Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP Respons Wacana Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Ojo Kesusu

    PDIP Respons Wacana Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Ojo Kesusu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan partainya enggan terburu-buru menyikapi wacana kepala daerah dipilih lagi oleh DPRD seperti yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (13/12).

    Ganjar mengatakan belum ada pembicaraan di internal PDIP menyikapi wacana ini. Menurutnya, partainya tidak reaktif dan perlu mengkaji dahulu secara mendalam.

    Ia menyinggung digelarnya pilkada langsung lantaran problem saat pemilihan di DPRD. Ia mengatakan ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan.

    “Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk,” ujarnya.

    Terpisah, Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring secara pribadi mengaku setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan tak lagi dipilih rakyat.

    Hal ini ia sampaikan merespons usul Presiden Prabowo Subianto jika para kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

    “Secara pendapat pribadi saya setuju, Pilkada kabupaten/kota dilakukan via DPRD,” kata Tifatul kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

    Tifatul beralasan Pilkada langsung yang digelar saat ini memiliki biaya mahal. Ia juga mengatakan Pilkada langsung turut andil merusak hubungan horizontal antar masyarakat.

    “Jadi terbelah. Secara pribadi, saya setuju jika gubernur ditunjuk oleh Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (rzr/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cat, Pasir, dan Helm Berharga Miliaran di Anggaran Pemprov DKI

    Cat, Pasir, dan Helm Berharga Miliaran di Anggaran Pemprov DKI

    JAKARTA – Pengajuan anggaran ganjil DKI kembali ditemukan dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara itu (KUA-PPAS) tahun 2020. 

    Anggaran ini ditemukan oleh Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah. Ima bilang, ada beberapa komponen anggaran yang tak masuk akal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 

    Temuannya adalah pengadaan pasir sebesar Rp52,16 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, cat tembok sebesar Rp18,91 miliar, thinner Rp40,1 miliar, cat minyak berwarna Rp19,78 miliar, dan kaca bening Rp18,54 miliar. 

    “Anggaran ini masuknya ke bantuan operasional pendidikan (BOP), yaitu alat peraga sekolah Disdik DKI. Berarti kan bukan untuk rehabilitasi sekolah. Untuk apa coba pasir, cat, tiner seperti ini,” kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

    Rincian komponen pengajuan anggaran ini ia dapatkan dengan meminta langsung ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah pembahasan dengan Komisi E DPRD DKI. 

    Ima meragukan komponen yang ia temukan tersebut adalah dummy atau bersifat sementara. Pasalnya, temuan anggaran ganjil tersebut disisir dari draf KUA-PPAS yang baru.

    “Kita memang sudah dikasih PDF-nya, tapi itu draf KUA-PPAS yang masih memiliki total anggaran Rp95 triliun. Nah, temuan anggaran ini masuk dalam KUA-PPAS yang sudah direvisi menjadi Rp89 triliun. Jadi aku minta yang terupdate, setelah kita nyisir ketemu ini lah,” jelas Ima. 

    Ima mengakui, pembahasan detail komponen anggaran yang diajukan dilakukan setelah revisi KUA-PPAS disahkan, kemudian lanjut di pembahasan rancangan APBD (RAPBD). 

    Tapi, menurut dia, DPRD perlu mencermati komponen secepatnya. Mengingat, dalam satu Komisi, ada ratusan ribu komponen yang mesti diteliti agar tak ada anggaran ganjil yang berpotensi lolos dari pembahasan. Terlebih, pengesahan APBD sudah mesti diketok pada akhir November. 

    “Untuk ngebahas ini, setidaknya ini memang dibahasnya ketika RAPBD, cuma inikan dikasih ke kita dulu dong. Masa mereka udah bikin kegiatan tapi belum ada komponennya, karena alasannya mereka baru berkegiatan, komponennya belum ada. Kan enggak mungkin,” pungkas dia. 

  • KPK Batal Periksa Politikus PDIP Yasonna Laoly Hari Ini

    KPK Batal Periksa Politikus PDIP Yasonna Laoly Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly batal diperiksa hari ini sebagai saksi dalam kasus buron Harun Masiku, Jumat (13/12/2024). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut Yasonna telah meminta tim penyidik untuk penjadwalan ulang pemeriksaannya dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 itu. 

    “Untuk YSL [Yasonna Laoly], info dari Penyidik minta dijadwalkan ulang karena sudah ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan,,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (13/12/2024).

    Sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan untuk Yasonna ke tiga rumahnya. Dia awalnya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi pada kasus Harun Masiku hari ini. 

    “Tentunya penyidik memiliki informasi alamat-alamat yang dituju ya [untuk pengiriman surat]. Ada beberapa alamat, tetapi pastinya saya belum bisa sampaikan. Ada tiga kalau tidak salah baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau,” ungkap Tessa pada kesempmatan terpisah, Kamis (12/12/2024).

    Kabar rencana pemanggilan mencuat jelang selesainya kepemimpinan KPK periode 2019-2024. Dia dikabarkan bakal diperiksa esok hari terkait dengan kasus buron Harun Masiku. 

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Mantan caleg PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Kepala Bapanas Yakin Anggaran Makan Bergizi Gratis Cukup Jika Sesuai Porsi

    Kepala Bapanas Yakin Anggaran Makan Bergizi Gratis Cukup Jika Sesuai Porsi

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi tidak mempermasalahkan harga satuan porsi program makan bergizi gratis. Ia mengatakan baik harga Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu tidak jadi masalah selama diberikan sesuai porsinya.

    “Memang Rp 10 ribu, Rp 15 ribu, itu semua cukup kalau misalnya kita berikan sesuai porsi,” ujar Arief saat ditemui wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Arief memperkirakan pada kisaran harga setiap porsi makan bergizi gratis tersebut cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah. Arief mengatakan dengan biaya itu kebutuhan karbohidrat hingga protein bisa terpenuhi.

    “Misalnya, kalau kebutuhan 50 gram beras, kalori, itu nanti bisa jadi 100 gram nasi. Kemudian telur ayam harganya 24 ribu, kalau di supermarket mungkin 30 ribu. Tapi kalau di peternak bisa 22 sampai 24 ribu per kilo, isinya 16. Tinggal dibagi aja satu butir, kadang-kadang bisa 2 ribu. Jadi kalau dihitung masih cukup,” tutur Arief menjelaskan.

    Menurut Arief, biaya perporsi makan bergizi gratis tidak perlu menjadi polemik. Hal tersebut ia katakan karena biaya itu adalah biaya pangannya saja, tidak termasuk biaya layanan, fasilitas dapur atau transportasi.

    “Jadi jangan menjadi polemik, karena niatnya semua baik,” ujar Arief.

    Menurur Arief permasalah biaya perporsi makan gizi gratis juga bergantung pada harga pangan dimasing-masing daerah serta darimana bahan pangan dipasok. Menurutnya banyak variabel yang harus dihitung untuk menentukan harga perporsi makan bergizi gratis.

    “Hari ini juga tentunya Rp 15 ribu, Rp 10 ribu itu memang kan beda-beda tempat. Jadi pada saat, kalau kami di bidang pangan terlepas dari ini semua, di bidang pangan itu misalnya belinya di supermarket, sama belinya di pasar tradisional akan berbeda,” ujar Arief.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggarkan perporsi makan bergizi gratis Rp 15 ribu. Namun pada awal Desember lalu, Presiden Prabowo menurunkan harganya menjadi Rp 10 ribu per porsi.

    Megawati Kritik Harga Makan Bergizi Gratis

    Penurunan harga tersebut sempat menjadi polemik. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik harga perporsi program Makan Bergizi Gratis itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

    “Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi,” ungkap Megawati.

    (maa/maa)

  • PDIP: Airin Tidak Ajukan Gugatan Pilkada Banten ke MK

    PDIP: Airin Tidak Ajukan Gugatan Pilkada Banten ke MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan bahwa calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Banten ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun demikian, Ronny tidak dapat memastikan apakah Airin telah menerima hasil Pilkada Banten atau tidak. Ronny hanya menekankan bahwa hal itu lebih baik ditanyakan langsung saja kepada Airin.

