partai: PDIP

  • Menangi Pilkada Jakarta, Pramono-Doel Syukuran Jakarta Menyala Bersama Relawan – Halaman all

    Menangi Pilkada Jakarta, Pramono-Doel Syukuran Jakarta Menyala Bersama Relawan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Gubernur Terpilih Jakarta, Pramono Anung menyampaikan rasa terima kasihnya kepada relawan pendukung dan warga Jakarta yang telah memilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024. 

    Hal itu diungkapkan Pramono dalam acara Syukuran Jakarta Menyala bersama ratusan pendukung di Rumah Bersama Relawan (RBR) di Jalan Diponegoro no. 72, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur Terpilih Rano karno; Ketua Tim Pemenangan Pram-Doel, Lies Hartono alias Cak Lontong serta jajaran Tim Pemenangan serta organ relawan.

    Awalnya, Pramono menyampaikan bahwa dirinya bersama Bang Doel hanya memiliki elektabilitas di bawah 1 persen usai diumumkan maju Pilgub Jakarta. 

    Namun, dia memiliki keyakinan jika para relawan akan bekerja keras untuk memperkenalkan pasangan Pramono-Rano Karno kepada masyarakat Jakarta.

    “Terima kasih…terima kasih..terima kasih, Saya dibantu dan ditolong oleh relawan. Awal diumumkan elektabilitas hanya nol sekian persen. Namun saya punya keyakinan, dan keyakinan saya menjadi keyataan,” kata Pramono.

    “Setelah 2 minggu diumumkan, elektabilitas 28 persen, 2 minggu naik 38 persen, 41 persen dan menang dengan 50,07 persen,” sambung dia.

    Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, bahwa kemenagan pasangan nomor urut 03 ini tidak mungkin terjadi jika para relawan tidak bekerja keras.

    Pramono juga menyadari bahwa elektabilitasnya rendah lantaran telah berkeliling dari Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT, namun belum banyak yang mengenal dirinya.

    “Tapi saya tidak berkecil hati, saya bertekat semua otang Jakakrta mengenal Mas Pram dengan cara yang baik,” ujarnya.

    Pramono pun berjanji akan menjalankan amanah dari masyarakat Jakarta dengan baik selepas dilantik. Apalagi, dia menyebut selalu membawa kampanye riang gembira setiap berkeliling ke masyarakat.

    “Kalau suadara perhatikan kampanye saya dipimpin Cak Lontong disosialisasikan dengan riang gembria. Saya sama sekali bersama Bang Doel berstetmen terkait calon lain,  kami konsentrasi membangun Jakarta lebih baik,” jelasnya.

     

  • Deddy Sitorus Ungkap Indikasi Kongres PDIP 2025 Mau Diacak-acak

    Deddy Sitorus Ungkap Indikasi Kongres PDIP 2025 Mau Diacak-acak

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut indikasi sejumlah pihak yang berencana mengacak-acak Kongres PDIP yang digelar 2025 sudah terdeteksi sejak lama.

    Deddy mengatakan indikasi awal bisa terlihat dari kasus gugatan yang sempat dilayangkan kepada PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP 2025-2026 yang dituding bertentangan dengan AD/ART partai.

    “Tanda-tandanya kita bisa lihat dari gugatan yang diajukan kelompok tertentu atau pihak yang didorong oleh orang tertentu untuk mempermasalahkan legalitas perpanjangan dan penambahan personil DPP PDIP,” kata Deddy kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12).

    Indikasi kedua, kata dia, juga terlihat dengan kehadiran spanduk-spanduk yang bertuliskan bahwa PDIP yang berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri merupakan ilegal.

    “Itu kami sudah ketahui dan kami bahkan sudah melakukan salah satu respon beberapa waktu yang lalu. Selebihnya itu tanggung jawab anda untuk mencari tahu lebih dalam,” ujarnya.

    Sebelumnya lima orang kader PDIP sempat melayangkan gugatan ke PTUN terkait SK kepengurusan PDIP 2025-2026 yang dinilai bertentangan dengan AD/ART PDIP.

    Mereka menilai SK No M.HH-05.11.02 tahun 2024 untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Megawati Soekarnoputri, telah bertentangan dengan Pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti lima tahun.

    Tidak berapa lama, kelima kader PDIP yang menggugat itu meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan mencabut gugatannya.

