Xcloud.id

partai: PDIP

  • PDIP di Persimpangan Jalan: Oposisi atau Merapat ke Pemerintahan Prabowo?

    PDIP di Persimpangan Jalan: Oposisi atau Merapat ke Pemerintahan Prabowo?

    Malang (beritajatim.com) – Peta politik nasional kian memanas seiring dengan dinamika posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di tengah tarik-menarik kekuasaan dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan konflik internal yang semakin terang, PDIP dihadapkan pada keputusan krusial: menjadi oposisi atau merapat ke pemerintahan.

    Menurut Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., pakar politik dari Universitas Brawijaya Malang, bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo akan membawa stabilitas politik dan memudahkan eksekusi kebijakan prioritas. Namun, hambatan terbesar justru datang dari dinamika internal PDIP.

    “Prabowo memiliki keinginan kuat untuk menggandeng PDIP, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Megawati Soekarnoputri. Saat ini, 98 persen arah politik PDIP mengarah pada oposisi,” ujarnya pada Selasa (17/12/2024).

    PDIP dikenal sebagai partai yang kaya akan faksi internal. Novy mengungkap bahwa kubu Puan Maharani cenderung akomodatif terhadap ide bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Namun, hal ini mendapat penolakan keras dari faksi Prananda Prabowo dan Hasto Kristiyanto.

    Kondisi ini semakin diperkeruh dengan sejumlah langkah simbolis yang mempertegas sikap PDIP sebagai oposisi, seperti pemecatan Effendi Simbolon, yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi dan pencabutan status keanggotaan keluarga Jokowi dari PDIP.

    “Pemecatan ini adalah pesan politik yang kuat bahwa PDIP ingin mengambil jarak dari keluarga Jokowi yang kini dianggap mewakili pemerintahan Prabowo,” kata Novy.

    Novy menilai bahwa langkah PDIP memilih posisi oposisi bukan tanpa konsekuensi. Selain menghadapi kekuatan koalisi pemerintahan yang dominan, konflik internal menjadi tantangan utama bagi PDIP.

    “Hasil Pilkada yang mengecewakan di sejumlah wilayah menunjukkan melemahnya konsolidasi internal partai. Ini menjadi alarm bagi PDIP untuk segera melakukan pembenahan,” ungkap Novy.

    Isu lain yang tak kalah penting adalah regenerasi kepemimpinan. Jika Megawati Soekarnoputri terus memegang kendali partai, proses regenerasi bisa terhambat. “Regenerasi bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan menciptakan strategi baru untuk bersaing di panggung politik nasional,” tegasnya.

    Meski penuh tantangan, Novy menilai posisi PDIP di luar pemerintahan bisa menjadi peluang besar jika dimanfaatkan dengan baik. “Demokrasi memerlukan oposisi kuat untuk menjaga mekanisme check and balances. PDIP bisa memperbaiki kualitas pemerintahan dengan kritik yang konstruktif,” tambahnya.

    Namun, untuk menjadi oposisi yang efektif, PDIP perlu melakukan transparansi dalam rekrutmen politik, konsistensi dalam pendidikan kader, komunikasi politik yang efektif dengan publik. Tanpa langkah ini, PDIP berisiko menjadi oposisi yang lemah dan kehilangan relevansi.

    Kongres PDIP tahun 2025 diprediksi akan menjadi momen krusial. Menurut Novy, kongres tersebut akan menjadi ajang adu kekuatan faksi internal partai. “Jika tidak ada regenerasi, konflik internal bisa berkepanjangan dan melemahkan posisi PDIP di panggung politik,” ujarnya.

    Keputusan PDIP untuk bertahan sebagai oposisi atau merapat ke pemerintahan Prabowo tidak hanya berdampak pada masa depan partai, tetapi juga pada kualitas demokrasi di Indonesia.

    “Masyarakat menanti apakah PDIP siap menjadi oposisi yang kuat dan tangguh, atau justru melemah di tengah dominasi kekuasaan Prabowo. Jawabannya ada di tangan Megawati dan partai,” tutup Novy. [dan/beq]

  • Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader

    Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Desember 2024 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghormati keputusan PDI Perjuangan terkait pemecatan dirinya, sebagai kader partai itu, bersamaan juga dengan pemecatan yang sama terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, serta Muhammad Bobby Afif Nasution.

    “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” kata Wapres Gibran saat ditemui setelah melepas keberangkatan Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Mesir, di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, melalui rekaman suara yang diterima dari Jakarta, Selasa (17/12).

    Gibran menekankan akan lebih fokus membantu tugas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi D-8.

