Xcloud.id

partai: PDIP

  • KPU Tetapkan Bobby Nasution-Surya Menang di Pilgub Sumut 2024

    KPU Tetapkan Bobby Nasution-Surya Menang di Pilgub Sumut 2024

    Medan, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya menang dalam Pilgub Sumut 2024.

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

    “Untuk surat suara sah 5.654.922 suara, surat suara tidak sah 298.754. Sehingga jumlah seluruh surat suara sah dan surat suara tidak sah 5.953.676. Hasil rekapitulasi ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sumut Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sumut,” kata Ketua KPU Sumut, Agus Arifin dalam rapat pleno, di Kota Medan, Senin (9/12).

    Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Sumut 2024 mencapai 10.771.496 pemilih.

    Dalam kesempatan itu, Leonardo Marbun saksi dari paslon 2 Edy-Hasan menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara penetapan. Dia mengatakan proses Pilkada di Sumut tidak mencerminkan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

    “Karena di tengah pesta tersebut ada warga yang menderita karena bencana banjir dan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Kita juga prihatin dengan tingginya surat suara yang tidak sah. Itu sudah masuk dalam catatan keberatan kami, ” ujarnya.

    Leonardo menilai keberpihakan Pj kepala daerah dan partai cokelat kepada pasangan Bobby-Surya terjadi secara terang-terangan.

    “Karena adanya keberpihakan pj kepala daerah kepada paslon 01 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedua keberpihakan partai coklat kepada paslon Bobby. Kami tidak akan meneken berita acara,” ujarnya.

    Ia tak menjelaskan soal apa itu partai cokelat.

    Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alamsyah menyoroti pelaksanaan Pilgub Sumut 2024. Ia mencatat sumber daya manusia yang menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih sangat lemah.

    “Kepada Ketua KPU kami sampaikan khusus KPPS yang tidak berintegritas sengaja memberikan surat suara lebih dari satu kepada pemilih seperti yang viral hendaknya menjadi perhatian serius KPU,” ujarnya.

    Johan menyebut banyak laporan yang diterima Bawaslu terkait adanya dugaan keterlibatan ASN (aparatur sipil negara), pejabat struktural, kepala desa hingga aparatur desa yang berpihak kepada salah satu kontestan.

    “Relatif banyaknya laporan yang masuk ke bawaslu terkait adanya dugaan keterlibatan ASN pejabat struktural kepala desa dan aparatur desa yang berpihak kepada salah satu kontestan. Maraknya politik uang yang dilaporkan ke bawaslu kabupaten kota dan provinsi,” katanya.

    Pilgub Sumut 2024 diikuti dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya yang didukung Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Perindo, PSI.

    Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi, sedangkan Surya menjabat sebagai Bupati Asahan.

    Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala didukung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Gelora dan PKN.

    Edy merupakan Gubernur Sumut periode 2018-2023, sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan mantan tenaga ahli Menteri Agama RI.

    (fnr/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Usai Hajar Jagoan PDIP, Gerindra: Kita Gak Mau Jateng Begini-Begini Saja

    Usai Hajar Jagoan PDIP, Gerindra: Kita Gak Mau Jateng Begini-Begini Saja

    ERA.id – Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Sudaryono di Semarang, Minggu kemarin prihatin dengan Jawa Tengah yang selama ini Jateng sering dianggap sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.

    Makanya Gerindra berharap Calon Gubernur Ahmad Luthfi mampu mengentaskan kemiskinan di provinsi tersebut.

    “Selalu diolok-olok bahwa Jawa Tengah ini menjadi provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Jadi, harus ada akselerasi, itu yang kami inginkan,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono, di Semarang, Minggu kemarin.

    Hal tersebut disampaikannya pada Apel Kemenangan Pilkada Jateng yang diikuti para kepala daerah terpilih yang diusung Gerindra untuk melakukan konsolidasi dan penyelarasan program.

    Wakil Menteri Pertanian RI tersebut mengapresiasi komitmen Ahmad Luthfi yang ingin memperbaiki Jateng yang selama ini pembangunannya dinilai stagnan.

    “Tadi Pak Luthfi nyebut ngene-ngene wae (gini-gini saja), kita enggak mau ngene-ngene wae (gini-gini saja) terus. Pengennya ada perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya.

