partai: PDIP

  • Kalau Gabung Paling Cuma Dapat 1 Menteri

    Kalau Gabung Paling Cuma Dapat 1 Menteri

    GELORA.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan ( PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Pertimbangan ini dilakukan karena banyak pihak yang mendorongan segera memutuskan PDIP untuk berkoalisi dengan Prabowo-Gibran.

    “Banyak kan yang bilang, gabung lah ke sono. Lah gabung dapatnya apa? Lah presiden lho masa gabung,” kata Mega saat memberi pidato di acara peluncuran dan diskusi buku ‘Pilpres 2024: antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Dia menilai banyak pihak yang tidak menyukai jika PDIP bergabung dengan pemerintahan apalagi masuk ke kabinet Prabowo-Gibran.

    Menurutnya, sejumlah pihak tidak akan rela jika PDIP mendapatkan jatah kursi menteri karena tidak banyak berkontribusi pada kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

    Selain itu, Presiden ke-5 RI ini juga menduga jika PDIP masuk dan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran maka tidak akan mendapatkan posisi strategis. Bahkan Megawati menduga PDIP hanya akan mendapatkan satu kursi menteri saja.

    “Halah nanti pasti yang lain bilang, ‘dia dateng belakangan jadi enggak bisa dapat dua tiga, satu aja deh’. Udah gitu dicariin yang paling jelek. Ini buka rahasia. Sedikit,” katanya.

    Sebelumnya, PDIP digadang-gadang bakal masuk kabinet Prabowo pada pertengahan Oktober lalu atau setelah Prabowo dan Gibran resmi dilantik. Hal ini menguat usai isu pertemuan Prabowo dan Megawati terus mencuat ke publik menjelang pelantikan Prabowo-Gibran.

    Sampai pengumuman nama-nama menteri, tak ada satupun kader PDIP yang muncul. Prabowo hanya menunjuk Budi Gunawan, mantan ajudan Megawati, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

  • Hai Mas Bowo, Rp 10 Ribu tak Masuk Akal

    Hai Mas Bowo, Rp 10 Ribu tak Masuk Akal

    GELORA.CO –  Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan masukan penting kepada Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Dia mengaku, pada prinsipnya setuju dengan program peningkatan gizi anak-anak tersebut.

    “Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar,” kata Megawati dalam siaran pers kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Kendati demikian, Megawati menilai, perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi. Pasalnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp 10 ribu per porsi. Dia menilai, alokasi anggaran itu tidak masuk akal.

    “Tapi apa, saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatra, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak. Alhamdulillah. Ku hitung, ya… Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?) Apalagi sekarang harga naik,” kata Megawati.

    Presiden ke-5 RI itu menyampaikan saran kepada Prabowo agar anggaran Rp 10 ribu per porsi bisa ditambah. “Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi…” kata Megawati.

    Di sisi lain, Megawati mengaku ikut merasakan bagaimana kondisi ibu-ibu yang setiap hari berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga. Mulai dari memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari yang harganya terus naik.

    “Saya tau, ngulek cabe segala, ini kemanusiaan, tau. Loh iya, nanti kalau (harga) udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh (naik) pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik,” kata putri Proklamator Sukarno tersebut.

    Megawati pun menegaskan kritik soal anggaran makan bergizi gratis sebagai koreksi membangun. Tujuannya agar program yang dikerjakan Presiden Prabowo lebih realistis.

    “Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” katanya mengakhiri.

  • DPRD Jatim Tinjau Jembatan Klampisan Ngawi Roboh

    DPRD Jatim Tinjau Jembatan Klampisan Ngawi Roboh

    Ngawi (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, melakukan kunjungan langsung ke lokasi robohnya Jembatan Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

    Jembatan tersebut mengalami kerusakan parah akibat meningkatnya debit air sungai dan penumpukan sampah di pondasi jembatan.

    Dalam tinjauannya, Deni menegaskan pentingnya jembatan tersebut sebagai penghubung vital bagi masyarakat setempat.

    “Siang hari ini, kami sedang meninjau lokasi terjadinya bencana. Bisa dilihat, jembatan Klampisan yang beberapa hari ini mengalami longsor dan tidak dapat digunakan. Ini adalah jembatan penghubung yang sangat vital bagi masyarakat,” ujar Deni, Kamis (12/12/2024).

    Tinjauan ini juga melibatkan tim dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Ngawi, dan Camat Geneng untuk mengevaluasi dan mencari solusi terbaik. Deni menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan penggunaan dana tidak terduga agar perbaikan dapat segera dilakukan.

