Xcloud.id

partai: PDIP

  • Jokowi Effect Tak Terlihat di Pilkada Jakarta, Beda dengan Jateng dan Sumut

    Jokowi Effect Tak Terlihat di Pilkada Jakarta, Beda dengan Jateng dan Sumut

    loading…

    Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menilai Jokowi Effect tidak begitu terlihat di Pilkada Jakarta, Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menilai Jokowi Effect tidak begitu terlihat di Pilkada Jakarta, berbeda dengan Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatera Utara (Sumut).

    “Ya (Jokowi effect di Jateng dan Sumut), dan Solo lah kalau dikecilkan lagi, Solo, Boyolali,” kata Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang ditayangkan di kanal youtube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (4/12/2024).

    “Memang yang terasa ada pengaruh Pak Jokowi itu (di Jateng) karena dia kampanye langsung, kemudian di Sumut pengaruh karena banyak alat-alat yang digunakan untuk mendorong kemenangan Bobby,” sambungnya.

    Awalnya, Mahfud menyoroti soal penilaian khalayak mengenai pertentangan antara PDIP dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat gelaran Pilpres 2024 kemarin. “Saya memaklumi ada suara seperti itu karena pra kondisi yang timbul terutama pada pilpres kemarin. Pertentangan kedua kubu ini begitu mencolok, memaklumi saya,” katanya.

    “Tetapi melihat data sebenarnya tidak seperti yang banyak diduga orang, Pak Jokowi masih dominan, PDIP tumbang terpuruk, kalau menurut data engga loh, PDIP menurut saya itu hebat, dia dalam situasi yang dianggap begitu, dia masih menang di 14 provinsi calon calonnya, 14 dari 37 provinsi bayangkan itu,” sambungnya.

    Menurut Mahfud, dugaan pertentangan antara PDIP dan Jokowi tidak terlalu memengaruhi kekuatan suara PDIP di beberapa daerah, pun sebaliknya. Mahfud menilai bahwa Jokowi juga memiliki suara di daerah tertentu.

    “Sehingga saya melihat sebenarnya pengaruh Pak Jokowi sudah jauh turun, Anda jangan mengatakan misalnya KIM Plus menang di Jawa Barat. Dedi Mulyadi itu sejak dulu punya suara besar, tanpa Pak Jokowi pun dia dipastikan menang. Di Jawa Timur Khofifah tanpa Jokowi tanpa apapun sudah menang,” katanya.

    “Oleh sebab itu, jangan berpikir Pak Jokowi begitu, saya rasa Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, apalagi di Jakarta engga keliatan hasilnya, sudah ada Pak Prabowo juga,” sambungnya.

    (cip)

  • Tito Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri, GP Ansor: Usulan Iseng Ini Sepantasnya Diakhiri!

    Tito Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri, GP Ansor: Usulan Iseng Ini Sepantasnya Diakhiri!

    Jakarta, Beritasatu.com – GP Ansor menolak wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor A Rifqi Al Mubarok mengapresiasi sikap penolakan oleh Mendagri Tito Karnavian terhadap gagasan itu. 

    “Kami sudah tegas di awal menolak wacana ini. Kami sampaikan apresiasi kepada Bapak Tito yang mendengar suara masyarakat sipil agar amanat reformasi itu tetap kudu dijaga. Ini langkah yang tepat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Rifqi di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Penolakan Tito ini kian menguatkan wacana penggabungan TNI-Polri, atau menjadikan Polri di bawah Kemendagri seharusnya diakhiri dan tidak menjadi liar. 

    “Usulan iseng ini sudah sepantasnya diakhiri. Kekuatan sipil sudah menolak. Mendagri juga jelas menolak. Jadi lebih baik ini disudahi dan tidak menjadi bola liar di tengah publik,” imbuhnya.

    Gus Rifqi juga mengajak anak muda dan lapisan masyarakat agar fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan menguatkan demokrasi untuk mencapai mimpi-mimpi besar Indonesia di masa depan.

    “Indonesia mempunyai banyak mimpi besar ke depan, mempunyai cita-cita mulia. Pembangunan SDM lalu penguatan demokrasi menjadi kunci dan itu harus dibangun. Untuk anak muda dan kita sekalian, alangkah lebih baiknya fokus untuk hal tersebut. Ini lebih baik ketimbang mengurusi wacana iseng yang kontroversial tersebut,” pungkasnya.

    Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan keberatan dengan wacana penempatan Polri di bawah Kemendagri. Menurutnya, keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan kehendak reformasi 1998.

    “Dari dulu memang (Polri) sudah dipisahkan di bawah Presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja,” kata Tito kepada wartawan seusai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Sebelumnya wacana agar Polri digabungkan kembali dengan TNI atau ditempatkan di bawah Kemendagri diusulkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers, Kamis (28/11/2024), karena PDIP menilai aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam urusan politik seperti saat Pemilu dan Pilkada 2024.

  • PDIP Umumkan Raih 51,73 Suara Lawan KIM Plus di Pilkada Papua

    PDIP Umumkan Raih 51,73 Suara Lawan KIM Plus di Pilkada Papua

    Liputan6.com, Jayapura PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua mengumumkan perolehan suara 51,73 persen pada Pilkada Provinsi Papua.  Pilkada serentak di Provinsi Papua  hanya diikuti dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni pasangan Benhur Tomi Mano (BTM)- Yermias Bisai (YB) yang diusung oleh PDIP dan PKN. Lalu,  pasangan Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen yang diusung 16 partai politik yang tergabung dalam KIM Plus.

    Hingga hari ini, Senin (2/12/2024), Kamar Hitung Direktorat Saksi Tim Pemenangan Daerah BTM-YB telah menyelesaikan 97,83 persen tabulasi TPS. Dari 9 kabupaten/kota yang sudah selesai dilakukan penghitungan yakni Kabupaten Keerom, Sarmi, Biak dan Supiori. Lalu untuk di Kota Jayapura tersisa 2 TPS atau 99,5 persen selesai, Kabupaten Jayapura tersisa 7 TPS atau  98 persen selesai. 

    Kemudian Kabupaten Mamberamo Raya tersisa 18 TPS atau 93 persen selesai dan Kabupaten Kepulauan Yapen tersisa 5 TPS atau 98 persen selesai, serta Waropen tersisa 12 TPS atau 90 persen selesai.

    Maka dari 2.023 TPS di Provinsi Papua, hanya 44 TPS atau 2,17 persen  yang belum selesai ditabulasi. 

    “Total suara yang telah kami rekapitulasi, diperoleh pasangan BTM-YB mencapai 51,73 persen atau 264.260 suara dengan selisih 17.759 suara atau 3,47 persen. PDIP berpotensi memang pada Pilkada Papua,” jelas Benhur, saat keterangan pers di Kantor PDIP Papua, Senin (2/12/2024).

    Dia yakin pilkada tahun ini menjadi panggung dari masyarakat Papua untuk menunjukan aspirasi dan harapan untuk Papua lebih baik lagi.

    “Kami menemukan kendala teknis di TPS, namun seperti kata pepatah ‘ombak kecil takkan pernah menggoyahkan kapal besar’ maka, kami  tetap optimis bahwa proses ini akan menjadi awal yang baik untuk menata Papua ke depan,” jelasnya.

     

  • Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Manado 2024 Anjlok

    Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Manado 2024 Anjlok

    Liputan6.com, Manado – KPU Manado telah menyelesaikan proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado pada, Senin (2/12/2024), tengah malam. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anjloknya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Manado 2024 ini.

    “Kita sudah sudah bisa dapat catatan dari jumlah pemilih untuk Pilkada Kota Manado,” ujar anggota Bawaslu Kota Manado Heart Runtuwene kepada wartawan di Kantor KPU Manado, Minggu (1/12/2024).

    Heart Runtuwene mengatakan, harapan KPU sebenarnya sama dengan Bawaslu yakni kisaran partisipasi pemilih di atas 80 persen. Kalau di Pilkada 2020 itu 74 persen.

