Xcloud.id

partai: PDIP

  • Usaha Terakhir PDIP Rebut Kembali ‘Kandang Banteng’ di Pilkada 2024

    Usaha Terakhir PDIP Rebut Kembali ‘Kandang Banteng’ di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) masih memberikan perlawan untuk kembali merebut kembali ‘kandang banteng’ yang menelan kekalahan di Pilkada 2024.

    Perlawan tersebut diberikan dengan melayangkan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dilansir dari laman resmi, sejumlah paslon yang diusung PDIP pada Pilkada 2024 tercatat telah melayangkan gugatan sengketa PHP. Gugatan tersebut di antaranya dilayangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

    Perebutan kandang banteng masih berlanjut dengan dilayangkannya gugatan PHU oleh paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atas hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 dengan nomor registrasi 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    Gugatan sengketa PHP juga dilayangkan oleh paslon Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala atas hasil Pilkada Sumatra Utara 2024 dengan nomor registrasi 250/PAN.MK/e-AP3/12/20240.

    Paslon yang diusung PDIP lainnya pada Pilkada 2024 yang melayangkan gugatan PHP adalah Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans untuk hasil Pilkada Jawa Timur dengan nomor registrasi 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

    PDIP menyebut, gugatan pada wilayah-wilayah tersebut yang notabene menjadi basis suara terkuat PDIP ditujukan untuk menguak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilkada 2024.

    PDIP mengklaim memiliki bukti dugaan keterlibatan alias cawe-cawe Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Kami di PDIP mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut dan daerah lainnya,” Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

    Ronny kemudian mengklaim bahwa dugaan ini sudah dilengkapi bukti dan saksi yang bakal didaftarkan ke MK.

    “Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum kami persiapkan saksi, bukti, dan kami sudah susun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di MK,” tutur Ronny.

    Ronny juga berpendapat bahwa keterlibatan aparat dalam kontestasi politik telah menjadi bahan kritikan sejumlah pihak. Mereka juga mengaku memiliki bukti yang cukup untuk kemudian dihadirkan ke MK.

    “Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan di Kepolisian, ASN, Kades dan PJ. Kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan terkait bukti-bukti tersebut. Jadi, terlalu dini kalau ada yang sampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup dan itu akan kita buktikan di MK,” ucapnya.

    MK Terima 283 Gugatan Hasil Pilkada

    Berdasarkan Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024 di laman MK hingga Sabtu (14/12/2024) pagi pukul 01.00 WIB, MK menerima sebanyak 283 permohonan PHP Kada Tahun 2024. Dari 283 permohonan yang masuk, sebanyak 136 permohonan diajukan secara daring.

    Sementara sebanyak 147 permohonan diajukan secara langsung di Gedung MK, Jakarta.

    Adapun rincian 283 permohonan itu terdiri dari 16 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, 218 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, dan 49 Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang paling banyak diterima oleh MK.

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Kendati batas waktu tiga hari kerja pendaftaran permohonan PHP Kada 2024 telah berakhir, MK tak lantas menolak permohonan yang masih berdatangan. Hal ini dilakukan karena sebuah lembaga peradilan tidak boleh menolak perkara yang masuk.

    “Prinsip umumnya begitu, tidak boleh menolak permohonan yang masuk. Tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Harus tetap dipertimbangkan dan diputus,” ucap Ketua MK Suhartoyo.

    Suhartoyo menilai jumlah permohonan yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan prediksi MK disebabkan beberapa faktor.

    Salah satunya menunjukkan sikap legowo para peserta yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2024. Lagipula, sambungnya, Pilkada Serentak baru dilaksanakan pada tahun ini.

    “Bisa jadi sudah legowo menerima kekalahan. Bisa jadi tidak mau memperpanjang persoalan,” ucap Suhartoyo.

