Xcloud.id

partai: PDIP

  • Hasto Foto Bareng Felicia Tissue Berjaket PDIP, Ngaku Terima Info Berharga

    Hasto Foto Bareng Felicia Tissue Berjaket PDIP, Ngaku Terima Info Berharga

    Jakarta –

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal foto bersama Felicia Tissue yang merupakan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Hasto mengaku dia hanya memenuhi undangan dari Felicia.

    Meski tak menyebutkan kapan dan di mana pertemuan itu dilakukan, Hasto mengaku saling bertukar informasi berharga dengan Felicia ataupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei (ibunya Felicia) menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Kendati begitu, Hasto enggan membeberkan apa informasi yang dimaksudnya. Dia mengatakan perihal itu masih rahasia, namun terkait proses menegakkan kebenaran.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” ucap Hasto.

    Di lain sisi, Hasto menuturkan informasi yang didapat dari Felicia dan dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi.

    “Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini,” tutur Hasto.

    “Mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi, begitu saya ketemu, saya kasihkan, jaket langsung dipakai,” pungkasnya.

    (ond/isa)

  • Gus Miftah Olok-Olok Penjual Es, Aria Bima PDIP: Akibat Lelucon Tidak Lucu dan Bermutu

    Gus Miftah Olok-Olok Penjual Es, Aria Bima PDIP: Akibat Lelucon Tidak Lucu dan Bermutu

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengomentari perihal viralnya ucapan Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang dinilai publik menghina penjual es teh.

    Aria meyakini bahwa sebenarnya Gus Miftah tidak bermaksud untuk mengolok-olok penjual es teh tersebut. Namun, katanya, mungkin karena gurauannya ini sensitif, maka seolah-olah ucapannya ini dianggap melecehkan dan merendahkan alias tidak empati.

    “Gus Miftah ini orangnya kan simpati. Saya pun juga seneng kalau ngoceh atau ngobrol atau kalau kasih tausiah gitu, banyak guyonan-guyonannya. Guyon yang maton [lucu bermutu] itu kan enak didengar, kalau enggak maton ya dampaknya semacam ini,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    Politikus PDIP yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengemukakan bahwa Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf. Dia mengingatkan kepada Gus Miftah untuk lebih berhati-hati ketika ingin melemparkan guyonan kepada seseorang.

    “Gus Miftah sudah minta maaf, lain kali hati-hatilah. Saya berharap hati-hatilah apalagi di dunia media sosial,” tuturnya.

    Menurutnya, perkataan dan omongan seorang tokoh atau publik figur bisa memberikan dampak dalam membangun kesadaran publik.

    “Nah saya kira Gus Miftah ya ndilalah [kebetulan] saja keceklek dalam hal ini, terlalu suka guyon sehingga lupa kalau yang diomongkan itu berdampak pada pembangunan opini yang kurang pas untuk pembelajaran publik,” pungkasnya.

    Kronologi Gus Miftah Hina Penjual Es

    Video Gus Miftah melakukan prank kepada penjual es teh yang berjualan saat dirinya mengisi sebuah acara viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah bahkan menyebut kata “goblok” yang ditujukan kepada bapak-bapak penjual es teh. 

    Mulanya, Gus Miftah bertanya apakah es teh yang dijual bapak itu masih banyak apa tidak. Namun ketika penjual es teh mengatakan masih, dia malah meminta sang penjuang untuk memasarkan dagangannya lagi. 

    “Es tehmu seh okeh ra? [Es teh mu masih banyak gak?] masih? Yo kono didol goblok [Ya sana dijual bodoh]. Dolen disek, nko lak durung payu, wes, takdir [Jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir],” ujar Gus Miftah di Lapangan Soepardji, Magelang, Senin (20/11/2024).

    Adapun, ekspresi bapak penjual es teh tampak sangat lelah mendengar lelucon Gus Miftah tersebut, tetapi dia membalasnya dengan sedikit senyuman. 

  • Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Kupang: Presiden Prabowo Subianto, menanggapi anggapan bahwa banyak anggota kabinetnya berasal dari kalangan yang dekat dengan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan bahwa ia memilih para menteri berdasarkan kecintaan mereka terhadap Indonesia, bukan berdasarkan hubungan politik dengan Jokowi.

    “Saya dibilang, ‘oh, Prabowo banyak pakai orangnya Jokowi.’ Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan?” kata Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-112 Universitas Muhammadiyah Kupang di NTT, Rabu 4 Desember 2024.

    Prabowo menegaskan bahwa ia memilih mereka yang memiliki semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air, tanpa memandang afiliasi politik mereka. Prabowo mencontohkan Menko Polkam, Budi Gunawan, yang meskipun bukan berasal dari Partai Gerindra, ia memilih untuk mengangkatnya ke dalam kabinet. 

    Baca juga: Budi Gunawan Sebut Makan Siang Gratis Menaikkan IQ, Ini Kata Ahli

    “Ada juga Menkopolkam saya, dia memang non-partai, tapi saya ambil, yang saya ambil saya yakin di dalam hatiku semua itu cinta Merah Putih, cinta Tanah Air,” tambah Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyampaikan sikapnya terkait perbedaan dalam Pilkada 2024. Menurutnya, menang atau kalah dalam pilkada bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. 

    “Tidak masalah, di Pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah. PKS dukung Anies, nggak ada masalah, Gerindra wakil PKS di Sumatera Barat, iya kan? Enggak ada masalah,” ujar Prabowo.

    Prabowo lebih lanjut mengingatkan pentingnya kearifan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ia memberikan contoh hubungan Gerindra dengan PDIP di Jawa Tengah, yang meskipun memiliki perbedaan, tidak menimbulkan masalah. 

    “Perbedaan pendapat bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Kalaupun ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki,” tutup Prabowo.

    Diketahui, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada era Presiden ke-7 Jokowi. Ia menjabat sekitar delapan tahun sejak akhir 2016 hingga akhir 2024.

    Kupang: Presiden Prabowo Subianto, menanggapi anggapan bahwa banyak anggota kabinetnya berasal dari kalangan yang dekat dengan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan bahwa ia memilih para menteri berdasarkan kecintaan mereka terhadap Indonesia, bukan berdasarkan hubungan politik dengan Jokowi.
     
    “Saya dibilang, ‘oh, Prabowo banyak pakai orangnya Jokowi.’ Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan?” kata Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-112 Universitas Muhammadiyah Kupang di NTT, Rabu 4 Desember 2024.
     
    Prabowo menegaskan bahwa ia memilih mereka yang memiliki semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air, tanpa memandang afiliasi politik mereka. Prabowo mencontohkan Menko Polkam, Budi Gunawan, yang meskipun bukan berasal dari Partai Gerindra, ia memilih untuk mengangkatnya ke dalam kabinet. 
    Baca juga: Budi Gunawan Sebut Makan Siang Gratis Menaikkan IQ, Ini Kata Ahli
     
    “Ada juga Menkopolkam saya, dia memang non-partai, tapi saya ambil, yang saya ambil saya yakin di dalam hatiku semua itu cinta Merah Putih, cinta Tanah Air,” tambah Prabowo.
     
    Selain itu, Prabowo juga menyampaikan sikapnya terkait perbedaan dalam Pilkada 2024. Menurutnya, menang atau kalah dalam pilkada bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. 
     
    “Tidak masalah, di Pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah. PKS dukung Anies, nggak ada masalah, Gerindra wakil PKS di Sumatera Barat, iya kan? Enggak ada masalah,” ujar Prabowo.
     
    Prabowo lebih lanjut mengingatkan pentingnya kearifan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ia memberikan contoh hubungan Gerindra dengan PDIP di Jawa Tengah, yang meskipun memiliki perbedaan, tidak menimbulkan masalah. 
     
    “Perbedaan pendapat bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Kalaupun ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki,” tutup Prabowo.
     
    Diketahui, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada era Presiden ke-7 Jokowi. Ia menjabat sekitar delapan tahun sejak akhir 2016 hingga akhir 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • PDIP Bakal Pecat 27 Kader pada 17 Desember, Jokowi dan Gibran Termasuk?

    PDIP Bakal Pecat 27 Kader pada 17 Desember, Jokowi dan Gibran Termasuk?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya akan menjatuhkan sanksi pada 27 kader yang dinilai melanggar disiplin.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Nantinya Partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” kata Hasto. 

    Adapun, dikatakan bahwa siapa kader-kader tersebut akan diumumkan dalam acara resmi partai pada 17 Desember 2024 mendatang. 

    “Nanti akan diumumkam 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul annti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” jelas Hasto. 

    Sebelumnya, Hasto menjelaskan bahwa partai berlogo banteng tersebut terus melakukan evaluasi terhadap terhadap disiplin partai. Adapun, jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi organisasi. 

    Dia kemudian menerangkan bahwa langkah ini juga menjadi bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi, jelang Kongres PDIP yang digelar tahun depan. 

    “Sehingga tersaringlah kader-kader Partai yang militan. Kader-kader Partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader Partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi,” terangnya. 

    Atas dasar tersebut, Hasto mengatakan bahwa DPP PDIP bakal menggelar rapat tertutup untuk  mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksana Pilkada 2024. 

    Sebelumnya, Hasto menegaskan bahwa Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto. 

  • Alasan Baleg DPR Tunda Audiensi Bareng PPATK terkait RUU Perampasan Aset

    Alasan Baleg DPR Tunda Audiensi Bareng PPATK terkait RUU Perampasan Aset

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR menunda audiensi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Adapun, rapat pleno ini sebenarnya dijadwalkan pada hari ini, Rabu (4/12/2024) pukul 10:00 WIB, di Ruang Baleg DPR RI.

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menyampaikan, pihaknya menerima informasi secara lisan bahwa PPATK masih memerlukan tambahan waktu untuk menyempurnakan materi paparannya. 

    “Kami menerima informasi secara lisan beberapa saat yang lalu bahwa dari pihak PPATK perlu adanya penyempurnaan materi paparan dalam pleno ini,” ujarnya dalam ruang Baleg, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    Dengan demikian, lanjut Martin, rapat pleno hari ini ditunda sampai dengan pihak PPATK mengirimkan surat lanjutan dan merasa siap untuk menyampaikan pemaparannya dalam rapat pleno di Baleg DPR RI.

    “Sehingga pimpinan tadi sudah memutuskan dari rapat pimpinan agar rapat ini ditunda sampai dengan adanya surat dari PPATK, untuk setelah mereka siap menyampaikan paparan di tengah pleno Baleg,” lanjut dia.

    Di lain kesempatan, Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengaku bahwa dirinya belum mengetahui secara dalam tentang materi apa yang akan disampaikan oleh PPATK.

    Dia turut berpendapat RUU Perampasan Aset ini termasuk salah satu isu yang cukup sensitif. Maka dari itu, dia memahami jika PPATK membutuhkan waktu tambahan dalam menyempurnakan materinya.

    “Karena ini kan isu yang cukup sensitif saat ini, sehingga mereka butuh [tambahan waktu]. Jangan sampai nanti ada pemahaman yang berbeda terhadap apa yang ingin disampaikan dengan apa yang ditangkap oleh audience,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).

    Lebih jauh, politikus PDIP ini berharap bahwa RUU Perampasan Aset dapat dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2026.

    “Mudah-mudahan [Prolegnas prioritas] di tahun 2025 ini selesai semua nih ceritanya yang prioritas. Iya 2026 itulah nanti yang salah satunya diharapkan masuk,” pungkasnya.

  • Jokowi, Gibran dan Bobby Sudah Bukan Lagi Bagian PDIP

    Jokowi, Gibran dan Bobby Sudah Bukan Lagi Bagian PDIP

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan keluarganya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sudah bukan lagi menjadi bagian dari PDIP.

    Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi. 

    “Saya tegaskan kembali, bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” tegas Hasto saat jumpa pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. 

    Hasto menyebut bahwa Jokowi sudah jauh dari cita-cita partai dan bangsa Indonesia karena mempunyai ambisi politik yang tidak pernah berhenti menggunakan kekuasaannya selama menjabat Presiden RI.