    “Kami akan segera mengusulkan agar perbaikan bisa dilakukan menggunakan dana tidak terduga agar prosesnya bisa cepat. Waktu terus berjalan, dan masyarakat juga menginginkan agar jembatan ini segera dapat digunakan kembali,” tegas Deni.

    Deni berharap hasil tinjauan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga menargetkan perbaikan jembatan bisa dimulai paling lambat bulan depan.

    “Semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah provinsi, dan paling lambat bulan depan perbaikan sudah bisa dimulai,” ujar politisi muda PDIP ini.

    Dengan langkah cepat dari berbagai pihak, dia berharap jembatan Klampisan dapat segera diperbaiki dan kembali berfungsi untuk mendukung aktivitas masyarakat setempat. [fiq/beq]

  • Megawati Akui Banyak Saran Gabung KIM Plus: Gue Dapatnya Apa?

    Megawati Akui Banyak Saran Gabung KIM Plus: Gue Dapatnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa banyak tawaran untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Hal ini dibeberkannya kala dia menghadiri acara Peluncuran & Diksusi Buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” yang ditulis oleh Todung Mulya Lubis, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

    “Banyak kan yang bilang ibu gabunglah ke sana, kalau gabung gue dapatnya apa. Presiden loh masa gabung, aku bilang,” katanya dalam acara tersebut.

    Mega melanjutkan, jikalau PDIP bergabung nanti bisa saja ada pihak yang menyinggung partainya hanya mendapat jatah satu kursi menteri, karena bergabung terakhir dengan KIM Plus.

    “Nanti ada yang bilang, dia [PDIP] datang belakangan satu [jatah menteri] saja, tidak bisa 2 atau 3. Sudah begitu dicariin yang paling jelek,” tuturnya sembari bercanda.

    Sekadar informasi, saat ini ada 12 partai yang kini tergabung dalam KIM Plus atau masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Partai-partai tersebut adalah adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Kemudian ada Partai Keadilan Bangsa (PKB), Perindo, Partai Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda,  Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

  • Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    JAKARTA – Kerenggangan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tercium publik. Tak lama, hubungan keduanya tampak kembali membaik.

    Dalam pelantikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, beredar video ketika Mega dan Paloh bertemu. Saat itu, Mega dan Paloh terlihat tak saling bersalaman ketika berjalan di wilayah VIP Gedung Nusantara.

    Sikap keduanya jadi pertanyaan. Sebab, dalam kesempatan itu, Mega menyalami semua orang yang ia lewati, kecuali Paloh. Namun, pertanyaan baru muncul ketika Mega dan Puan hadir dalam kongres NasDem beberapa waktu lalu.

    Kami meminta pandangan pada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurutnya, kehadiran Mega dan Puan di kongres NasDem tak bisa disimpulkan bahwa hubungan keduanya telah membaik.

    Bukan apa-apa. Menurut Ujang, saat ini, elite-elite partai politik tengah memainkan politik dua wajah. Tak jelas seperti apa sikap mereka satu sama lain. Yang jelas, pada dasarnya, NasDem saat ini memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2019, NasDem berhasil naik ke posisi empat. Mereka bahkan menyingkirkan Partai Demokrat hingga ke posisi tujuh. Posisi ini mengangkat ego NasDem sebagai partai politik. Di sisi lain, PDIP perlu berhati-hati membaca situasi.

    “Bukan berarti pertemuan kemarin hadirnya bu Mega di kongres NasDem menyelesakan semua persoalan … Justru menurut saya ini awal dari babak baru persaingan antar partai,” tutur Ujang saat dihubungi VOI di Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Ini kan yang sebenarnya ditakuti partai-partai lain, termasuk PDIP. Ini politik dua wajah yang sedang ditampilkan elite. Di depan publik mereka berpelukan, sedangkan di belakang, mereka bisa saling menusuk,” tuturnya.

    Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri hadir dalam kongres NasDem (VOI)

    Puan bicara

    Sementara itu, Puan Maharani ikut angkat bicara. Puan memastikan hubungan ibunya dan Paloh baik-baik saja. Bahkan, menurut Puan, tak pernah ada kerenggangan di antara keduanya.

    “Enggak pernah ada kerenggangan. Bahwa politik itu ada dimanika ya biasa-biasa saja. Dan semuanya akrab,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November.

    Coba saja lihat keakraban Mega dan Paloh dalam perayaan ulang tahun ke-8 NasDem. Puan bercerita, Paloh sendiri yang menyambut Mega di depan pintu masuk. “Kita naik lift bareng-bareng. Semuanya biasa-biasa saja dan itu menunjukan bahwa ya kita tetap akur,” Puan.

    Ketua DPR ini menilai, silaturahmi politik yang dilakukan NasDem dengan partai lain adalah hal biasa. Bagi Puan, partai politik memang perlu melakukan gebrakan agar situasi politik tidak datar.

