partai: PDIP

  • PDIP ‘Tendang’ Jokowi, Golkar Beri Sinyal Siap Menampung

    PDIP ‘Tendang’ Jokowi, Golkar Beri Sinyal Siap Menampung

    ERA.id – Partai Golkar memberi sinyal siap menerima Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Hal ini merespons sikap PDI Perjuangan yang tak lagi menganggap Jokowi sebagai kader.

    “Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung, kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Dia mengatakan, Golkar adalah partai terbuka. Terlebih Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang cukup besar.

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata Sarmuji.

    Meski begitu, Golkar belum membuka komunikasi dengan Jokowi. Tapi, hubungan antara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan Jokowi cukup dekat.

    Apabila sudah ada sinyal, Golkar siap mengkader Jokowi.

    “Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat ke Golkar, orang-orang dekat kita akan kasih tahu. Sementara ini belum ada (sinyal),” kata Sarmuji.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng.

    Hal itu merespons soal status keanggotaan Jokowi di PDIP yang hingga kini belum jelas apakah sudah dipecat atau masih menjadi kader.

    “Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

    “Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya. 

  • Puan Anggap Pertemuan Sekjen PDIP dan Mantan Kekasih Kaesang Hanya Silaturahmi

    Puan Anggap Pertemuan Sekjen PDIP dan Mantan Kekasih Kaesang Hanya Silaturahmi

    JAKARTA – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan berkomentar soal pertemuan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan mantan kekasih putra Presiden ke-7 RI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue. 

    “Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto,” ujar Puan, Kamis, 5 Desember. 

    Kendati demikian, Puan menganggap pertemuan Hasto dan Felicia hanya sebatas pertemuan silaturahmi. Apalagi Hasto secara pribadi merupakan dosen di Universitas Pertahanan (Unhan).  

    “Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi,” kata Puan. 

    Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan dirinya menerima undangan pertemuan dengan mantan kekasih Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue. 

    Hasto tidak merinci waktu dan lokasi pertemuan. Namun, itu mengaku bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember. 

    Hasto mengungkapkan, Felicia juga bertanya soal apakah yang dimaksud dengan gratifikasi. 

  • Puan: MKD Profesional Jatuhkan Sanksi Etik ke Yulius PDIP Soal Kritik Polri di Medsos

    Puan: MKD Profesional Jatuhkan Sanksi Etik ke Yulius PDIP Soal Kritik Polri di Medsos

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons atas sanksi etik teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto karena menuduh Polri tidak netral di Pilkada 2024. Menurut Puan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah bekerja profesional dalam memeriksa dan memutuskan perkara etik yang dilakukan Yulius.

    “Jika kemudian dianggap dalam pernyataannya atau kemudian tingkah lakunya itu ada hal yang harus kami cermati atau kemudian kami evaluasi, tentu saja kami harus menindaklanjuti hal tersebut dalam mekanisme dan profesionalitas yang kami lakukan,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Puan memastikan MKD akan memberikan sanksi etik terhadap semua anggota DPR yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Menurut Puan, anggota DPR dari fraksi mana pun, memiliki hak berbicara, tetapi tetap dibatasi koridor-koridor etis.

    “Anggota DPR mempunyai hak untuk berbicara, tetapi MKD mempunyai mekanisme untuk melihat apakah hal tersebut harus dicek atau tidak dicek. Kemudian ada mekanisme yang melakukan sidang terkait dengan hal itu,” jelas ketua DPP PDIP ini.

    Puan mengingatkan bahwa sanksi etik bisa dikenakan kepada semua anggota dewan. Untuk itu, dia berharap perbuatan dan perkataan anggota dewan tetap mengindahkan etika.

    “Itu bukan hanya PDIP saja, semua anggota DPR, anggota dari fraksi manapun atau partai manapun,” pungkas Puan.

    MKD DPR sebelumnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto. Yulius terbukti melakukan pelanggaran etik buntut pernyataannya yang menyinggung netralitas aparat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika MKD memutuskan bahwa teradu Yth Yulius Setyanto Nomor Anggota A-234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ucap Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Yulius dijatuhkan sanksi pelanggaran etik usai dilaporkan seorang bernama Ali Hakim Lubis lantaran membuat unggahan terkait dugaan netralitas aparat kepolisian pada Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Yulius menegaskan dirinya tidak merasa melanggar kode etik terkait menyinggung netralitas kepolisian pada Pilkada 2024. Ia menekankan, dirinya hanya ingin meminta klarifikasi atas dugaan yang muncul terkait persoalan netralitas aparat kepolisian pada Pilkada 2024.

  • Dadang Supriatna Kalahkan Sahrul Gunawan

    Dadang Supriatna Kalahkan Sahrul Gunawan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb tercatat unggul di Pilkada Kabupaten Bandung 2024.

    Menurut rekapitulasi KPU Kabupaten Bandung, Dadang-Ali Syakieb meraup 1.046.344 suara atau 55,85 persen. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan hanya mengantongi 827.240 suara atau 44,15 persen.

    Berdasarkan data KPU Kabupaten Bandung, terdapat 1.927.880 warga menggunakan hak pilihnya dari total 2.664.172 warga yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah suara terhitung sah sebanyak 1.873.584 suara dan 54.296 tercatat tidak sah.

    Dadang Supriatna merupakan Bupati Bandung petahana. Ia dan Ali Syakieb meraup suara tertinggi di 23 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

    Sedangkan Sahrul-Gun Gun hanya menang di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Margahayu, Banjaran, Cimaung, Baleendah, Soreang dan Cangkuang.

    Menurut hasil hitung cepat atau quick count LSI Denny JA sebelumnya, Dadang-Ali telah diprediksi unggul dengan perolehan suara 56,82 persen. Sementara Sahrul-Gungun yang hanya meraih 43,18 persen suara.

    Dadang-Ali pun sudah mendeklarasikan kemenangan terlebih dulu dengan mengacu pada hasil quick count.

    Adapun Sahrul Gunawan dan Ali Syakieb merupakan di antara selebritas yang turut berlaga dalam Pilkada Serentak 2024.

    Sahrul dikenal sebagai aktor dan penyanyi sebelum berkecimpung di dunia politik. Ia sempat menduduki kursi Wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriatna pada periode sebelumnya. Sementara itu, Ali merupakan pemain sinetron baru saja terjun ke dunia politik.

    Pada Pilbup Bandung 2024, Dadang-Ali diusung oleh Partai NasDem, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PDIP. Sedangkan paslon Sahrul-Gun Gun didukung gabungan Partai Golkar, PKS, PPP, Hanura, Partai Ummat, serta Partai Garuda.

    (arn/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sekjen PDIP Hasto Bertemu Mantan Kaesang, Puan: Pertemuan Silaturahmi

    Sekjen PDIP Hasto Bertemu Mantan Kaesang, Puan: Pertemuan Silaturahmi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak banyak berkomentar tentang pertemuan antara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan mantan pacar putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Felicia Tissue.

    Puan meminta publik untuk menanyakannya langsung kepada Hasto. Apalagi, pertemuan itu harus dilihat dengan sudut pandang berbeda seperti apakah Hasto bertemu sebagai pribadinya saja, atau sebagai Sekjen PDIP. 

    “Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai Sekjen [PDIP],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    Puan berpandangan bahwa pertemuan antara Hasto dengan Felicia dan ibunya hanyalah sebatas peretemuan silaturahmi saja.

    “Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi,” ujar Putri Ketum Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Hasto Ketemu Mantan Kaesang

    Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim telah menerima info berharga dari mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yaitu Felicia Tissue. 

    Hasto mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Felicia Tissue dan ibunya bernama Mei di Sekolah Partai PDIP yang berlokasi Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (4/12/2024). 

    Menurut Hasto, dalam pertemuan tersebut dirinya dan Felicia Tissue bertukar informasi penting yang belum bisa diungkapkan ke publik saat ini. 

    Pasalnya, kata Hasto, informasi Felicia itu sangat berharga dan akan digunakan oleh PDIP untuk menegakan semua kebenaran selama ini.

    “Mereka kemudian bergerak, selanjutnya menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” tuturnya. 

    Menurut Hasto, mantan pacar Kaesang itu ternyata memiliki visi yang sama dengan PDIP dan sedih dengan kondisi Indonesia saat ini.

  • Sudah Tak Dianggap PDIP, Golkar Bakal Tampung Jokowi Jadi Kader? – Page 3

    Sudah Tak Dianggap PDIP, Golkar Bakal Tampung Jokowi Jadi Kader? – Page 3

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan terkait status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hasto menegaskan, ketiganya bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam jumpa pers yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, tindakan-tindakan Jokowi dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.

    “Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujar Hasto.

    Pun demikian dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, ketika mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan juga di-endorse oleh Jokowi.

    Apalagi naiknya Gibran sebagai wakil presiden melalui proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi, kata Hasto, maka otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah dinyatakan berakhir.

    “Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujar Hasto Kristiyanto.

  • Respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditanya soal isu Parcok

    Respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditanya soal isu Parcok

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait isu Partai Cokelat alias Parcok dengan dalih bahwa dirinya bukan orang partai, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Foto: Rama Pamungkas

    Respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditanya soal isu Parcok
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak merespon tudingan adanya ‘Partai Cokelat’ (Parcok) yang diisukan ‘bermain’ dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Parcok mengacu pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024.

    Listyo enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait isu tersebut dengan dalih bahwa dirinya bukan orang partai.

    “Tanyakan ke partai-lah, saya kan bukan dari partai,”  ujar Listyo singkat di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

    Dugaan keterlibatan ‘Parcok’ dihembuskan sejumlah pihak terutama para politisi PDIP dalam berbagai kesempatan.

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan, pihaknya menemukan adanya dugaan keterlibatan ‘Parcok’ di sejumlah daerah saat Pilkada 2024, terutama di Jawa Tengah.

    “Rekan-rekan wartawan, mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok,” ujar Deddy Sitorus dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, bahkan partainya telah membentuk tim khusus yang fokus mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk keterlibatan Parcok di beberapa daerah.

    “Untuk mempersoalkan berbagai anomali yang terjadi baik itu di Banten, Sumut, Jateng, maupun juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sulut. Penggunaan parcok itu sangat-sangat masif bahkan sangat masuk ke tempat-tempat (ibadah) gereja,” kata Hasto, dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

     

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Respons Gerindra Soal Jokowi Tak Lagi Kader PDIP, Bakal Ditampung?

    Respons Gerindra Soal Jokowi Tak Lagi Kader PDIP, Bakal Ditampung?

    ERA.id – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi kader Partai Gerindra. Hal ini menanggapi soal status Jokowi yang tak lagi dianggap sebagai kader PDI Perjuangan.

    Dia mengatakan belum bisa menjawab hal tersebut karena belum pernah dibahas.

    “Saya enggak bisa jawab, karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai dan saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Gerindra,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Meski begitu, dia mengakui bahwa menantu Jokowi, yaitu Bobby Nasution memang sudah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra saat mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

    “Seingat saya, kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng.

    Hal itu merespons soal status keanggotaan Jokowi di PDIP yang hingga kini belum jelas apakah sudah dipecat atau masih menjadi kader.

    “Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

    “Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” lanjutnya. 

  • Jokowi Jawab Begini Usai Sekjen PDIP Hasto Bertemu Felicia Tissue, Mantan Pacar Kaesang

    Jokowi Jawab Begini Usai Sekjen PDIP Hasto Bertemu Felicia Tissue, Mantan Pacar Kaesang

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo merespons pertemuan antara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dengan mantan pacar putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, yakni Felicia Tissue.

    Hasto sebelumnya bertemua dengan Felicia dan juga ibunya. Bahkan Felicia juga sempat bertanya ke Hasto terkait dengan grativikasi. 

    “Ya ditanyakan ke sana,” kata Jokowi sambil tersenyum, ketika menjawab pertanyaan wartawan, di sekitar kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis, 5 Desember 2024.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat enggan menanggapi lebih jauh, soal pertemuan Hasto dan Felicia Tissue yang merupakan warga negara Singapura. Seperti diketahui, Kaesang menjalin hubungan dengan Felicia ketika keduanya menempuh pendidikan tinggi di universitas yang sama di Singapore University of Social Sciences.

    Dalam pertemuan itu, Hasto tidak menyebutkan kapan dan tempat pertemuan. Namun, dia menyebutkan dalam pertemuan itu saling bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

    Hasto mengatakan, seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaian mantan pacar Kaesang itu mencari keadilan. “Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi kepada saya,” ujarnya.

    Meski demikian, Hasto mengaku enggan mengungkapkan informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya. Hasto menilai informasi yang disampaikan sangat rahasia. Karena itu politikus asal Yogyakarta ini memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” katanya.

  • Jokowi Dipecat PDIP, Golkar Siap Tampung – Page 3

    Jokowi Dipecat PDIP, Golkar Siap Tampung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menegaskan partainya siap menaungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan menanggapi pemecatan Jokowi dan keluarganya oleh PDIP.

    Sarmuji mengatakan Jokowi sudah merdeka dan bebas memilih untuk berlabuh ke partai mana saja.

    “Pak Jokowi orang merdeka. Beliau bebas memilih ke mana mesti berlabuh. Biarkan Pak Jokowi menikmati kebebasannya,” kata Sarmuji saat dihubungi merdeka.com, Kamis (5/12/2024).

    Namun, jika Jokowi berkenan bergabung dengan Golkar, Sarmuji menegaskan partainya dengan tangan terbuka. Partai Golkar siap menyambut Jokowi.

    “Beda soal bila setelah merenung lalu Pak Jokowi berkenan masuk ke Partai Golkar, tentu kami akan menyambut dengan tangan terbuka,” ucap Sarmuji.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, bukan lagi bagian dari PDIP.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Hasto menjelaskan, pemecatan Jokowi dan keluarganya karena dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.

    “Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujar Hasto.

    Pun demikian dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, ketika mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan juga di-endorse oleh Jokowi.

    Pun demikian dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, ketika mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan juga di-endorse oleh Jokowi.

    Apalagi naiknya Gibran sebagai wakil presiden melalui proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi, kata Hasto, maka otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah dinyatakan berakhir.

    “Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujar Hasto Kristiyanto.

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasikan bahwa ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.