    “Untuk saat ini, saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan bergabung ke partai lain, Gibran pun hanya memberikan jawaban singkat.

    “Tunggu saja,” kata Gibran.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

    Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.

    Sumber : Antara

  • Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka disarankan masuk ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Golkar setelah dipecat PDI Perjuangan (PDIP).

    Direktur Riset Populi Center, Usep Achyar mengatakan bahwa partai yang mungkin masih membuka peluang untuk Jokowi dan Gibran hanya PKS dan Partai Golkar.

    Dia menilai bahwa PKS dan Partai Golkar adalah partai yang terbuka untuk siapapun dan tidak dikuasai perseorangan, sehingga peluang Jokowi dan Gibran sangat besar untuk masuk ke partai tersebut.

    “Sebenarnya partai yang benar-benar telah menerapkan demokrasi itu hanya Golkar dan PKS karena mereka tidak dikuasai oleh satu keluarga saja,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (17/12).

    Usep juga mengemukakan tidak menutup kemungkinan Jokowi dan Gibran nantinya bakal masuk ke satu partai yang sama dan menguasai partai tersebut.

    “Kalau nanti Gibran dipilihkan partai oleh Jokowi, dia pasti bakal ikut,” katanya.

    Kendati demikian, menurut Usep, bisa saja Jokowi tetap memilih tidak berpartai, namun hanya mendorong anak dan mantunya agar masuk ke partai politik.

    “Tapi belum tentu juga Jokowi akan tetap berpolitik, tetapi hanya mendorong semua anak-anaknya agar mulus masuk ke partai politik,” ujarnya.

  • Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi pemecatan mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Teddy menilai bahwa pemecatan tersebut adalah urusan internal partai yang tidak berpengaruh terhadap pemerintahan maupun kebijakan negara.

    “Itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” ujar Teddy dalam keterangannya di aplikasi X @TeddGus (17/12/2024).

    Dikatakan Teddy, posisi Jokowi dan Gibran di pemerintahan tetap tidak berubah meski dikeluarkan dari PDIP.

    “Jokowi masih dengan status sebagai mantan Presiden RI, sementara Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden RI dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” tukasnya.

    “Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat, jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya,” sambung dia.

    Lebih lanjut, Teddy menyindir keramaian yang muncul terkait pemecatan tersebut.

    “Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri,” Teddy menuturkan.

    Menurutnya, publikasi dan perdebatan seputar keputusan internal PDIP itu lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak yang membuat kegaduhan sendiri.

    “Mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tandasnya.

    Teddy bilang, kegaduhan yang muncul merupakan dinamika internal partai yang tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

  • Gibran tanggapi pemecatannya, Jokowi dan Bobby Nasution dari PDIP

    Gibran tanggapi pemecatannya, Jokowi dan Bobby Nasution dari PDIP

    ANTARA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Selasa (17/12), menanggapi klaim pemecatan dirinya, Joko Widodo dan Bobby Nasution dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Gibran mengatakan pihaknya menghormati keputusan partai. 
    (Afra Augesti/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemecatan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dari PDI Perjuangan disebut karena karma.

    Hal itu diungkapkan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal. Menurutnya, pemecatan itu merupakan karma dari konspirasi secara tidak sah yang dilakukan Istana dalam mengambil alih Demokrat di masa Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” tutur Dino Patti Djalal dalam akun X, Selasa, (17/12/2024). 

    Merespon hal itu, Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut mengungkit kisah pengambil alihan Partai Demokrat.

    Dia mengaku punya cerita tentang pengambilan alihan Demokrat yang hingga saat ini belum didengar publik.

    “Saya orang yang punya cerita tentang kisah pengambil alihkan Demokrat ini. Kalau saya buka pasti bikin suasana publik kaget. Cerita yang belum didengar publik,” ungkap Ferdinand.

    Diketahui, Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. (selfi/fajar) 

  • Bukan Lagi Presiden, Denny Siregar: Partai Cuma Basa-basi Ingin Rekrut Jokowi

    Bukan Lagi Presiden, Denny Siregar: Partai Cuma Basa-basi Ingin Rekrut Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP) pada 16 Desember 2024, muncul spekulasi mengenai langkah politik selanjutnya yang akan diambil oleh presiden ke-7 RI tersebut. 

    Salah satu isu yang beredar adalah kemungkinan Jokowi merapat ke Partai Golkar.

    Menanggapi spekulasi ini, pegiat media sosial Denny Siregar menyatakan bahwa keinginan partai-partai untuk merekrut Jokowi saat ini hanya sebatas basa-basi. 

    Menurutnya, jika partai-partai tersebut serius ingin merekrut Jokowi, seharusnya hal itu dilakukan sejak lama. 

    “Waktu jadi Presiden, kemungkinan besar banyak partai ingin merekrut. Bukan karena kepintarannya, tapi karena ingin mencicipi kekuasaan,”kata Denny Siregar.

    Denny menambahkan bahwa selama menjabat sebagai presiden, banyak partai yang ingin merekrut Jokowi bukan karena kepintarannya, melainkan untuk mencicipi kekuasaan. 

    “Sekarang, partai-partai itu cuman basa basi. Kalau mau rekrut, udah dari kemaren doi di sana,”pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyampaikan bahwa partainya telah resmi memecat Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Pemecatan ini dilakukan karena dianggap tidak sejalan dengan cita-cita partai. 

    Menanggapi pemecatan tersebut, Partai NasDem menyatakan keterbukaannya untuk menerima siapa saja, termasuk Jokowi dan Gibran.  

    Sementara itu, Partai Golkar melalui Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia, menyatakan siap menerima Jokowi setelah dipecat dari PDIP. 

  • Pakar Politik UB: Pemecatan Jokowi dan Keluarga, Bukti Megawati Pertegas Jarak dengan Kekuasaan

    Pakar Politik UB: Pemecatan Jokowi dan Keluarga, Bukti Megawati Pertegas Jarak dengan Kekuasaan

    Malang (beritajatim.com) Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, menjadi momen kontroversial dalam politik Indonesia tahun ini. Pakar politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., menilai keputusan ini bukan hanya bersifat administratif.

    Menurut Novy keputusan pemecatan keluarga Jokowi menjadi simbol politik yang menandakan pergeseran besar dalam hubungan PDIP dengan lingkaran kekuasaan. Keputusan ini mencerminkan sikap tegas Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP untuk menjaga independensi partai dari pengaruh eksternal, termasuk dari Jokowi, yang dianggap memiliki kedekatan emosional dan historis dengan PDIP.

    Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang ini melihat langkah pemecatan ini sebagai bentuk pernyataan sikap PDIP untuk menjauh dari pemerintah. Terrutama setelah Gibran Rakabuming secara terang-terangan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

    “Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby bukan keputusan biasa. Ini adalah simbol bahwa PDIP di bawah Megawati ingin menegaskan kemandirian partai. PDIP tidak ingin dilihat sebagai partai yang tunduk pada kekuasaan, bahkan jika itu melibatkan Presiden Jokowi sekalipun,” ujar Novy pada beritajatim.com, Selasa (17/12/2024).

    Ia menambahkan bahwa langkah ini juga mempertegas posisi politik PDIP sebagai oposisi. “Megawati sedang mengirimkan pesan bahwa PDIP akan berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai kekuatan pengimbang,” jelas alumni Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga itu

    Pemecatan Gibran dan Bobby, menurut Novy, tidak bisa dilepaskan dari langkah politik mereka yang dianggap bertentangan dengan prinsip partai. Gibran, yang menjadi cawapres mendampingi Prabowo, dan Bobby, yang semakin aktif di luar PDIP, dianggap telah melanggar garis partai.

    “Gibran dan Bobby lebih memilih pragmatisme politik dengan mendekat ke pemerintahan Prabowo. Dalam konteks ideologi PDIP, langkah ini jelas tidak bisa diterima. PDIP adalah partai yang mengedepankan loyalitas kader terhadap keputusan partai, dan langkah keduanya dipandang sebagai pelanggaran serius,” papar Novy.

    Namun, ia menilai bahwa keputusan ini dapat menjadi bumerang bagi PDIP. “Bagi generasi muda, pemecatan Gibran dan Bobby mungkin dilihat sebagai bentuk kekakuan partai terhadap inovasi politik. Ini bisa memengaruhi citra PDIP di mata pemilih muda,” tambahnya.

    Pemecatan Jokowi dari PDIP menandai fase baru dalam hubungan antara partai dan presiden. Novy menilai langkah ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara Jokowi dan Megawati, tetapi juga menunjukkan bahwa PDIP ingin benar-benar memisahkan diri dari pemerintahan yang kini dikuasai Prabowo.

    “Selama ini, Jokowi dianggap sebagai presiden yang memiliki afiliasi kuat dengan PDIP. Namun, dengan keluarnya Gibran dari garis partai dan sikap Jokowi yang cenderung mendukung pemerintahan Prabowo, hubungan tersebut kian renggang. Pemecatan ini mempertegas jarak politik antara Jokowi dan PDIP,” ujar Novy.

