Xcloud.id

partai: PDIP

  • 6 Pernyataan Sekjen Hasto di Sekolah Partai, Bahas Parcok hingga Pemecatan Jokowi – Page 3

    6 Pernyataan Sekjen Hasto di Sekolah Partai, Bahas Parcok hingga Pemecatan Jokowi – Page 3

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi di Indonesia saat ii menghadapi masalah yang sangat serius.

    Menurut Hasto, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berada di tangan rakyat ternyata bisa dimanipulasi dengan keterlibatan ‘Partai Coklat’.

    Istilah Partai Coklat atau Parcok merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam proses politik, khususnya Pilkada 2024.

    Terkait hal ini, Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Hasto Kristyanto dalam konferensi pers terkait Pilkada Serentak 2024 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024. Turut mendampingi, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy serta Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhie.

    “Betapa mahalnya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat itu. Karena itulah PDI Perjuangan akan terus mempersoalkan terkait dengan berbagai turunnya pembunuhan demokrasi kita,” kata Hasto.

    Hasto kemudian menguak pelbagai fakta yang memperlihatkan upaya pengebirian demokrasi.

    Dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.

    “Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” ujar Hasto.

    Lebih lanjut, Hasto mengatakan pihaknya juga menemukan begitu banyak aparatur negara yang tidak disiplin dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

    Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa aparatur negara, termasuk TNI, Polri, kepala desa, penjabat, kepala daerah yang tidak netral bisa dikenakan pidana. Nyata, keputusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan dengan baik.

    “Kita melihat masih banyak kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dimainkan, termasuk bagaimana PDI Perjuangan juga mencatat ambisi kekuasaan dari Bapak Jokowi dan keluarga ternyata belum berhenti dengan menjadikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,” kata Hasto Kristiyanto.

    Hasto menegaskan, pihaknya menemukan begitu banyak masalah yang terjadi terkait Pilkada 2024, tidak hanya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, tetapi di beberapa wilayah-wilayah lain termasuk Jakarta dan juga Jawa Timur.

    “Akibat keterlibatan Partai Coklat, akibat dijauhkan mata-mata demokrasi yang berkeadilan, yang mendasarkan hukum sebagai suatu kekuatan yang sangat penting di dalam menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri,” sambung dia.

    Hasto mengatakan, fenomena Partai Coklat harus ditanggapi secara serius. Hal ini demi keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan.

    “Ketika kita tidak persoalkan secara serius, maka tidak hanya lima kali pemilu untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang menyebabkan kemerdekaan. Suara rakyat adalah suara Tuhan,” ucap Hasto.

    Dia menilai, prinsip-prinsip demokrasi berada di tangan rakyat ternyata bisa dimanipulasi dengan keterlibatan Partai Coklat alias Parcok.

    “Karena itulah kritik yang terbesar dalam membangun disiplin baik dalam pemerintahan maupun dalam partai adalah bahwa tanpa ketaatan terhadap etika, moral dan aturan hukum, maka demokrasi akan menjadi sia-sia,” sambung dia.

    Hasto juga meyakini, jika tanpa adanya ketaatan pada hukum, maka republik ini dibangun bagaikan tubuh tanpa tulang.

    “Dia tidak berdaya untuk melakukan suatu pergerakan, apalagi menegakkan suatu keadilan,” jelas Hasto Kristiyanto.

  • Golkar Buka Pintu untuk Jokowi jika Ingin Bergabung jadi Kader

    Golkar Buka Pintu untuk Jokowi jika Ingin Bergabung jadi Kader

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku terbuka bila memang nantinya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga ingin berlabuh di partai berlogo pohon beringin tersebut.

    Sekjen Golkar Sarmuji mengemukakan bahwa Jokowi memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya, termasuk pertimbangannya untuk melanjutkan karier politiknya di parpol tertentu.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    Dikatakan Sarmuji, jika setelah menimbang hal tersebut dan Jokowi ingin bergabung dengan Golkar, Golkar akan menerimanya dengan tangan terbuka seperti sebagaimana mereka menerima orang lain juga.