    Selain kemiskinan, kata mantan asisten Prabowo Subianto tersebut, Gerindra juga meminta persoalan stunting bisa menjadi perhatian.

    “Saya kira kami dari Gerindra memberikan masukan kepada Pak Luthfi. Apa pun pengentasan kemiskinan di Jateng menjadi prioritas, apakah itu stunting apakah itu kemiskinan,” katanya.

    Apel Kemenangan Pilkada Jateng tersebut juga dihadiri calon gubernur terpilih Ahmad Luthfi dan 27 kepala daerah yang diusung Gerindra.

    Pada kesempatan itu, Sudaryono meminta kepala daerah untuk menyukseskan program Presiden Prabowo, terutama sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang membutuhkan akselerasi di daerah.

    “Visi pengentasan kemiskinan, visi ketahanan pangan, hilirasi, kemudian bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja, dan seterusnya. Saya kira itu harus dikawal, apalagi kepala daerahnya adalah kader Partai Gerindra,” katanya.

    Sementara itu, Ahmad Luthfi selaku calon gubernur Jateng mengatakan bahwa programnya nanti akan linier dengan pemerintah pusat untuk dilaksanakan, bahkan hingga tingkat desa.

    “Kami sedang membentuk tim peralihan. Jadi, dalam tiga minggu ini kami bentuk tim peralihan, baik dari parpol pengusung, sukarelawan, dan civitas academica untuk membahas. Begitu pada saat hari-H kami sudah running terkait dengan program-program,” katanya.

    Sejauh ini, Luthfi masih menunggu penetapan rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng.

    “Kami menunggu penetapan dari KPU. Meskipun dari penghitungan (cepat, red.) kemarin 59,7 persen, tetapi secara legitimate ‘kan masih berproses. Artinya kami nunggu KPU kapan akan menetapkan. Sabar aja,” katanya.

  • Soal Kemungkinan Jokowi Gabung Gerindra, Muzani: Suatu Kehormatan

    Soal Kemungkinan Jokowi Gabung Gerindra, Muzani: Suatu Kehormatan

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa suatu kehormatan bagi partainya bila Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung menjadi kader partai berlambang burung garuda tersebut.

    “Jika beliau mau bergabung, tentu bagi kami kehormatan yang amat besar karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Antara, Senin (9/12/2024).

    Dia pun mengaku bahwa partainya secara prinsip terbuka bagi siapa pun yang hendak bergabung. Terlebih, lanjut dia, tokoh sekaliber Jokowi sebagai seorang mantan Presiden RI yang berjasa dan ketokohan yang diakui semua kalangan.

    “Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua, dan kami (Gerindra) akan kongres nanti di bulan Februari 2025,” ucapnya.

    Meski demikian, dia mengatakan bahwa saat Jokowi memenuhi undangan makan malam di kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (6/12) malam, pihaknya belum menyampaikan tawaran spesifik kepada Jokowi untuk bergabung ke Partai Gerindra.

    “Ya, secara spesifik nggak (menawarkan). Cuma prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka,” tegasnya.

    Dia menjelaskan pertemuan Jokowi dengan Prabowo tersebut merupakan kunjungan balasan dari lawatan Prabowo menemui Jokowi ke Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11).

    “Itu kan dalam tradisi silahturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silahturahmi itu biasa. Pak Jokowi merasa Pak Prabowo sudah mengunjungi beliau di Solo, maka Pak Jokowi merasa juga harus membalas atas silahturahmi Pak Prabowo ke Solo,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Muzani mengatakan sebagai silaturahmi biasa maka pembicaraan di dalamnya hanya berupa percakapan ringan.

    “Apa yang dibicarakan, yang ringan-ringan yang enteng-enteng,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (4/12), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024–2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.

  • Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya?
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) telah menyelesaikan rekapitulasi suara dan resmi menetapkan pasangan nomor urut 2,
    Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi
    (Andalan Hati), sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024.
    “Memutuskan menetapkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, saat membacakan surat keputusan di Hotel Novotel, Makassar, pada Minggu (8/12/2024) malam.
    Keputusan KPU Sulsel Nomor 3119/2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sulsel 2024 dibacakan dalam rapat pleno terbuka yang mengulas rekapitulasi perhitungan suara dari 24 kabupaten/kota.