    Isu terkait upaya sejumlah pihak yang ingin mengacak-acak rencana agenda Kongres PDIP di tahun 2025, disampaikan langsung oleh Megawati.

    Ia mengatakan ada narasi yang sedang dibuat saat ini bahwa kepemimpinannya dianggap tidak berhasil. Hal itu sengaja ia sampaikan agar publik dapat mengetahuinya. Mega juga menantang pihak yang berani melakukan upaya itu.

    Namun, Megawati tidak menyampaikan pihak yang dimaksud. Termasuk apakah yang dimaksud mengacak-acak adalah upaya untuk mengambil alih kursi ketua umum.

    “Aku juga udah ada nih berita, nanti di kongres karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, coba kamu awut-awut partai saya,” jelasnya. 

    (tfq/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Enggan Bersikap Terlalu Cepat

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Enggan Bersikap Terlalu Cepat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menuturkan partainya tidak mau terburu-buru menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih DPRD. Deddy mengatakan PDIP hingga saat ini masih menganut prinsip kepala daerah dipilih oleh rakyat.

    “Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu. Vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” katanya dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).

    Deddy beranggapan biaya pemilihan kepala daerah yang mahal bukanlah kesalahan dari rakyat. Melainkan, para elite partai politik yang menaburkan uang sehingga memaksa logistik pemilihan kepala daerah dengan biaya yang tinggi.

    “Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya. Namun, kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar,” tuturnya terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

    Deddy mengatakan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD perlu ditanyakan ke seluruh partai politik terlebih dahulu. Dia menegaskan PDIP secara resmi belum mengeluarkan tanggapan mengenai hal tersebut.

    “Jadi periksa dahulu dalam partai politiknya. Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak. Namun, pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” ungkapnya.

    “Sikap resmi partai itu nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam,” pungkasnya terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.

  • Ganjar Sarankan Prabowo Kaji Mendalam Soal Keinginan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ganjar Sarankan Prabowo Kaji Mendalam Soal Keinginan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    ERA.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto tak terburu-buru mengubah sistem politik di Indonesia. Keinginan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD sebaiknya dikaji mendalam.

    “Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengingatkan, sistem politik berupa pilkada langsung dijalankan karena adanya keresahan kepala daerah yang ditunjuk DPRD tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Akibatnya terjadi jual beli dukungan.

    Apabila saat ini pemerintah ingin mengembalikan pilkada menjadi sistem tertutup, dia menyarankan hal itu dibicarakan bersama dengan para pemangkukepentingan.

    “Ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan. Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangkukepentingan. Ojo kesusu,” kata Ganjar.

    Lebih lanjut, mantan gubernur Jawa Tengah itu menyinggung soal sikap pemangkukepentingan dan penegak aturan. Menurutnya, apapun sistem yang digunakan, jika tidak ditaati aturan mainnya, maka hasilnya tetap buruk.

    “Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangkukepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk,” kata Ganjar.

    Meski begitu, PDIP belum membahas soal keinginan Prabowo mengubah sistem politik. Dia memastikan partainya tak reaktif. “Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Andra Soni Temui Prabowo di Istana usai Menang Pilgub Banten

    Andra Soni Temui Prabowo di Istana usai Menang Pilgub Banten

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon gubernur Banten Andra Soni menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (13/12) kemarin usai dirinya dinyatakan menang di Pilgub Banten 2024.

    Pertemuan ini terlihat dari postingan Andra di akun Instagram pribadinya @andrasoni12 yang terlihat berfoto dengan Prabowo di Banten.

    Terlihat Prabowo mengenakan kemeja safari cokelat. Sementara Andra mengenakan kemeja lengan panjang putih.

    Dalam keterangan foto, Andra bersyukur bisa bertemu dengan Prabowo secara langsung di Istana.

    “Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan dan kesuksesan dalam memimpin negeri ini menuju Indonesia Maju,” bunyi keterangan foto Andra di akun Instagramnya.

    [Gambas:Instagram]

    Sebelumnya KPU Banten menetapkan hasil rekapitulasi suara akhir Pilgub Banten 2024 yang dimenangkan Paslon nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah, Sabtu (7/12) lalu.

    Andra-Dimyati mendapat total 3.102.501 suara atau 55,88 persen. Sementara itu kompetitornya, paslon nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi mendapat 2.449.183 suara atau 44,12 persen.

