap hari pulang-pergi lewat Gunung Geger karena bekerja di kantor notaris, di Kecamatan Pakisaji, Sabtu (30/11/2024).

    Warga Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak, Malang, ramai-ramai membersihkan bebatuan dan pohon yang longsor dari Gunung Geger, Sabtu (30/11/2024) (TRIBUNJATIM.COM/IMAM TAUFIQ)

    Menurutnya, longsornya Gunung Geger, yang pohon jatinya banyak yang ditebang itu, bukan cuma menyebabkan jalan wisata pantai itu tertutup bebatuan besar dan pohon. Namun, yang membahayakan buat pengendara, di antaranya, jalan yang baru dirabat dengan cor sekitar 7 bulan lalu itu ambles.

    Amblesnya jalan cor itu karena tanah di bawahnya tergerus air sehingga membahayakan jika tak segera diperbaiki, terutama saat malam hari.

    “Wong, baru dicor kok bisa ambles. Itu sangat membahayakan karena tak bisa dilewati. Namun, jika malam hari, kalau tak ada yang menjaganya, ya bisa membuat pengendara celaka,” ungkapnya.

    Sementara, Ny Suma’i, anggota DPRD Kabupaten Malang empat periode dari PDIP, yang rumahnya hanya berjarak 1 km dari TKP longsornya jalan itu mengatakan, longsornya Gunung Geger itu terjadi pada Kamis (28/11/2024) siang.

    Namun, dampaknya sampai Sabtu (30/11/2024) sore ini masih membuat warga was was karena hujan terjadi setiap siang hari. Selain itu, kondisi jalannya masih sangat licin meski luberan lumpur yang bekas dari tanah longsor itu sudah dibersihkan oleh warga ramai-ramai. 

    Baca selengkapnya

    2. Guru di Kabupaten Kediri Semringah dengan Kenaikan Gaji Guru dari Presiden Prabowo

    Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tunjangan guru honorer non-ASN mendapat apresiasi luas, termasuk dari para guru di Kabupaten Kediri. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan tersebut pada Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024) kemarin. 

    Dalam kebijakan ini, gaji guru ASN akan naik sebesar satu kali gaji pokok. Sementara itu, tunjangan profesi guru non-ASN yang sudah bersertifikasi akan meningkat menjadi Rp 2 juta.  

    Dimas Andika, seorang guru ASN di SMA Negeri 2 Pare, menyambut baik dan menyatakan rasa bangganya terhadap kebijakan ini.

    “Saya senang dengan kebijakan itu,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024). 

    Dimas merasa kenaikan ini memberikan motivasi lebih besar untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik.  

    “Ada tanggung jawab moril yang luar biasa. Janji Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan guru menjadi dorongan bagi kami untuk mempersiapkan murid-murid demi pembangunan masa depan,” tambah Dimas.  

    Hal senada disampaikan Ahmad Iqbal Amarullah, guru non ASN di SDN Gadungan 4 Puncu Kediri. Ia menyebut bahwa kebijakan ini akan memperkuat semangat guru untuk membangun generasi masa depan Indonesia.  

    Guru di SMAN 2 Pare usai perayaan Hari Guru Nasional, Senin (25/11/2024) lalu.  (TribunJatim.com/Isya Anshori)

    “Dengan kebijakan ini, kami dapat termotivasi untuk menjadikan pendidikan Indonesia lebih baik,” katanya.

    Meski begitu, Iqbal menyebut masih perlunya perhatian lebih terhadap guru honorer non-ASN yang belum bersertifikasi.  

    “Saya harap pemerintah menyusun skema yang lebih menyeluruh agar kesejahteraan guru dapat dirasakan oleh semua, mulai dari PAUD hingga SMA, baik negeri, swasta, maupun madrasah,” ungkapnya.  

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mohamad Muhsin, juga menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, kenaikan gaji akan berdampak positif pada kinerja guru.  

    Baca selengkapnya

    3. BREAKING NEWS : Opening Mie Gacoan di Bangkalan Ricuh, 3 Orang Bawa Sajam Diamankan, Ribut Parkir

    Konsentrasi puluhan massa di halaman parkir Mi Gacoan, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Kota Bangkalan tidak hanya menjadi perhatian para pelintas, namun juga para pengunjung grand opening Mi Gacoan, Sabtu (30/11/2024). 

    Sejumlah warga sempat mengabadikan momen tersebut dengan video kamera ponsel hingga menghiasi linimasa media sosial.  