    Rapat ini dihadiri oleh anggota KPU se-Sulsel serta saksi dari masing-masing pasangan calon.
    “Pasangan calon nomor urut 1,
    Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad
    meraih suara sah sebanyak 1.600.029. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, mendapatkan suara sah sebanyak 3.014.255,” ungkap Hasbullah.
    Ia juga menambahkan bahwa hasil Pilgub Sulsel tersebut telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi.
    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
    “Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Desember 2024,” pungkasnya.
    Diketahui,
    pilkada Sulsel
    2024 diikuti oleh dua pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, merupakan Wali Kota Makassar dua periode, berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Pasangan ini didukung oleh tiga partai koalisi, yaitu PDIP, PKB, dan PPP, serta didukung oleh Partai Buruh, PBB, dan Partai Ummat.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, yang merupakan petahana Gubernur Sulsel, berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, mantan Wakil Wali Kota Makassar.
    Pasangan Andalan Hati ini diusung oleh sembilan partai koalisi, termasuk NasDem, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, dan Gelora.
    Sebagai informasi tambahan, Andi Sudirman Sulaiman adalah adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
    Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel dan menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

    Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini resmi memecat Jokowi beserta keluarganya sebagai bagian dari PDIP. Langkah itu diumumkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Sejak pengumuman itu, kini muncu berbagai spekulasi mengenai langkah politik yang akan dilakukan Jokowi, terutama terkait peluang untuk bergabung dengan partai baru. Spekulasi pun mulai bermunculan.

    Salah satu spekulasi yang berkembang adalah kemungkinan Jokowi akan bergabung denan Partai Gerindra. Spekulasi itu muncul usai Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut kedatangan Jokowi di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Jumat (6/12), sebagai kunjungan balasan.

    Menurut Muzani, Prabowo sebelumnya pernah mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dan pertemuan pada Jumat kemarin menjadi silaturahmi balasan.

    “Itu, kan, dalam tradisi silahturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silahturahmi itu biasa,” kata dia menjawab awak media di Jakarta, Senin (9/12).

    Muzani mengatakan isi pembicaraan dari pertemuan Prabowo dengan Jokowi hanya bersifat ringan, dan tak melulu soal politik praktis. “Nah, apa yang dibicarakan, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng,” kata Ketua MPR RI itu.

    Muzani kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan pertemuan Prabowo dan Jokowi membahas ajakan merapat ke Gerindra.

    Diketahui, Prabowo saat ini berstatus Ketum Gerindra dan Jokowi bersama keluarga sudah tidak menjadi bagian PDI Perjuangan. Menurut Muzani, tidak ada spesifik membahas ajakan Jokowi bergabung ke Gerindra dalam pertemuan Jumat kemarin. “Ya, secara spesifik enggak,” kata dia.

  • Hasan bakal gugat Pilkada Sumut ke MK. Ini alasannya!

    Hasan bakal gugat Pilkada Sumut ke MK. Ini alasannya!

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Edy – Hasan bakal gugat Pilkada Sumut ke MK. Ini alasannya!
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2, Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ke MK akan dilakukan setelah pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Sumut pada 15 Desember mendatang. 

    Ketua Tim Hukum Paslon Edy-Hasan, Yance Aswin mengatakan, langkah gugatan ke MK tersebut mereka lakukan lantaran melihat fakta di lapangan pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak, 27 November 2024 banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

    “Kami banyak mendapat laporan langsung dari para relawan di semua daerah, bahwa faktor cuaca di hari pencoblosan tidak memungkinkan mereka untuk datang ke TPS (tempat pemungutan suara), sehingga masyarakat sulit untuk menyalurkan hak pilihnya saat itu,” katanya kepada wartawan di Posko Tim Hukum Edy-Hasan, . 

    Pemilih Edy-Hasan, ungkap Yance, mayoritas berusia 45 tahun ke atas, sehingga lebih mementingkan kondisi kesehatan ketimbang harus datang ke TPS. 

    “Artinya menunggu setidaknya sampai hujan reda, barulah bergerak untuk ke TPS. Namun hujan saat itu terutama kondisi di kota Medan, justru berlangsung hingga malam hari,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (9/12).  