    “Bahwa kita membuat satu kejutan-kejutan ya partai politik harus seperti itu. Kalau enggak, adem ayem, datar-datar, enggak seru,” ujarnya.

    Puan juga memastikan, hubungan partai koalisi pemerintah masih solid. Ini bisa dilihat dari pelukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh dan situasi hangat dengan sesama rekan partai politik lainnya. “Masih solid. Masih akur masih mau sama-sama.”.

    Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan, tak ada masalah dalam hubungan antara Paloh dan Mega atau pun dengan Jokowi.

    Terkait sindiran Jokowi pada Paloh saat berpidato di ulang tahun ke-55 Partai Golkar, Saan menyebut hal itu sebagai candaan persahabatan. Kalau kamu ingat, dalam pidato itu Jokowi menyindir pertemuan Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman.

    “Lalu, terkait opini kerenggangan Surya Paloh dengan Megawati yang selama ini berkembang, itu terbukti terbantahkan dengan kehadiran Megawati dan Puan Maharani datang ke HUT Partai NasDem,” kata Saan.

    Seperti Puan. Saan juga menjelaskan spekulasi masa depan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf akan tetap solid.

    Paloh sendiri menanggapi santai video viral antara dirinya dan Megawati. “Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa saja,” kata Paloh, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober.

    Ia juga menegaskan persahabatannya dengan Megawati selama ini berjalan baik. Surya merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Megawati. “Oh, hubungan saya dengan bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik sajalah, baguslah. Mbak Mega kan sudah 40 tahun (dengan) saya berteman,” ujar dia.

  • KPK Konfirmasi Panggil Mantan Menkumham Yasonna Laoly Besok

    KPK Konfirmasi Panggil Mantan Menkumham Yasonna Laoly Besok

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi jadwal pemanggilan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, pada Jumat (13/12/2024).

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Kamis (12/12/2024).

    Pemanggilan politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini terkait dengan kasus yang tengah ditangani KPK. Namun, Tessa belum memberikan keterangan rinci mengenai kasus apa yang menjadi alasan pemanggilan Yasonna.

    Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pemanggilan Yasonna kali ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret Harun Masiku.

    “Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” ujar Tessa.

    Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP, terjerat kasus dugaan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan langkahnya sebagai anggota DPR melalui proses PAW.

    Sejak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lain pada Januari 2020, Harun Masiku masih buron hingga kini. Ia diduga berhasil melarikan diri dan belum berhasil ditemukan meskipun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.

  • KPK Panggil Politikus PDIP Yasonna Laoly Besok, Kasus Apa?

    KPK Panggil Politikus PDIP Yasonna Laoly Besok, Kasus Apa?

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu diperiksa pada Jumat (13/12/2024) besok.

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika, Kamis (12/12/2024).

     

    Namun, Tessa mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci terkait materi pemanggilan tersebut.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh, dia hendak dipanggil sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku.

    KPK sebelumnya memperbarui surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Harun Masiku. Upaya itu dilakukan untuk mencari buronan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR tersebut.

    Surat DPO itu bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 dan ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” tulis surat tersebut.

    Dalam surat tersebut, KPK mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu disebut memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui secara pasti. 

    Kemudian, Harun Masiku dicirikan berkulit sawo matang. Alamat tinggal di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulisnya.

    Surat DPO itu juga menyertakan empat foto terbaru Harun Masiku

  • KPK Bakal Periksa Eks Menkumham Yasonna Laoly Jumat Besok (13/12)

    KPK Bakal Periksa Eks Menkumham Yasonna Laoly Jumat Besok (13/12)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (13/10/2024). 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (12/12/2024). Namun, dia mengaku belum bisa mengungkap terkait perkara apa yang menjadi alasan pemanggilan Yasonna. 

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok. Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” ungkap Tessa melalui pesan singkat. 

    Sebelumnya, kabar rencana pemanggilan mencuat jelang selesainya kepemimpinan KPK periode 2019-2024. Dia dikabarkan bakal diperiksa esok hari terkait dengan kasus buron Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Mantan caleg PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK dikabarkan menjadwalkan pemanggilan Yasonna pada pekan ini, Jumat (12/12/2024). Pria yang kini menjabat anggota DPR itu dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Nama penyidik yang bisa dihubungi pada surat itu yakni Rossa Purbo Bekti, dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024. 

    Lampiran DPO Harun yang diteken 5 Desember lalu itu berbeda dengan yang ditandatangani pada 17 Januari 2020 silam. Pada surat bernomor R/143/DIK.01.02/01-23/01/2020 itu, hanya ada satu foto Harun yang disertakan. Ciri-cirinya pun tidak terperinci sebagaimana surat terbaru, hanya ada rambut hita dan warna kulit sawo matang. 

    Nomor telepon penyidik yang disertakan juga masih bernama Wahyu Indrajaya, yang kini sudah tidak lagi bertugas di KPK. Di sisi lain, surat itu masih diteken oleh Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2024 yang sebelumnya mengundurkan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan.

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Terlalu Rendah Dibilang Nggak Hormat, Ketinggian Dipikir Mau Gabung

    Terlalu Rendah Dibilang Nggak Hormat, Ketinggian Dipikir Mau Gabung

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024). FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku bingung ketika diundang menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12/2024). Ia memutuskan untuk mengirim delegasi untuk hadiri acara perayaan Hari Jadi Golkar itu.

    Keputusan itu, diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Hari ini saya diundang, tumben, sama si Bahlil, karena HUT-nya Golkar. Terus saya suruh siapa ya, tadi Pak Utut, Ketua Fraksi (PDIP),” kata Megawati.

    Namun, Megawati sempat bingung sebelum memutuskan delegasi. Pasalnya, kata dia, PDIP merupakan satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan.

    “Terus aku mikir bilang sama Pak Hasto, eh aku diundang terus nanti aku muram apa cengar-cengir ya. Lah iya dong, kan aku dimusuhin sak jagat Dewa Betara. Sekarang aku diundang, bingung aku,” tutur Megawati.

    Lantas, kata Mega, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyarankan agar Megawati mengutus delegasi sebagai perwakilan partai di acara HUT ke-60 Golkar. Namun, Megawati sempat bingung mengutus kader lantaran takut dinilai ingin gabung ke Pemerintahan bila mengirim delegasi yang punya jabatan terlalu tinggi.

    “Terus siapa, Ibu mau delegasikan, nanti kalau terlalu bawah dibilang nggak ini, kayak sebagai tamu nggak hormat. Kalau ketinggian dipikir udah mau gabung lagi. Keren nggak? Iyey,” kata Megawati yang langsung disambut gelak tawa peserta.

    “Lah iya, pusing saya, hanya untuk siapa yang mau aku suruh. Banyak kan yang bilang ‘ibu gabunglah ke sana,’ kalau gabung gua dapatnya apa? Presiden lho masa gabung, aku bilang. Ya pilihnya nanti,” imbuhnya.

    Megawati mengatakan, partainya akan mendapat sentimen dari partai pendukung lain bila gabung ke pemerintah.

    “Halah nanti pasti yang lain bilang, dia datang belakangan jadi nggak bisa dapat 2 atau 3. Satu aja deh. Suah gitu dicariin aja deh yang paling jelek. Ini bukan rahasia sedikit. Gawat deh negara ini coba bayangin,” tandasnya.

    (abd)

  • Gugat ke MK, PDIP: Suara Risma-Gus Hans Nol di 3.900 TPS Pilkada Jatim

    Gugat ke MK, PDIP: Suara Risma-Gus Hans Nol di 3.900 TPS Pilkada Jatim

    Bisnia.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan calon gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memperoleh suara nol di 3.900 tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilkada Jatim 2024.

    Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai ada kecurangan pemilu yang terjadi di Jawa Timur.

    Pasalnya, kata Ronny, tidak mungkin Tri Rismaharini-Gus Hans tidak mendapat suara satu pun di 3.900 TPS di Jawa Timur tersebut.

    Ronny mengatakan bahwa hasil pemilihan dari 3.900 TPS tersebut telah dibawa ke MK untuk dijadikan barang bukti telah terjadi kecurangan pemilu di Pilkada Jawa Timur.

    “Kami menemukan ada 3.900 TPS di mana tsuara Bu Risma nol. Artinya apa, artinya tidak ada yang memilih Bu Risma di ribuan TPS itu,” tuturnya di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Selain itu, menurut Ronny, pihaknya juga menemukan bukti kecurangan lain yaitu adanya surat suara yang tidak terpakai jumlahnya berbeda.

    “Kami juga menemukan surat suara tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara di kabupaten/kota. Jadi kalau di kabupaten/kota ada 600.000 surat suara tidak terpakai, tapi di provinsi ada 1,2 juta surat suara,” katanya.

    Ronny menegaskan bahwa semua bukti itu akan dibeberkan kepada hakim MK ketika sidang gugatan sengketa pilkada yang akan dimulai pada Januari 2025 nanti 

    “Apa yang terkadi ini kejahatan terstruktur, sistematis dan massif (TSM) nanti kita bakal pembuktian lebih lanjut,” ujarnya.