    Pantauan di lokasi, satu per satu puluhan massa mulai berdatangan memadati area parkir resto Mi Gacoan sekitar pukul 08,15 WIB. Informasi yang berkembangan di masyarakat, ribut-ribut itu diduga rebutan lahan parkir. 

    Padahal di lokasi sudah ada sedikitnya empat orang mengenakan rompi berwarna biru selaku petugas parkir serta petugas dari Dinas Perhubungan Bangkalan.

    Tidak berselang lama, sejumlah personil Satuan Sabhara bersama Satuan Reserse Polres Bangkalan tiba di lokasi. 

    Satuan Reskrim bersama Satuan Sabhara Polres Bangkalan mengamankan tiga pria atas kepemilikan senjata tajam saat terjadi keributan di halaman parkir Mi Gacoan, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Bangkalan, Sabtu (30/11/2024). (TribunJatim.com/Ahmad Faisol)

    Satu per satu, massa tanpa dikomando secara perlahan berangsur meninggalkan lokasi.

    Namun di waktu bersamaan, personil polisi dipimpin Kanit Pidum Satuan Reserse Polres Bangkalan, Ipda Nur Cahyo melakukan pemeriksaan tubuh terhadap sejumlah massa.

    “Tadi ada informasi dari masyarakat bahwa hari ini ada launching Mi Gacoan, sempat ada ribut-ribut. Makanya kami terjunkan personil dan mengaminkan tiga orang atas kepemilikan senjata tajam, kami bawa ke polres,” ungkap Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya. 

    Terhadap ketiga pemilik senjata tajam, Febri secara berulang mempertanyakan apa maksud dan tujuan mereka berada di halaman parkir Mi Gacoan Bangkalan. 

    Pertanyaan itu ditegaskan Febri karena ketiganya mengaku berdomisili di Surabaya.

    “Terus bapak ke situ ngapain?, kan sudah ada pemerintah yang mengatur. Bapak hidup di negara dengan aturan, ada pemerintah daerah yang mengatur. Kalau ada yang kurang pas, sampaikan ke pemerintah daerah,” tegas Febri kepada ketiga warga pemilik senjata tajam.

    Baca selengkapnya

    —–

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

  • DPP IMM Kritik Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Jalan Kemunduran Reformasi

    DPP IMM Kritik Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Jalan Kemunduran Reformasi

    Jakarta –

    Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

    “Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang,” Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

    “Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini,” ujarnya.

    “Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan” tambahnya.

    Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

    Usulan PDIP

    Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

    “Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” ucap anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (azh/taa)

  • Isu Politik Terkini: Kronologi Kecurangan RK-Suswono Dibongkar Warganet hingga Kotak Kosong Menang Pilkada Bangka dan Pangkalpinang

    Isu Politik Terkini: Kronologi Kecurangan RK-Suswono Dibongkar Warganet hingga Kotak Kosong Menang Pilkada Bangka dan Pangkalpinang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini pada Sabtu (30/11/2024) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita kronologi kecurangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono yang dibongkar warganet menjadi berita politik yang menjadi fokus pembaca.

    Isu politik lainnya yang menjadi perhatian pembaca, yakni terkait PKS tumbang di Depok, pasangan Namia Gwijangge-Obed Gwijangge klaim unggul di 32 distrik Pilbup Nduga 2024, PDIP yang memecat politisi senior Effendi Simbolon, hingga kotak kosong yang memenangi Pilkada Bangka dan Pangkalpinang.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Dugaan Kecurangan RK-Suswono pada Pilgub Jakarta Dibongkar Warganet, Begini Kronologinya
    Dugaan kecurangan pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil (RK)-Suswono pada Pilgub Jakarta dibongkar warganet. Kronologinya berawal ketika kubu RK-Suswono yang sepertinya tidak puas dengan hasil hitung cepat atau quick count membuka sayembara berhadiah Rp 10 juta bagi masyarakat yang menemukan adanya kecurangan dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Sayembara Rp 10 juta ini diungkapkan ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria. Seorang warganet @gus_raharjo bahkan menyebut kubu paslon nomor urut 1 tidak becermin dengan menggelar sayembara yang justru membongkar dugaan kecurangan RK-Suswono pada Pilgub Jakarta.

    Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dari berbagai lembaga survei, pasangan RK-Suswono meraih sekitar 39% suara, sedangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih lebih dari 50% suara, sehingga berpeluang menang satu putaran.

    2. PKS Tumbang, KPU Minta Warga Tunggu Rekapitulasi Suara Pilkada Depok 2024 Selesai
    Pasangan calon (paslon) Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq yang diusung PKS dan Golkar tumbang di Depok. Warga pun diminta menunggu rekapitulasi suara Pilkada Depok 2024 yang akan diumumkan resmi KPU Kota Depok.