    “Kami mendengar Bu Airin sendiri tidak mengajukan [gugatan hasil Pilkada Banten ke MK],” ujar Ronny.

    Ronny mengemulakan, salah satu syarat untuk mengajukan gugatan hasil Pilkada ke MK harus melalui persetujuan pasangan calon itu sendiri. PDIP, kata Ronny, akan melakukan evaluasi lantaran kalah di Pilgub Jawa Tengah dan Banten. 

    Namun demikian, Ronny menjelaskan bahwa saat ini pihaknya mulai fokus untuk menyiapkan berbagai bukti untuk persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK nanti.

    Sebelumnya, paslon nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi hanya unggul di dua wilayah dalam Pilkada serentak Banten 2024 yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.

    Namun demikian, keunggulan di dua wilayah itu tidak cukup untuk membuat paslon yang diusung oleh Golkar hingga PDIP menang di Pilkada Banten 2024. 

    Sebab, secara total Andra-Dimyati berhasil memenangkan kontestasi Pilkada 2024 dengan unggul di enam wilayah kabupaten dan kota Banten. 

    Total dukungan yang berhasil diraih oleh Andra-Dimyati ini mencapai 3.102.501 suara. Di lain sisi, Airin hanya mampu mengumpulkan 2.449.183 suara.

  • Megawati Masih Pertimbangkan Secara Matang Soal Saran Gabung KIM

    Megawati Masih Pertimbangkan Secara Matang Soal Saran Gabung KIM

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan masih mempertimbangkan secara matang soal saran sejumlah pihak untuk bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Poros koalisi ini merupakan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Banyak yang bilang, gabung ke sana. Nah, gabung kamu dapatnya apa?” ujar Megawati saat menjadi pembicara utama pada peluncuran dan diskusi buku berjudul, “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Megawati mengaku mempertimbangkan secara matang soal saran bergabung dengan KIM. Alasannya, Megawati memikirkan banyak hal termasuk soal kompensasi mendapatkan kursi menteri atau jabatan lain di pemerintahan Prabowo.

    Presiden ke-5 itu berkelakar bila PDIP gabung, maka jatah menteri cuma disediakan satu kursi. Posisi menteri juga tak strategis.

    “Nanti ada yang bilang, dia datang belakangan satu (jatah menteri) saja, tidak bisa dua atau tiga. Sudah begitu dicariin yang paling jelek,” pungkas Megawati soal rencana bergabung dengan KIM.

  • Presiden Prabowo: Orang Pintar Tidak Loyal Biasanya Merugikan Organisasi

    Presiden Prabowo: Orang Pintar Tidak Loyal Biasanya Merugikan Organisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal loyalitas saat memberikan sambutan dalam puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menyampaikan itu saat membicarakan karakter yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin politik. Menurutnya, pemimpin politik harus mengerti masalah politik, ekonomi, kenegaraan, teknokrasi, dan profesional.

    Pemimpin politik, kata Prabowo, juga penting memiliki jiwa patriotisme, kecintaan terhadap Tanah Air, hingga loyalitas.

    “Menurut saya orang yang pintar, tetapi tidak cinta Tanah Air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar, tetapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan, setiap organisasi di Tanah Air, khususnya partai politik harus memberikan kebermanfaatan untuk bangsa dan negara. Untuk memberikan manfaat itu, katanya, maka harus cinta bangsa dan negara.

    Menurutnya, kualifikasi harus dimiliki oleh para pemimpin parpol. Dalam kesemoatan tersebut, dia juga melihat bahwa Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki kualifikasi tersebut dengan pembuktian yang telah dilakukan selama masuk ke dalam pemerintahan.

    Bahlil sendiri awalnya menjabat sebagai menteri investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum kemudian menjadi menteri ESDM di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Prabowo, Bahlil kembali dipercaya sebagai menteri ESDM.  

    “Setia gampang diucapkan sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa negara dan rakyat. Itu yang saya lihat dari saudara Bahlil,” ungkap Prabowo.

    Acara puncak HUT ke-60 Golkar mengusung tema “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”. Presiden Prabowo direncanakan memberikan arahan langsung kepada seluruh kader Partai Golkar sebagai bagian dari agenda acara.

    Selain Prabowo, sejumlah tokoh hadir dalam acara ini seperti Wapres Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta para menteri Kabinet Merah Putih khususnya dari kader Partai Golkar.

  • KPK Panggil Yasonna sebagai Saksi Kasus Harun Masiku Hari Ini

    KPK Panggil Yasonna sebagai Saksi Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan suap mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku, pada hari ini, Jumat (13/12).

    “Benar ada jadwal pemanggilan besok [hari ini, Jumat],” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (12/12).

    Belum diketahui apakah Yasonna bakal hadir dalam pemanggilan ini. Sebelumnya, Yasonna mengaku belum menerima undangan.

    “Saya belum dapat undangannya. Saya juga bingung dalam kapasitas apa sebagai saksi itu,” kata Yasonna kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

    Harun sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020.

    Saat itu, Yasonna menjabat sebagai menteri yang mempunyai tanggung jawab terhadap perlintasan seseorang untuk keluar-masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

    Pada Kamis, 5 Desember 2024, KPK mengeluarkan surat penangkapan terbaru untuk Harun Masiku. Terdapat empat foto Harun di surat penangkapan tersebut.

    Berbeda dengan surat pertama tahun 2020 lalu yang hanya mencantumkan satu foto dan tidak memuat ciri-ciri khusus dari mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

    Surat penangkapan DPO itu keluar tak lama setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membuka sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menangkap Harun.

    Harun harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia.

    Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

    KPK mengatakan Harun berada di lokasi yang masih bisa terpantau, namun belum bisa dilakukan penangkapan.

    “Informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman posisinya, penyidik juga masih secara hati-hati mencari, melihat, kembali lagi, masih bisa dipantau itu clue saja yang disampaikan saya tadi. Bukan berarti saya secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar negeri,” kata Tessa, Jumat (6/12) petang.

    (yoa/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies: Jakarta Makin Menyala!

    Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies: Jakarta Makin Menyala!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan menang satu putaran. Ucapan selamat pun mengalir.

    Salah satunya datang dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anies, kemenangan Rano adalah kemenangan warga Jakarta.

    “Selamat atas kemenangan rakyat Jakarta,” kata Anies dikutip dari unggahannya di X, Jumat (13/12/2024).

    Anies menyebut, kemenangan Pram akan berdampak baik bagi rakyat. Ia kenyebut Jakarta akan makin menyala.

    “Insya Allah, Jakarta makin menyala!” ucapnya.

    Ada pun Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta telah menetapkan hasil Pilkada Jakarta pada Ahad lalu. Hasilnya, pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak.

    Pasangan calon dari PDIP ini meraih 2.183.239 atau 50,07 persen suara. Sedangkan Ridwan-Suswono memperoleh 1.718.160 atau 39,40 persen suara; dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.230 atau 10 persen suara.

    Sementara itu, rival Pram, Ridwan Kamil-Suswonk sedang menyiapkan gugatan mereka terhadap hasil pemilihan tersebut.
    (Arya/Fajar)

  • Jawab Megawati, Demokrat Nilai Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Pas

    Jawab Megawati, Demokrat Nilai Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Pas

    Jakarta –

    Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Hero), menjawab usulan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait anggaran program makan bergizi gratis untuk dikaji kembali. Herman Khaeron menilai anggaran terkait program tersebut sudah pas.

    “Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini,” kata Hero usai menghadiri HUT Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12/2024).

    Hero mengatakan Demokrat akan terus mendukung program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ia berharap dengan didorongnya program itu, ekonomi di daerah bisa semakin maju.

    “Demokrat mendukung apa yang telah disampaikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI,” ujar Hero.

    “Dan kita akan sukseskan program makan bergizi gratis betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar,” tambahnya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

    “Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah,” kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi,” ungkapnya.

    “Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, ‘Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik’. Aduh, pusinglah gua,” ujarnya.

    (dwr/taa)