    Yance mengakui pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan KPU Sumut di hari itu juga, guna menanyakan soal kondisi tersebut.

    Sayang, jawaban yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. 

    “Padahal kan dalam kondisi darurat bencana saat itu harusnya KPU Sumut memiliki kebijakan sendiri, tapi dalam pertemuan tersebut salah satu  komisioner KPU Sumut menyatakan mereka akan menunggu terlebih dahulu instruksi dari KPU pusat. Menurut kami hal ini sangat ngawur dan terkesan mengada-ngada, semestinya KPU Sumut tinggal melaporkan saja mengingat dan menimbang kondisi yang terjadi di wilayahnya. Makanya kami tidak hadiri undangan rakor KPU Sumut saat itu,” papar dia. 

    Gugatan paslon Edy-Hasan ke MK nantinya akan lebih mengarah pada kecurangan Pilkada secara TSM di Sumut. Yance menyebut, jika yang dipersoalkan hanya sebatas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU, tentu gugatan mereka cukup sulit untuk diterima majelis hakim. 

    “Memang benar bahwa paslon kami tertinggal jauh berdasarkan hitung cepat. Begitupun kita masih menunggu pengumuman resmi dari KPU, esoknya langsung kami layangkan gugatan ke MK,” ucap dia. 

    Supaya gaung gugatan ke MK nantinya tambah kuat, Yance meminta paslon yang diusung oleh PDIP di semua kabupaten/kota yang merasa dirugikan terhadap hasil Pilkada serentak kali ini, untuk sama-sama bergandengan tangan. 

    “Setidaknya kami harapkan para paslon atau tim hukum di semua kabupaten/kota suplai data kepada kami. Karena bagaimanapun, mekanisme PHPU di MK nantinya yang pertama sekali disidangkan adalah Pilkada tingkat provinsi. Jika di tahapan proses persidangan tingkat provinsi oleh MK nantinya menerima gugatan kita, maka otomatis gugatan paslon di kabupaten/kota ikut diterima,” terang dia. 

    Tim Hukum Edy-Hasan, lanjut Yance, mengaku bahwa Pilkada serentak kali ini syarat akan TSM. Bahwa istilah ‘Partai Coklat’ sangat besar pengaruhnya terhadap kemenangan paslon Bobby-Surya, serta paslon lain yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus alias KIM Plus. 

    “Lihat saja semua paslon yang didukung KIM Plus di Sumut hampir semuanya unggul saat ini. Makanya nanti akan kami buka semua dugaan kecurangan secara TSM ini di hadapan majelis hakim. Kami berencana setelah selesai pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU Sumut pada 15 Desember, besoknya akan mendaftarkan gugatan ke MK. Termasuk indikasi kuat cawe-cawe Pj Gubernur Agus Fatoni serta Pj bupati/wali kota yang terlibat dalam TSM ini, akan kami buka. Tak cukup sampai di situ, rektor USU berikut jajarannya juga akan kami bongkar keterlibatan aktif mereka dalam Pilgub Sumut 2024 ini,” pungkasnya. 

    Para cakada berhak mengajukan gugatan hasil Pilkada 2024 ke MK, paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada oleh KPU. Hal ini diatur dalam pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

    Pada aturan yang sama, MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan PHPU 2024 yang diajukan oleh para kontestan Pilkada. Pengajuan permohonan gugatan hasil Pilkada harus dilengkapi dengan alat/dokumen bukti pelanggaran pemilu dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

    Jika alat bukti kurang lengkap, para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MK.

    “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat,” bunyi Pasal 157 ayat (9). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah

    Ulasan Lengkap Pilkada Depok 2024: Peta Suara 11 Kecamatan, Nasib PKS hingga Alasan Imam-Ririn Kalah

    TRIBUNJAKARTA.COM – Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan langsung di Depok, pemenangnya bukan jagoan PKS.

    Seperti diketahui, selama empat periode terakhir, Wali Kota Depok selalu berasal dari PKS.

    Nur Mahmudi memimpin Depok selama dua periode 2006-2016, setelahnya dilanjutkan Mohammad Idris 2016-2021.

    Pada Pilkada Depok 2024, calon wali kota yang diusung PKS, Imam Budi Hartono, tumbang.

    Imam bersanding dengan calon wakil wali kota dari Golkar, Ririn Farabi Arafik.