    “Namun saat ini dari data-data didapatkan angka di 200 ribuan (pemilih) dari 342 ribuan (Daftar Pemilih Tetap atau DPT). Tepatnya saat ini pemilih di Kota Manado 65 persen yang memilih, yang menggunakan hak pilih dari 342 ribu DPT ternyata hanya 220 ribu yang gunakan hak pilih,” papar dia.

    Dia menegaskan, partisipasi pemilih di Pilkada Kota Manado hanya kisaran 65 persen, dan angka itu turun jauh dari tahun 2020 yang berada di angka 74 persen.

    Saat ditanya faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Manado 2024 ini apakah karena kurang sosialisasi, atau animo masyarakat atau bahkan tidak ingin menyukseskan Pilkada, Heart Runtuwene menyampaikan tanggapannya.

    “Saya tidak tahu entah ada kejenuhan karena serentak di tahun yang sama karena Pemilu dan Pilpres, nanti akademisi pengamat pemantau akan mengevaluasi ini mengapa turun jauh dari Pilkada yang lalu,” ujarnya.

    Diketahui, dalam Sidang Pleno yang dipimpin Ketua KPU Manado Ferley B Kaparang yang digelar selama dua hari itu akhirnya menetapkan pasangan petahana Andrei Angouw – Richard Sualang sebagai pememang Pilkada Manado 2024.

    Pasangan nomor urut satu Andrei Angouw – Richard Sualang yang diusung oleh PDIP ini memperoleh 107.285 suara, disusul pasangan nomor urut tiga dari Partai Golkar, Partai NasDem dan PSI, Jimmy R Rogi – Ivan Lumentut dengan perolehan 97.564 suara.

    Selanjutnya pasangan nomor urut dua yang diusung Partai Gerindra Benny Parasan – Bobby Daud memperoleh 12.501 suara, serta di posisi terakhir pasangan nomor urut empat dari Partai Demokrat Audy Karamoy – Lucky Datau dengan 1.839 suara.

  • Tim Petahana Mak Rini Buka-Bukaan Tumbang di Pilbup Blitar

    Tim Petahana Mak Rini Buka-Bukaan Tumbang di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar telah usai digelar. Meski hasil rekapitulasi belum keluar, namun dari sejumlah hitung cepat menunjukkan Cabup Blitar petahana, Rini Syarifah, kalah dari Rijanto.

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA adalah salah satu lembaga survei yang telah merilis hasil hitung cepat Pilbup Blitar 2024. Hasil hitung cepat LSI Denny JA menunjukkan pasangan nomor urut 01, Rijanto-Beky unggul mutlak dari pesaingnya, Rini-Ghoni yang berstatus sebagai petahana.

    Diketahui Rijanto-Beky mendapatkan suara sebanyak 78,68 persen suara. Sementara petahana Rini-Ghoni hanya memperoleh suara sebanyak 21,38 persen. Survei LSI Denny JA ini memiliki margin eror sebesar 8 persen.

    Hasil hitung cepat lain yang dimiliki oleh internal PDIP juga menunjukkan hal serupa. Pada hitung cepat PDIP, Rijanto-Beky memperoleh suara sebesar 78,56 persen.

    Rijanto-Beky pun unggul jauh dari sang rival yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 21,54 persen. Dengan kondisi tersebut kemungkinan besar sang petahana yakni Rini Syarifah yang kini berpasangan dengan Abdul Ghoni bakal tumbang di Pilkada 2024 ini.

    Ketua Tim Pemenangan Rini-Ghoni, M. Rifa’i pun buka-bukan penyebab petahana tumbang di tangan rivalnya. Menurut Rifa’i penurunan dukungan untuk petahana Rini-Ghoni terjadi sehari sebelum pencoblosan.

    Sehari pencoblosan banyak suara yang sebelumnya mendukung petahana berbalik arah. Hasilnya suara Rini-Ghoni hancur di hari pencoblosan.

    “Sebenarnya respon masyarakat selama ini bagus, kita juga tidak mau menyalahkan orang lain artinya masyarakat yang berpindah haluan gitu aja,” ungkap Rifa’i yang juga menjabat sebagai Sekretaris PKB Kabupaten Blitar tersebut, Rabu (4/12/2024).