    “Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024 seperti ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada Sabtu, 7 Desember 2024. Keputusan ini mulai berlaku untuk sejak ditetapkan,” kata Ketua KPU Banten, M Ihsan, saat membacakan putusan rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Banten 2024, Sabtu, (7/12).

    Andra Soni-Dimyati diusung oleh Gerindra, NasDem, PKS, hingga PAN. Sementara Airin-Ade diusung oleh PDIP dan Golkar.

    Kemenangan Andra-Dimyati ini sekaligus mengakhiri era dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten. Sepanjang kepemimpinannya, Atut terkenal sering menempatkan keluarganya pada jabatan publik. Sejumlah keluarga Atut juga ikut memimpin daerah-daerah di Banten.

    (rzr/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Megawati Siap Turun Tangan Jika Hasto Ditangkap, KPK: Beliau Pro Penegakan Hukum

    Megawati Siap Turun Tangan Jika Hasto Ditangkap, KPK: Beliau Pro Penegakan Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang ingin mendatangi KPK apabila Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap terkait dengan kasus buron Harun Masiku. 

    Seperti diketahui, Hasto merupakan saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 yang beberapa kali diperiksa KPK. Harun Masiku merupakan satu-satunya tersangka di kasus tersebut yang belum dibawa ke proses hukum karena masih terdaftar dalam daftar pencarian orang (DPO). 

    Menanggapi pidato Megawati, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pernyataan Presiden ke-5 yang disampaikan pada Kamis (12/12/2024), itu bukanlah suatu ancaman. Dia menilai Megawati merupakan negarawan. 

    “Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum ya, sangat tidak masuk akal bagi saya makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024). 

    Sebelumnya, Megawati menyinggung bahwa dia memiliki tanggung jawab sebagai ketua umum atas kader partainya. Bahkan, ini bukan pertama kalinya anak Presiden Soekarno itu terang-terangan menyinggung KPK yang dinilainya tengah membidik Hasto. 

    “Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya,” ujarnya, Kamis (12/12/2024). 

    Megawati juga mempermasalahkan ihwal pemeriksana Hasto oleh KPK pada Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Hasto diperiksa sebagai saksi pada kasus Harun Masiku. Satgas penyidik KPK pada kasus itu, yang dipimpin Rossa Purbo Bekti menyita buku catatan pribadi Hasto beserta ponselnya. 

    Barang-barang milik staf Hasto, Kusnadi, juga ikut disita oleh KPK. Bahkan Kusnadi kini telah dicegah ke luar negeri.

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020. Namun, hampir lima tahun berselang, mantan caleg PDIP itu belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Dharma Pongrekun Buka-Bukaan Biaya Kampanyenya di Pilkada Jakarta, Miliaran Rupiah hinga Patungan

    Dharma Pongrekun Buka-Bukaan Biaya Kampanyenya di Pilkada Jakarta, Miliaran Rupiah hinga Patungan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Dharma Pongrekun buka-bukaan soal uang yang dikeluarkan untuk biaya kampanyenya di Pilkada Jakarta 2024.

    Seperti diketahui, Dharma maju Pilkada Jakarta 2024 dari jalur independen bermodalkan 677.468 dukungan KTP.

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu didampingi akademikus Kun Wardana Abyoto.

    Tanpa bantuan partai, nyatanya, Dharma-Kun berhasil mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Padahal survei sejumlah lembaga beberapa pekan sebelum pemungutan suara, menyebut elektabilitas Dharma-Kun hanya antara 3-5 persen.

    Mengarungi sengitnya Pilkada Jakarta 2024, Dharma harus mengeluarkan kocek pribadinya untuk segala kebutuhan sosialisasi.

    Ia mengaku keluar uang sebesar Rp 5 miliar. Namun hal itu belum termasuk sumbangan dari pendukung untuk alat peraga kampanye.

    “Not more than 5 billion. Not more than that (Tidak lebih dari 5 miliar, tidak lebih dari itu). Yakin,” kata Dharma di program Youtube Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    “Eh ini anunya ya, karena kalau kayak banner apa segala macam mereka pasang sendiri ya itu kalau misalnya dihitung itu saya juga enggak tahu tapi mereka pasang sendiri gitu,” lanjutnya.

    Dharma mengaku membangun sistem desentralisasi untuk partisipasi kampanyenya.