  • Isu Politik Terkini: Seruan Tobat Nasuhah hingga Bahlil Tanggapi Curhatan Megawati

    Isu Politik Terkini: Seruan Tobat Nasuhah hingga Bahlil Tanggapi Curhatan Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Respons keras disampaikan Syaifullah Tamliha terkait seruan tobat nasuhah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuzi jadi salah satu isu politik terkini yang banyak disorot dalam laman Beritasatu.com pada Minggu (15/12/2024).

    Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang merasa dimusuhi oleh sebagian besar partai politik di Indonesia.

    Berikut rangkuman isu politik terkini sepanjang Minggu (15/12/2024).

    Syaifullah Tamliha: Yang Paling Pertama Kali Bertobat Adalah Romy Sendiri

    Respons keras disampaikan Syaifullah Tamliha terkait seruan taubatan nasuhah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurut Tamliha, justru Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, yang harus terlebih dahulu bertobat.

    Tamliha mengatakan, Romy dalam struktur kepengurusan saat ini menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan DPP PPP. Sekadar diketahui, DPP PPP terdiri atas pengurus harian, majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis syariah, dan majelis kehormatan.

    Megawati Curhat Mengaku Dimusuhi Partai Lain, Bahlil: Enggak Ada Masalah

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang merasa dimusuhi oleh sebagian besar partai politik di Indonesia. Menurut Bahlil, hubungan antara Partai Golkar dengan Megawati dan PDIP masih harmonis dan baik-baik saja.

    Pernyataan ini disampaikan Bahlil seusai berdiskusi dengan puluhan nelayan di Sungai Manggar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu (14/12/2024).

    Mardiono: Mukernas PPP 2024 Tidak Bahas Calon Ketua Umum

    Isu politik terkini yang juga menjadi sore adalah Mukernas PPP 2024 di Ancol, Jakarta Utara berlangsung alot. Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memastikan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP II tersebut tidak membahas tentang calon ketua umum partai.

    Mardiono mengatakan Mukernas PPP 2024 tersebut membahas beberapa isu di antaranya wacana penggantian AD/ART dan persiapan untuk menggelar muktamar X yang diperkirakan seusai Lebaran 2025.

    Profil Elza Syarief yang Kritis di ICCU dan Kasus Besar yang Pernah Ditangani

    Elza Syarief adalah salah satu advokat senior di Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam sejumlah kasus besar dan kontroversial.

    Elza Syarief yang kini dirawat di ICCU akibat serangan jantung di Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pernah menangani kasus tukar guling Bulog-Goro hingga korupsi mantan Bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Napi Bali Nine Dipindahkan ke Australia, Indonesia Tetap Pantau lewat KBRI

    Isu politik terkini lainnya adalah Menteri Koordinator Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan lima narapidana (napi) anggota Bali Nine setelah mereka dipindahkan ke Australia. Pemantauan ini akan dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia.

    Yusril menjelaskan pemerintah Australia telah menyetujui semua persyaratan yang diajukan Indonesia terkait pemindahan kelima napi Bali Nine tersebut juga menjadi bagian isu politik terkini yang cukup banyak disorot.

  • Megawati vs KPK Soal Status Hasto di Kasus Harun Masiku

    Megawati vs KPK Soal Status Hasto di Kasus Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK jika Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan. 

    Megawati mengemukakan hal itu saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku di Jakarta pekan lalu. 

    Dia menyebut memiliki tanggung jawab sebagai ketua umum atas kader partainya. Bahkan, ini bukan pertama kalinya anak Presiden Sukarno itu terang-terangan menyinggung KPK yang dinilainya tengah membidik Hasto. 

    “Saya bilang, kalau kau itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya,” ujarnya, Kamis (12/12/2024). 

    Megawati juga mempermasalahkan ihwal pemeriksana Hasto oleh KPK pada Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Hasto diperiksa sebagai saksi pada kasus Harun Masiku. Satgas penyidik KPK pada kasus itu, yang dipimpin Rossa Purbo Bekti menyita buku catatan pribadi Hasto beserta ponselnya. 

    Barang-barang milik staf Hasto, Kusnadi, juga ikut disita oleh KPK. Bahkan Kusnadi kini telah dicegah ke luar negeri.

    Seperti diketahui, Hasto merupakan saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 yang beberapa kali diperiksa KPK. Harun Masiku merupakan satu-satunya tersangka di kasus tersebut yang belum dibawa ke proses hukum karena masih terdaftar dalam daftar pencarian orang (DPO). 

    Tanggapan KPK

    Menanggapi pidato Megawati, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pernyataan Presiden ke-5 yang disampaikan pada Kamis (12/12/2024), itu bukanlah suatu ancaman. Dia menilai Megawati merupakan negarawan. 

    “Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum ya, sangat tidak masuk akal bagi saya makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK. Tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024). 

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020. Namun, hampir lima tahun berselang, mantan caleg PDIP itu belum kunjung ditemukan. 

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan. 

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis. 

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara. 

    Jadi Prioritas

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun. 

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023). 

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

  • Dukungan MPR untuk Menghidupkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI

    Dukungan MPR untuk Menghidupkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI

    JAKARTA – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendukung, upaya Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI. Alasannya, TNI mempunyai tugas yang kompleks bukan hanya menangani masalah pertahanan negara dan kemanusiaan.

    “Sehingga kebutuhan kerja institusi TNI itu semakin kompleks. Menurut pandangan saya , penting untuk dipertimbangkan dihadirkan wakil panglima TNI.”

    Politisi PDIP itu, lantas membandingkan jabatan Wakil Panglima dengan struktur kepemimpinan di Polri. “Institusi polri ada memiliki wakapolri, apalagi TNI yg dia punya tiga matra, AL AU dan AD. Sehingga pandangan kami perlu dipertimbangkan untuk hadirnya institusi wakil panglima TNI,” ucapnya.

    Basarah mengatakan, tidak masalah jika jabatan itu dihidupkan kembali selama memang dibutuhkan dalam institusi. Dia yakin presiden punya kajian mendalam untuk menghidupkan jabatan wakil panglima TNI.

    “Saya kira presiden selaku pimpinan tertinggi TNI punya pandangan, punya kajian yang mendalam. Tentu masukan dari berbagai pihak, juga dari pihak panglima TNI tentang penting atau tidaknya jabatan atau struktur wakil panglima TNI itu sendiri,” sambungnya.

    Basarah juga tak mau mengomentari, kemungkinan adanya matahari kembar dalam struktrur kepemimpinan TNI antara Panglima dan wakilnya. Dirinya meyakini, pembagian tugas dan tupoksi pekerjaan bisa terjalani dengan baik.

    “Nanti mengenai job description dan wewenang menyangkut panglima dan wakil panglima TNI saya kira nanti peraturan presiden bisa mengatur tentang hal itu. Tapi yang paling penting adalah menurut hemat saya bagaimana sesungguhnya kebutuhan institusi TNI itu sendiri,” katanya.

    Panglima TNI (Dok. Puspen TNI)

    Tak Kontradiktif dengan Semangat Reformasi Birokrasi

    Basarah menambahkan, semangat reformasi itu harus dilihat dari kebutuhan bangsa seperti apa. Jadi bukan sekadar semangat untuk mengadakan atau tidak mengadakan satu struktur baru. Tetapi harus lihat dalam kajian yang lebih komprehensif.

    “Institusi TNI saat ini dibutuhkan hadir bukan hanya sebagai institusi yang menjaga pertahanan negara, yang menjaga sifat situasi dalam keadaan perang. Saya kira TNI semakin kompleks, bangsa kita juga semakin membutuhkan kehadiran TNI untuk kegiatan-kegiatan mendukung polri melakukan pemberantasan terorisme, ekstrimisme, dan berbagai macam ancaman-ancaman kedaulatan bangsa,” jelasnya.

    Wakil Ketua MPR ini mengatakan, hal itu yang melatarbelakangi struktur dari institusi TNI perlu diperkuat. Apakah pertimbangannya itu dengan menghadirkan wakil panglima TNI, kata dia, Presiden RI sebagai panglima tertinggi TNI yang paling tahu kebutuhan itu.

    Dilihat dari laman setneg.go.id, posisi Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Jabatan tersebut ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.

    Jabatan ini sempat dihapus, Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) melalui melalui keputusan presiden atau keppres tertanggal 20 September 2000. Kini Presiden Jokoi kembali menghidupkan lagi jabatan tersebut dan termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

  • Denny Siregar Balas Tudingan: Kalau Kritik Dibayar, Saya Sudah Punya Private Jet!

    Denny Siregar Balas Tudingan: Kalau Kritik Dibayar, Saya Sudah Punya Private Jet!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara sekaligus pegiat media sosial, Denny Siregar, menanggapi tudingan yang menyebut dirinya kerap dibayar untuk mengkritik sejumlah tokoh politik.

    Dalam pernyataannya, Denny menyebut tuduhan tersebut sering kali berubah tergantung pada siapa yang ia kritik.

    Seperti saat dirinya gencar mengkritik Anies Baswedan, Denny mengaku disebut dibayar oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    “Dulu kritik Anies dibilang dibayar Ahok,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (15/12/2024).

    Sementara saat dirinya mengkritik Prabowo, ia dikatakan ditunggangi oleh Jokowi yang kala itu berseberangan dengan menantu Soeharto itu.

    “Kritik Prabowo dikatain dibayar Jokowi,” tukasnya.

    Tidak berhenti di situ, Denny juga menuturkan bahwa dirinya kembali dituding dibayar PDIP ketika mengkritik Jokowi.

    “Kritik Jokowi dituding dibayar PDIP,” cetusnya.

    Tambahnya, ketika mengkritik Bambang Pacul, ia kembali dicurigai dibayar oleh pihak yang diduga berseberangan dengan Pacul.

    “Kritik Pacul dituduh dibayar Hasto,” tandasnya.

    Denny menambahkan dengan nada bercanda bahwa jika setiap kritiknya benar-benar dibayar, ia mungkin sudah bisa membeli jet pribadi.

    “Kalau setiap kritik gua dibayar, mungkin sekarang udah beli private jet,” pungkasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • PDIP Ungkap Dugaan Polisi Intimidasi Proses Rekapitulasi Pilkada Papua Tenggah

    PDIP Ungkap Dugaan Polisi Intimidasi Proses Rekapitulasi Pilkada Papua Tenggah

    ERA.id – PDI Perjuangan mengungkapkan adanya dugaan intevensi yang dilakukan aparat kepolisian saat proses rekapitulasi Pilkada di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    “Kami mendapatkan informasi dari saksi kami yang ada di Kabupaten Paniai, dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Telah terjadi proses yang menurut kami di mana proses rekapitulasi, kami melihat bahwa ada intervensi dari kepolisian,” kata Ronny.

    Dia lantas membeberkan kronologi peristiwa terabut. Dia juga menampilkan sejumlah video sebagai barang bukti.

    Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Rabu (11/12) lalu di Kabupaten Paniai. Dia bilang, pihak kepolisian melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap komusioner KPUD yang sedang bertugas.

    “Kabag Ops yang bernama AKP Hendry Judo Manurung, S.Sos telah melakukan intervensi terhadap rekapitulasi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Paniai,” ucapnya.

    Ronny menegaskan bahwa PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C.hasil dan D.hasil dari kecamatan dan distrik yang menjadi bukti sah. Namun, tindakan aparat kepolisian menghambat pleno di Papua Tengah. 

    “Kemudian kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” terang dia.

    Berikut kronologi lengkap dugaan intimidasi aparat kepoliasian di Papua Tengah:

    Pukul 09.30 WIT

    Komiisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai serta Bawaslu Kabupaten Paniai masuk di dalam ruang persidangan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Distrik se-kabupaten Paniai. Terdapat juga di dalam ruangan Pleno, Para saksi dari 5 Calon kandidat Bupati/Wakil Bupati 4 Saksi dari Calon Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua juga terdapat ketua-ketua PPD dan Pandis dari 24 Distrik Se-kabupaten Paniai.

    Pukul 09.45 WIT.

    Ketua KPU Paniai, Sem Nawipa membuka Skor waktu untuk melanjutkan pembacaan suara dari tiap Distrik yang dibacakan oleh PPD dari masing – masing Distrik (24 Distrik) Sekabupaten Paniai. Pembacaan hasil suara lapangan dari Tingkat Distrik dimulai dari Distrik Topiyai hingga pada Distrik Aweida berjalan lancar.

    Pukul 10.30 WIT

    Selanjutnya masuk di Distrik Wegemuka, mulai terjadi keributan yang dilakukan oleh saksi dari lima calon kandiat bupati/Wakil Bupati hingga memaksakan agar Pleno dipending atau batal, diantaranya, Saksi Natalis Tabuni, (Yunus Eki Gobai, Abraham Gobai), saksi dari Wilem Wandik, (Naftali Kobepa, Abet kobepa, Aser Kadepa). Sementara, Saksi dari Calon Bupati/Wakil Bupati diantaranya, Saksi dari Oktopianus Gobai, (Marius Gobai), Saksi Roby Kayeme, Yakni, (Yunus Eki Gobai), Saksi dari Nason Uti, yakni (Naftali Kobepa dan Abet Kobepa). Saki-Saksi diatas yang membuat keributan hingga menghancurkan perlengkapan kursi dan meja Pimpinan sidang Pleno.

    Pukul 11.00 WIT

    Saksi dari Lima Kandiat calon bupati/Wakil Bupati Kabupaten Paniai, mulai memberikan tanggapan atas keberatan hingga terjadi keributan sampai dengan menghancurkan perlengkapan Meja Persidangan oleh para saksi-saksi dari Pasangan lima Calon bupati/Wakil bupati juga Saksi dari calon gubernur/Wakil Gubernur.

    Pukul 11.30 WIT.

    KPU memberikan tanggapan serta masukan kepada para saksi agar Pleno tetap berjalan sesuai dengan aturan, mekanisme serta tahapan-tahapan. Namun, tidak diterima oleh saksi dari calon bupati/wakil bupati juga saksi calon Gubernur/Wakil Gubernur hingga keributan berkepanjangan dan para aparat kemananan masuk di dalam ruangan pleno termasuk Kapolres Kabupaten Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, A Md., SIK beserta anak buahnya lengkap dengan kelengkapan senjatah.

    Pukul 12.20 WIT.

    Kapolres memberikan intruksi agar Pleno boleh berjalan aman dan damai. Debat boleh terjadi di dalam ruangan, namun tidak boleh terjadi keribuatan hingga merusak fasilitasi. Kapolres Paniai juga turut mengancam Bawaslu Paniai, atas Nama Yulmince Nawipa dengan mengungkapan Bawaslu diam, stop bicara.

    Pukul 12.40 WIT.

    KPU Paniai memberikan arahan agar Pleno tetap berjalan. Namun, Saksi tidak indahkan. Inginnya dari saksi calon bupati/Wakil Bupati agar Pleno dipending atau ditunda hingga terjadi keributan yang kedua kali setelah Kapolres Paniai memberikan arahan / Inttruksi.

    Pukul13.30 WIT.

    Saksi melakukan keributan hingga membanting Fasilitas Persidangan Pleno, (dua buah kursi, mengambil Palu sidang, menjatuhkan Meja Persidangan KPU dan Meja Sidang Bawaslu.

    Pukkul 13.40 WIT

    Aparat Keamanan Kabag OPS Polres Paniai, AKP. Hendry Joedo Manurung, S.Sos masuk ke dalam ruangan dan mengancam Lima Komisioner KPU Paniai dengan kalimat “Hebat kalian jual saya, sebentar kalua ada masalah, kalian, masa sebuh kalian. Kesepakatan kita Dapil tiga jangan duluh. Luruskan yang bermasalah yang tidak bermasalah lanjut, ternyata kalian bolak-balik, kamu jebak kami aparat hormat kalian komisioner, kamu tunggu, kamu bikin.”

    Pukul 14.00 WIT.

    Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik di KPU Paniai di skor oleh Ketua KPU Paniai, Sem Nawipa. Hingga, Para saksi baik calon bupati/wakil Bupati dan Calon gubernur/Wakil Gubernur keluar, hingga menunggu jadwal kelanjutan pleno perhitungan suara Tingkat distrik.

  • ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.
    Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.
    “Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).
    Nantinya, kata Arif, hasil kajian soal pentingnya penataan ulang sistem politik di Indonesia, termasuk usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan.
    “Dan kemarin kami sudah mendiskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan insya Allah ICMI akan bersama-sama untuk melakukan kajian, sehingga kajian ini, 2025 bisa kita serahkan kepada pemerintah, termasuk kepada DPR, MPR, terkait dengan format politik ke depan akan seperti apa,” kata Arif.
    Dia berharap hasil kajian ICMI bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR dalam membahas perbaikan sistem politik di Indonesia.
    “Karena apapun juga yang kita harapkan adalah demokrasi yang lebih substansial, bukan demokrasi yang transaksional seperti yang terjadi sekarang ini,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meminta ICMI turut mengkaji usulan soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Sementara itu, Arif Satria mendorong penataan ulang terhadap sistem politik di Indonesia Sebab, sistem yang dijalankan saat ini masih cenderung bersifat transaksional.
    “ICMI kemarin sudah mendiskusikan, terkait dengan soal evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia. Jadi ICMI akan melakukan kajian tentang perlunya menata ulang sistem politik di Indonesia,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Menurut Arif, persoalan tersebut tidak terlepas dari mahalnya ongkos untuk penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pilkada. Hal ini akhirnya memunculkan banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
    Berdasarkan data yang dimiliki ICMI, sekitar 600 kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah sejak Pilkada digelar pada 2004 lalu.
    “Apalagi demokrasi di Indonesia, pilkada yang kita rasakan sebuah proses yang sangat mahal, kemudian transaksional, sehingga kita juga bisa melihat dari 2004 sampai 2024, ada 600 lebih kasus korupsi yang ada di kabupaten/kota, ada 167 bupati wali kota yang masuk KPK,” kata Arif.
    Arif berpandangan, sistem transaksional ini juga jelas terlihat dari maraknya praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi, demi mendapatkan dukungan dan memenangkan kontestasi.
    Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang selama ini dijalankan.
    “Jadi artinya, ini ada masalah dengan demokrasi kita, ada masalah dengan pilkada kita, sehingga ICMI akan melakukan kajian terkait dengan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (
    MPR
    ) RI Ahmad Muzani meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (
    ICMI
    ) turut mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden
    Prabowo
    Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Muzani menerangkan, gagasan tersebut disampaikan Prabowo karena melihat ongkos Pilkada yang mahal. Persoalan ini bahkan diklaim tidak hanya dikeluhkan oleh pihak-pihak yang kalah, tetapi juga pemenangnya.
    “Karena nyatanya demokrasi sebagai sebuah jalan sudah kita anggap sesuai, sudah benar. Tapi caranya ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang terlalu ribet,” kata Muzani.
    “Padahal ujung dari demokrasi itu adalah pengabdian. Dan pengabdian itu artinya kerelaan untuk memberi bakti kepada rakyat dan bangsa. Itu sebabnya maka Presiden Prabowo memberikan pemikiran apakah ini tidak ada jalan keluar untuk dicari solusi,” sambungnya.
    Di sisi lain, kata Muzani, faktor rendahnya partisipasi pemilih juga masih menjadi salah satu hal yang mendorong perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada ke depan.
    “Partisipasinya kemarin kan rata-rata 60 persen, rendah. Pilkadanya mahal, kemudian itu menjadi beban, biaya ekonomi tinggi. Jadi kira-kira seperti itu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Desak Kapolri Copot Kapolda Papua Tengah, Buntut Dugaan Intimidasi Rekapitulasi

    PDIP Desak Kapolri Copot Kapolda Papua Tengah, Buntut Dugaan Intimidasi Rekapitulasi

    ERA.id – PDI Perjuangan mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare dari jabatannya. Hal ini buntut dugaan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian saat proses rekapitulasi Pilkada di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

    Selain itu, PDIP juga meminta agar Kapolres Paniai Kompol Deddy A. Puhiri, dan Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Joedo Manurung dicopot dari jabatannya. 

    “Kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah, Brigjenpol Alfred Papera, dan juga Kapolres Paniai, Kompol Deddy A Buri, dan juga Kapagops Porlres Paniai, AKP Hendri Jodo Manurung,” kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dugaan intervensi hingga berujung intimidasi dan kekerasan terhadap komisioner KPUD yang sedang melakukan proses rekapitulasi. peristiwa itu terjadi pada Rabu (11/12) lalu di Kabupaten Paniai.

    Dalam kesempatan itu, dia menampilkan sejumlah bukti video adanya aparat kepolisian yang membentak dan memukul komisioner KPUD dan saksi-saksi saat proses rekapitulasi masih berlangsung.

    “Kabag Ops yang bernama AKP Hendry Judo Manurung, S.Sos telah melakukan intervensi terhadap rekapitulasi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Paniai,” ucapnya.

    Ronny menegaskan bahwa PDIP memiliki dokumen lengkap berupa salinan formulir C.hasil dan D.hasil dari kecamatan dan distrik yang menjadi bukti sah. Namun, tindakan aparat kepolisian menghambat pleno di Papua Tengah. 

    “Kemudian kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” ujar Ronny.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Dedy Sitorus menilai, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Paniai merupakan bukti pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan secara vulgar. Tidak lagi sembunyi-sembunyi.

    “Apapun alasannya, ini sudah sangat vulgar. Tidak ada ceritanya aparatur kepolisian boleh masuk ke ruang rekapitulasi suara tanpa diminta. Apalagi sampai mengintimidasi, melakukan kekerasan, mengobrak-abrik proses,” kata Dedy.

    Dia pun meminta Kapolri bertanggungjawab. Selain itu, dia menungu respons Presiden Prabowo Subianto merespons hal tersebut.

    “Kami meminta pertanggung jawaban Kapolri dan kami menunggu apa respon Presiden Prabowo terhadap kebiadaban yang sangat telanjang terhadap konstitusi seperti yang ditunjukkan di Pania ini,” pungkasnya.

  • Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Partai Ummat Ikut Senada dengan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Ummat turut memberikan respons terhadap wacana yang diutarakan Presiden RI Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk efisiensi anggaran negara.

    Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan, pihaknya mendukung gagasan dari Prabowo tersebut.

    “Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ridho dalam keterangannya, Minggu (15012/2024).

    Menurut Ridho, proses kontestasi Pilkada yang terjadi belakangan ini di Indonesia sangat mahal.

    Bahkan kata dia, kerap terjadi campur tangan pemodal untuk kembali meraup keuntungan nantinya jika pasangan calon yang didukungnya terpilih.

    “Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih,” ujar dia.

    Kondisi tersebut menurut dia, jika dibiarkan akan berefek pada gagalnya upaya pembangunan yang bisa menyejahterakan rakyat. 

    Pasalnya menurut Ridho, upaya balik modal dari pemilik uang dalam Pilkada sangat menonjol dibandingkan untuk anggaran kesejahteraan.

    “Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tandas Ridho. 

    Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Nantinya, eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

    “Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

    Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

    Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

    “Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” tegasnya.

    Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

    Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut. Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

    “Banyak ketua umum (parpol) ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok,” tutupnya.