Xcloud.id

partai: PDIP

  • Lontarkan Pernyataan SARA, PDIP Laporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu dan Polisi

    Lontarkan Pernyataan SARA, PDIP Laporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu dan Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) akan melaporkan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait ke Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pernyataannya sewaktu kampanye Pilkada Jakarta yang mengandung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau SARA.

    Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai bahwa pernyataan Maruarar Sirait terkait elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno bisa terkikis dari unsur nonmuslim karena didukung oleh Anies Baswedan bisa masuk ranah pidana.

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat Pilkada Jakarta 2017 lalu, di mana pernyataan tersebut bisa masuk pidana umum.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara [Maruarar] yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika Pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

    Menurut Ronny, pihaknya masih menunggu hasil laporan PDI-Perjuangan ke Bawaslu terkait pernyataan Maruarar Sirait tersebut. 

    “Kita masih menunggu hasil laporan kami ke Bawaslu,” katanya.

    Ronny menegaskan setelah melaporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu, pihaknya juga akan melaporkan Marurar Sirait ke Kepolisian atas pernyataannya yang dinilai mengandung SARA.

    “Kami tidak menutup kemungkinan juga akan melaporkan ke Polisi segera,” ujarnya.

  • Top 3 News: Mensos Gus Ipul Bakal Turun Tangan Temui Agus Salim, Buntut Kisruh Donasi – Page 3

    Top 3 News: Mensos Gus Ipul Bakal Turun Tangan Temui Agus Salim, Buntut Kisruh Donasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul akan turun tangan menemui Agus Salim untuk mencari solusi atas kisruh donasi yang terjadi saat ini. Itulah top 3 news hari ini.

    Hal tersebut disampaikan usai Mensos menerima kunjungan YouTuber Denny Sumargo dan Pratiwi Noviyanthi di kantornya. Gus Ipul berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dengan mendalami masalah-masalah dan mengidentifikasi poin-poin penting untuk mencapai perdamaian antara pihak yang bertikai.

    Menurut Gus Ipul, kekisruhan yang terjadi adalah buah dari kesalahpahaman dan ketidakmengertian yang kemudian menimbulkan diskusi di ruang publik. Oleh karena itu, Mensos mengajak semua pihak yang terlibat agar duduk bersama dan mencarikan solusi terkait kisruh donasi ini.

    Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotan partai, yakni lantaran Effendi berkomunikasi intens dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagoskoro mengatakan, saat kader bertemu serta berkomunikasi, dan tentu harus dilandaskan oleh gagasan dan nilai partai. Seno kembali mengingatkan berbagai kritikan hingga dosa yang dialamatkan kepada Jokowi yang dinilai mengganggu demokrasi.

    Oleh karena itu, Seno menegaskan PDIP tidak bisa berkompromi atas langkah Effendi yang melakukan kongkalingkong dengan Jokowi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang memastikan para santri juga akan mendapatkan makan bergizi gratis.

    Dia mengatakan program Makan Bergizi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini tidak membedakan jenis sekolahnya, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin Umar saat meninjau pelaksanan simulasi program Makan Bergizi di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu 30 November 2024. Nasaruddin Umar melihat langsung proses simulasi pemberian makan siang gratis bagi sekitar 200 santri.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 1 Desember 2024:

    Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto menyampaikan, pihaknya mulai menjalankan program virtual police atau polisi virtual sebagai salah satu target capaian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di 100 hari pertama masa jabatannya.

  • Politik kemarin, PDIP pecat Effendi Simbolon hingga video Khofifah

    Politik kemarin, PDIP pecat Effendi Simbolon hingga video Khofifah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (1/12) menjadi sorotan, mulai dari PDI Perjuangan pecat Effendi Simbolon karena berseberangan prinsip hingga Khofifah tegaskan video dirinya janji bagikan santunan adalah hoaks.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. PDI Perjuangan pecat Effendi Simbolon karena berseberangan prinsip

    Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengungkap alasan partainya memecat politikus Effendi Simbolon karena yang bersangkutan berseberangan dengan cita-cita, gagasan, nilai, dan prinsip partai.

    Menurut Seno, kader PDI Perjuangan semestinya menjalin komunikasi politik sejalan dengan prinsip yang dipegang partai. Akan tetapi, Effendi Simbolon tidak melakukan hal demikian.

