Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP Desak Kapolda Papua Tengah Dicopot Imbas Intervensi Rekapitulasi

    PDIP Desak Kapolda Papua Tengah Dicopot Imbas Intervensi Rekapitulasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PDI Perjuangan (PDIP) mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Papua Tengah hingga Kapolres Paniai karena dinilai telah mengintervensi proses rekapitulasi suara Pilkada.

    Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan peristiwa intervensi tersebut dilakukan pada saat sidang pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai. Selain intervensi, ia mengatakan sejumlah anggota kepolisian juga turut melakukan aksi kekerasan terhadap peserta rapat.

    “Kami meminta kepada Kapolri atau Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papera, Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri dan Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12).

    Ronny menilai aksi intervensi itu dilakukan lantaran ada sejumlah pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada di Papua Tengah. Karenanya, ia menduga ada keberpihakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap salah satu paslon tertentu.

    Lebih lanjut, Ronny memastikan pihaknya akan terus mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan khususnya di wilayah Papua. Ia mengatakan masyarakat Papua telah melewati proses pemilu yang panjang dan berkomitmen menjaga demokrasi yang telah tumbuh secara baik.

    “Jangan sampai demokrasi ini dirusak oleh kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media,” jelasnya.

    Sebelumnya PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap aksi kekerasan dan intervensi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam dalam proses rekapitulasi Pilkada di Paniai, Papua Tengah.

    Ronny mengatakan peristiwa kekerasan dan intervensi itu dilakukan terhadap para anggota KPUD Paniai pada saat proses rekapitulasi suara tengah berlangsung. Ia menjelaskan insiden itu mulanya terjadi pada Rabu (11/12) lalu, ketika anggota Polres Paniai tiba-tiba masuk dalam ruangan rekapitulasi suara.

    Dalam konferensi pers tersebut, Ronny turut memutarkan sejumlah video bukti aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Paniai. Ia bahkan menyebut Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Judo merupakan salah satu pihak yang terlibat melakukan intervensi.

    Ronny menyebut AKP Hendry bahkan sampai masuk ke dalam ruangan rekapitulasi dan mengancam kelima komisioner KPU Paniai di tengah-tengah rapat. Karenanya, ia menilai ada keberpihakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap salah satu paslon Gubernur di Papua Tengah.

    Ia bahkan menilai intervensi itu memang sengaja dilakukan untuk menggagalkan pleno yang tengah berjalan di Papua tengah. Hanya saja, Ronny menyebut hal itu tidak bisa terwujud lantaran PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C hasil dan D hasil.

    “Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” tuturnya.

    (tfq/pta)

  • Soal Usul Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Kata PDIP

    Soal Usul Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Kata PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi tanggapan soal usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan gubernur atau bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus menyatakan bahwa partainya meyakini prinsip soal pemilihan kepala daerah langsung dilakukan oleh rakyat.

    “Kalau soal pemilu dipilih DPRD saya kira kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox populi vox dei. Suara rakyat, suara tuhan,” ujarnya di DPP PDIP, Jumat (13/12/2024).

    Dia menjelaskan persoalan biaya yang terlalu mahal saat Pilkada itu tidak serta merta disebabkan oleh proses pemilihan langsung yang dilakukan rakyat.

    Deddy juga berpandangan biaya mahal justru timbul sebagai dampak dari hilangnya moral, etika dan keserakahan dalam serangkaian proses Pilkada.

    “Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal karena yang menghamburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri,” tambahnya.

    Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa PDIP baru akan menyampaikan pandangan resminya setelah ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.

    “Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi UU Pilkada disampaikan. Lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam,” kata dia.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024). 

    Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

    Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.

  • Ada Intervensi di Rekapitulasi Suara Paniai, PDIP Minta Kapolda Papua Tengah Dicopot

    Ada Intervensi di Rekapitulasi Suara Paniai, PDIP Minta Kapolda Papua Tengah Dicopot

    Bisnis.com, JAKARTA – PDIP meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare atas dugaan intervensi kepolisian dalam sidang pleno rekapitulasi suara Pilkada 2024 di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

    “Kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare,” kata Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    Selain itu, Ronny juga meminta agar Kapolres Paniai Kompol Deddy A Puhiri dan Kabagops Polres Paniai Hendry Joedoe agar ikut dicopot.

