Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP: Butuh 5 Kali Pilpres untuk Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi

    PDIP: Butuh 5 Kali Pilpres untuk Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – PDIP meninta rakyat Indonesia untuk waspada pergerakan pihak-pihak yang ingin mengebiri demokrasi di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan ‘Partai Coklat’ atau Parcok di balik misi tersebut.

    Hasto mengatakan demokrasi Indonesia pelan tapi pasti sudah mulai terkikis. Hal itu menurut Hasto bisa dilihat dari intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden. 

    “Sehingga MK meloloskan putra Presiden Ke-7 RI Joko Widodo [Jokowi] Gibran Rakabuking Raka menjadi Wakil Presiden,” tuturnya di Jakarta, Rabu (4/12).

    Hasto mengatakan dibutuhkan waktu lima kali pemilu presiden untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang disebabkan oleh Presiden Jokowi dan Partai Coklat atau Parcok. 

    “Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bhakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” katanya.

    Hasto juga menegaskan jika fenomena Partai Coklat atau Polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius oleh penyelenggara Pemilu, maka kerusakan demokrasi akan semakin cepat.

    “Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang telah diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujarnya.

  • Isu Politik Terkini: Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno hingga Prabowo Subianto Tegur Gus Miftah

    Isu Politik Terkini: Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno hingga Prabowo Subianto Tegur Gus Miftah

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil Pilgub Jakarta 2024 masih menjadi sorotan masyarakat. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi, PDIP telah mendapatkan informasi bahwa perolehan suara pasangan Pramono Anung-Rano Karno di atas 50%, artinya menang dalam satu putaran.

    Berita politik lainnya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang telah menegur Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah terkait ucapannya kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji, hingga peran Muhammadiyah yang dinilai berhasil mendidik dan membesarkan kadernya.

    Berikut rangkuman isu politik terkini sepanjang Rabu (4/12/2024).

    Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno
    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersyukur atas raihan suara yang didapatkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya, pencapaian yang didapatkan Pramono Anung-Rano Karno merupakan keinginan warga Jakarta.

    “Untuk pilkada Jakarta, kami sudah mendapatkan seluruh kepastian bahwa perolehan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 sudah 50,07%, artinya di atas 50% plus 1,” kata Hasto.

    Prabowo Akui Muhammadiyah Berhasil Didik dan Besarkan Kader
    Presiden Prabowo Subianto mengakui keberhasilan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Salah satunya adalah berhasil mendidik serta membesarkan para kadernya sehingga menjadi tokoh-tokoh pemimpin bangsa.

    Prabowo Subianto menyebutkan Presiden pertama Soekarno dan istrinya Fatmawati merupakan kader Muhammadiyah. Begitu juga dengan Presiden ke-2 Soeharto yang juga kader Muhammadiyah.

    “Presiden pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah dan Ibu Fatmawati juga keluarga Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah,” bebernya.

    Andika-Hendi Tersungkur di Kandang Banteng
    Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan bahwa PDIP telah berusaha maksimal untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi), dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Meski demikian, Puan mengakui masyarakat Jawa Tengah telah memilih pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, sebagai gubernur dan wakil gubernur.

    “Tim kami sudah melakukan evaluasi dan konsolidasi, serta berusaha semaksimal mungkin. Namun, rakyat Jawa Tengah telah memutuskan pilihan mereka dalam pilkada ini,” ujar Puan Maharani.

    Prabowo Tegur Gus Miftah
    Presiden Prabowo Subianto menegur Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang viral terkait ucapannya kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji dalam sebuah acara.

    “Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo Imbau Pejabat Puasa ke Luar Negeri
    Presiden Prabowo Subianto mengimbau para pejabat, mulai dari tingkat menteri hingga pimpinan daerah, untuk menahan diri atau “puasa” melakukan perjalanan ke luar negeri selama masa pemerintahannya. Langkah ini dimaksudkan untuk efisiensi anggaran yang dapat dialokasikan pada program prioritas bagi rakyat.

    “Tolong ya para menteri dan pejabat puasa dahulu lima tahun tidak ke luar negeri. Kalau lima tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS hanya dari perjalanan saja,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

  • PDIP Kecam MKD Gara-gara Beri Sanksi Etik kepada Yulius Setiarto

    PDIP Kecam MKD Gara-gara Beri Sanksi Etik kepada Yulius Setiarto

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDIP mengecam pemberian sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PDIP, Yulius Setiarto soal pernyataan terkait Partai Coklat (Parcok). 

    PDIP berpendapat bahwa alih-alih mendalami pernyataan Yulius terkait ketidaknetralan polisi di Pilkada 2024 ini, MKD malah memproses Yulius. 

    “Kami memberikan dorongan kepada Saudara Yulius untuk tidak pernah berhenti karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan, dan juga dilindungi hak imunitas, sehingga apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

    Lanjutnya, Hasto berpendapat bahwa MKD perlu memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI apapun fraksinya. 

    Sebab demikian, ia mengaku menyayangkan langkah MKD DPR yang malah memberikan sanksi kepada Yulius. 

    “Jadi kami akan memberikan advokasi, bahkan kalau perlu itu sidang juga harus dibuat supaya masyarakat bisa mengetahui,” tutur Hasto.

    Sebagai informasi, MKD memberi sanksi kepada Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024. 

    Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius. Hal ini disampaikan oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024). 

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujarnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Yulius mulanya menyebut unggahannya pada 25 November lalu di platform TikTok ini merupakan bentuk kecintaannya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. 

    Menurutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, dia menggunakan media sosialnya untuk menyampaikan permintaan kepada Kapolri guna menjaga marwah demokrasi dan kewibawaan Polri.

  • 9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Petinggi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) tidak pernah ada yang secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo (
    Jokowi
    ) keluar atau dipecat dari keanggotaan partai.
    Padahal, sejak pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    “Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja,” kata Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada 22 April 2024.
    Namun, tidak pernah ada surat keputusan resmi dari DPP PDI-P yang menyatakan pemecatan terhadap Jokowi.
    Setali tiga uang dengan PDI-P, sikap yang sama juga diperlihatkan Jokowi. Presiden ke-7 RI tersebut juga tidak pernah menjawab tegas saat ditanya mengenai statusnya di PDI-P.
    Terbaru, Jokowi hanya tertawa saat disinggung mengenai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P yang dimilikinya.
    Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa dia masih menyimpan KTA PDI-P.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi saat ditemui di Kediamannya Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa, 3 Desember 2024.
    Hingga pada Rabu, 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa akan mengumumkan 27 kader yang dipecat dari keanggotaan partai pada 17 Desember yang akan datang.
    “Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
    Hasto berharap momentum tersebut membuat para kader PDI-P sadar dalam komitmen berpartai politik. Menurut dia, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
    “Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk
    wong cilik
    , disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat,” ujar Hasto.
    Kemudian, hasto menyebutkan kategori pelanggaran yang dilakukan 27 kader itu dipecat. Salah satunya, melanggar ketentuan partai karena mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    “Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    “Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada,” ujarnya.
    Namun, Hasto tidak menjawab secara gamblang apakah salah satu dari 27 kader itu termasuk Jokowi.
    Dia hanya menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujarnya.
    Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai tercium merenggang pada Pilpres 2024. Terutama, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
    Pengusungan Gibran diumumkan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 21 Oktober 2023.
    Berselang satu hari, Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) pun mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024.
    Padahal, PDI-P pada Pilpres 2024 diketahui mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
    Kemudian, pada 17 Oktober 2023, PDI-P mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024.
    Hingga akhirnya, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P bersama Hanura dan Perindo kalah dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
    Puncaknya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Blitar (beritajatim.com) – Rekapitulasi tingkat kota telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar pada Rabu (4/12/2024). Hasilnya pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba dinyatakan unggul atas rivalnya Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro.

    Dalam rekapitulasi tingkat kota diketahui Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim) memperoleh 49.674 suara. Sementara Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro mendapatkan 43.543 suara.

    Dengan hasil tersebut maka Pasangan Ibin-Elim dipastikan keluar sebagai sebagai pemenang di Pemilihan Wali Kota Blitar tahun 2024 ini. Pasangan Ibin-Elim pun akan segera ditetapkan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar terpilih oleh KPU.

    “Hasil Pilwali kota Blitar, perolehan suara paslon nomor satu Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro memperoleh 43.543 suara dan paslon nomor dua Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba itu mendapat 49.674 suara. Paslon nomor dua ditetapkan memperoleh suara lebih banyak dari paslon nomor urut satu,” ungkap Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Blitar.

    Hasil ini tentu cukup mengejutkan, pasalnya pasangan Ibin-Elim hanya didukung oleh 3 partai politik saja yakni PKB, PAN serta Demokrat. Tentu jika dikalkulasi kekuatan partai pendukung Ibin-Elim masih kalah mentereng jika dibandingkan dengan Bambang-Bayu yang diusung oleh PDIP, Golkar, Gerindra serta PPP dan PKS.

    Namun meski hanya didukung oleh 3 partai politik, nyatanya Ibin-Elim mampu memenangkan hati rakyat Kota Blitar. Pasangan muda ini mampu menorehkan sejarah sekaligus memecahkan rekor dominasi dari PDIP yang telah berkuasa selama 24 tahun di Bumi Bung Karno, Blitar.

    Kini pasangan Ibin-Elim tinggal menunggu waktu saja untuk ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kota Blitar sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar periode 2025-2029.

    “Selanjutnya penetapan pasangan calon jika tidak bukti registrasi perkara konstitusi bisa kami tetapkan pasangan calon Ibin-Elim menjadi pasangan terpilih nanti di saat rapat penetapan hasil Pilkada 2024. Itu menunggu bukti registrasi itu dari KPU RI. Sebelum pelantikan pada Februari 2025,” bebernya.

    Sebelumnya Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin mengakui bahwa untuk menaklukkan kandang banteng tidaklah mudah. Dirinya sadar betul bahwa sejak tahun 2000, Kota Blitar merupakan basis massa PDIP.

    Sehingga dirinya harus kerja keras untuk mengambil hati rakyat. Ia pun mencoba untuk terus dekat dengan masyarakat Blitar dan menawarkan visi-misi yang lebih baik serta berpandangan ke depan yang lebih maju.

    “Tapi kami yang juga pengagum Bung Karno dan bergerak bersama masyarakat, karena menjadi pemimpin tidak cuma mengandalkan kekuasaan dan keuangan. Tapi pemimpin itu yang dekat dengan masyarakat, mengerti keinginan masyarakat dan selalu bersama dengan masyarakat,” bebernya.

    Meski menang di kandang banteng, Ibin-Elim mengaku tetap menghormati Bung Karno dan akan menjadikannya panutan dalam memimpin Kota Blitar 5 tahun ke depan. Baginya sosok Bung Karno adalah suri tauladan yang harus dicontoh semua pemimpin daerah termasuk dirinya.

    “Kami adalah pemimpin dari rakyat untuk rakyat, demi kesejahteraan rakyat Kota Blitar,” imbuhnya. (owi/ian)

  • PDIP Surabaya Bantu Warga Korban Kebakaran di Simokerto

    PDIP Surabaya Bantu Warga Korban Kebakaran di Simokerto

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat memberikan bantuan langsung kepada korban kebakaran di Jalan Sidokapasan I No. 34, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto.

    Kebakaran yang terjadi pada Jumat, 29 November 2024, akibat korsleting listrik tersebut telah menghanguskan lantai dua rumah milik Ibu Umi Fadilah, yang digunakan sebagai tempat usaha katering.

    Achmad memastikan bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga dukungan moral kepada korban. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari komitmen PDIP Surabaya dalam mendukung masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

    “Saya secara pribadi memberikan bantuan kepada Ibu Umi Fadilah untuk membantu perbaikan rumahnya yang rusak akibat kebakaran. Selain itu, kami juga berupaya memastikan agar proses rehabilitasi rumahnya berjalan lancar,” kata Achmad Hidayat saat ditemui di lokasi, Rabu (4/12/2024).

    Achmad menegaskan bahwa bantuan ini adalah wujud nyata kehadiran PDIP Surabaya di tengah masyarakat, terutama mereka yang sedang membutuhkan. Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban dan membantu mereka kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

    “Kami tidak hanya hadir untuk memberikan bantuan, tetapi juga memberikan semangat kepada korban agar mereka bisa segera bangkit dari musibah ini. Dukungan moral sangat penting dalam situasi seperti ini,” tambah Achmad.

    Kebakaran tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan, terutama di lantai dua rumah yang berukuran sekitar 3 x 8 meter. Meskipun lantai satu hanya terdampak ringan, pemilik rumah tetap membutuhkan bantuan untuk memperbaiki kerusakan.

    Melalui langkah ini, Achmad berharap inisiatif PDIP Surabaya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk saling membantu dan bergotong royong menghadapi bencana. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada korban, karena kebersamaan adalah kunci dalam menghadapi cobaan seperti ini,” tutupnya.[asg/kun]

  • Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar Surabaya 4 Desember 2024

    Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar Surabaya 4 Desember 2024

    Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pasangan calon kepala daerah petahana,
    Khofifah Indar Parawansa
    –
    Emil Elestianto Dardak
    (Khofifah-Emil), meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur di Kota Blitar.
    Kemenangan ini didapatkan setelah mengungguli pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) dengan selisih suara yang sangat tipis.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengungkapkan bahwa hasil pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah ditetapkan.
    “Untuk Pilgub, suara terbanyak diperoleh paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan 45.130 suara,” ujar Rangga kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).
    Rangga menambahkan, pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mendapatkan 42.550 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, meraih 4.974 suara.
    Total suara sah dalam pemungutan suara
    Pilkada Jawa Timur
    di Kota Blitar mencapai 92.654 suara. Suara tidak sah sebanyak 4.302.
    Dari total suara sah tersebut, Khofifah-Emil memperoleh 48,71 persen, sementara Risma-Gus Hans mendapatkan 45,92 persen dan Luluk-Lukman meraih 5,37 persen.
    Dengan demikian, Khofifah-Emil unggul tipis atas Risma-Gus Hans dengan selisih 2.580 suara atau 2,79 persen.
    Kota dan Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jawa Timur, meskipun partai tersebut mengalami penurunan suara yang signifikan pada Pemilu 2024.
    Paslon nomor urut 1, Luluk-Lukman, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Sementara itu Khofifah-Emil didukung koalisi 15 partai politik yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Perindo, PPP, dan PKS, serta PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Prima.
    Di sisi lain, pasangan Risma-Gus Hans didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDIP

    Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDIP

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Namun Hasto tidak menyebut secara tegas apakah Jokowi dan keluarga telah dipecat oleh PDIP.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto saat ditanya wartawan apakah Jokowi telah dipecat sebagai kader partai, Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga tentunya harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagaimana menjalankan disiplin partai.

    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” tutur Hasto.

    Hasto menambahkan, keanggotaan PDI Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” paparnya. [hen/suf]

  • Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    TRIBUNJATENG.COM – Pasangan Rober-Adhe berhasil unggul atas Ilyas-Tri Haryadi dalam pemilihan Bupati Karanganyar 2024.

    Pasangan Rober Christanto – Adhe Eliana unggul versi quick count di Pilkada Karanganyar 2024.

    Namun, penghitungan tersebut belum resmi karena masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU Karanganyar.

    Rober-Adhe merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2.

    Profil Rober Christanto

    Rober Christanto lahir di Karanganyar pada 18 Oktober 1973.

    Ia merupakan anak dari pasangan H. Sumarno dan Hj. Wahyu Basuki.

    Ia telah menikah dengan Nurita Kusuma Wardani.

    Namun, Nurita meninggal dunia pada 3 September 2018.

    Mereka dikaruniai lima orang anak yang bernama Nabila Sukma Hamidah, almarhum Muhammad Naufal Majid Herawan, Dynar Ramdan Wijaya, Jelita Azzahra Putri, dan Abiyu Afkar Idian.

    Kemudian Rober Christanto menikah dengan dr. Farida Nurhayati, M.K.M. pada 28 November 2020.

    Rober Christanto pun memiliki anak sambung bernama Deponggo Dida Prasetya, yang merupakan buah hati dari pernikahan Farida Nurhayati sebelumnya.

    Namun, Deponggo Dida Prasetya telah meninggal dunia usai terlibat kecelakaan yang terjadi di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, pada Minggu (7/2/2021).

    Pendidikan
    Rober Christanto mengenyam pendidikannya di kota kelahiran.

    Ia memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri Cangakan, Karanganyar.

    Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Karanganyar pada 1987.

     

     

    Usai lulus, pria berusia 51 tahun itu menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar pada 1990.

    Pada jenjang S1 dan S2, ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

     

    Rober Christanto dikenal sebagai pengusaha.

    Ia memiliki swalayan bernama Putra Rahayu yang berada di Karanganyar.

    Rober Christanto juga pernah menjadi Manager Marketing Toserba Rahayu.

    Pada 2010, ia terjun ke dunia politik.

    Rober Christanto menjadi peserta konstestasi Pemilu 2014.

    Ia terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Fraksi PDI-P daerah pemilihan 1 Karanganyar dengan perolehan 11.080 suara.

    Selain itu, ia Rober Christanto juga ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2014-2018.

    Pada Pilkada 2018, Rober Christanto maju dalam Pilkada Karanganyar 2018 dengan berpasangan bersama Juliyatmono.

    Mereka diusung oleh sejumlah partai seperti PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PPP, PAN, dan PKB.

    Juliyatmono-Rober berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, melawan pasangan Rohadi-Ida.

    Rober Christanto juga sempat menjadi Bupati Karanganyar selama 26 hari usai Juliyatmono mengundurkan diri dari Bupati Karanganyar karena maju dalam Pileg 2024.

    Pada Pilkada 2024, suami Farida Nurhayati itu mendapat rekomendasi PDI-P untuk maju sebagai bakal calon Bupati Karanganyar. 

    PDI-P memutuskan memasangkannya dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karanganyar, H. Adhe Eliana.

    Rober Christanto juga diketahui aktif dalam berorganisasi, berikut daftarnya:

    Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
    Koordinator Soloraya Pandu Juang
    Ketua Special Olympic Indonesia Kabupaten Karanganyar
    Wakil Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah
    Ketua P4GN Kabupaten Karanganyar
    Bendahara Taruna Merah Putih
    Ketua LSBO PWM Jawa Tengah
    Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebudayaan DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar
    Sekretaris korwil Jawa Tengah Forum Wakil Kepala Daerah
    Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar

     

    Profil Adhe Eliana

    Adhe Eliana lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Agustus 1987.

    Ia merupakan anak dari pasangan Sutopo HS, Kepala Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, dan Giyarni.

    Adhe tumbuh besar di lingkungan pedesaan di Desa Gumeng, tempat ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Gumeng, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Ngargoyoso, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Karanganyar pada tahun 2005.

    Setelah lulus SMA, Adhe memilih melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Ia berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan fokus pada Ekonomi Pembangunan pada tahun 2009.

    Selama menjadi mahasiswa, Adhe aktif berorganisasi dan pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) UMS pada tahun 2007.

    Dalam kehidupan pribadinya, Adhe menikah dengan Wulan Fitrianasari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.

    Pasangan ini telah dikaruniai empat anak: Fabian Adelio, Al Zain Adelio, Ghendis Adella Maheswari, dan Jannayu Adella Maheswari.

    Karier politik Adhe dimulai pada tahun 2009, atas dorongan dari ayahnya yang meyakini potensi Adhe sebagai pemimpin muda.

    Awalnya, Adhe tidak memiliki keinginan untuk memasuki dunia politik, namun dukungan keluarga akhirnya membuatnya memutuskan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Karanganyar.

    Pada usia 21 tahun, Adhe berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Karanganyar periode 2009–2014, menjadi satu-satunya calon dari Partai Gerindra yang meraih kursi di DPRD Karanganyar saat itu.

    Ia bergabung dengan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, koalisi antara Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKPB.

    Keberhasilannya berlanjut pada Pileg 2014, di mana Adhe kembali terpilih untuk periode kedua, yaitu 2014–2019.

    Pada masa ini, Partai Gerindra berhasil meningkatkan jumlah kursi di DPRD Karanganyar menjadi empat, memungkinkan pembentukan fraksi mandiri.

    Dalam fraksi tersebut, Adhe diberi kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPRD Karanganyar, dengan Sumanto dari PDIP menjabat sebagai ketua.

    Pada Pileg 2019, Adhe kembali mempertahankan kursinya di DPRD Karanganyar untuk periode ketiga.

    Meski pada periode ini Partai Gerindra tidak mendapatkan posisi pimpinan DPRD, Adhe tetap dipercaya sebagai Ketua Fraksi Gerindra, mengokohkan perannya sebagai salah satu figur penting dalam politik Karanganyar.

    (*)

     

     

  • Hasto Sebut Mantan Kekasih Kaesang Beri Informasi Penting ke PDIP, Bahas Gratifikasi?

    Hasto Sebut Mantan Kekasih Kaesang Beri Informasi Penting ke PDIP, Bahas Gratifikasi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim telah menerima info berharga dari mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yaitu Felicia Tissue.

    Hasto mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Felicia Tissue dan ibunya bernama Mei di Sekolah Partai PDIP yang berlokasi Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, dalam pertemuan tersebut dirinya dan Felicia Tissue bertukar informasi penting yang belum bisa diungkapkan ke publik saat ini.

    Pasalnya, kata Hasto, informasi Felicia itu sangat berharga dan akan digunakan oleh PDIP untuk menegakan semua kebenaran selama ini.

    “Mereka kemudian bergerak, selanjutnya menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” tuturnya.

    Menurut Hasto, mantan pacar Kaesang itu ternyata memiliki visi yang sama dengan PDIP dan sedih dengan kondisi Indonesia saat ini. 

    “Beliau juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” katanya.

    Sementara itu, Felicia Tissue yang tampak mengenakan jaket PDIP dalam unggahan media sosial pribadinya menyebut turut membahas mengenai gratifikasi dengan Hasto.

    “Terima kasih Pak Sekjen PDI Perjuangan @sekjenpdiperjuangan yang sudah menjelaskan kepada saya dan untuk masyarakat lainnya juga, mengenai apa itu Gratifikasi serta sanksi hukumnya bagi pejabat publik dan keluarganya,” ujar Felicia dalam unggahannya Instagram pribadinya.