    Imam sendiri merupakan Ketua DPD PKS Depok. Ia juga tergolong petahana, sebab saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Depok aktif, pendamping Idris.

    Sementara, Ririn adalah seorang dokter yang juga Politikus Golkar. Ia merupakan istri dari Ketua DPD Golkar Depok, Farabi Arafik.

    Kekuatan mesin politik PKS dan Golkar tak mampu menahan gempuran koalisi gemuk lawannya.

    Sebanyak 12 partai, Gerindra, PDIP, PKB, PAN, Demokrat, Partai Gelora, Partai Buruh, PPP, NasDem, PSI Partai Ummat dan Perindo, mengusung Supian Suri-Chandra Rahmansyah

    Supian Suri merupakan mantan Sekda Depok. Ia mundur dari jabatannya dan status ASN dan bergabung dengan Gerindra demi maju pada kontestasi politik ini.

    Chandra yang seorang pengusaha, kini menjadi politisi PKB. Sebelumnya, ia pernah maju calon anggota legislatif Depok dari PDIP.

    Supian yang merupakan mantan Sekretaris Daerah saat Imam menjabat Wakil Wali Kota Depok 2021-2024, menjelma kuda hitam yang berlari kencang.

    Dengan pengalaman panjang di dunia birokrasi Depok, misi Supian Suri membuat perubahan sukses.

    Peta Suara

    KPU menyatakan Supian-Chandra memenangkan Pilkada Depok 2024 dengan perolehan 451.785 suara, sedangkan Imam-Ririn mendapat 396.863 suara.

    Dari total 881.012 pengguna hak pilih, 848.648 dinyatakan suara sah, dan 32.364 suara tidak sah.

    “Sudah ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan,” kata Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, di Kantor KPU Kota Depok, Selasa (3/12/2024).

    “Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU, silahkan melakukan upaya hukum,” sambungnya.

    Jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka Supian-Chandra akan dilantik menjadi Wali Kota Depok periode 2025-2030 pada 10 Februari 2025 mendatang.

    Pilkada Depok 2024, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafik dan Supian Suri-Chandra Rahmansyah. (Grafis TribunJakarta)

    Tumbangnya paslon PKS di Pilkada Depok 2024 ini juga bukan dilakukan dengan mudah.

    Sengitnya kontestasi politik di kota satelit Jakarta ini terlihat pada rekapitulasi di level kecamtan.

    Berikut TribunJakarta rangkum hasil Pilkada Depok 2024 dari tingkat kecamatan:

    Pencoran Mas
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 46.018 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 59.337 suara

    Suara sah: 105.335

    Cimanggis
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 45.465 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 55.467 suara

    Suara sah: 100.932

    Sawangan
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 38.170 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 41.180 suara

    Suara sah: 79.350

    Limo
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 24.164 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 21.619 suara

    Suara sah: 45.783

    Sukmajaya
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 45.050 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 59.450 suara

    Suara sah: 104.500

    Beji
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 34.412 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 34.367 suara

    Suara sah: 68.779

    Cipayung
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 28.847 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 39.7367 suara

    Suara sah: 68.583

    Cilodong
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 27.659 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 40.512 suara

    Suara sah: 68.171

    Cinere
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 17.338 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 17.193 suara

    Suara sah: 34.531

    Tapos
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 58.009 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 56.369 suara

    Suara sah: 114.378

    Bojong Sari
    1. Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq: 31.731 suara

    2. Supian Suri-Chandra Rahmansyah: 26.555 suara

    Suara sah: 58.286

    Alsan Imam-Ririn Kalah

    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi, membeberkan dua faktor yang membuat hegemoni PKS di Kota Depok tumbang di Pilkada 2024. 

    Faktor pertama, adanya kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS. 

    Hal itu bisa terlihat dari survei sejak Oktober elektabilitas calon wali kota dari PKS, Imam Budi Hartono dan calon wakil wali kota dari Golkar, Ririn Farabi A Rafiq kalah tipis dengan lawannya Supian Suri-Chandra Rahmansyah. 

    Kemudian pada bulan November, elektabilitas Imam-Ririn terus menurun dibandingkan Supian-Chandra. 

    Kendati demikian, keunggulan Supian saat itu belum lebih dari 50 persen. 