    Sebelumnya, dugaan intervensi polisi terhadap sidang pleno rekapitulasi suara Pilkada 2024 di Paniai mengemuka pada Rabu (11/12/2024). 

    Dalam video yang diputar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, terlihat sejumlah anggota kepolisian merangsek masuk ke ruang sidang hingga mengganggu jalannya rekapitulasi suara.

    Terkait hal ini, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus menilai bahwa peristiwa ini telah mencoreng demokrasi di Indonesia secara terang-terangan. 

    Oleh karena itu, Deddy meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit bisa bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

    “Kami meminta pertanggung jawaban Kapolri dan kami menunggu apa respon Presiden Prabowo terhadap kebiadaban yang sangat telanjang terhadap konstitusi seperti yang ditunjukkan di Paniai ini,” ujar Deddy.

  • PDIP Ungkap Dugaan Kekerasan Polisi Saat Rekaputulasi di Papua Tengah

    PDIP Ungkap Dugaan Kekerasan Polisi Saat Rekaputulasi di Papua Tengah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap dugaan aksi kekerasan dan intervensi yang dilakukan oleh anggota kepolisian saat proses rekapitulasi Pilkada Paniai, Papua Tengah.

    Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan peristiwa kekerasan dan intervensi polisi dilakukan terhadap para anggota KPUD Paniai pada saat proses rekapitulasi suara tengah berlangsung.

    “Telah terjadi proses yang menurut kami di mana proses rekapitulasi, kami melihat bahwa ada intervensi dari kepolisian,” ujarnya dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jumat (13/12) malam.

    Ronny menjelaskan peristiwa kekerasan dan intervensi itu mulanya terjadi pada Rabu (11/12) lalu, ketika anggota Polres Paniai tiba-tiba masuk dalam ruangan rekapitulasi suara.

    Dalam konferensi pers tersebut, Ronny turut memutarkan sejumlah video bukti aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Paniai. Ia bahkan menyebut Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Judo merupakan salah satu pihak yang terlibat melakukan intervensi.

    Ronny menyebut AKP Hendry bahkan sampai masuk ke dalam ruangan rekapitulasi dan mengancam kelima komisioner KPU Paniai di tengah-tengah rapat. Karenanya, ia menilai ada keberpihakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap salah satu paslon Gubernur di Papua Tengah.

    Menurutnya, intervensi itu memang sengaja dilakukan untuk menggagalkan pleno yang tengah berjalan di Papua tengah. Hanya saja, Ronny menyebut hal itu tidak bisa terwujud lantaran PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C hasil dan D hasil.

    “Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan tidak ada faktor yang bisa dijadikan pembenaran terhadap aksi represif tersebut.

    Ia menilai apabila memang terjadi kericuhan antara KPU dengan Panitia Pengawas ataupun dugaan suap oleh komisioner KPU, tetap tidak perlu melakukan aksi kekerasan.

    Menurutnya sudah ada koridor hukum yang bisa diambil tanpa harus membawa senjata api dan mempertontonkan aksi kekerasan dihadapan warga sipil

    “Tidak ada pembenaran, apakah itu kericuhan antara KPU dengan Panwas atau suap oleh komisioner KPU. Kalau ada laporan seperti itu, maka ada proses hukum pidana, bukan dengan menghentikan dan melakukan kekerasan di tempat perhitungan suara,” pungkasnya.

    (tfq/pta)

  • Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Ojo Kesusu

    Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Ojo Kesusu

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, meminta agar usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD dikaji secara mendalam. Menurut Ganjar, pilkada langsung sebelumnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul jika kepala daerah dipilih DPRD.

    “Sebaiknya dikaji dahulu secara mendalam,” ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Ganjar menjelaskan, pilkada melalui DPRD pada masa lalu sering kali tidak merepresentasikan kehendak rakyat dan rawan praktik jual beli dukungan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum mengubah sistem yang ada.

    “Kalau sekarang muncul pikiran lain, sebaiknya undang para pemangku kepentingan. Ojo kesusu,” tambahnya.

    Ganjar menekankan, terlepas dari sistem yang diterapkan, kunci utama keberhasilan pilkada adalah ketaatan para peserta, penyelenggara, dan pemilih terhadap aturan yang berlaku. Jika ketaatan ini lemah, sistem apa pun akan tetap bermasalah.