    “Maka dalam case (kasus) Pak Effendi Simbolon ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu,” kata Seno saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Legislator: Polri berhasil jaga kondusivitas selama Pilkada 2024

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi keberhasilan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan serta ketertiban dalam negeri pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

    “Ini merupakan sumbangsih terbesar Polri untuk pendewasaan demokratisasi di Indonesia yang terus membaik dari waktu ke waktu,” kata Zulfikar melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, pada Pilkada serentak 2024 Polri bersama TNI dan juga aparat penegak hukum lainnya berhasil menciptakan kondusivitas keamanan dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    3. KPU: Suara tidak sah bukan hanya milik paslon yang diskualifikasi

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu, menyatakan klasifikasi suara tidak sah hasil pemungutan suara bukan hanya milik pasangan calon yang didiskualifikasi.

    Berdasarkan hasil perhitungan dari Sirekap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024, kata Dahtiar, didominasi perolehan suara tidak sah.

    Suara tidak sah mencapai 78.807 suara (68 persen), sedangkan pasangan Lisa-Wartono mendapatkan 36.113 suara (32 persen).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Hasto: PDIP menang pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    “Kami melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 persen dan kabupaten/kota menang sebanyak 247 atau 48 persen,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Hasto memerinci PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Khofifah tegaskan video dirinya janji bagikan santunan adalah hoaks

    Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menegaskan jika video berdurasi 29 detik di TikTok terkait dirinya akan membagikan santunan adalah hoaks dan hasil rekayasa teknologi AI.

    “Saya menegaskan bahwa video tersebut adalah hoaks dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Khofifah di Surabaya, Minggu.

    Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan bahwa video tersebut sesungguhnya adalah rekaman dirinya saat sedang di Turki pada awal tahun 2024 yang lalu. Yang kemudian diolah sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wacana Polri Kembali di Bawah TNI, Direktur PUSAKA: Ancaman Demokrasi Indonesia

    Wacana Polri Kembali di Bawah TNI, Direktur PUSAKA: Ancaman Demokrasi Indonesia

    Jakatrta (beritajatim.com)– Wacana yang diusung oleh sejumlah tokoh PDIP mengenai kembalinya Polri di bawah kendali TNI memicu kontroversi. Tuduhan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, bahwa Polri terlibat dalam memenangkan calon kepala daerah di Pilkada 2024 semakin memperkeruh suasana. Ia bahkan menyebut institusi kepolisian sebagai “Partai Cokelat”.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuduh adanya penyalahgunaan wewenang oleh Polri dalam Pilkada Serentak 2024. Namun, tudingan ini menuai respons kritis dari berbagai pihak.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA), Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D, menyatakan keraguannya terhadap klaim tersebut.

    Menurutnya, wacana ini merupakan langkah mundur yang dapat melemahkan demokrasi Indonesia. “Sejak reformasi 1998, Polri telah dipisahkan dari TNI melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan Polri berfungsi sebagai institusi sipil yang independen,” jelas Wibisono, Senin (02/12/2024).

    Reformasi 1998 dan Ancaman Langkah Mundur

    Adhe Wibisono menegaskan bahwa penggabungan kembali Polri di bawah TNI bertentangan dengan semangat reformasi 1998. “Kembalinya Polri di bawah TNI akan menjadi langkah mundur yang membahayakan demokrasi dan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia,” tambahnya.

    Menurut Wibisono, tudingan PDIP terhadap Polri terkait Pilkada 2024 harus dihadapi dengan pembuktian faktual. “Istilah ‘Partai Cokelat’ yang disematkan kepada Polri memerlukan klarifikasi dan bukti yang konkret. Pengawasan terhadap Polri sudah diatur melalui mekanisme internal Propam dan eksternal Kompolnas, sehingga tidak ada urgensi untuk menempatkan Polri di bawah TNI,” tegasnya.

    Prinsip Hukum dan Implikasi Demokrasi

    Lebih lanjut, Wibisono mengingatkan PDIP akan prinsip hukum “actori incumbit probatio” atau “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Ia menilai bahwa tudingan tanpa bukti dapat merugikan institusi Polri secara serius. “Jika tuduhan ini tidak dapat dibuktikan, maka PDIP berisiko menghadapi konsekuensi hukum karena telah mencemarkan nama baik institusi kepolisian,” ujar alumnus FISIP Universitas Indonesia itu.

    Risiko Paradigma Keamanan yang Represif

    Wibisono juga mengkhawatirkan dampak dari subordinasi Polri di bawah TNI. “TNI memiliki fungsi utama menjaga pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas dalam penegakan hukum dan keamanan domestik. Jika Polri berada di bawah TNI, ada risiko terjadinya distorsi fungsi sipil yang berpotensi mengarah pada pendekatan keamanan yang represif, seperti yang terjadi pada era Orde Baru,” jelasnya.

    Menurutnya, langkah ini tidak hanya berdampak pada demokrasi domestik tetapi juga dapat merusak reputasi Indonesia di mata internasional. “Mengembalikan Polri di bawah TNI akan menciptakan preseden buruk bagi institusi demokrasi Indonesia. Dunia internasional akan meragukan komitmen Indonesia terhadap demokrasi jika wacana ini diterapkan,” tutup Wibisono.

    Wacana penggabungan Polri di bawah TNI dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi Indonesia.

    PDIP diharapkan memberikan bukti konkret atas tuduhannya terhadap Polri dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap institusi demokrasi dan kepercayaan publik. (ted)

  • Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Penyebab pemecatan tersebut lantaran Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berita tersebut masih menjadi isu hangat di dunia politik sepanjang Minggu (2/12/2024). Berita lainnya juga datang dari hasil yang diraih PDIP pada Pilkada 2024, hingga partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berikut rangkuman isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Aryo Seno Bagaskoro.

    Tingkat Partisipasi Pilgub Jakarta
    Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024 di Kepulauan Seribu mencapai 72%. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dari seluruh wilayah yang ada di Jakarta.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM KPU Kepulauan Seribu Yusnita Yamus menuturkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Kepulauan Seribu pada Pilkada Jakarta sebanyak 20.908, terdiri dari 10.497 pemilih pria dan 10.411 pemilih perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan sebanyak 15.161 orang. 

    PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota
    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keberhasilan PDIP dalam memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah wilayah. Hasto mengeklaim, berdasarkan rekapitulasi suara dari internalnya, PDIP telah mengantongi kemenangan suara di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota. 

    “Kami melihat provinsi yang berhasil dimenangi PDIP ada di 14 provinsi atau 38%, dan kabupaten dan kota menang sebanyak 247 atau 48%. Proses kelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDIP tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

    Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

    Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

    Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng
    Jawa Tengah (Jateng) selama ini dianggap sebagai “kandang banteng” lantaran dikuasai oleh PDIP. Namun, pada Pilgub Jateng 2024, pasangan yang diusung, yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, diproyeksi harus menelan pil pahit lantaran kalah suara melawan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meyakini Jateng masih menjadi kandang banteng. Alasannya, kata Deddy, perolehan kemenangan di kabupaten/kota di Jateng, mayoritas masih dimenangkan oleh PDIP. 
     

  • PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya membentuk tim khusus yang diketuai oleh mantan Menkumham RI, Yasonna Laoly, untuk mendalami perolehan suara Airin Rachmy dan Ade Sumardi di Pilgub Banten. Hasto menyebut kedua tokoh itu harusnya menang tanpa adanya intervensi pihak lain.

    “DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah Kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten,” ujar Hasto dalam konferensi pers PDIP sikapi Pilkada 2024, Kantor DPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

    Ia menilai mestinya kedua pasangan ini unggul dari Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Hasto menyinggung soal instrumen dari ‘partai cokelat’.

    “Jadi kami percaya di Banten seharusnya Bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok tadi. Kami yakin Bu Airin dan Ade akan menang,” tambahnya.

    Hasto mengatakan hal serupa juga terjadi di Sulawesi Utara. Steven Kandouw-Alfred Denny yang diusung oleh pihaknya dianggap unggul jika tak ada tekanan ke gereja.

    “Di Sulut, kalau tidak ada mobilisasi, tekanan-tekanan sampai gereja-gereja, kepala-kepala desa, anggota DPRD. Kami meyakini saudara Steven yang akan menang,” tutur Hasto.

    Hasto juga menyinggung soal Pilkada Sumut yang dinilai ada upaya membentengi demokrasi. Hasto pun menduga hal yang sama dilakukan di Pilkada Jawa Timur.

    “Sumut, Letjen purn Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya-upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi,” ujar Hasto.

    (dwr/maa)

  • PDIP Klaim Jawa Tengah Tetap ‘Kandang Banteng’ Meski Kalah Pilkada 2024

    PDIP Klaim Jawa Tengah Tetap ‘Kandang Banteng’ Meski Kalah Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyebut Jawa Tengah masih menjadi “kandang banteng” meski menelan kekalahan pada Pilkada 2024.

    Deddy mengatakan bahwa pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan berhasil mendulang suara sekitar 40 persen.

    “Angka tersebut berkisar dua kali lipat dari total suara yang diperoleh yang diusung PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024,” kata Deddy dilansir dari Antara, Minggu (1/12/2024).