    Maksudnya, para pendukung bebas mengampanyekan dirinya dengan berbagai alat peraga.

    Dharma dan tim hanya menyediakan template fotonya agar seragam satu sama lain.

    “Strategi saya adalah desentralisasi, jadi bagi warga atau rakyat yang ingin membuat menjadi relawan silakan bentuk sendiri.”

    “Ada, justru karena itu ada saya bisa berjalan, kalau itu tidak ada yasudah saya berjalan sendiri,” paparnya.

    Untuk saksi, kubu Dharma mengaku menyiapkan hanya di 9.000 TPS. Itupun, Dharma tidak yakin lengkap.

    Seperti diketahui, jumlah TPS di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 14.835 TPS.

    “Jadi kami punya saksi kalau ada semua itu 9.000 TPS,” kata Dharma.

    Dana untuk saksi pun bukan dari Dharma atau Kun, melainkana ada pihak lain yang menyumbang.

    “Dari kawan yang patungan saja untuk itu. Kalau ari saya enggak ada. Justru karena itu ada saya bisa berjalan, Kalau itu tidak ada ya sudah saya jalan sendiri, karena enggak mungkin enggak mungkin mampu,” kata dia.

    Akui Kemenangan Pram-Rano

    Dharma sendiri sudah mengakui kemenangan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    “Yang terpenting disini kami ingin juga mengucapkan selamat kepada Bapak Pramono Anung dan Bang Doel, yang telah memenangkan kontestasi ini,” kata Dharma saat pembubaran timsesnya di posko pemenangan Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Dharma mengatakan, dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024.

    Ia menegaskan, hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapatkan 459.230 suara atau di angka 10,53 persen. Tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta.

    “Kami ikhlas dan kami juga happy, karena selama 10 bulan yang menjadi tujuan utama kami adalah bagaimana kami menyampaikan selama dua bulan penuh, masalah bahaya pandemi dan yang menjadi agenda asing. Yang akan mengancam kedaulatan bangsa serta mengancam jiwa keluarga kita,” ujar Dharma.

    Seperti diketahui, Pram-Rano yang diusung partai parlemen PDIP menang dengan raihan 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara, paslon lainnya, nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon nomor 1 ini sendiri diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sikap berbeda ditunjukkan dua calon gubernur yang sama-sama kalah di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun.

    Ridwan Kamil mengaku ingin istirahat sejenak, pulang ke kampung halaman di Bandung bersama keluarga.

    Sementara, Dharma Pongrekun ingin tetap menjaga warga Jakarta yang telah memilihnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 dimenangkan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Paslon yang diusung partai parlemen PDIP itu meraih 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara Ridwan Kamil yang bersanding dengan Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon yang disingkat menjadi RIDO itu diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Sedangkan, paslon jalur independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Ridwan Kamil Mau Istirahat

    Ridwan Kamil sudah mengakui kemenangan Pram-Rano.

    Ia tidak lagi bicara Jakarta setelah kalah di Pilkada Jakarta 2024.

    Suami Atalia Prararatya itu mengatakan, akan kembali ke Bandung, tempat tinggalnya dan keluarga untuk beristirahat.

    Menurutnya kontestasi politik di daerah khusus itu melelahkan karena tensi tingginya.

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing.”

    “Dan bagi kami berdua tidak ada kata akhir dalam pengadian kepada bangsa dan negara,” kata Ridwan Kamil, pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Gubernur Jawa Barat 2018-2023 itu pun menanggapi kabar soal dirinya yang akan dijadikan meniteri atau wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah kalah di Pilkada Jakarta.

    Ia meminta masyarakat melihat sepak terjangnya di dunia politik.

    Menurutnya, politik adalah jalan untuk menggapai cita-cita bermanfaat buat masyarakat.

    “Tolong lihat sejarah saya masuk politik ya. Saya dulu adalah warga yang banyak kekecewaan lah ya terhadap apa yang banyak kami lihat dan kami dengar, akhirnya saya masuk ke politik.”

    “Politik itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita, bisa berpolitik tanpa harus namanya berpolitik praktis.”

    “Jadi ada tidak ada takdir di politik praktis, yang namanya memperbaiki, mengurusi, mencintai itu akan menjadi warna pengabdian saya ke masyarakat,” kata pria yang karib disapa Kang Emil itu.

    Kang Emil mengaku tidak pernah mengharapkan jabatan tertentu ketika berpolitik.

    “Tidak ada sedikit pun di benak saya, ‘uh nanti ada jabatan tertentu’, saya masuk ke politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk pengabdian.”

    “Sebelum orang yang masuk politik, saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada sekarang mungkin pintu itu, saya tetap sosok yang akan sibuk memberikan kebermanaatan untuk masyarakat,” kata dia.

    Pria bergelar Master of Urban Design dari Universitas California, Berkeley itu juga memastikan dirinya tidak akan menganggur.

    Setidaknya, Kang Emil memiliki tiga pekerjaan yang bisa dan sedang dilakoninya.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih Kurator IKN, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak. Tidak harus disederhanakan ke yang sifatnya politik praktis,” pungkasnya.

    Dharma Jaga 10 Persen Pemilihnya

    Di sisi lain, Dharma Pongrekun ingin tetap setia kepada pemilihnya.

    “Yang 10 persen ini mereka harus bangga karena mereka adalah orang yang sudah tersadarkan tidak tunduk kepada sembako dan tidak tunduk kepada amplop dan itu besar dan mereka ingin Jakarta ku aman karena Indah adabnya.”

    “Mereka adalah pemenang karena mereka sudah menunjukkan bahwa adab itu adalah hal yang terpenting untuk bangsa,” kata Dharma di program Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu bertekad tetap menyuarakan keyakinannya yang ia suarakan sebagai visi misi saat mengarungi Pilkada Jakarta 2024.

    Salah satunya, yakni soal kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elite global.

    Menurutnya, isu pandemi penting disuarakan, karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial dan politik seperti pada Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Saya akan tetap menyampaikan dan menyuarakan apa yang sudah kami bangun. Karena saya hadir saat ini itu mulai dari 2019 sejak saya membuat buku. Buku saya launching kemudian terjadi 2020 pandemi dan ternyata ini berkelanjutan.”

    “Tuhan sedang menggiring saya sampai kepada titik ini dan Tuhan akan terus menggiring saya sampai kepada titik yang sudah ditentukan oleh Dia. Saya sudah punya destiny, kita masing-masing.”

    “Apa yang saya mau saya lakukan adalah tetap menjaga 10 persen ini supaya mereka aman dari pandemi,” jelasnya.

    Dharma ingin para pemilihnya bergantung pada Tuhan tidak takut kepada manusia yang melakukan manipulasi.

    “Saya akan menyiapkan bagaimana mereka jangan lagi penuh dengan ketakutan. Saya akan bukakan hal-hal yang perlu mereka tahu sehingga hidup mereka kembali hanya mengandalkan Allah SWT tidak perlu takut dengan manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan, yang otaknya di belakang ingin menghasilkan uang-uang besar, yang akan mereka taruh di bank-bank luar negeri,” kata dia.

    Diketahui, Baik Dharma maupun Ridwan Kamil sama-sama tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi KPU yang menunjukkan kemenangan Pram-Rano satu putaran.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

    Jakarta, CNN Indonesia

    DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus untuk merespon wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    “Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.

    “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” imbuhnya.

    Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.

    Ia menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

    “Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” jelasnya.

    Kendati demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu. PDIP akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.

    Selain itu, Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

    Karenanya, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.

    “Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

    (tfq/pta)

  • Rp 10 Ribu Perhitungan Minimal

    Rp 10 Ribu Perhitungan Minimal

    Jakarta

    Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk Presiden Prabowo Subianto mengkaji kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000/porsi. Cak Imin mengatakan perhitungan itu merupakan standar minimal.

    “Ya, tentu simulasi menuju pelaksanaan 1 Januari nanti terus dilakukan. Nah, Rp 10.000 itu sebagai pondasi awal anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya. Minimalnya itu Rp10.000. Nanti bisa melibatkan banyak pihak,” kata Cak Imin di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Cak Imin menyebut sampai Januari 2025 makan bergizi gratis masih bersifat simulasi. Ia berharap prosesnya berjalan lancar dan gizi anak Indonesia tercukupi.

    “Kalau baru pada level 4 sehat saja misalnya, yang selama ini diprioritaskan proteinnya misalnya gitu. Nah, tentu badan gizi yang lebih tahu. Tapi, semua sampai 1 Januari ini simulasi,” ungkapnya.

    Mega sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

    Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

    “Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi,” ungkapnya.

    (dwr/isa)