    “Mau sistem apa pun, kalau pemangku kepentingan tidak taat aturan atau penegak aturannya lemah, hasilnya tetap buruk,” tegas Ganjar.

    Ganjar juga menyebut hingga saat ini PDIP belum membahas usulan kepala daerah dipilih DPRD. Ia menegaskan PDIP tidak akan mengambil langkah reaktif dalam merespons isu ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

  • PDI-P Sebut Polisi Intervensi Pilkada di Papua Tengah, Minta Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

    PDI-P Sebut Polisi Intervensi Pilkada di Papua Tengah, Minta Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

    PDI-P Sebut Polisi Intervensi Pilkada di Papua Tengah, Minta Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) menyebut telah terjadi intervensi sidang pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Paniai oleh institusi kepolisian.
    Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, hal itu diketahui berdasarkan laporan dari saksi mereka yang merekam peristiwa intervensi tersebut.
    “Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di
    Papua Tengah
    . Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jumat (13/12/2024).
    Atas dugaan itu, Ronny mendesak agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit mencopot segera Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papera.
    “Dan juga (mencopot) Kapolres Paniai Kompol Deddy Agustinus Puhiri dan juga Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Joedo,” imbuhnya.
    Ia juga menyampaikan, kepolisian setempat melakukan kriminalisasi terhadap Ketua KPUD Paniai.
    Ronny mengatakan, informasi ini didapatkannya dari laporan masyarakat yang ada di Paniai.
    “Kami meminta untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah yang merupakan pendukung PDI Perjuangan agar mengawal proses ini, menjaga demokrasi, agar jangan demokrasi ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media,” jelas Ronny.
    Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Deddy Sitorus mengatakan, rekaman video yang didapat oleh partai menunjukkan bahwa aparat kepolisian dengan gamblang melakukan intervensi.
    Sebab itu, ia berharap agar Presiden meminta pertanggungjawaban dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah.
    “Di mana menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita,” kata Deddy.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Surabaya Usulkan Program Satu Hari Berbahasa Daerah di Sekolah

    PDIP Surabaya Usulkan Program Satu Hari Berbahasa Daerah di Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam upaya melestarikan budaya lokal di tengah modernisasi, PDIP Surabaya mengusulkan agar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Surabaya mencanangkan satu hari dalam seminggu untuk menggunakan bahasa daerah, khususnya Bahasa Jawa khas Suroboyoan.

    Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan melahirkan generasi Surabaya yang beradab dan berkepribadian sesuai dengan semangat Tri Sakti Bung Karno.

    “Melalui program ini, kita ingin membangun generasi yang tidak hanya maju secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian dalam budaya. Bahasa Jawa Suroboyoan ini adalah bagian dari identitas kita sebagai arek Suroboyo,” ujar Achmad Hidayat, Jumat (13/12/2024).

    Achmad menambahkan bahwa pelestarian bahasa daerah akan membantu membangun spirit budaya khas Surabaya pada generasi muda. “Dengan terbiasa menggunakan bahasa daerah, generasi penerus diharapkan memiliki karakter egaliter, semangat gotong royong yang tinggi, serta mengedepankan kepentingan bersama,” tambahnya.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang telah mencanangkan penggunaan aksara Jawa di kantor-kantor pemerintahan. Menurut Achmad, langkah tersebut merupakan awal yang baik untuk menjadikan Surabaya sebagai kota berkelas dunia yang tetap mempertahankan karakter khas lokalnya.

    “Penerapan aksara Jawa di kantor pemerintahan menunjukkan komitmen kita untuk melestarikan budaya di tengah pembangunan yang pesat. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadikan Surabaya kota modern namun tetap berakar pada budaya lokal,” kata Achmad.

    Achmad berharap program ini dapat diimplementasikan secepatnya melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan.

    “Kita tidak hanya berbicara tentang melestarikan budaya, tetapi juga membangun generasi yang memiliki kebanggaan dan cinta pada warisan lokal mereka,” pungkasnya. [asg/ian]

  • PDIP Endus Dugaan Intervensi Polisi saat Rekapitulasi Suara di Papua Tengah

    PDIP Endus Dugaan Intervensi Polisi saat Rekapitulasi Suara di Papua Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan dugaan intervensi aparat kepolisian saat KPUD Kabupaten Paniai, Papua Tengah tengah melakukan sidang rekapitulasi suara Pilkada 2024.

    Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Ronny Talapessy menyampaikan dalam peristiwa itu anggota Polri masuk ke ruang sidang dan diduga melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap petugas sidang.

    “Kami menduga bahwa ini adalah bentuk intervensi terhadap proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah,” ujarnya dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jumat (13/12/2024).

    Ronny menyampaikan peristiwa intervensi itu terjadi pada Rabu (11/12/2024). Dalam video yang diputar dalam konferensi pers itu, terlihat sejumlah anggota kepolisian merangsek masuk ke ruang sidang pleno.

    Menurut Ronny, anggota kepolisian diduga melakukan sejumlah intervensi dan kekerasan dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut.

    Bahkan, kata Ronny, Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Judo merupakan salah satu pihak yang terlibat melakukan intervensi. 

    “Kami PDI Perjuangan dalam hal ini sangat melihat bahwa ini adalah bentuk dari pengebirian demokrasi yang terjadi di Papua Tengah,” tambahnya.

    Dalam hal ini, Ronny berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut merupakan upaya untuk menggagalkan pleno yang dilakukan di Papua Tengah.

    “Kemudian kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” pungkasnya.

    Kronologi Versi PDIP

    Peristiwa itu dimulai saat proses rekapitulasi untuk membacakan penghitungan suara dari Distrik Wege Muka sekitar pukul 10.30 WIT.

    Keributan dilakukan oleh saksi dari dua Cagub Papua Tengah, yakni Natalis Tabuni dan Wilem Wandik. Kemudian saksi dari Cabup Paniai Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti ikut dalam kerusuhan tersebut.

    Singkatnya, KPUD Paniai telah memberikan tanggapan sekitar pukul 11.30 WIT ke para saksi yang membuat keributan agar rekapitulasi terlaksana sesuai aturan.

    Namun, saksi tidak menerima hingga aparat keamanan merangsek masuk ke ruang pleno. Oleh karena itu, anggota kepolisian termasuk Kapolres Kabupaten Paniai Kompol Deddy A. Puhiri masuk dengan senjata yang lengkap.

    Kemudian, Kompol Deddy pada pukul 12.20 WIT telah menginstruksikan rapat pleno rekapitulasi bisa dilaksanakan secara damai. Namun, saksi tetap meminta rekapitulasi ditunda.

    Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diterima PDIP, kepolisian dengan senjata lengkap kembali masuk ruang rapat pleno rekapitulasi pada 13.40 WIT tanpa diminta.

    Dalam hal ini, Kabagops Polres Kabupaten Paniai AKP Hendry Joedo Manurung diduga mengancam agar komisioner KPUD Kabupaten Paniai tidak melanjutkan penghitungan suara yang menjadi keberatan saksi dari kandidat.

    Dari ancaman itu, kata Ronny, komisioner KPUD Kabupaten Paniai kemudian menghentikan proses rekapitulasi sampai batas waktu yang belum ditentukan.

  • PDIP Tak Mau Terburu-buru Sikapi Keinginan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    PDIP Tak Mau Terburu-buru Sikapi Keinginan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    ERA.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Dedy Sitorus mengatakan, partainya tak mau terburu-buru menyikapi keinginan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pihaknya akan melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.

    “Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru,” ujar Dedy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    “Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak,” imbuhnya.

    Meski begitu, dia menegaskan bahwa PDIP pada prinsipnya menginginkan pemilihan umum (pemilu) digelar secara langsung, di mana kedaulatan diserahkan kepada rakyat.

    “Tapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” kata Dedy.

    Soal alasan pilkada berbiaya tinggi yang melatarbelakangi wacana kepala daerah dipilih DPRD, menurutnya tidak akan terjadi apabila suatu partai politik memiliki basis dukungan di akar rumput yang kuat.

    Dia menilai, politik berbiaya tinggi terjadi karena ada pihak-pihak yang serakah mencari kekuasaan.

    “Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya,” kata Dedy.

    “Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu dalam partai politiknya,” imbuhnya.

    Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, masih banyak cara lainnya untuk menurunkan tingginya biaya pilkada. Namun, yang menjadi pertanyaa adalah bagaimana keseriusan pemerintah tidak membuat pesta demokrasi berjalan ugal-ugalan seperti yang terjadi belakangan ini.

    Di sisi lain, PDIP akan melakukan kajian mendalam apabila revisi UU Pilkada digulirkan.

    “Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat. Serahkan itu kepada rakyat secara bijak,” kata Dedy.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • RIDO Tak Gugat ke MK, Rocky Gerung: Upaya Jokowi Acak-acak Hasil Pilkada DKI Jadi Blunder KIM Plus

    RIDO Tak Gugat ke MK, Rocky Gerung: Upaya Jokowi Acak-acak Hasil Pilkada DKI Jadi Blunder KIM Plus

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai keputusan kubu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK tunjukkan faktor Jokowi lenyap.

    Rocky Gerung mengatakan hal tersebut membantah mitos Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah terkalahkan.

    “Jadi kita tahu bahwa upaya Jokowi untuk mengacak-acak hasil Pilkada Jakarta akhirnya jadi semacam blunder di dalam KIM Plus,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Rocky Gerung, keputusan Partai Gerindra tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke MK membuktikan pengaruh Jokowi telah habis.

    Selain itu, Rocky juga melihat adanya mayoritas faktor rasional yang melatarbelakangi keputusan KIM Plus tidak mengajukan gugatan di MK.

    Faktor rasional itu, kata Rocky, berhadapan dengan irasionalitas Jokowi yang menghendaki Ridwan Kamil dimenangkan melalui gugatan ke MK.

    “Hilangnya faktor Jokowi di Jakarta itu juga jadi penanda bahwa beliau selesai dan konsekuensinya panjang ketika beliau berupaya untuk cari dukungan di partai-partai. Faktor Jakarta akan dihitung,” kata Rocky. 

    Rocky menuturkan kekalahan RIDO di Pilakada Jakarta juga berdampak pada nasib Jokowi bergabung Gerindra atau Golkar.

    Rocky menduga Jokowi tidak akan mempengaruhi elektabilitas Golkar maupun Gerindra. Pasalnya, sokongan Jokowi kepada Ridwan Kamil di Jakarta menjadi ajang pembuktian dirinya .

    “Nah kemungkinan-kemungkinan Jokowi mau bermanuver lagi sudah selesai jadi kemampuan Jokowi hari ini ditentukan oleh gagalnya Ridwan Kamil untuk pergi duel argumen di MK,” ujarnya.

    Rocky melihat hasil Pilkada Jakarta menjadi tanda yang baik untuk politik Jakarta yang masih memperlihatkan ukuran moral dan masuk akal.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    “Kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh Jokowi ya mungkin dia masih cawe-cawek, tapi apa pentingnya kalau di ibukota yang jadi basis kekuaatan Pak Jokowi akhirnya lenyap,” tutur Rocky Gerung.

    Tak hanya itu, Rocky melihat kemenangan Pramono Anung-Rano Karno juga memperlihatkan kerja keras PDIP mempertahankan Jakarta dari badai yang hendak disiram Jokowi.

    “Banteng (PDIP)  tetap bertahan dan itu satu keputusan yang bagus ketika Hasto (Sekjen PDIP) akhirnya mengucapkan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP, jadi sekaligus kemenangan Pramono-Rano di Jakarta,” katanya.

    “Keterangan Hasto bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP itu melenyapkan faktor Jokowi di dalam politik Indonesia,” katanya.

    Rocky Gerung juga menyebutkan gagalnya pasangan RIDO di Jakarta sebagai penanda Jokowi bahwa Gerindra tidak sepenuh hati memusuhi PDIP yang mengusung Pramono-Rano.

    “Kita tahu bahwa Presiden Prabowo ya ada kedekatan dengan PDIP secara historis bahkan atau secara psikologis demikian juga Pak Prabowo dengan Pak Pramono Anung jadi semua itu juga mesti kita hitung bahwa perintah Jokowi untuk kocok ulang di Jakarta itu tidak mungkin jadi semacam perintah yang harus diwujudkan oleh Gerindra,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    “Terjadi konflik, chaos, bahwa pecah belah dan khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tidak ingin Jakarta kondusif, yang tidak ingin bangsa ini baik,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya