partai: PDIP

  • Rekapitulasi KPU, Warsubi-Salman Pemenang Pilkada Jombang 2024

    Rekapitulasi KPU, Warsubi-Salman Pemenang Pilkada Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang tuntas melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam.

    Hasilnya, pasangan H Warsubi-KH Salmanuidn Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara.

    Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang. Hasil penghitungan tersebut dibacakan oleh Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Masjkur.

    Pasangan calon (paslon) nomor 02 tersebut menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Hasil penghitungan ini tertuang dalam surat keputusan KPU Jombang nomor 1467 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Jombang tahun 2024.

    Rapat pleno terbuka ini berjalan cukup Panjang. Dimulai Selasa (3/12/2024) pagi dan berakhir pada tengah malam. Itu karena tidak semua penghitungan berjalan lancar. Teknisnya, masing-masing PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) membacakan hasilnya.

    Hasil yang pertama kali dibacakan adalah Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jatim. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan hasil Pilbup (Pemilihan Bupati) Jombang 2024.

    Dari 21 kecamatan, terdapat dua PPK yang harus membuka kotak dan menghitung ulang. Yakni, PPK Ngoro dan Jombang. Walhasil, rapat pleno tersebut akhirnya bisa dituntaskan. “Mundjidah Wahab-Sumrambah memperoleh 173.098 suara. Sedangkan Warsubi-Salman mendapatkan 515.880 suara,” kata udi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Jombang (beritajatim.com) – Calon petahana Mundjidah Wahab-Sumrambah tumbang dalam Pilkada Jombang yang digelar 27 November 2024. Sang penantang, H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau Warsa, menang telak dengan selisih cukup tinggi.

    Tentu saja, kalahnya calon petahana ini cukup mengejutkan. Betapa tidak, Mundjidah-Sumrambah adalah Bupati-Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023. Mereka kembali berpasangan mengikuti kontestasi Pilkada 2024.

    Sesuai hasil quick count atau hitung cepat Lingkar Survei Indonesia (LSI), Warsubi-Salman meraih suara 74,49 persen dan Mundjidah-Sumrambah 25,51 persen suara. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan real count dari Tim Warsubi-Salman.

    Hingga Kamis (28/11/2024) pukul 00.00, telah masuk suara dari 1942 TPS se Kabupaten Jombang (100%). Perolehan suara untuk Warsubi-Salman adalah sebanyak 550.500 (75,07%). Sementara Mundjidah-Sumrambah memperoleh suara 182.848 (24,93%).

    Hal senada juga nampak dalam rapat pleno terbuka pengitungan suara Pilkada serentak 2024 yang dilakukan oleh KPU Jombang, Selasa (3/12/2024) malam. Pasangan Mundjidah-Sumrambah tertinggal jauh. Sang penantang Warsubi-Salman menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Warsubi-Salman mendulang 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah-Sumrambah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Jubir (Juru Bicara) pasangan WarSa, Muhammad Subaidi Muchtar berpandangan, kemenangan Warsubi-Salman adalah karena kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap program-program WarSa yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat.

    “Abah Warsubi dan Gus Salman merasa terharu atas tingginya kepercayaan masyarakat Jombang kepada Warsa. Kepercayaan yang tinggi tersebut artinya, program yang di tawarkan Warsa memang betul-betul yang menjadi kebutuhan dan harapan masyakat,” ungkapnya.

    Tingkat Kepuasan Menurun

    Pernyataan Subaidi ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA pada pertengahan November 2024. Lembaga ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa 70,9% masyarakat Jombang ingin ganti bupati.

    Hasil survei ini meneguhkan temuan Pusdeham Unair dimana 77,7% masyarakat Jombang menginginkan hadirnya pemimpin baru yang jujur dan amanah. Saat didalami alasan kenapa masyarakat Jombang ingin ganti bupati, kedua lembaga kredibel ini sama-sama menemukan fakta di lapangan bahwa tidak ada legacy yang bisa berdampak pàda perbaikan ekonomi masyarakat.

    Justru kepemimpinan lama hanya memproduksi kemiskinan dan pengangguran. Survei tersebut juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan kinerja Mundjidah-Sumrambah rendah. Padahal keduanya memimpin Jombang selama lima tahun, yakni 2018 sampai 2023.

    Peneliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA Fadhli Fakhri Fauzan dalam siaran persnya merinci, secara personal kesukaan terhadap Warsubi di angka 95,4% dan Salmanudin di angka 95,2%. Sementara Mundjidah di angka 86,8% dan Sumrambah di angka 89,1%.

    “Kondisi ini juga turut didasari oleh tingkat kepuasaan terhadap kinerja dan tingkat keberhasilan Mundjidah Wahab-Sumrambah sebagai kepala daerah sebelumnya yang semakin menurun,” jelasnya.

    Angka kepuasan dan keberhasilan yang rendah ini, lanjutnya, menjadi penyebab tingkat menginginkan kembali pasangan petahana menjadi rendah. Yakni, hanya di angka 31,8% dibanding yang tidak menginginkan di angka 55,9%.

    Pengamat politik Jombang Mukari menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hasil Pilkada Jombang sangat mengejutkan, yakni tumbangnya calon petahana Mundjidah-Sumrambah. Padahal kedua sosok tersebut memilik basis massa yang solid, juga ketokohannya cukup kuat.

    Namun demikian, menurut Mukari, untuk mengoreksi petahana cukup mudah. Kelemahannya bisa dipelajari banyak orang. Karena mereka sudah menjabat selama lima tahun.

    Mukari melanjutkan bahwa masyarakat memilik tiga hal yang perlu dijelaskan. Pertama, persoalan masyarakat yang bisa diatasi, kemudian kebutuhan yang bisa dipenuhi, serta harapan masyarakat kedepan.

    “Nah, ketika petahana tidak bisa memenuhi tiga unsur kebutuhan masyarakat tersebut, maka mereka akan memilih calon yang lain. Mereka meninggalkan petahana dan memilih pendatang baru,” kata dosen Fisipol Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang ini, Selasa (3/12/2024).

    Mukari menambahkan bahwa konteks Pilkda hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, sangat tergantung dengan kondisi politik nasional. Yakni, semacam pertarungan antara partai penguasa dengan kubu yang menempatkan diri sebagai oposisi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • [POPULER JABODETABEK] Ridwan Kamil-Suswono Hanya Menang di Satu Kecamatan di Jakut | Pramono-Rano Kuasai Jakarta Barat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2024

    [POPULER JABODETABEK] Ridwan Kamil-Suswono Hanya Menang di Satu Kecamatan di Jakut | Pramono-Rano Kuasai Jakarta Barat Megapolitan 4 Desember 2024

    [POPULER JABODETABEK] Ridwan Kamil-Suswono Hanya Menang di Satu Kecamatan di Jakut | Pramono-Rano Kuasai Jakarta Barat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Berita populer Jabodetabek sepanjang Selasa (3/12/2024) didominasi seputar hasil
    real count

    Pilkada Jakarta 2024
    di tingkat kecamatan.
    Artikel mengenai
    Ridwan Kamil-Suswono
    hanya menang di satu kecamatan di Jakut menjadi berita terpopuler di kanal Megapolitan.
    Berikutnya, artikel tentang Pramono-Rano kuasai Jakarta Baratbbanyak dibaca pembaca
    Kompas.com
    dan menjadi berita terpopuler lainnya.
    Sementara itu, berita tentang Pramono-Rano menyala dengan 33.121 suara di Kecamatan Kebayoran Baru turut menarik perhatian banyak pembaca.
    Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek yang disebut di atas:
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono hanya unggul di satu kecamatan di wilayah administrasi Jakarta Utara.
    Menurut hasil
    real count
    Pilkada Jakarta 2024 dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di
    pilkada2024.kpu.go.id
    , pasangan yang diusung gabungan Partai Koalisi Indonesia (KIM) Plus tersebut menang di Kecamatan Cilincing.
    Sementara, lima kecamatan lainnya dimenangkan oleh paslon nomor urut 3 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Pramono Anung-Rano Karno
    .
    Berikut
    hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024
    di wilayah Jakarta Utara mengutip dari laman
    pilkada2024.kpu.go.id
    , Selasa (3/12/2024): Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul dalam hasil rekapitulasi suara di seluruh kecamatan di wilayah administrasi Jakarta Barat.
    Menurut hasil real count dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pilkada2024.kpu.go.id, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu mengalahkan dua pesaingnya, paslon Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun, di Jakarta Barat.
    Berikut hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta di wilayah Jakarta Barat mengutip dari
    pilkada2024.kpu.go.id
    , Selasa (3/12/2024): Baca selengkapnya
    di sini
    .
    3.
    Real count
    Pilkada Jakarta di Kecamatan Kebayoran Baru, Pramono-Rano menyala dengan 33.121 suara
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah mengunggah hasil rekapitulasi suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Di Kecamatan ini, pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno meraup 33.121 suara. Perolehan ini mengalahkan dua paslon lain, RK-Suswono dan Dharma-Kun.
    Berikut hasil
    real count
    di Kecamatan Kebayoran Baru berdasarkan situs resmi KPU di pilkada2024.kpu.go.id: Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Maharani Soal Dugaan Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024: Jika Ada Bukti, Laporkan!