    Rekapitulasi suara Pilkada Kota Depok 2024 di kecamatan dijadwalkan berlangsung pada 28 November hingga 3 Desember 2024. Proses tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan hasil akhir.

    Rekapitulasi tersebut nantinya akan dilanjutkan ke kabupaten/kota dan provinsi untuk Pilkada Jabar 2024 hingga akhirnya ditetapkan secara resmi oleh KPU.

    3. PDIP Pecat Effendi Simbolon karena Tak Dukung Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024
    Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Effendi Simbolon dipecat karena tidak mendukung pasangan calon (paslon) yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Effendi Simbolon diketahui mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    4. Klaim Menang di Pilbup Nduga, Pasangan Namia-Obed Unggul di 32 Distrik
    Ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Kabupaten Nduga Namia Gwijangge-Obed Gwijangge, Leri Gwijangge mengatakan, hasil hitungan tim mengukuhkan kemenangan pasangan Namia-Obed di Pilbup Nduga 2024.

    Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mufakat atau sistem pemilihan noken, kata Leri, pasangan Namia-Obed mendapat dukungan bulat dari 32 distrik dengan total suara mencapai 50.000.

    Diketahui, Pilbup Nduga 2024 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Nduga nomor urut 1 Namia Gwijangge-Obed Gwijangge dan paslon nomor urut 2 Dinard Kelnea-Yoas Beon.

    5. Kotak Kosong Menang pada Pilkada Bangka dan Pangkalpinang, Pilkada Ulang Dijadwalkan September 2025
    Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengunjungi Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, dua daerah yang pada Pilkada 2024 dimenangkan oleh kotak kosong.

    Idham menyampaikan, sesuai dengan aturan, apabila pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024 tidak memperoleh suara minimal 50%, maka akan digelar pemungutan suara ulang yang rencananya akan dilaksanakan pada September 2025.

    Pilkada di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka diikuti oleh pasangan calon tunggal yang mendapatkan dukungan penuh dari partai politik di DPRD maupun non-DPRD. Meski demikian, hasil pemungutan suara menunjukkan pasangan calon tunggal ini kalah dari kotak kosong dengan selisih suara yang cukup besar.

  • BEM PTNU Nilai Ada Banyak Potensi Pelemahan Jika Polri di Bawah Kemendagri

    BEM PTNU Nilai Ada Banyak Potensi Pelemahan Jika Polri di Bawah Kemendagri

    Jakarta –

    Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) menanggapi usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Menurutnya, Polri harus tetap di bawah presiden.

    “Menurut kami Polri harus tetap di bawah Presiden kak. Posisi Polri yang sekarang ini sudah sangat pas untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara. Justru jika Polri di bawah Kemendagri akan ada banyak potensi pelemahan hukum,” kata Ketua BEM PTNU Achmad Baha’ur Rifqi kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Rifqi menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membawa Polri yang lebih humanis. Menurutnya, pendekatan Polri sekarang lebih baik.

    “Kalau menurut kami, beliau sangat humanis kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kami melihat bahwa kepemimpinan Pak Sigit memiliki nilai tambah yaitu humanis,” ujarnya.

    “Jika dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya atau pemimpin di tempat lain, mungkin perbedaannya terletak pada pendekatan dan prioritas yang diambil. Hal ini yang membuat kami sebagai mahasiswa tertarik untuk mengkaji lebih jauh, agar bisa memberikan masukan yang konstruktif,” tambahnya.

    Usulan PDIP

    Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

    Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

    “Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    (azh/fjp)

  • Pakar Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Tak Searah Reformasi

    Pakar Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Tak Searah Reformasi

    Jakarta –

    Usulan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai sebagai langkah mundur dari cita-cita reformasi. Polri di bawah presiden seperti saat ini dianggap sudah paling pas.

    “Pandangan kami bahwa usulan tersebut tidak sesuai dengan arah reformasi. Berbicara mundur kembali karena basic yang dimintakan itu kelihatannya kasuistis. Kita tidak melihat suatu konsep besar dalam bernegara,” ucap Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Hibnu memandang posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini sudah cukup pas. Apabila dirasa ada yang kurang pas, menurutnya wajar meski tetap harus dievaluasi.

    “Saya kira Polri di bawah Presiden itu suatu yang sudah cukup bagus. Kalau memang ada kekurangan, dievaluasi. Bukan penempatannya tapi bagaimana tupoksinya, bagaimana kewenangannya, itu harus dievaluasi,” jelasnya.

    Usulan PDIP

    Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

    “Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (taa/dhn)