Xcloud.id

partai: PDIP

  • Dipecat dari PDIP, Jokowi Mengaku Hormati dan Tak Akan Bela Diri

    Dipecat dari PDIP, Jokowi Mengaku Hormati dan Tak Akan Bela Diri

    Solo, CNN Indonesia —

    Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak akan membela diri atau mencari pembenaran atas keputusan DPP PDIP memecatnya dari kader partai tersebut.

    Dia mengaku menghormati keputusan PDIP yang telah memecatnya, termasuk dan putra serta menantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai kader.

    “Ya, enggak apa-apa, saya menghormati itu,” kata Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/12).

    “Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” imbuh dia yang diantar PDIP jadi kepala daerah hingga Presiden selama dua periode itu.

    Saat ditanya soal pengembalian kartu tanda anggota (KTA) PDIP ke partai, Jokowi hanya menanggapi dengan senyuman.

    Sementara itu, terkait soal kemungkinannya membuat partai politik baru, ia kembali menyinggung partai perorangan.

    “Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” kata ayah dari Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep itu.

    Mengenai alasan pemecatan, ia tidak ingin mencari pembenaran terkait hal itu.

    “Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti, nanti waktu yang akan mengujinya,” katanya.

    PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution pada Senin (16/12).

    Pemecatan diumumkan secara terbuka oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.

    Komarudin ditemani sejumlah Ketua DPP PDIP lain dari mulai Bambang Wuryanto (Bambang Pacul yang juga Ketua DPD PDIP Jateng), Said Abdullah, hingga Olly Dondokambey.

    “Saya Komarudin Watubun Ketua Bidang kehormatan PDI Perjuangan bersama ini tanggal 16 Desember 2024 saya mendapat perintah langsung dari ketua umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi sesuai AD ART partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komar dalam siaran video yang diterima CNNIndonesia.com.

    “DPP partai akan mengumumkan SK pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” imbuhnya.

    SK Pemecatan itu tertuang dalam SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP.

    “Menetapkan, memberi sanksi pemecatan kepada Jokowi dari keanggotaan PDIP,” ucap Komar membacakan surat keputusan itu.

    (syd/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • KIM Plus Enggan Ambil Pusing Jika Anies Mau Merapat ke PDIP – Page 3

    KIM Plus Enggan Ambil Pusing Jika Anies Mau Merapat ke PDIP – Page 3

    Diketahui, Peta perpolitikan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai bergeser. Hal itu ditandai dengan pemecatan secara resmi Joko Widodo atau Jokowi beserta keluarganya, termasuk sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution dari keanggotaan. 

    Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menyebut pergeseran tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap sosok-sosok baru yang akan mengisi kekosongan. Tak terkecuali, bila Anies Baswedan hendak masuk ke dalam bursa jagoan PDIP selanjutnya.

    “Pasca kemenangan Pramono di Jakarta, juga pemecatan keluarga Jokowi oleh PDIP, peluang Anies mendapat tempat di PDIP kian terbuka, setidaknya PDIP akan punya tokoh menonjol menggantikan Jokowi,” kata Dedi melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Selasa (17/12/2024).

    Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menambahkan, peluang Anies terbuka lebar sebab mantan gubernur Jakarta tersebut memiliki kriteria mumpuni. Terlebih, Anies juga memiliki pendukung loyal yang tidak sedikit.

    “Anies dengan pesona dan karakter ketokohannya masih berpeluang besar membangun simpati dan gerakan publik mendukungnya,” yakin Dedi.

     

  • Reaksi Wapres Gibran Usai Dipecat Bersama Ayah dan Adik Ipar dari PDIP

    Reaksi Wapres Gibran Usai Dipecat Bersama Ayah dan Adik Ipar dari PDIP

    Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara terkait pemecatannya dari keanggotaan PDIP bersama ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan adik ipar, Bobby Nasution. Gibran menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh partai tersebut.
    “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” ujar Gibran di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 17 Desember 2024.

    Meski pemecatan ini menjadi sorotan publik, Gibran memilih untuk tidak memperpanjang polemik. Sikap tenang Gibran dan pernyataannya yang menghormati keputusan partai menunjukkan fokusnya saat ini adalah membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di periode sedang berjalan hingga 2029 mendatang.