    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDIP kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa menjadi seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” jelas Hasto. 

    Menurutnya, peristiwa penyalahgunaan kekuasaan itu tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Itulah kenapa pada rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP beberapa waktu lalu partai banteng moncong putih menyampaikan permintaan maaf secara kepada rakyat Indonesia. 

    “Tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya,” ujar politikus asal Yogyakarta ini. 

    Hasto menambahkan, terkait Gibran Rakabuming Raka sendiri secara otomatis tidak lagi menjadi kader PDIP ketika pencalonan dianggap mengangkangi konstitusi pada Pilpres 2024 lalu.  

    “Apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga, ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDIP digerakkan oleh suatu cita-cita,” tegas Hasto. 

    Menurut Hasto, DPC PDIP Kota Surakarta juga sudah mengirimkan surat pemberhentian Gibran sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih. 

    Sementara itu, terkait menantu Jokowi, Bobby Nasution, Hasto juga menegaskan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Ia menyebut, ada sejumlah anomali dalam proses Pilkada di Sumatera Utara.

    “Dan kemudian membangun suatu rezim kekuasaan dengan segala cara, bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika Saudara Bobby Nasution itu dipaksakan untuk menjadi calon gubernur, dan proses pemilihan menjadi gubernur itu juga melalui pengerahan aparatur negara, sumber-sumber daya negara, dan suatu kontestasi yang sangat tidak fair,” bebernya.

    “Maka di situ semua menjadi bukti-bukti pengingkaran konstitusi dan demokrasi itu sendiri. Ketika seseorang sudah berkhianat terhadap konstitusi, sudah berkhianat terhadap demokrasi, dan juga menyalahgunakan hukum, maka sanksi dari rakyat itulah yang dibebankan kepada mereka-mereka yang secara sengaja telah merusak demokrasi itu sendiri,” imbuhnya menegaskan. 

    Atas dasar itu, masih kata Hasto, keanggotaan PDIP bukan semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tapi pada komitmen membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. 

    “PDIP perjuangan percaya pada nilai-nilai satuan Eva jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa,” pungkasnya.

  • Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

    Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto. 

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” tuturnya. 

    Hasto juga menyebutkan bahwa praktik-praktik yang dilakukan Jokowi dan keluarga dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh pihak. 

    Meski demikian, dia memastikan bahwa partai juga tidak akan kehilangan gagasan idealnya, yakni dari rakyat biasa dapat berproses hingga menjadi pemimpin. 

    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” tuturnya.

  • Wacana Mereposisi Polri di Bawah Kemendagri atau TNI Dinilai Ancaman dan Sangat Membahayakan Reformasi

    Wacana Mereposisi Polri di Bawah Kemendagri atau TNI Dinilai Ancaman dan Sangat Membahayakan Reformasi

    Jakarta: Pasca-Pilkada 2024, wacana mereposisi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dan menjadi perdebatan hangat. Menurut Pakar Hukum, Slamet Pribadi, gagasan tersebut tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga melukai amanah reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

    “Pemilu itu adalah pesta demokrasi, ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, elite tertentu malah melontarkan wacana yang sangat emosional dan berpotensi memecah belah bangsa,” ujar Slamet Pribadi dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.
    Sejarah Panjang Pemisahan Polri dan TNI
    Slamet mengingatkan, pemisahan Polri dari TNI bukanlah keputusan sesaat, melainkan proses panjang yang melibatkan berbagai presiden, mulai dari Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri. Reformasi ini dilandasi semangat memperkuat profesionalisme kedua institusi negara tersebut, sebagaimana tertuang dalam berbagai produk hukum, seperti:

    Inpres No. 2 Tahun 1999 – Mengatur langkah pemisahan Polri dari ABRI.
    Kepres No. 89 tahun 2000- Menegaskan Kedudukan Kepolisian Negara RI
    Tap MPR No. VI/MPR/2000 – Menegaskan pemisahan peran TNI dan Polri.
    Tap MPR No. VII/MPR/2000 – Menegaskan peran TNI dan peran Kepolisian Negara RI,
    UU No. 2 Tahun 2002 – Mengatur independensi dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    “Pemisahan ini adalah buah reformasi yang memperjuangkan demokrasi. Mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri sama saja dengan mengkhianati amanah reformasi,” tegas Slamet.

    Baca juga: Legislator PDIP Terlapor Tuduhan Partai Cokelat Disanksi Teguran Tertulis

    Narasi Politik yang Berbahaya
    Wacana reposisi Polri ini, menurut Slamet, lahir dari narasi emosional akibat kekalahan politik. Beberapa elite mengklaim bahwa Polri diduga terlibat mendukung calon tertentu, yang kemudian memicu seruan untuk mengubah struktur institusi tersebut.

    “Framing seperti ini hanya menunjukkan ketidakdewasaan politik. Memanfaatkan institusi negara sebagai kambing hitam kekalahan adalah langkah berbahaya dan tidak berdasar secara hukum,” ujar Slamet.
    Penolakan dari Berbagai Pihak
    Mayoritas fraksi di parlemen, Menteri Dalam Negeri, dan masyarakat luas menolak usulan ini. Dari delapan fraksi di DPR, tujuh di antaranya secara tegas menolak gagasan reposisi Polri. Slamet juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam memilah narasi politik.

    “Masyarakat sudah paham mana kritik yang konstruktif dan mana yang sekadar ekspresi kekecewaan. Jika wacana ini dibiarkan, maka potensi memecah belah bangsa semakin besar,” tambahnya.

    Slamet mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme Polri dan menghormati semangat reformasi. “Mengelola negara bukan soal membalikkan keputusan reformasi karena emosi politik sesaat. Kita harus menghormati perjuangan panjang yang melibatkan berbagai presiden dan masyarakat,” tutup Slamet.

    Wacana reposisi Polri ini diharapkan tidak menjadi bahan spekulasi lebih jauh. Pendidikan politik yang baik, adu gagasan yang sehat, dan penghormatan terhadap reformasi menjadi kunci menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai amanah rakyat.

    Jakarta: Pasca-Pilkada 2024, wacana mereposisi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dan menjadi perdebatan hangat. Menurut Pakar Hukum, Slamet Pribadi, gagasan tersebut tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga melukai amanah reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.
     
    “Pemilu itu adalah pesta demokrasi, ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, elite tertentu malah melontarkan wacana yang sangat emosional dan berpotensi memecah belah bangsa,” ujar Slamet Pribadi dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.

    Sejarah Panjang Pemisahan Polri dan TNI

    Slamet mengingatkan, pemisahan Polri dari TNI bukanlah keputusan sesaat, melainkan proses panjang yang melibatkan berbagai presiden, mulai dari Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri. Reformasi ini dilandasi semangat memperkuat profesionalisme kedua institusi negara tersebut, sebagaimana tertuang dalam berbagai produk hukum, seperti:

    Inpres No. 2 Tahun 1999 – Mengatur langkah pemisahan Polri dari ABRI.
    Kepres No. 89 tahun 2000- Menegaskan Kedudukan Kepolisian Negara RI
    Tap MPR No. VI/MPR/2000 – Menegaskan pemisahan peran TNI dan Polri.
    Tap MPR No. VII/MPR/2000 – Menegaskan peran TNI dan peran Kepolisian Negara RI,
    UU No. 2 Tahun 2002 – Mengatur independensi dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    “Pemisahan ini adalah buah reformasi yang memperjuangkan demokrasi. Mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri sama saja dengan mengkhianati amanah reformasi,” tegas Slamet.
     
    Baca juga: Legislator PDIP Terlapor Tuduhan Partai Cokelat Disanksi Teguran Tertulis

    Narasi Politik yang Berbahaya

    Wacana reposisi Polri ini, menurut Slamet, lahir dari narasi emosional akibat kekalahan politik. Beberapa elite mengklaim bahwa Polri diduga terlibat mendukung calon tertentu, yang kemudian memicu seruan untuk mengubah struktur institusi tersebut.
    “Framing seperti ini hanya menunjukkan ketidakdewasaan politik. Memanfaatkan institusi negara sebagai kambing hitam kekalahan adalah langkah berbahaya dan tidak berdasar secara hukum,” ujar Slamet.

    Penolakan dari Berbagai Pihak

    Mayoritas fraksi di parlemen, Menteri Dalam Negeri, dan masyarakat luas menolak usulan ini. Dari delapan fraksi di DPR, tujuh di antaranya secara tegas menolak gagasan reposisi Polri. Slamet juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam memilah narasi politik.
     
    “Masyarakat sudah paham mana kritik yang konstruktif dan mana yang sekadar ekspresi kekecewaan. Jika wacana ini dibiarkan, maka potensi memecah belah bangsa semakin besar,” tambahnya.
     
    Slamet mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme Polri dan menghormati semangat reformasi. “Mengelola negara bukan soal membalikkan keputusan reformasi karena emosi politik sesaat. Kita harus menghormati perjuangan panjang yang melibatkan berbagai presiden dan masyarakat,” tutup Slamet.
     
    Wacana reposisi Polri ini diharapkan tidak menjadi bahan spekulasi lebih jauh. Pendidikan politik yang baik, adu gagasan yang sehat, dan penghormatan terhadap reformasi menjadi kunci menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai amanah rakyat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Jokowi Buka Suara soal Effendi Simbolon Dipecat PDIP Seusai Bertemu Dengannya

    Jokowi Buka Suara soal Effendi Simbolon Dipecat PDIP Seusai Bertemu Dengannya

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal Effendi Simbolon dipecat oleh PDIP karena mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024 dan bertemu dengannya. 

    Menurut Jokowi, pertemuan Effendi Simbolon dengan dirinya seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

    “Orang bertemu kok. Memang kenapa kalau bertemu?” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12/2024).

    Setelah itu PDIP mengeluarkan surat pemecatan Effendi Simbolon dari keanggotaannya.

  • Prabowo: Sikap arif penting dalam merespons perbedaan pilkada

    Prabowo: Sikap arif penting dalam merespons perbedaan pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sikap arif dan kebersamaan dalam menyikapi perbedaan, terutama dalam konteks politik seperti pemilihan kepala daerah.

    Dalam pernyataannya di hadapan peserta Milad Ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perbedaan pendapat dan persaingan dalam politik adalah hal yang wajar.

    “Tidak masalah pada pilkada ada yang menang ada yang kalah, sudah. Perbedaan pendapat bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan dan kalau ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki,” ujar Prabowo seperti diikuti dalam jaringan (daring) Muhammadiyah di Jakarta.

    Presiden menekankan bahwa perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi pemicu permusuhan, melainkan harus dihadapi dengan kearifan dan saling menghormati.

    Prabowo menegaskan bahwa perbedaan dalam pilkada adalah hal biasa sehingga setiap pihak, termasuk partai politik, harus menerima hasil dengan lapang dada.

    “PKS mendukung Anies, Gerindra mendukung wakil PKS di Sumatera Barat, PDIP juga bekerja sama di Jawa Tengah, semua itu tidak masalah,” ujarnya.

    Presiden menambahkan bahwa yang terpenting adalah menjaga semangat kebersamaan demi kepentingan bangsa.

    Presiden juga mengingatkan bahwa dalam berpolitik harus ada sikap saling menghormati dan tidak menggunakan kebencian untuk memperuncing perbedaan.

    “Jangan memfitnah, jangan menyerang, kita semua punya kekurangan,” ucap Prabowo.

    Kepala Negara mengajak semua pihak untuk menanggapi perbedaan dengan bijak dan mengutamakan kerja sama, mengingatkan bahwa Tuhan pun memaafkan dan manusia seharusnya mengikuti teladan tersebut dalam kehidupan berpolitik.

    Prabowo menegaskan bahwa pemilihan pejabat di jajaran kabinet dan kolaborasi antara individu dari latar belakang politik berbeda bukanlah masalah, selama mereka memiliki semangat yang sama, yakni cinta tanah air.

    “Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta Merah Putih, cinta tanah air,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024