Xcloud.id

partai: PDIP

  • Soal Isu Jokowi Masuk Gerindra, Prabowo-Dasco Kompak Jawab Diplomatis

    Soal Isu Jokowi Masuk Gerindra, Prabowo-Dasco Kompak Jawab Diplomatis

    ERA.id – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut tak menyiapkan posisi apa-apa untuk Presiden Ke-7 Joko Widodo, untuk sementara waktu, karena partai belum mengetahui rencana Jokowi.

    Menurut Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat kemarin, Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun.

    “Tetapi, kan enggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” kata Dasco.

    Senada dengan Dasco, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bilang kalau Gerindra terbuka. “Tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo di depan kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2004, Jokowi diketahui sebagai kader PDIP. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/12), mengumumkan Jokowi dan keluarganya, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, bukan kader PDIP dan tak lagi menjadi bagian dari PDIP.

    Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat, menerima kunjungan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Keduanya makan malam bersama di Kertanegara sambil berbincang-bincang.

    Dalam pertemuan itu, Dasco menyebut Presiden Prabowo dan Jokowi tak membahas urusan-urusan yang spesifik, termasuk soal-soal partai.

    “Saya tadi diberi tahu enggak ada ngomong soal begitu-begitu. (Keduanya) lebih banyak cerita-cerita nostalgia di Istana sih sebenarnya. Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat diubah, kemudian barangnya dipindah gitu-gitu aja, dan kemudian kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana, ruangan apa gitu aja tadi ceritanya,” kata Dasco.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menghadap Prabowo di Kertanegara selepas Presiden menjamu Jokowi. Pertemuan antara Dasco dan Presiden Prabowo berlangsung selama kurang lebih satu jam.

  • Biar Tak Digebuk Melulu oleh PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Masuk Golkar

    Biar Tak Digebuk Melulu oleh PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Masuk Golkar

    ERA.id – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tak bisa bermanuver banyak bila bergabung ke Partai Gerindra.

    Di Partai Gerindra, kata dia, sudah ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi Presiden RI.

    “Posisi Gibran tak signifikan, tak bisa bermanuver banyak, karena ada Prabowo yang jadi presiden,” kata Adi Prayitno, Jumat kemarin.

    Adi lantas berkata, “Auranya (Gibran) ketutup Prabowo.”

    Sebaliknya, dia menilai sangat bagus bagi Gibran masuk ke Partai Golkar, karena dapat lebih berakselerasi, ketimbang bergabung ke Partai Gerindra.

    “Di Golkar relatif masih bisa berakselerasi karena Golkar tak punya presiden atau wakil presiden. Dengan Gibran jadi anggota kehormatan Golkar, itu artinya Golkar punya wapres saat ini,” ujarnya.

    Selain itu, dia memandang baik pula jika mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Golkar lantaran dapat menjadi tempat bernaung bila mendapat serangan dari PDI Perjuangan.

    “Bagi Jokowi, setidaknya ada back up jika terus-terusan digebuk PDI Perjuangan. Bisa jadi ke depan tensi bakal memanas PDI Perjuangan versus Golkar, dua partai yang sebenarnya sejak lama jadi musuh bebuyutan,” katanya.

    Termasuk, lanjut dia, bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar dapat mendinamisasi hubungan politik yang terjalin dengan Partai Gerindra.

    “Karena apa pun Jokowi dan Gibran tentunya tak mau dipandang subordinat di bawah bayang-bayang Gerindra,” kata dia.

    Adi menambahkan bahwa Jokowi dan Gibran sendiri disebut-sebut sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, yang seolah mengonfirmasi gosip lama bahwa keduanya akan merapat ke partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Ia memandang posisi Jokowi dan Gibran menguat secara politik atas keanggotaan tersebut.

    “Meski publik tak pernah tahu apa kewenangan anggota kehormatan itu nantinya, secara politik Jokowi dan Gibran sudah punya partai yang perolehan pileg-nya runner up,” ucap dia.

    Sebelumnya, Rabu (4/12), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Joko Widodo dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    Hasto menjelaskan bahwa Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman presiden pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI).

  • Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri mendukung penuh pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan. Hal itu dinilai sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia.

    Rokhmin bahkan berani mengeklaim tidak hanya dirinya dan Komisi IV DPR, melainkan seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

    “Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Rokhmin menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Merauke, Sabtu. Turut mendampingi Rokhmin, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, jajaran forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rokhmin menyoroti tantangan yang dihadapi pada berbagai aspek, mulai dari on farm hingga hilirisasi. Dia juga menekankan kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO (Food and Agriculture Organization) pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” bebernya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Insyaallah kami bersama TNI dan pemda akan membangun Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia. Tadi kita sudah melihat progres yang ada. Namun, dukungan dari Komisi IV sangat dibutuhkan,” ujarnya demi terwujudnya swasembada pangan.

    Yudi menambahkan tantangan utama di lapangan, antara lain minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mekanisasi pertanian menjadi solusi penting.

    “Ke depan, kita tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pengolahan di hilir. Pada tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Kunjungan itu menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPR untuk memastikan program lumbung pangan di Merauke berjalan sesuai rencana.

    Dengan sinergi yang kuat antarberbagai pihak, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus melakukan akselerasi cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare (ha).

    Pihaknya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kementan mengakselerasi gagasan besar cetak sawah sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.

    “Selain itu, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat terkait lumbung pangan di Merauke dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

  • Langkah Politik Jokowi setelah Tak Lagi di PDIP, Pengamat: Bisa Bentuk Partai Baru

    Langkah Politik Jokowi setelah Tak Lagi di PDIP, Pengamat: Bisa Bentuk Partai Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis, Agung Baskoro, memberikan analisa terkait langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tak lagi di PDIP. Agung menilai Jokowi masih memiliki kekuatan elektoral untuk bergabung dengan partai lain atau bahkan membentuk partai baru.

    “Jokowi masih memiliki masa depan politik yang panjang. Apapun langkah yang diambil Jokowi, baik itu bergabung dengan partai yang sudah ada, mendirikan partai baru, atau tetap independen, Jokowi tetap menjadi figur penting yang akan terus dipertimbangkan dalam politik nasional,” kata Agung dalam dialog program “Beritasatu Sore” yang disiarkan BTV dikutip Beritasatu.com, Minggu (8/12/2024).

    Agung mencatat beberapa partai, seperti Gerindra dan Golkar, telah memberikan sinyal siap menampung Jokowi. Bahkan, Partai Golkar dikabarkan menawarkan status anggota kehormatan kepada presiden ke-7 RI itu.

    Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menjadi salah satu opsi potensial. Namun, Agung menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi Jokowi jika bergabung dengan partai politik yang sudah mapan.

    “Jika Jokowi bergabung dengan partai seperti Gerindra, Golkar, atau lainnya, partai-partai tersebut harus siap memberikan porsi pengaruh yang besar, minimal 50%, atau bahkan lebih. Posisi dan wewenang yang ditawarkan harus setara dengan pengalaman serta elektabilitasnya. Hal ini tidak bisa disamakan dengan kader biasa,” ungkap Agung.

    Langkah politik lain yang bisa diambil Jokowi adalah mendirikan partai baru. Agung menjelaskan langkah ini dapat memberikan Jokowi fleksibilitas penuh dalam mengelola struktur dan mesin politiknya.

    “Dengan mendirikan partai baru, Jokowi dapat memaksimalkan instrumen politiknya secara independen bersama para loyalisnya. Ini juga menjadi pembuktian apakah mesin politik yang beliau bangun selama ini cukup kuat untuk bersaing, termasuk dalam memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold),” tambahnya.

    Agung mencatat selama ini Jokowi dikenal sebagai sosok yang mampu mengorkestrasi berbagai instrumen kekuasaan secara optimal dan independen. Agung menambahkan langkah Jokowi berikutnya dalam politik nasional tak bisa dipandang remeh.

    “Pak Jokowi adalah sosok yang secara personal dan politik memiliki kapasitas besar untuk mengatur dinamika elektoral. Kita akan melihat bagaimana peran strategis dan langkah politik Jokowi ke depan,” pungkasnya.

  • Beri Kode ke Jokowi, Idrus: Golkar Bukan Punya Keluarga, Tak Ada Pemegang Saham Terbesar

    Beri Kode ke Jokowi, Idrus: Golkar Bukan Punya Keluarga, Tak Ada Pemegang Saham Terbesar

    ERA.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyambut Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, kalau mau bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.

    Dia mengatakan, Golkar terbuka bagi orang yang ingin berkontribusi dalam membangun Golkar.

    “Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar,” kata Idrus di Jakarta, Jumat kemarin.

    Meski begitu, Idrus bilang belum ada informasi terkait kepindahan Jokowi ke Golkar. Terlebih lagi, menurutnya para kader Golkar masih fokus mempersiapkan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang Ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    “Sejauh ini, setelah Munas, belum ada komunikasi, setelah Munas kemarin terpilih Pak Bahlil, lalu kemudian tanggal 12 besok kita akan merayakan puncak hari ulang tahun Partai Golkar,” katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12), menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih

    Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

  • Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    loading…

    Jokowi memberikan keterangan kepada media terkait isu-isu terkini saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah resmi dipecat PDIP. FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Terdapat sederet nama politisi yang pernah layangkan gugatan hukum setelah dipecat partai . Sebagian di antaranya diberhentikan karena alasan tidak tunduk pada arahan partai.

    Partai politik (parpol) menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi. Kehadirannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    Terlepas dari statusnya itu, tak jarang parpol juga memunculkan kontroversi seperti perseteruan dengan anggotanya. Melihat ke belakang, terjadi banyak kasus saat anggota parpol tiba-tiba menggugat partainya karena beragam alasan, termasuk dipecat. Berikut ini beberapa contohnya yang pernah terjadi.

    Politisi yang Layangkan Gugatan Hukum setelah Dipecat Partai

    1. Fahri Hamzah

    Fahri Hamzah pernah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada 2016.

    Pemecatan tersebut juga berimbas pada statusnya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR waktu itu. Fahri yang tidak menerima keputusan tersebut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

    Melalui gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

    Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Hakim memerintahkan pencabutan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR 2014-2019 dari PKS. Hakim juga menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah sebagai kerugian imateril. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi tersebut.

    2. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita

    Nusron Wahid pernah dipecat Partai Golkar lantaran mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Ia kemudian melayangkan gugatan ke Partai Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

    Melalui gugatan dengan nomor 407/PDT/G/204/PN.Jkt.Barat, Nusron meminta agar pemecatan yang dilakukan terhadapnya dinyatakan tidak sah. Selain itu, ia meminta Golkar memberikan ganti kerugian sebesar Rp1 triliun.

    Pada tuntutan itu, Nusron menganggap bahwa pemecatan terhadapnya dilakukan secara sepihak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tak sendiri, ia melayangkan gugatan bersama Agus Gumiwang Kartasasmita yang bernasib sama.

    3. Lily Wahid dan Gus Choi

    Berikutnya ada Lily Wahid. Pada 2011, adik Gus Dur itu diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Effendy Choirie alias Gus Choi.

  • Dikeluarkan Dari DPIP, Jokowi Akhirnya Buka Suara

    Dikeluarkan Dari DPIP, Jokowi Akhirnya Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait keanggotaannya di Partai Demokrasi Indonesia (PDIP). Di mana sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristoyanto menegaskan bahwa Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi bagian dari PDIP.

    Meskipun tak begitu banyak berkomentar atas pernyataan Hasto itu, Jokowi secara tegas menyatakan. “Ya berarti partainya perorangan,” kata Jokowi kepada awak media, dikutip CNNIndonesia, Minggu (8/12/2024).

    Pada kesempatan itu, Jokowi makan siang bersama awak media di sebuah rumah makan tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    Jokowi tidak menerangkan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan ‘partai perorangan’ itu.

    Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga tidak menjawab saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP. Ia hanya tersenyum dan mengulangi pernyataannya.

    “Ya partainya partai perorangan. Ya udah itu,” kata Jokowi.

    Lebih lanjut, Jokowi juga tidak menjawab saat ditanya mengenai tawaran untu bergabung dengan Partai Golkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi mengulangi pernyataannya sambil tersenyum.

    “Partainya partai perorangan,” kata dia lagi.

    (pgr/pgr)

  • Isu Politik Terkini: Tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 hingga Perubahan Nomenklatur Jabatan DKJ

    Isu Politik Terkini: Tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 hingga Perubahan Nomenklatur Jabatan DKJ

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (7/12/2024). Berita kekalahan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang menandakan tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024 menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Presiden Prabowo yang resmi menandatangani undang-undang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jateng 2024, hingga Jokowi yang diminati partai lain untuk bergabung setelah keluar dari PDIP.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi Kalah dari Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dipastikan kalah pada Pilgub Banten 2024. Airin-Ade hanya meraup 2.449.183 suara atau 44,12%.

    Sementara itu, paslon nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah unggul dengan memperoleh 3.102.501 suara 55,8% pemilih. Demikian hasil rekapitulasi suara Pilgub Banten 2024 yang dilakukan KPU Banten pada Sabtu (7/12/2024).

    Partisipasi pemilih pada Pilgub Banten 2024 mencapai 66,05%. Angka tersebut meningkat dibanding pada Pilkada Banten 2017 sebesar 62,02%. Kekalahan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi juga menandakan tumbangnya Dinasti Atut yang telah mendominasi politik Banten selama beberapa dekade terakhir.

    2. Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta
    Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu (7/12/2024), melansir ketentuan itu tercantum dalam dokumen salinan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebagai Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ yang disahkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 November 2024.

    UU tersebut juga mencantumkan penetapan status pejabat hasil Pemilu 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta kini menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKJ. Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta juga otomatis disesuaikan dengan nomenklatur baru.

    3. Golkar Tegaskan Jokowi Anggota Kehormatan Partai Bukan Kader
    Selain berita tumbangnya Dinasti Atut, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Menurut Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty, Jokowi bukan kader Golkar tetapi anggota kehormatan.

    Menurut Derek, anggota kehormatan tidak perlu memiliki kartu tanda anggota (KTA). Pihaknya menilai Jokowi telah berjasa pada negara dan telah didukung Partai Golkar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Derek mengatakan, selain Jokowi, hal serupa juga berlaku untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, Golkar juga mendukung keduanya pada Pilpres 2024.

    4. Resmi, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Menang Pilgub Jateng 2024 
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen secara resmi ditetapkan sebagai pemenang pada Pilgub Jawa Tengah (Jateng) 2024. Penetapan tersebut disampaikan KPU Jateng.

    Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan, Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih 11.390.191 suara. Paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meraih 7.870.084 suara.

    Penduduk Jateng yang menggunakan hak pilih pada Pilgub Jateng, Rabu (27/11/2024) mencapai 20.788.777 orang. Hasil rekapitulasi suara tersebut dituangkan dalam surat keputusan KPU Jateng yang selanjutnya diserahkan kepada kedua saksi paslon dan Bawaslu Jawa Tengah.

    5. Budi Arie: Semua Partai Siap Menampung Jokowi
    PDI Perjuangan secara resmi telah menyatakan Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu. Meski dinyatakan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP, ternyata Jokowi diminati banyak partai untuk bergabung.

    Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan banyak partai yang mau menampung Jokowi setelah resmi dipecat PDI Perjuangan. Budi mengaku tidak membicarakan politik sama sekali saat menemani Jokowi.

    Mengenai pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/12/2024) malam, Budi menilai itu adalah hal yang bagus. Apalagi, mantan presiden dan presiden yang menjabat masih akrab.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya tumbangnya Dinasti Atut pada Pilgub Banten 2024.

  • 10 Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain Nasional

    10 Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain Nasional

    Gerindra Belum Siapkan Posisi untuk Jokowi, Dasco: Tak Tahu Mau Masuk atau Ada Rencana Lain
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai
    Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa partainya untuk sementara waktu belum menyiapkan posisi untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) karena partai belum mengetahui rencana dari mantan Wali Kota Solo tersebut.
    Diketahui, Sekretaris Jenderal (Seken) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Hasto Kristiyanto belum lama ini menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco di depan kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Jakarta, Jumat (6/12/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Namun, Dasco menyebut bahwa Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
    “Tetapi, kan enggak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” ujar Dasco.
    Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Gerindra tidak bisa memaksa Jokowi untuk bergabung.
    Tetapi, Prabowo menegaskan bahwa Partai Gerindra terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.
    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo saat menerima Jokowi di Kertanegara, Jumat malam.
    Diketahui, Prabowo mengundang Jokowi untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Desember 2024 malam.
    Menurut Prabowo, dia mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar mantan Gubernur DKI itu sedang berada di Jakarta.
    “Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujar Prabowo, Jumat malam.
    “Jadi kita makan. Makan malam, Pak, ya,” katanya lagi sambil bertanya juga kepada Jokowi.
    “Makan malam,” ujar Jokowi.
    Pertemuan itu langsung menarik perhatian karena pada 4 Desember 2024, Hasto menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke-5, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 KPU Jakarta Tetapkan Hasil Pilkada Gubernur Hari Ini Megapolitan

    2 KPU Jakarta Tetapkan Hasil Pilkada Gubernur Hari Ini Megapolitan

    KPU Jakarta Tetapkan Hasil Pilkada Gubernur Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta dijadwalkan menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur
    Pilkada Jakarta
    2024 hari ini, Minggu (8/12/2024).
    Proses rekapitulasi perolehan suara telah selesai dilakukan pada Sabtu (7/12/2024), mencakup seluruh wilayah di enam kabupaten/kota.
    “Akan dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi sekaligus pembacaan keputusan KPU Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sekaligus berlaku sebagai pengumuman,” kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jakarta, Dody Wijaya, usai rapat rekapitulasi di Jakarta Pusat, Sabtu.
    Dody menjelaskan bahwa KPU Jakarta memberikan kesempatan kepada tiga pasangan calon untuk mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika merasa keberatan.
    “Kami memberikan hak kepada pasangan calon untuk mengajukan sengketa ke MK, tidak dikurangi haknya. Jadi kami memberikan hak yang sama,” ujarnya.
    Sebelumnya, KPU Jakarta mengesahkan hasil perolehan suara Pilkada 2024, dengan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dinyatakan unggul di seluruh wilayah.
    Berikut rinciannya:
    Kepulauan Seribu
    1. Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara

    2. Dharma-Kun: 653 suara

    3. Pramono-Rano: 7.456 suara
    Jakarta Barat
    1. Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara

    2. Dharma-Kun: 109.457 suara

    3. Pramono-Rano: 500.738 suara
    Jakarta Pusat
    1. Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara

    2. Dharma-Kun: 44.865 suara

    3. Pramono-Rano: 220.372 suara
    Jakarta Selatan
    1. Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara

    2. Dharma-Kun: 90.294 suara

    3. Pramono-Rano: 491.017 suara
    Jakarta Timur
    1. Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara

    2. Dharma-Kun: 136.935 suara

    3. Pramono-Rano: 635.170 suara
    Jakarta Utara
    1. Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara

    2. Dharma-Kun: 77.026 suara

    3. Pramono-Rano: 328.486 suara
    Total suara yang diperoleh Pramono-Rano di Pilkada Jakarta adalah 2.183.239, Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.
    Masyarakat dapat memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub-cawagub Jakarta melalui laman resmi pilkada2024.kpu.go.id, kemudian pilih provinsi DKI Jakarta.
    Laman tersebut juga menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.