    Perolehan PDI Perjuangan pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jateng 2024 berkisar pada angka 25,6 persen. Dengan demikian, pemilih banteng masih tetap setia dengan PDI Perjuangan karena angkanya hampir dua kali lipat pemilu anggota legislatif (pileg).

    “Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen,” ujarnya.

    Selain itu, Deddy juga mengulas perolehan suara PDI Perjuangan pada pilkada tingkat kabupaten/kota. Partai ini berhasil menang di 19 dari total 35 kabupaten/kota  se-Jateng.

    “Artinya 54 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada masih memilih kader-kader banteng. Jadi, kami berterima kasih kepada Jawa Tengah, terbukti bahwa kepercayaan pada PDI Perjuangan masih tetap tinggi,” imbuhnya.

    Atas dasar itu, Deddy optimistis bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Marhaen, yakni orang-orang yang meyakini nilai-nilai Marhaenisme, sebuah ideologi yang dikembangkan oleh presiden pertama RI Soekarno.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    Hasto menyebutkan PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Dia memaknai kemenangan tersebut sebagai bentuk persemaian kandang banteng di berbagai provinsi lain di Indonesia.

    “Kita tahu bahwa dengan hasil pilkada ini ternyata terjadi persemaian kandang-kandang banteng di tempat lain. Bahkan di Riau pertama kali dimenangkan oleh PDI Perjuangan untuk pemilu anggota legislatif dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini menunjukkan suatu persemaian,” katanya.

  • Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Jubir PDIP Ungkap Alasan Pemecatan Politikus Effendi Simbolon

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon. Ia menyebut, diduga Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 yang menjadi pilihan Partai PDIP.

    Dalam acara konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024), Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Effendi Simbolon dipecat karena mendukung pasangan lain, alih-alih mendukung pasangan yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Jubir PDIP Aryo Seno Bagaskoro.

    PDIP menganggap, pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi sebagai upaya kongkalikong yang berdampak pada jalan pilihan dukungan Effendi Simbolon pada Pilgub Jakarta.

    “Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi partai,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan anggaran dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Effendi Simbolon dipecat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. Ia dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

    Sikap politik Effendi Simbolon itu, menurut DPP PDIP merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis surat tersebut.

  • Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan politik bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 masih jadi perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemenangan pasangan yang diusung tidak menjadi halangan untuk memperkarakannya.

    DPP PDIP bahkan berencana melaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Kepolisian, terkait pernyataannya yang dinilai bermuatan SARA saat kampanye Pilkada Jakarta 2024. Sebab, pernyataan Maruarar Sirait alias Ara dalam sebuah kampanye di Jakarta diduga bermuatan SARA.

    Dalam sebuah kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ara menyatakan bahwa suara atau elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno akan terkikis dari unsur kalangan non muslim, karena didukung oleh Anies Baswedan.

    Ronny menyebut, pernyataan itu sama seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga dilaporkan ke polisi pada Pilkada Jakarta 2017. Ia meyakini, ucapan Ara kental muatan SARA, politisasi identitas, dan membawa-bawa keyakinan agama dalam kampanye politik.

    “Ya, pada 2017 saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ketika melakukan kampanye juga dilaporkan kepada kepolisian, pidana umum,” kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).

    Ronny menjelaskan, tim hukum PDIP tengah mengkaji kemungkinan apakah Ara dapat dilaporkan dalam kasus pidana umum sebagaimana dulu terjadi pada Ahok.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” ucap Ronny.

  • Hasto Ungkap Jumlah Kader PDIP yang Menang Pilkada 2024

    Hasto Ungkap Jumlah Kader PDIP yang Menang Pilkada 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, di tingkat Provinsi, PDIP berhasil memenangi 14 Provinisi atau setara 38 persen. Adapun, Provinsi yang dimenangi oleh PDIP diantaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat.

    Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, Partai berlambang banteng moncong putih ini berhasil menang di 247 Kabupetan/Kora atau 48 persen.

    “Berdasarkan rinciannya, ada 9 kader PDIP dari 14 Provinisi yang berhasil dimenangi di Pilkada 2024. Lalu, ada 162 kader PDIP dari 247 Kabupaten/Kota yang berhasil dimenangi PDIP,” kata Hasto dalam konferensi pers tekait Pilkada serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat kepada PDI Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024. Apalagi, kata Hasto, ada pihak-pihak yang berupaya untuk menenggelamkan PDIP dalam Pemilu maupun Pilkada.

    “Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan, karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan ternyata dukungan rakyat semakin masif,” kata Hasto.

    Dia menegaskan, proses pelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah, di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran ternyata suara rakyat.

    “Suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baik,” tegas Hasto. [hen/but]