    Puan Maharani Soal Dugaan Polisi Tak Netral pada Pilkada 2024: Jika Ada Bukti, Laporkan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024. Menurut Puan, jika ada bukti nyata atas dugaan tersebut, maka segera dilaporkan ke pihak-pihak berwenang.

    “Jika ada bukti kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan. Kemudian biar masyarakat yang melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2024).

    Hanya saja Puan belum bisa memastikan jika Fraksi PDIP fokus mengkaji soal dugaan tersebut. Menurut dia, hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab PDIP, tetapi semua fraksi.

    “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tetapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” tegas Puan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini menjabat Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024 adalah hoaks. Menurut dia, Polri justru telah bekerja maksimal mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024 mulai dari tahapan persiapan hingga hari pencoblosan pada Rabu (27/11/2024).

    “Justru sebaliknya, ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang, terkait dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024,  kami kategorikan sebagai hoaks,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di ruangan Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Menurut Habiburokhman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak mungkin mengarahkan anak buahnya untuk mendukung kubu tertentu pada Pilkada 2024. Alasannya, komposisi koalisi pada Pilkada 2024 berbeda antara satu daerah dengan lainnya.

    “Jadi hampir tidak mungkin kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Pilkada bisa terjadi mix antar-antar kubu partai-partai politik, gitu kan. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B. Di provinsi lainnya berseberangan,” jelas dia.

    Dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024 disampaikan PDIP khususnya untuk Pilkada Jawa Tengah (Jateng) dan Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Menurut PDIP, dugaan polisi tak netral pada Pilkada 2024 membuat pasangan calon (paslon) kepala daerah yang diusung PDIP kalah di Jateng dan Sumut.

  • Jokowi Akui Bestie dengan FX Rudy

    Jokowi Akui Bestie dengan FX Rudy

    Jakarta, Beritasatu.com – Meski beberapa waktu berseberangan kubu, terutama di Pilpres dan Pilkada 2024, Jokowi menganggap Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy, sebagai bestie atau sahabat baik.

    “Tidak ada masalah (dengan FX Rudy). Urusan politik ya politiklah, masa urusan apa sosial berkomunikasi (terpengaruh). Semuanya kita ini kan teman dan sahabat baik yang sudah lama terjalin. Bestie kan,” kata Jokowi ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Namun, menurut Jokowi, sejak pensiun sebagai presiden hingga saat ini, ia belum bertemu langsung dengan mantan rekan duetnya saat masih menjabat sebagai wali kota Solo itu.

    “Belum, belum ketemu. Ya nanti kalau beliau ada waktu (bertemu),” ujar Jokowi.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku hingga kini masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, terlepas dari polemik yang mewarnai hubungannya dengan partai berlambang moncong putih itu. “(KTA PDIP) ya masih (disimpan),” ucapnya.

    Ia pun hanya tertawa saat ditanya mengenai statusnya saat ini di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Terkait pemecatan Effendy Simbolon sebagai kader PDIP lantaran disebut membelot kepadanya dan tidak memberikan dukungan kepada paslon yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) di Pilgub Jakarta, Jokowi mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai.

    “Ya bertemu kenapa kalau bertemu. Itukan (pemecatan) kewenangannya partai,” kata Jokowi.  

    Diketahui, Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Ia dipecat karena tidak mendukung paslon yang diusung partainya, Pramono-Rano pada Pilgub Jakarta 2024 dan justru mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Jokowi, yang kini bermukim di Solo, tetap mempunyai KTA PDIP dan tetap menjadi bestie FX Rudy.

  • Jokowi Masih Simpan Kartu Tanda Anggota PDIP

    Jokowi Masih Simpan Kartu Tanda Anggota PDIP

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengaku hingga kini masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP, terlepas dari polemik yang mewarnai hubungannya dengan partai berlambang moncong putih itu.

    “(KTA PDIP) ya masih (disimpan),” ucapnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Ia pun hanya tertawa saat ditanya mengenai statusnya saat ini di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Terkait pemecatan Effendy Simbolon sebagai kader PDIP lantaran disebut membelot kepadanya dan tidak memberikan dukungan kepada paslon yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) di Pilgub Jakarta, Jokowi mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai.

    “Ya bertemu kenapa kalau bertemu. Itukan (pemecatan) kewenangannya partai,” kata Jokowi.  

    Diketahui, Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Ia dipecat karena tidak mendukung paslon yang diusung partainya, Pramono-Rano pada Pilgub Jakarta 2024 dan justru mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono.

    Jokowi, yang kini bermukim di Solo, tetap mempunyai KTA PDIP.
     

  • Politisi PDIP Yulius Setiarto Dijatuhi Sanksi MKD Gegara Tuduh Polri Bermain pada Pilkada 2024

    Politisi PDIP Yulius Setiarto Dijatuhi Sanksi MKD Gegara Tuduh Polri Bermain pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memberikan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Yulius Setiarto. MKD menilai Yulius terbukti melanggar kode etik anggota DPR karena menuduh Polri terlibat atau mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan teradu Yulius Setiarto, anggota A234 dari Fraksi PDIP, terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi teguran tertulis,” ujar Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, saat membacakan putusan MKD dalam sidang etik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).

    Nazaruddin menjelaskan keputusan MKD tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan MKD yang bersifat tertutup, dan keputusan tersebut bersifat final serta mengikat sejak tanggal dibacakan.

    Dalam klasifikasi sidang etik MKD, Yulius menyatakan pernyataannya dalam video yang diunggah di akun TikToknya merupakan pengulangan atau parafrase dari temuan investigasi salah satu media. Yulius mengatakan ia menyampaikan hal tersebut agar Polri, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, segera memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024.

    “Saya tidak rela apabila Polri mendapat stigma sebagai lembaga perusak demokrasi. Permintaan saya kepada kapolri untuk membuat klarifikasi adalah wujud kecintaan saya kepada Polri sebagai lembaga pengayom yang harus dijaga mati-matian,” ujar Yulius.

    Yulius sebelumnya dilaporkan oleh seorang warga Bekasi, Jawa Barat, Ali Lubis, terkait pernyataan yang diunggahnya pada 25 November 2024 di akun TikTok. Dalam video tersebut, Yulius merespons temuan Bocor Alus Politik yang dirilis Tempo, yang mengungkap dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024. Yulius menyebutkan Polri memberikan dukungan aktif untuk memenangkan calon yang didukung oleh Mulyono, nama kecil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono,” kata Yulius dalam video tersebut.

    Menurut Yulius, pengerahan aparat untuk memenangkan calon tertentu merupakan pelanggaran serius yang bisa mengancam keutuhan negara. Dia pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengklarifikasi temuan tersebut dalam waktu 1×24 jam.

  • MKD Nyatakan Yulius PDIP Langgar Kode Etik Buntut Unggahan Partai Coklat

    MKD Nyatakan Yulius PDIP Langgar Kode Etik Buntut Unggahan Partai Coklat

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024.

    Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius. Hal ini disampaikan oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujarnya.

    Adapun, lanjut dia, putusan yang ditetapkan dalam MKD hari ini adalah bersifat tertutup dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota MKD. Akan tetapi, pembacaan putusan ini terbuka dalam sidang MKD.

    “Dan [putusan] dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan,” tutur Nazaruddin.

    Pada kesempatan yang sama, Yulius mulanya menyebut unggahannya pada 25 November lalu di platform TikTok ini merupakan bentuk kecintaannya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. 

    Menurutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, dia menggunakan media sosialnya untuk menyampaikan permintaan kepada Kapolri guna menjaga marwah demokrasi dan kewibawaan Polri.

    “Unggahan tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai Wakil Rakyat kepada masyarakat Indonesia dan khususnya konstituen di daerah pemilihan saya,” terangnya dalam sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, Yulius menyampaikan bahwa unggahannya ini dimaksudkan untuk meminta klarifikasi Kapolri terkait pemberitaan yang dirilis Tempo dalam Bocor Alus Politik. Dia khawatir publik akan menerima temuan-temuan Tempo sebagai kebenaran.

    “Apa jadinya kalau Kapolri tidak segera melakukan klarifikasi atas pemberitaan media Tempo? Jelas temuan-temuan Tempo akan diterima publik sebagai kebenaran, sebagai fakta yang memang terjadi. Ini sangat berbahaya bagi Polri, salah satu institusi yang kita cintai bersama,” terang Yulius.

    Dengan demikian, dia menyebut tidak rela apabila Polri mendapat stigma sebagai lembaga perusak demokrasi. Dia berujar, permintaan klarifikasi kepada Kapolri ini adalah wujud kecintaannya kepada Polri sebagai lembaga pengayom masyarakat.

  • Puan Jawab Kekalahan Andika-Hendi di Pilkada Jateng: Kita Sudah Berusaha Maksimal

    Puan Jawab Kekalahan Andika-Hendi di Pilkada Jateng: Kita Sudah Berusaha Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan pihaknya telah melakukan evaluasi seusai jagoannya, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin versi hitung cepat atau quick count di kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Dia turut menyatakan pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin guna memenangkan paslonnya di Jateng, yang disebut-sebut sebagai Kandang Banteng. Namun, lanjutnya, rakyat Jawa Tengah sudah memilih pilihannya.

    “Ya kita sudah mengevaluasi, mengkonsolidasikan, kita sudah berusaha secara maksimal. Ya, namun rakyat Jawa Tengah sudah memilih gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Kendati demikian, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu enggan membeberkan evaluasi apa saja yang dimaksud. Dia hanya mengatakan evaluasi ini terus dilakukan guna memperbaiki internal partai.

    Lebih lanjut Ketua DPR ini bersyukur bahwa kader partainya masih bisa menang di 19 dari 35 kabupaten/kota. Walaupun demikian, Puan tak menjawab secara gamblang apakah hal ini bisa membuktikan bahwa PDIP di Jawa Tengah masih merajai atau tidak.

    “Alhamdulillah dari 35 kabupaten/kota, PDI Perjuangan berhasil memenangkan hasil perhitungan suara sementara [di] 19 kabupaten/kota, yang dimajukan itu kader. Jadi ya silakan menilai, apakah PDI Perjuangan di Jawa Tengah masih bisa bertahan atau tidak,” jelasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis pada Rabu (27/11/2024), lembaga survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hanya menghimpun suara sebesar 41,69%. Berbeda dengan lawannya yang unggul yaitu Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang memperoleh suara 58,31%.

    Lembaga survei berikutnya adalah Charta Politika yang juga mencatat Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen unggul dengan perolehan suara 58,44% hingga pukul 20.30 WIB. Perolehan tersebut jauh dibanding pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang mencapai 41,56%. 

    Terakhir, perolehan suara yang berhasil dikumpulkan oleh Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen versi Litbang Kompas mencapai 59,30%, sedangkan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraup 40,70%.

  • Respons Puan Soal Isu Cawe-Cawe Partai Cokelat di Pilkada

    Respons Puan Soal Isu Cawe-Cawe Partai Cokelat di Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi isu cawe-cawe partai cokelat alias Polri dalam Pilkada 2024.

    Puan menekankan bahwa jika memang ada bukti nyata keterlibatan polisi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, pihaknya meminta untuk dilaporkan.

    “Jika ada bukti [polisi terlibat dalam Pilkada 2024] kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan,” ujarnya saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini meminta masyarakat untuk melpaor bilamana melihat atau menemukan adanya keterlibatan “parcok” dalam kontestasi Pilkada 2024.

    “Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” tuturnya.

    Puan beranggapan bahwa jika memang ada keterlibatan polisi dalam hajat 5 tahunan rakyat itu, maka hal ini bukanlah masalah bagi satu atau dua fraksi, tetapi sudah mencakup secara nasional.

    “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” pungkasnya.

    PDIP Vs Partai Cokelat 

    Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Cawe-cawe polisi atau Partai Coklat (Parcok), yang terkait dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).   

    PDIP mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.  

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai cokelat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).