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden. Seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata dia.

    Kendati demikian, Sarmuji tak mengamini bahwa pihaknya akan bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat. Namun, kemungkinan untuk bertemu itu ada karena hubungan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Jokowi.

    “Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, pasti orang-orang dekat kita akan kasih tahu. Sementara ini sinyalnya belum ada,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sarmuji kembali menegaskan pihaknya akan menerima siapapun yang ingin bergabung asalkan orang tersebut setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Tidak Diakui PDIP

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).  

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.   

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno. 

  • Jokowi Tak Lagi PDIP, Relawan Joman: Beliau Negarawan, Bukan Orang Partai

    Jokowi Tak Lagi PDIP, Relawan Joman: Beliau Negarawan, Bukan Orang Partai

    Solo, Beritasatu.com – Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, menyatakan bahwa status Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang tidak lagi menjadi bagian dari PDIP bukanlah masalah bagi para relawan.

    “Soal parpol bukan domain kita. Pak Jokowi juga bukan orang partai, beliau adalah negarawan yang dekat dengan semua partai,” ujar Immanuel, yang akrab disapa Noel, seusai bertemu Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/12/2024).

    Noel menegaskan para relawan berharap Jokowi tetap menjadi figur bapak bagi mereka, terlepas dari statusnya sebagai kader partai.

    “Harapan kami bukan soal Pak Jokowi masuk partai atau tidak. Yang penting, beliau tetap menjadi sosok negarawan yang menjadi panutan semua relawan,” tegasnya.

    Menurut Noel, keputusan Jokowi bergabung dengan partai politik selain PDIP adalah hak politiknya yang harus dihormati.

    “Jika beliau memilih bergabung dengan parpol lain, itu adalah hak politiknya. Kami sebagai relawan tetap mendukung keputusan beliau, apa pun itu. Relawan tidak boleh membatasi hak konstitusi Jokowi,” katanya.

    Jokowi sendiri memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait statusnya yang tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Saat ditanya mengenai arah instruksi kepada relawan, ia hanya menjawab singkat.

    “Nanti-nanti saja,” ungkapnya

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan Jokowi dan keluarganya, termasuk putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

  • PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya dari Keanggotaan Partai, Hasto: Mereka Mencederai Konstitusi

    PDIP Pecat Jokowi dan Keluarganya dari Keanggotaan Partai, Hasto: Mereka Mencederai Konstitusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi kader PDIP meski memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA.

    Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2024.

    Dia mengatakan, putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP ketika dicalonkan oleh partai politik lain.

    Terlebih, lanjut Hasto, naiknya Gibran sebagai wakil presiden mencederai konstitusi dan demokrasi dengan dibuktikan pelanggaran etik berat Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anwar Usman dijatuhi sanksi berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

    Putusan ini memberi karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai calon wakil presiden. Setelah Gibran dicalonkan sebagai cawapres, Jokowi cawe-cawe dalam pemilihan Presiden 2024 untuk memenangkan putra sulungnya tersebut.

    Hasto mengatakan pemberhentian Gibran dibuktikan dengan surat dari Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Surakarta tempat KTA Gibran dibuat.

    Surat tersebut memberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Rumah Tangga PDIP, keanggotaan Jokowi dan keluarganya secara otomatis berhenti.

    Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti.

  • Soal Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Puan: Hanya Silaturahmi

    Soal Pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue, Puan: Hanya Silaturahmi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons pertemuan Hasto Kristiyanto dengan Felicia Tissue yang merupakan mantan pacar Ketua Umum PSI sekaligus anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Puan menilai pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue tersebut tidak dalam kapasitas Hasto sebagai sekjen partai (PDIP), tetapi sebagai pribadi yang sama-sama memiliki keprihatinan yang sama.