    “Sudah ada tendensi calon yang diusung oleh PKS struggling dalam pilkada kali ini. Pertama, memang ada kejenuhan warga Depok terhadap dominasi PKS,” kata Burhanuddin seperti dikutip Kompas.id pada Jumat (29/11/2024). 

    “Dalam survei, sikap terhadap PKS itu sentimennya cenderung makin negatif. Dua dekade ini memerlukan semacam nuansa perubahan,” tambahnya. 

    Selain itu, Supian-Chandra lebih gencar kalah populer dengan Imam-Ririn. 

    Sebab, Supian-Chandra penetrasi kampanye beserta timnya sangat masif melalui pemasangan alat peraga kampanye hingga gencar ketemu warga. 

    Supian Suri dan Imam Budi Hartono. Dua Calon Wali Kota Depok. (Tribun Network)

    Selain itu, warga Depok juga kurang puas dengan kinerja pemerintah yang dipimpin PKS. 

    Hal itu lah yang warga menginginkan adanya pembaruan.

    Dua dekade PKS berkuasa di Depok menimbulkan kekecewaan dan turunnya kepercayaan terhadap pemimpin yang diusung PKS. 

    “Jangan lupa profil pemilih Depok relatif terdidik, artinya mereka kritis dalam melihat kinerja dan dinamika kehidupan dan perkembangan di Depok,” pungkasnya. 

    Burhanuddin mengatakan, faktor kedua dipengaruhi karena sosok Anies Baswedan.

    Pasalnya, sekitar 30 persen pemilih Anies Baswedan di Kota Depok justru memilih Supian. 

    Padahal, sebelumnya pemilih Anies sangat solid mendukung Imam. 

    “Ingat, pemilih Anies di Depok itu 41 persen, besar. Oktober-November meningkat sepertiga pemilih Anies yang memilih Supian,” katanya. 

    Ada kekecewaan karena Anies tidak dicalonkan dalam Pilkada Jakarta. 

    Alih-alih setia berdampingan bersama Anies, PKS justru ikut mendukung pencalonan Ridwan Kamil. 

    “Yang dicalonkan PKS menjadi gubernur tiba-tiba berubah. PKS di tingkat pusat memutuskan ikut mengusung RK,” katanya.

    Nasib PKS

    PKS sendiri mengaku terkejut dengan kekalahan di Pilkada Depok 2024 ini.

    “Kami melakukan survei terakhir sekitar satu pekan sebelum pilkada ya (masih unggul). Perubahan signifikan pemilih dalam satu pekan ini surprise buat kami,” ungkap Bendahara DPD PKS Depok, Ade Supriyatnya, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

    Dinamika pemilih satu pekan sebelum pemungutan suara menjadi fokus evaluasi demi mengungkap mengapa cawalkot-cawawalkot dari PKS tidak dipilih mayoritas warga.

    “Kenapa warga Depok berubah (pilihan) dalam waktu kurang lebih sepekan itu juga harus dicari tahu,” ungkap Ade yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Depok periode 2024-2029.

    Tak tinggal diam, PKS juga menggugat perselisihan suara Pilkada Depok 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan situs resmi MK di mkri.id, permohonan gugatan resmi diajukan pada Jumat (6/12/2024) pukul 22.15 WIB. Gugatan yang dilayangkan oleh Imam-Ririn itu bernomor 113/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    “Pada hari ini, Jumat (6/12/2024) pukul 22.15 WIB, telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024,” bunyi permohonan di bagian awal surat, Senin (9/12/2024). Pihak termohon dalam perkara ini adalah KPU Depok. Sementara Imam-Ririn memberikan kuasanya kepada Rico Novianto Hafid sebagai pemohon.

    Permohonan gugatan resmi diterima Plt Panitera Muhidin pada Sabtu (7/12/2024) pukul 00.39 WIB.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jokowi Mengaku Belum Berpikir untuk Masuk Partai Politik Regional 9 Desember 2024

    Jokowi Mengaku Belum Berpikir untuk Masuk Partai Politik Regional 9 Desember 2024

    Jokowi Mengaku Belum Berpikir untuk Masuk Partai Politik
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya belum mempertimbangkan untuk bergabung sebagai kader di
    partai politik
    (parpol) manapun.
    Pernyataan ini muncul setelah
    Jokowi
    menerima sejumlah tawaran dari partai-partai, di antaranya Partai
    Golkar
    , menyusul statusnya yang tidak lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    “Masih partai perorangan,” ungkap Jokowi, saat ditemui di Solo, pada Senin (9/12/2024) siang.
    Ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/12/2024) malam, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan dirinya bergabung dengan Partai
    Gerindra
    .
    “Ya semua partai terbuka. (Masuk parpol) belum,” ujar dia.
    Mengenai rencana untuk bergabung dengan Partai Golkar, Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya belum memikirkan hal tersebut.
    Meski demikian, ia mengakui telah melakukan komunikasi terkait kemungkinan menjadi anggota kehormatan Partai Golkar.
    “Komunikasi ada, tapi belum,” ujar Jokowi.
    Terkait nasib kartu tanda anggota (KTA) dari PDI-P yang dimilikinya setelah tidak diakui lagi menjadi bagian dari partai itu, Jokowi hanya merespons dengan tertawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Didepak PDIP, Jokowi Disebut Tak Perlu Lagi Rumah Politik Baru – Page 3

    Didepak PDIP, Jokowi Disebut Tak Perlu Lagi Rumah Politik Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) sudah mendepak Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari partainya. Hal ini membuka spekulasi dirinya untuk pindah kapal.

    Meski demikian, menurut Analis Komunikasi Politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat, Jokowi sebetulnya tidak lagi perlu rumah berupa partai politik.

    Pasalnya, kata dia Jokowi adalah tokoh bangsa usai pensiun sebagai kepala negara.

    “Jokowi itu sebetulnya tidak perlu bingung, ia kan tokoh bangsa, dan tokoh bangsa sudah tidak perlu rumah (partai politik), rumahnya kan negara ini, Indonesia,” kata Hensat kepada Liputan6.com, dikutip Senin (9/12/2024).

    Kecuali, lanjutnya apabila Jokowi belum merasa dirinya adalah tokoh bangsa. “(Jika) masih merasa menjadi politisi maka ia (Jokowi) memang butuh rumah politik,” kata Hensat.

    Menurut Hensat, status Jokowi sebagai anggota kehormatan Partai Golkar pun tidak memberikan kekuatan politik dalam internal parpol.

    Menurut dia, bergabungnya Jokowi sebagai anggota kehormatan hanya bakal berdampak pada elektabilitas Golkar semata.

    “Anggota kehormatan ini kan seperti ngekos atau mengontrak saja, jadi bukan rumahnya di situ. Memang agak deg-degan juga untuk memberikan Jokowi rumah dengan jejak rekam politiknya yang kuat untuk memunculkan keluarga, belah bambu, dan lain-lain,” jelas Hensat.

    Hensat menyampaikan, saat ini hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dapat menjadi harapan Jokowi untuk menerimanya sebagai kader partai.

    Dia menuturkan, partai besar seperti Golkar maupun Gerindra tidak akan berani untuk menetapkannya Jokowi sebagai kader. Hal ini, ujar Hensat karena rekam jejak Jokowi terkait dinasti politik.

  • Mantan Atasan Dipecat PDIP, Budi Arie Sebut Banyak Partai Mau Tampung Jokowi

    Mantan Atasan Dipecat PDIP, Budi Arie Sebut Banyak Partai Mau Tampung Jokowi

    ERA.id – Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan banyak partai yang mau menampung Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) usai dipecat oleh PDI Perjuangan.

    “Semua partai siap menampung Pak Jokowi, terutama Projo, kalau jadi partai,” kata Budi Arie setelah menemani Jokowi menghadiri resepsi pernikahan anak dari Sekjen GK Center di Jakarta, Sabtu (7/12/2024), dikutip dari Antara.

    Menteri Koperasi itu mengaku tidak membahas politik sama sekali saat menemani Jokowi ke acara pernikahan tersebut.

    “Ada Pak Jokowi dan Ridwan Kamil. Tidak ada obrolan (terkait politik), karena ini pernikahan,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/12/2024) malam, Budi mengatakan hal itu bagus karena menunjukkan keakraban.

    “Bagus aja, mantan presiden dan presiden kangen-kangenan,” katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan putra Jokowi sekaligus Wakil Presiden Periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12/2024).