    Sebenarnya petahana dan tim telah berupaya maksimal, namun semua upaya itu sia sia sehari jelang pencoblosan. Bahkan dari beberapa survei internal, suara petahana masih cukup bagus. Rifa’i pun nampak tidak memprediksi petahana Mak Rini bakal tumbang dengan selisih yang cukup jauh.

    “Upaya sudah maksimal waktu surveinya juga bagus tapi di H-1 jelang Pencoblosan itu sudah berbalik arah semuanya,” imbuhnya.

    Atas kekalahan ini, Tim Rini-Ghoni pun tidak mau menyalahkan pihak lain. Pihaknya pun menerima kekalahan ini sebagai bentuk bahwa masyarakat Kabupaten Blitar sudah tidak berkehendak lagi dengan kepemimpinan Mak Rini.

    “Ya itu saja kalau saya memaknai masyarakat sudah tergiur untuk berbelok arah,” imbuhnya.

    Rifa’i pun menepis isu keretakan hubungan antara Mak Rini dengan Abdul Ghoni di detik-detik terakhir pencoblosan. Menurut Rifa’i selama proses hingga hari pencoblosan Rini-Ghoni dan tim tetap solid.

    “Kita tetap solid, kok,” tegasnya.

    Pihaknya pun mengakui bahwa jelang hari pencoblosan, mesin politik petahana kurang maksimal baik itu secara kinerja maupun permodalan. Hal itulah yang disinyalir menjadi penyebab berbaliknya arah dukungan masyarakat jelang hari pencoblosan.

    “Ada modal tapi tidak maksimal,” tandasnya.

    Mak Rini pun kini harus bersiap menghadapi kenyataan dirinya bakal tumbang di pertemuan keduanya melawan Rijanto. Sebelumnya pada Pilkada 2020 lalu, Mak Rini berhasil menumbangkan Rijanto yang kala itu berstatus petahana. [owi/beq]

  • Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan rencana menghapus ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi BBM. Sebab, menurutnya, ‘pasukan hijau’ tersebut masuk kategori rentan.

    Rieka menjelaskan, ojol merupakan pekerja informal yang semua kebutuhan kerjanya dipenuhi sendiri, mulai dari kendaraan, bahan bakar, sampai keperluan sehari-hari. Mereka tidak ditanggung perusahaan seperti pekerja formal. Itulah mengapa, mencabut subsidi BBM, membuat hidup mereka makin berat.

    “Rencana kementerian terkait yang mau menghapus ojol dari penerima BBM subsidi, tolong diusulkan agar dikaji ulang. Karena ojol pekerja sektor informal yang termasuk rentan, mereka tidak punya jaminan apapun selain bayar sendiri,” ujar Rieke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina.

    Rieke Diah Pitaloka alias Oneng. Foto: Grandyos Zafna

    Kata Rieke, hidup ojol sudah susah dengan potongan aplikasi yang besar. Maka, sudah selayaknya mereka mendapat kemudahan melalui subsidi BBM.

    “Kemudian ada masalah dengan operator, potongan tinggi dan sebagainya. Karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, maka terindikasi kuat mereka masuk definisi fakir miskin,” tuturnya.

    [Gambas:Youtube]

    Di kesempatan yang sama, Rieke berkisah soal pengalamannya berbaur dengan ojol. Dia pernah membantu memulangkan jenazah anak driver ojol yang terkena online scamming ke Kamboja. Pekerja tersebut, saking susahnya, sampai harus menyewa motor. Bukan milik pribadi.

    “Mohon dukungannya, agar pencabutan subsidi ojol dibatalkan. Kasihan mereka, kasihan betul,” kata dia.

    Bahlil Lahadalia Foto: Ilyas Fadilah

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)

  • VIDEO: Jokowi Ternyata Masih Simpan KTA PDIP

    VIDEO: Jokowi Ternyata Masih Simpan KTA PDIP

    VIDEO: Jokowi Ternyata Masih Simpan KTA PDIP

  • Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Sosiolog UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), Profesor Wahyudi Winarjo menyebut bahwa kemunculan pasangan H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa sudah banyak diharapkan oleh mayoritas masyarakat Jombang.