    “Harus dibedakan ya ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai, pertemuan silaturahmi,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Puan juga mempersilakan awak media meminta penjelasan dari orangnya langsung soal pertemuan Hasto dengan Felicia. Termasuk, soal Hasto dan Felicia berbincang soal gratifikasi pejabat dan keluarga. 

    “Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto,” tandas Puan.

    Hasto sendiri sudah buka suara mengenai foto bersama Felicia. Ia mengaku hanya memenuhi undangan dari Felicia. Hanya saja, tidak disebutkan kapan dan di mana pertemuan Hasto dengan Felicia Tissue ini dilakukan.

    Hasto mengaku saling bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya. “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei (ibunya Felicia Tissue) menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan. Namun kemudian ketika diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” kata Hasto terkait pertemuan keduanya beberapa waktu lalu.

  • Pilbup Blitar 2024, Rijanto-Beky Bikin Petahana Tumbang

    Pilbup Blitar 2024, Rijanto-Beky Bikin Petahana Tumbang

    Blitar (beritajatim.com) – Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Blitar nomor urut 1 Rijanto-Beky bikin paslon petahana, Rini-Ghoni tumbang. Ini didasarkan pada hasil rekapitulasi surat suara Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar.

    Pasangan Rijanto-Beky resmi meraih perolehan suara sebanyak 504.655 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 2, Rini-Ghoni hanya mendapatkan 137.706 suara. Rijanto-Beky pun diketahui menang di semua kecamatan di Kabupaten Blitar.

    “Paslon nomor urut 1 Rijanto-Beky memperoleh 504.655 suara, sedangkan paslon nomor urut 2, Rini-Ghoni, hanya mendapatkan 137.706 suara,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino, Kamis (5/12/2024).

    Diketahui suara sah pada Pilbup Blitar 2024 ini ada sebanyak 642.361 dan suara tidak sah 27.976. Rekapitulasi surat suara Pilbup Blitar pun resmi selesai digelar.

    Dengan hasil tersebut, paslon Rijanto-Beky mencatatkan perolehan suara sebesar 78,56 persen dari total suara sah, sementara paslon Rini-Ghoni hanya meraih 21,44 persen.

    “Jumlah suara sah dalam Pilbup Blitar sebanyak 642.361 dan suara tidak sah 27.976,” imbuhnya.

    Rijanto-Beky pun resmi keluar sebagai pemenang di Pilbup Blitar 2024 ini dengan menumbangkan petahana Rini Syarifah-Abdul Ghoni. Ini sekaligus menandakan kembalinya kejayaan PDIP di Kabupaten Blitar usai kalah di Pilbup 2020 lalu.

    Kala itu Rijanto-Marhaenis yang diusung PDIP dan berstatus sebagai petahana harus tumbang di tangan Rini-Rahmat Santoso. Kala itu Rini-Rahmat diusung oleh PKB dan PAN.

    Pertempuran itu pun kini berbalik dan Rijanto keluar sebagai pemenang. Sementara untuk kali kedua petahana harus tumbang di tangan sang penantang. [owi/beq]

  • Disebut Hasto Tak Lagi Jadi Bagian PDIP, Jokowi: Berarti Partai Perorangan

    Disebut Hasto Tak Lagi Jadi Bagian PDIP, Jokowi: Berarti Partai Perorangan

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya kini menjadi partai perorangan. Pernyataan itu sebagai respons dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan, mantan Wali Kota Solo itu beserta keluarganya sudah bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang moncong putih.

    “Ya, berarti partainya perorangan,” ujar Jokowi kepada awak media, Kamis (5/12/2024). 

    Pernyataan yang sama juga Jokowi tegaskan saat menjawab peluang bergabung dengan partai politik lain. “Partainya jadi perorangan,” tandasnya. 

    Bahkan saat ditanya apakah ia berencana bergabung dengan parpol lainnya setelah PDIP menyatakan ia tak lagi menjadi kader maupun apakah sudah ada tawaran dari parpol untuk bergabung, Jokowi mengatakan kata-kata yang sama. 