    Novy menilai keputusan ini bisa memberikan dampak signifikan bagi demokrasi Indonesia. Dengan PDIP memilih menjadi oposisi, demokrasi Indonesia diharapkan lebih seimbang melalui mekanisme check and balances.

    “Langkah ini membuka peluang bagi PDIP untuk memainkan peran oposisi yang lebih kuat. Namun, tantangan terbesar ada pada konsolidasi internal partai. Jika PDIP tidak mampu menjaga soliditas kader, mereka berisiko kehilangan pengaruh dalam peta politik nasional,” jelasnya.

    Dosen Fisip UB itu menyoroti bahwa langkah ini harus diikuti dengan pembaruan internal PDIP, terutama dalam hal regenerasi kepemimpinan. Keputusan Megawati yang tetap mempertahankan posisi sebagai Ketua Umum dinilai menghambat proses regenerasi di tubuh partai.

    “Pemecatan Jokowi dan keluarganya seharusnya menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi dan pembaruan partai. Jika tidak, PDIP hanya akan terjebak dalam konflik internal yang melemahkan posisi mereka sebagai oposisi,” kata Ketua Bidang Kerjasama Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP2M) FISIP UB tersebut.

    Menurut Novy, pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby adalah langkah yang berani, tetapi penuh risiko. Keputusan ini menunjukkan keberanian PDIP untuk mengambil posisi yang tegas sebagai oposisi.

    “Namun, langkah ini harus diikuti dengan perbaikan tata kelola partai, komunikasi politik yang lebih baik, dan regenerasi kepemimpinan. Tanpa itu, PDIP berisiko kehilangan kepercayaan publik, terutama dari kalangan pemilih muda,” pungkasnya. [dan/aje]

  • Daftar 27 kader PDIP yang dipecat, dari Effendi Simbolon hingga Jokowi

    Daftar 27 kader PDIP yang dipecat, dari Effendi Simbolon hingga Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mencatat 27 kader yang dipecat terkait dengan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, sebanyak 27 nama tersebut terdiri atas Effendi Muara Sakti Simbolon hingga Joko Widodo.

    Secara perinci, terdapat 17 kader yang dipecat lantaran melanggar etik partai karena maju Pilkada 2024 dari partai lain.

    Sebanyak 17 nama dimaksud, yakni Lalu Budi Suryata (asal daerah Nusa Tenggara Barat/NTB); Putu Agus Suradnyana dan Putu Alit Yandinata (Bali), Muhammad Alfian Mawardi (Kalimantan Tengah); Hugua (Sulawesi Tenggara); Elisa Kambu (Papua Barat Daya); John Wempi Wetipo dan Willem Wandik (Papua Tengah); serta Suprapto (Sorong, Papua Barat Daya).

    Berikutnya, Gunawan H.S. (Malang, Jawa Timur); Heriyus (Murung Raya, Kalimantan Tengah); Ery Suandi (Karimun, Kepulauan Riau); Fajarius Laia (Nias Selatan, Sumatera Utara); Mada Marlince Rumaikewi (Mamberamo Raya, Papua); Feri Leasiwal (Pulau Morotai, Maluku Utara); Lusiany Inggilina Damar (Halmahera Barat, Maluku Utara); serta Dorthea Gohea (Nias Selatan, Sumatera Utara).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Respons Gibran Usai Dipecat PDIP: Kami Menghargai dan Hormati

    Respons Gibran Usai Dipecat PDIP: Kami Menghargai dan Hormati

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghargai dan menghormati keputusan PDIP yang memecat dirinya dari keanggotaan PDIP.

    “Ya kami menghargai dan hormati putusan partai,” kata Gibran di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12).

    Gibran mengatakan kini berfokus untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

    Ia pun irit bicara ketika ditanyakan apakah akan bergabung ke partai lain atau tidaknya. Ia hanya menjawab untuk menunggu saja soal peluang untuk bergabung ke partai lain.

    “Tunggu saja,” kata Gibran.

    Sebelumnya Gibran dipecat oleh PDIP bersama 26 kader lain termasuk ayahnya sekaligus Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Bobby Nasution.

    Pemecatan Gibran dan Bobby termuat dalam SK PDIP Nomor 1640 dan 1651. Keduanya dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran berat karena menentang keputusan partai yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

    Sementara Jokowi dipecat melalui SK Nomor 1649. PDIP menyebut Jokowi telah melanggar AD ART, kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Jokowi disebut, justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    (rzr/ugo)