    Oleh sebab itu, dalam Pilkada yang digelar 27 November 2024, pasangan nomor urut 2 ini menang telak hingga 75 persen. Bahkan sanggup menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 yang digelar KPU setempat di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam, pasangan WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara.

    Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Dosen Sosiologi Politik, FISIP UMM ini mengatakan, sistem demokrasi di Jombang sudah terbukti efektif dalam memberikan ruang bagi rakyat untuk menyerahkan amanah kepada calon yang dikehendakinya.

    “Ketokohan Warsubi sebagai kepala desa 3 periode yang berhasil membangun desanya semaju itu mungkin juga menjadi salah satu hal pendukung yang mendorong masyarakat ingin sosok bupati yang seperti dirinya. Sosok yang peduli pada peningkatan ekonomi masyarakat sampai hal-hal terkecil,” jelasnya.

    Fenomena ini, lanjutnya, adalah salah satu faktor yang menyebabkan Warsa menang dengan tebal. “Rakyat berharap pengalaman mereka berdua dapat diimplementasikan dalam tingkat kabupaten nanti,” ungkapnya.

    Bisa dilihat, kata dia, beberapa petahana dari berbagai daerah di Indonesia juga berguguran. Hal ini dapat menjadi indikasi politik bahwa sejauh atau selama petahana dalam menjalankan pemerintahannya tidak mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan rakyat, maka akan kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya.

    “Jika petahana tidak atau belum mampu menjawab kebutuhan rakyatnya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi kekuasaan, baik itu secara laten maupun manifes,” tambahnya.

    Prof Wahyudi menambahkan, bagi mayoritas rakyat Jombang, Warsa diyakini akan dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang ada yang selama ini. Masalah-masalah yang muncul ketika Petahana memimpin dan tidak bisa diselesaikan secara optimal.

    Atas fenomena di atas, lanjut dia, Warsubi-Salman sebagai sosok yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pejabat daerah, harus berkomitmen menjalankan visi misi dan program yang dicanangkan.

    “Jika WarSa mampu untuk mengemban amanah. Menjalankan program sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat Jombang di masa kampanye, maka rakyat pasti akan terus memberikan dukungan penuh,” katanya.

    Namun sebaliknya, jika tidak amanah, melalui sistem demokrasi, rakyat bisa mengalihkan dukungannya kepada figur lain yang diyakininya dapat mengemban amanah lebih baik lagi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan petahana ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Top 3 News: Kata Komisi III Sebut Kapolrestabes Semarang Jangan Lindungi Anggota yang Tembak Siswa di Semarang – Page 3

    Top 3 News: Kata Komisi III Sebut Kapolrestabes Semarang Jangan Lindungi Anggota yang Tembak Siswa di Semarang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, meminta Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, tidak melindungi Aipda Robig, polisi yang menembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) hingga berujung kematian pada Minggu, 1 Desember 2024. Itulah top 3 news hari ini.

    Wayan meminta Irwan agar peristiwa penembakan tidak berulang. Sebelumnya, Wayan menanyakan kepada Irwan, apakah masih perlu polisi memegang senjata api ke depan. Mengingat senjata telah banyak memakan korban.

    Wayan menyebut pihaknya membaca kajian bahwa polisi ke depan lebih baik membawa pentungan seperti negara maju.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 50 pengusaha luar negeri di Istana Negara Jakarta, Selasa 3 Desember 2024. Pengusaha yang menemui Prabowo mayoritas berasal dari Amerika Serikat.

    Berdasarkan pantauan, Prabowo tiba di Istana Negara pada pukul 10.05 WIB, dengan menggunakan jas abu-abu dan dasi berwarna biru.

    Dia tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rosa Roeslani, hingga Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Polres Metro Depok telah menangkap tiga tersangka pengedar narkoba berinisial AS, RB, dan DW. Ketiga tersangka ditangkap saat mengedarkan narkoba senilai Rp1,4 Miliar di wilayah Depok dan terancam hukuman seumur hidup.

    Kapolres Metro Depok,Kombes Arya Perdana mengatakan, Satnarkoba Polres Metro Depok melakukan pengungkapan dengan menindaklanjuti amanat dari Presiden, mencermati tindak pidana yang harus diungkap dan dibasmi salah satunya narkoba. Satnarkoba Polres Metro Depok telah mengungkap dan mengamankan tiga tersangka bersama barang bukti.

    Ketiga tersangka merupakan pengedar narkoba yang telah ditangani Polres Metro Depok dan terancam hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 3 Desember 2024:

    Komjen Setyo Budiyanto yang terpilih sebagai Ketua KPK yang baru. Komisi III DPR juga memilih lima anggota Dewan Pengawas KPK yang baru. Nama-nama yang terpilih sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR …

  • PDIP Vs Partai Coklat ‘Parcok’ Berujung Sanksi MKD untuk Politisi Banteng

    PDIP Vs Partai Coklat ‘Parcok’ Berujung Sanksi MKD untuk Politisi Banteng

    Bisnis.com, JAKARTA – Perseteruan antara PDIP dan Kepolisian atau “Partai Coklat” alias Parcok berbuah sanksi etik dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

    MKD memutuskan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujar Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Adapun, lanjut dia, putusan yang ditetapkan dalam MKD hari ini adalah bersifat tertutup dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota MKD. Akan tetapi, pembacaan putusan ini terbuka dalam sidang MKD.

    “Dan [putusan] dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan,” tutur Nazaruddin.

    Pada kesempatan yang sama, Yulius mulanya menyebut unggahannya pada 25 November lalu di platform sosial media TikTok tersebut merupakan bentuk kecintaannya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. 

    Menurutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, dia menggunakan media sosialnya untuk menyampaikan permintaan kepada Kapolri guna menjaga marwah demokrasi dan kewibawaan Polri.

    “Unggahan tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai Wakil Rakyat kepada masyarakat Indonesia dan khususnya konstituen di daerah pemilihan saya,” terangnya dalam sidang MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, Yulius menyampaikan bahwa unggahannya ini dimaksudkan untuk meminta klarifikasi Kapolri terkait pemberitaan yang dirilis Tempo dalam Bocor Alus Politik. Dia khawatir publik akan menerima temuan-temuan Tempo sebagai kebenaran.

    “Apa jadinya kalau Kapolri tidak segera melakukan klarifikasi atas pemberitaan media Tempo? Jelas temuan-temuan Tempo akan diterima publik sebagai kebenaran, sebagai fakta yang memang terjadi. Ini sangat berbahaya bagi Polri, salah satu institusi yang kita cintai bersama,” terang Yulius.

    Dengan demikian, dia menyebut tidak rela apabila Polri mendapat stigma sebagai lembaga perusak demokrasi. Dia mengatakan permintaan klarifikasi kepada Kapolri ini adalah wujud kecintaannya kepada Polri sebagai lembaga pengayom masyarakat.

    Respons Puan Maharani 

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi isu cawe-cawe partai cokelat alias Polri dalam Pilkada 2024.

    Ketua DPR RI itu menekankan bahwa jika memang ada bukti nyata keterlibatan polisi dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, pihaknya meminta untuk dilaporkan.

    “Jika ada bukti [polisi terlibat dalam Pilkada 2024] kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan,” ujarnya saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini meminta masyarakat untuk melpaor bilamana melihat atau menemukan adanya keterlibatan “parcok” dalam kontestasi Pilkada 2024.

    “Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” tuturnya.

    Puan beranggapan bahwa jika memang ada keterlibatan polisi dalam hajat 5 tahunan rakyat itu, maka hal ini bukanlah masalah bagi satu atau dua fraksi, tetapi sudah mencakup secara nasional.

    “Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. Cawe-cawe polisi atau Partai Coklat (Parcok), yang terkait dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).   

    PDIP mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.  

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai cokelat. Ketiga, PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).