    “Partai perorangan. Tadi kan sudah saya jawab, partai perorangan,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Jokowi enggan menanggapi pertemuan antara mantan kekasih putra bungsunya Kaesang Pangarep, Felicia Tissue dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Ya ditanyakan saja ke sana,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Hasto melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Dia menyatakan, Jokowi beserta keluarga bukan lagi bagian dari keluarga PDIP.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media di pers konferensi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Pernyataan Hasto itu membuat Jokowi merespons dengan menyatakan ia kini jadi partai perorangan.

  • PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby, Jhon Sitorus: Partai Harus Bersih dari Benalu dan Parasit

    PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby, Jhon Sitorus: Partai Harus Bersih dari Benalu dan Parasit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bukan hanya dia, anaknya Gibran Rakabuming dan menantunya Bobby Nasution juga dipecat dari partai berlambang banteng itu.

    Hal itu ditegaskan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, turut memberikan komentar tajam atas keputusan ini. Dalam pernyataannya di media sosial, Jhon menegaskan bahwa langkah PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby adalah upaya untuk membersihkan partai dari elemen-elemen yang dianggap merugikan.

    “Akhirnya Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution DIPECAT dari PDI Perjuangan. Partai ini memang harus BERSIH dari BENALU dan PARASIT yang menggerogoti tubuh PDI Perjuangan,” tulis Jhon di akun media sosialnya, Kamis (5/12/2024).

    Lebih lanjut, Jhon menyindir partai lain yang mungkin bersedia menampung keluarga Jokowi. “Silakan partai-partai lain ambil bekas PDI Perjuangan ini, barangkali mau memberikan tumpangan kepada Pengkhianat,” imbuhnya.

    Hasto mengatakan putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP ketika dicalonkan oleh partai politik lain. Apalagi, kata Hasto, pencalonan mencederai konstitusi dan demokrasi dengan dibuktikan pelanggaran etik berat Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

  • Dua Partai Besar Bersilaturahim: Yak Opo Nek Bupatine Jember PKB, PDIP Wakile?

    Dua Partai Besar Bersilaturahim: Yak Opo Nek Bupatine Jember PKB, PDIP Wakile?

  • Anggota DPR PDIP Kena Sanksi Etik karena Kritik Partai Coklat, Puan: MKD Punya Mekanisme

    Anggota DPR PDIP Kena Sanksi Etik karena Kritik Partai Coklat, Puan: MKD Punya Mekanisme

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang akhirnya menjatuhkan sanksi etik kepada anggota DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto.

    Perlu diketahui, sanksi ini diberikan imbas dari pernyataan Yulius yang diunggah ke media sosial dan menyinggung soal “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Menurut Puan, anggota DPR memang memiliki hak untuk berbicara mengenai pendapatnya, tetapi MKD juga memiliki mekanisme tersendiri untuk mengevaluasi anggota dewan jika memang ditemukan indikasi pelanggaran etik.

    “Anggota DPR mempunyai hak untuk berbicara. Namun juga MKD mempunyai mekanisme untuk kemudian melihat apakah hal tersebut harus dicek atau tidak dicek,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    Lebih lanjut, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP ini menyebut mekanisme MKD tersebut tak hanya terbatas pada anggota DPR dari fraksi tertentu saja, tetapi berlaku pada semua anggota DPR dari fraksi manapun.

    “Dan itu bukan hanya PDI perjuangan saja. Semua anggota DPR, anggota dari fraksi manapun atau partai manapun, jikalau kemudian dianggap dalam pernyataannya atau tingkah lakunya itu ada hal yang harus kami cermati atau kami evaluasi, tentu saja kami harus menindak lanjut di hal tersebut dalam mekanisme dan profesionalitas yang kami lakukan melalui MKD,” jelas Puan.

    Diberitakan sebelumnya, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024. 

    Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius. Hal ini disampaikan oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024). 

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujarnya.