partai: PDIP

  • Megawati Siapkan Perempuan sebagai Penerus, Singgung Bintang Puspayoga

    Megawati Siapkan Perempuan sebagai Penerus, Singgung Bintang Puspayoga

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki keinginan supaya kadernya Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga menjadi perempuan hebat untuk menggantikan dirinya kelak.

    Mega, nama akrab sapaannya, mengatakan hal itulah yang jadi alasannya kerap mengajak mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ke sejumlah kegiatan.

    Hal ini ia sampaikan saat memberi pidato di acara peluncuran dan diskusi buku ‘Pilpres 2024: antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

    “Kalau saya sudah enggak ada, siapa ganti perempuan yang akan menjadi hebat? Makanya saya bawa saja ke mana-mana,” kata Megawati. Bintang juga hadir dalam kesempatan itu.

    Megawati menyatakan Bintang harus menjadi perempuan hebat sehingga terus dilatih.

    “Ini Ibu Bintang, saya bawa, saya drill (latih) terus sebagai perempuan. Kamu mesti hebat,” ucapnya.

    Di sisi lain, Mega sempat menyinggung soal syarat jadi calon presiden. Menurutnya, kriteria seorang calon presiden tak cuma punya partai, tapi hal lainnya yang harus dipikirkan bersama.

    “Saya bilang, please, sekarang harus dibuat sebuah kriteria yang namanya seseorang kalau mau jadi Presiden, bukan hanya punya partai aja, saya enggak tahu, harus dipikirkan bareng-bareng,” kata Presiden ke-5 RI itu.

    (rzr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Di HUT Golkar, Prabowo Bicara Gubernur dan Bupati Dipilih melalui DPRD

    Di HUT Golkar, Prabowo Bicara Gubernur dan Bupati Dipilih melalui DPRD

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. FOTO/SETRES

    BOGOR Presiden Prabowo Subianto menyebut perlu adanya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Prabowo menyinggung negara tetangga yang memilih kepala daerah melalui DPRD.

    “Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Uumum Ppartai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.

    “Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?,” kata Prabowo.

    “Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” sambungnya.

    Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi tentang sistem demokrasi di Indonesia. Dirinya juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir pada acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.

    “Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing,” katanya.

    Prabowo mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

  • Eks Menteri PDIP Dipanggil KPK Hari Ini, Apa yang Mau Digali dari Yasonna Laoly Soal Harun Masiku? – Halaman all

    Eks Menteri PDIP Dipanggil KPK Hari Ini, Apa yang Mau Digali dari Yasonna Laoly Soal Harun Masiku? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (13/12/2024).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan ke tiga rumah politikus PDI Perjuangan itu.

    “Pastinya (surat pemanggilan dikirim kemana saja) saya belum bisa sampaikan. Ada tiga kalau tidak salah baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau,” kata Tessa di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024). 

    Hanya saja Tessa juga belum bisa menyampaikan dengan spesifik kasus apa yang akan didalami penyidik terhadap Yasonna Laoly.

    Menurutnya informasi tersebut baru bisa disampaikan saat jadwal pemanggilan sudah diterbitkan.

    “Kembali bahwa jubir secara kelembagaan baru bisa menyampaikan kepada jurnalis hari H yang bersangkutan dimintai keterangan. Hadir atau tidak, dalam rangka apa pemeriksaannya, itu baru bisa disampaikan hari H,” ujarnya.

    Berdasarkan infomasi yang beredar, Yasonna akan dipanggil KPK terkait perkembangan kasus eks kader PDIP Harun Masiku.

    Apa yang mau digali penyidik dari Yasonna?

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

    “Sebagai pihak pemberi HAR (Harun Masiku) dan Sae (Saeful), pihak swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

    Menurut Lili Pintauli, kasus ini bermula saat DPP PDI Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019.

    Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.

    Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. “WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas, ‘Siap mainkan!’,” ujar Lili.

    Menurut Lili, Wahyu Setiawan bersedia membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui PAW dengan meminta dana operasional Rp 900 juta.

    Setelah peristiwa itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku.

    Yasonna diketahui menghadiri konferensi pers terkait pembentukan tim tersebut.

    Namun, ia memastikan hal itu semata-mata terkait dengan tugasnya selaku Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, bukan sebagai Menkumham. 

    “Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya,” kata Yasonna.

    Mengenai hal itu, ia berharap berbagai pihak tidak salah persepsi serta membedakan posisinya antara Menkumham dan Ketua DPP PDIP.

    “Jadi jangan dicampur aduk seolah-olah saya duduk. Saya mengumumkan tim hukum. Yang bicara di situ menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya,” kata dia.

    Diketahui, Harun Masiku menjadi buron KPK sejak awal 2020. 

    Keberadaannya masih misterius setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Sudah lima tahun Harun buron, KPK belakangan mengungkap ciri-ciri khusus Harun Masiku.

    KPK memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDIP yang menjadi buronan Harun Masiku. 

    Surat penangkapan terhadap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (5/12/2024).

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian tulis surat tersebut.

    KPK mencantumkan identitas Harun Masiku dalam surat penangkapan dimaksud. 

    Tercantum dalam surat itu, Harun Masiku merupakan pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

    Harun Masiku disebut memiliki warna kulit sawo matang dan beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    KPK juga menyebarkan sejumlah foto terbaru dari Harun Masiku.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulis surat itu. 

  • PAN: 1.000 persen buka pintu bagi Jokowi dan keluarga bergabung

    PAN: 1.000 persen buka pintu bagi Jokowi dan keluarga bergabung

    Buat keluarganya Pak Jokowi, terutama Pak Jokowi, jadi kami welcome, 1.000 persen

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan partainya membuka pintu seluasnya hingga 1.000 persen bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga bergabung menjadi kader partainya.

    “Buat keluarganya Pak Jokowi, terutama Pak Jokowi, jadi kami welcome, 1.000 persen kami memberikan kesempatan dan berkontribusi besar untuk kemajuan Partai Amanat Nasional,” kata Eko ditemui di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis.

    Dia lantas berkata, “Ada Mas Gibran (Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka) atau ada Pak Jokowi, dan sebagainya.”

    Dia menyebut tak ada salahnya bagi partainya untuk memberikan “karpet biru” bagi Jokowi yang dinilainya sebagai seorang negarawan yang memiliki kemampuan kepemimpinan kuat.

    “Apalagi kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi itu tinggi sekali 70-80 persen pada waktu itu,” ucapnya.

    Terkait hal tersebut, dia mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) telah membangun komunikasi dengan Jokowi, namun pihaknya mengembalikan keputusan tersebut kepada mantan Presiden RI dua periode itu.

    “Jadi artinya komunikasi sih terbangun, tinggal nanti kan goalnya dari Pak Jokowi juga, apakah beliau mau berpartai atau tidak, kan itu tergantung dari beliau,” tuturnya.

    Dia menyebut komunikasi partainya membuka diri terhadap Jokowi untuk bergabung tersebut disiratkan melalui komunikasi-komunikasi yang dijalin antara Zulhas dengan Jokowi.

    “Menawarkan atau tidak menawarkan kan buat saya sih tipis lah ya, artinya tipis banget gitu loh. Ya, kalau ibaratnya kalau kita sudah berpacaran itu dari hati ke hati, sudah paham gitu loh maunya apa mana dan sebagainya. Jadi sekarang tergantung dari Pak Jokowi saja sih kalau dari kami sih sudah welcome saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (4/12), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024–2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    Megawati Tak Hadir HUT ke-60 Golkar: Nanti Dipikir Mau Gabung

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku diundang oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil untuk menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/12). Namun dia tak akan hadir.

    Dia mengaku cukup kaget dengan undangan tersebut. Sambil berkelakar, dia mengatakan belakangan ini dia kerap dianggap sebagai musuh bersama, terutama mereka yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Aku bilang sama Hasto, aku diundang ke Golkar, terus mengko opo cengar cengir yo. Iya dong, kan aku dimusuhin sak jagat dewa, sekarang diundang, bingung aku,” kata Megawati di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Meski tak hadir, dia mendelegaskan undangan tersebut kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto untuk hadir. Hal ini diputuskan setelah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Penugasan itu bukan tanpa pertimbangan. Megawati kembali berkelakar, mengutus Utut supaya tak dianggap bahwa PDIP berniat gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Nanti kalau terlalu bawah, dibilang enggak ini, kaya enggak sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian, nanti dipikir mau gabung. Hahaha, keren enggak? Iye,” kata Megawati.

    Diketahui, Partai Golkar akan menggelar puncak perayaan HUT ke-60 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo dan Gibran dijadwalkan ikut hasir dalam acara tersebut. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga turut diundang.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahl Lahadalia mengatakan, seluruh ketua umum partai politik juga turut diundang menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kita undang,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (11/12).

  • Prabowo Beri Ide Ubah Sistem Pilkada, Gubernur/Bupati Dipilih DPRD?

    Prabowo Beri Ide Ubah Sistem Pilkada, Gubernur/Bupati Dipilih DPRD?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, dimana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    Hal tersebut disampaikannya kala menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. Pasalnya, dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan. 

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terangnya dalam Pidato di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Sebab demikian, ia menyebut negara-negara seperti Malaysia hingga India yang menerapkan sistem bahwa DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

    Lantaran banyak ketua umum Partai Politik yang hadir dalam perayaan tersebut, ia kemudian sempat berkelakar bahwa permasalahan tersebut dapat diputuskan malam hari itu juga. 

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Prabowo. 

  • Prabowo Beri Ide Ubah Sistem Pilkada, Gubernur/Bupati Dipilih DPRD?

    Biaya Pilkada Mahal, Prabowo Usul Bupati/Gubernur Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara tetangga, dimana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    Hal tersebut disampaikannya kala menjelaskan bahwa perlunya pemikiran untuk memperbaiki sistem Partai Politik. Pasalnya, dikatakan bahwa pelaksanaan sistem pelaksanaan Pilkada ini menghabiskan anggaran hingga triliunan. 

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” terangnya dalam Pidato di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Sebab demikian, ia menyebut negara-negara seperti Malaysia hingga India yang menerapkan sistem bahwa DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati. 

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya. 

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

    Lantaran banyak ketua umum Partai Politik yang hadir dalam perayaan tersebut, ia kemudian sempat berkelakar bahwa permasalahan tersebut dapat diputuskan malam hari itu juga. 

    “Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai disini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?” tanya Prabowo. 

  • KPK Panggil Mantan Menkumham Yasonna Laoly

    KPK Panggil Mantan Menkumham Yasonna Laoly

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan itu dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat (13/12/2024).

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (13/12).

    Tessa belum mau menjelaskan, apakah pemanggilan Yasonna terkait penyidikan baru atau pengembangan penyidikan perkara yang tengah ditangani oleh KPK. “Belum bisa disampaikan saat ini,” ujar Tessa kepada beritajatim.com.

    Begitu juga saat ditanya apakah Yasonna diperiksa dalam kapasitas sebagai Menteri Hukum dan HAM atau bukan, Tessa mengaku belum mengetahui.

    “Saya tidak tahu materi pemeriksaannya dalam kapasitas sebagai apa,” katanya. [hen/but]

  • Kata NasDem soal Megawati Minta Anggaran Makan Begizi Gratis Dihitung Ulang

    Kata NasDem soal Megawati Minta Anggaran Makan Begizi Gratis Dihitung Ulang

    Jakarta

    Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa, merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu. NasDem menilai pemerintah pasti memiliki pertimbangan matang dalam menentukan anggaran itu.

    “Ya tentu kan gini pemerintah punya banyak pertimbangan lah ya untuk program makan bergizi,” kata Saan usai menghadiri Puncak HUT Golkar ke-60 SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Saan menyebut NasDem memberikan dukungan terhadap program yang diusung oleh pemerintah. Ia menilai program makan bergizi gratis sangat baik.

    “Tentu NasDem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya, untuk generasi yang akan datang,” ucapnya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

    Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran ,akan bergizi gratis tersebut.

    “Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi,” ungkapnya.

    Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok,” katanya.

    (dwr/taa)

  • PDIP Sindir Cawe-cawe Jokowi Demi Menangkan Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng 2024

    PDIP Sindir Cawe-cawe Jokowi Demi Menangkan Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan pihaknya menduga ada keterlibatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilkada Jateng 2024 guna memenangkan paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Dia menegaskan PDIP bakal menggugat hasil Pilkada Jawa Tengah atau Jateng 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Jadi oleh Pak Jokowi ini sudah dipersiapkan, kemudian kami runut lagi, banyaknya panggilan-panggilan terhadap kepala desa-kepala desa, ada mobilisasi kepala desa,” ujarnya di Four Season, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

    Ronny melanjutkan, pihaknya juga melihat ada beberapa catatan seperti pemanggilan penyelenggara-penyelenggara dan lainnya. Nanti, kata dia, hal ini akan disampaikan pihaknya dalam sidang pertama konstitusi, kaitannya dengan pembuktian.

    Tak hanya itu, dia juga melihat ada kejanggalan dalam proses penempatan Kapolda dan Penjabat Gubernur Jateng.

    “Kami melihat ini ada kaitannya, karena sebelumnya kan mereka ini mantan dari Kapolres Solo, jadi rangkaiannya kami melihat dugaan kami sudah dipersiapkan jauh hari oleh Jokowi Widodo,” tukasnya.

    Diberitakan sebelumnya, PDIP bakal menghadirkan bukti keterlibatan Polisi, Jaksa dan Kepala Desa di Pilkada Jawa Tengah dalam sidang gugatan sengketa pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). 

    “Kami mendalilkan juga keterlibatan aparat penegak hukum di sidang nanti. Dari awal, ada keterlibatan kepolisian dan kejaksaan serta pengerahan kepala desa. Ini semua nanti akan kita buktikan di sidang MK dan kita tunjukan bukti-buktinya,” tutur Ronny di Gedung MK, Rabu (11/12/2024) malam.

    Ronny menilai Pilkada Serentak tahun ini merupakan pilkada yang paling brutal, terutama karena banyaknya alat negara yang dikerahkan.