    Baca juga: Megawati Merasa Dimusuhi Sejagad Dewa Batara, Bingung Diundang ke HUT Golkar yang akan Dihadiri Prabowo

    Gelombang Pemecatan 27 Kader PDIP
    Pemecatan Gibran dan dua anggota keluarga lainnya diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun. Pemecatan ini sesuai instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution serta 24 anggota lain yang kena pemecatan,” ujar Komarudin dalam video yang diterima, Senin 16 Desember 2024.

    Pemecatan ini didasarkan pada keputusan:

    Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Presiden Joko Widodo.
    Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Gibran Rakabuming Raka.
    Surat Keputusan Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Bobby Nasution.

    Ketiga surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Namun mereka berdua tidak hadir secara langsung dalam pengumuman resmi.

    Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara terkait pemecatannya dari keanggotaan PDIP bersama ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan adik ipar, Bobby Nasution. Gibran menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh partai tersebut.

    “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” ujar Gibran di Pangkalan TNI AU, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 17 Desember 2024.
     
    Meski pemecatan ini menjadi sorotan publik, Gibran memilih untuk tidak memperpanjang polemik. Sikap tenang Gibran dan pernyataannya yang menghormati keputusan partai menunjukkan fokusnya saat ini adalah membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di periode sedang berjalan hingga 2029 mendatang.
     
    Baca juga: Megawati Merasa Dimusuhi Sejagad Dewa Batara, Bingung Diundang ke HUT Golkar yang akan Dihadiri Prabowo

    Gelombang Pemecatan 27 Kader PDIP

    Pemecatan Gibran dan dua anggota keluarga lainnya diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun. Pemecatan ini sesuai instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 
    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution serta 24 anggota lain yang kena pemecatan,” ujar Komarudin dalam video yang diterima, Senin 16 Desember 2024.
     
    Pemecatan ini didasarkan pada keputusan:

    Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Presiden Joko Widodo.
    Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Gibran Rakabuming Raka.
    Surat Keputusan Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 untuk Bobby Nasution.

    Ketiga surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Namun mereka berdua tidak hadir secara langsung dalam pengumuman resmi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Puluhan Sapi di Tempurejo Jember Terjangkit PMK di Musim Hujan, Banyak Diantaranya Mati

    Puluhan Sapi di Tempurejo Jember Terjangkit PMK di Musim Hujan, Banyak Diantaranya Mati

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Puluhan sapi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Jawa Timur terjangkit penyakit kuku dan mulut (PMK). 

    Penyakit yang menimpa puluhan ternak di kawasan Jember selatan tersebut, terjadi sejak memasuki musim penghujan akhir-akhir ini.

    Alif Rifki, Dokter Hewan Puskesmas Tempurejo mengungkapkan kejadian tersebut bermula, adanya sapi milik peternak di Dusun Mandiku Desa Sidodadi sakit selama dua hari kemudian mati.

    “Ketika mati, ternak tersebut langsung dikubur. Setelah beberapa hari pasca kejadian itu. Ternyata ternak milik tetangganya tertular dengan penyakit yang sama,” ujarnya, Selasa (17/12/2024).

    Menurutnya, ada sebanyak 50 ekor lebih sapi milik peternak desa setempat terjangkit penyakit kuku dan mulut bahkan 25 ternak diantaranya mati.

    Setelah dicek oleh petugas kesehatan hewan, kata dia, gejala penyakit itu bermula sapi ini tidak mau makan dan mulutnya mengeluarkan alir liur berlebihan.

    “Mengeluarkan busa di mulut dan hidung. Kemudian di telapak kakinya ada bercak warna putih. Seperti gejala PMK dan mulutnya seperti terkena sariawan,” ulas Alif.

    Sapi yang mati ketika terjangkit penyakit itu. Kata Alif, rata-rata peternaknya kurang telaten merawat ternaknya, serta tidak memperhatikan kebersihan kandang.

    “Kalau peternaknya telaten dan mau menyuapi sapinya, jangan sampai tidak mau makan. Insyallah dua hingga tiga hari sudah enakkan sapinya,” ucapnya.

    Dibandingkan kasus PMK 2022, Alif mengungkapkan tingkat keganasan penyakit ini lebih tinggi sekarang bahkan risiko kematiannya sangat besar.

    “Kayaknya virusnya sudah bermutasi. Cuma tingkat penularannya lebih rendah ketimbang yang dulu. Hanya saja tingkat kematiannya lebih tinggi tahun ini ketimbang yang dahulu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Alif mengungkapkan rata-rata sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku ini sebelumnya belum menerima suntikan vaksin. Sebab ternak ini tergolong baru.

    “Sapi anakan, yang baru menjadi dara dan pejantan dan baru berumur 1 tahun hingga 1,5 tahun kebanyakan itu. Kalau yang sudah ter-vaksin, insyallah aman,” imbuhnya.

    Petugas kesehatan hewan di kawasan Kecamatan Tempurejo. Kata dia, saat ini hanya bisa memberikan edukasi kepada peternak agar melakukan langkah antisipasi.

    “Dengan menjaga kebersihan kandang, mengatur pola makan sapi. Dan kalau sapinya ada gejala PMK untuk segera memanggil petugas kesehatan hewan setempat agar segera mendapatkan penanganan,” imbuh Alif.

    Sementara di Kecamatan Ambulu Jember, dikabarkan terdapat enam sapi yang dilaporkan terpapar penyakit kuku dan mulut. Rata-rata ternak ini juga belum menerima vaksin.

    “Empat sapi di Desa Sumberejo, dan dua sapi di Desa Pontang. Rata-rata dipelihara oleh peternak-peternak baru,” kata Rencong Dwi Putra, dokter hewan Puskesmas Ambulu.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, munculnya penyakit kuku dan mulut terhadap sapi tersebut dipicu faktor perubahan iklim dan cuaca.

    “Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini hujan terjadi terus menerus di Jember hingga terjadi genangan. Ditambah lagi kebersihan kandang yang kurang maksimal, khususnya tempat pembuangan limbah kotoran sapi,” tanggapnya.

    Candra mengaku bersama Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember, masih mendalami jenis penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi tersebut.

    “Guna mencari solusi atas kasus ini. Supaya masyarakat tenang dan ternaknya tetap sehat. Agar pasokan daging menjelang Natal dan tahun baru tetap terjaga,” ucap Legislator Fraksi PDIP ini.

  • Jokowi soal Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Akan Mengujinya – Page 3

    Jokowi soal Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Akan Mengujinya – Page 3

    Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dari keanggotaan partai.

    Surat keputusan bernomor 1649/kpts/DPP/XII/2024 itu dibacakan langsung oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

    Dalam surat itu, Komarudin menyatakan pihaknya telah memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan dari keanggotaan PDIP. Atas dasar itu, Jokowi dilarang melakukan semua aktivitas yang mengatasnamakan PDI Perjuangan.

    “Melarang saudara tersebut di atas pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan partai demokrasi indonesia perjuangan,” kata Komarudin, Senin (16/12/2024). 

    Komarudin juga menegaskan, sejak surat tersebut diturunkan, PDIP tidak lagi mempunyai keterkaitan apapun dengan Jokowi. “Dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” kata dia.  

  • Tak Mau Membela Diri Dipecat dari PDIP, Jokowi: Keputusan Sudah Terjadi

    Tak Mau Membela Diri Dipecat dari PDIP, Jokowi: Keputusan Sudah Terjadi

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menanggapi pemecatannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya Bobby Nasution dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi menyebut, waktu yang akan mengujinya.

    “Ya tidak apa-apa, saya menghormati itu dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya ya. Saya rasa itu saja,” ungkap Jokowi sambil tersenyum kepada awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara no.1, Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (17/12/2024).

    Jokowi tidak menjawab, ketika dipertanyakan apakah ia akan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) miliknya ke PDIP.

    Sementara, mengenai dirinya akan bergabung dengan partai lain atau membuat partai baru, Jokowi mengaku masih berstatus ‘partai perorangan’.

    “Saya sudah menyampaikan partai perorangan,” lanjutnya.

    Jokowi juga enggan menanggapi pemecatan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dari PDIP

    “Tanya saja ke Mas Gibran, ya. Kok malah bertanya ke saya,” ujarnya.

    Mengenai alasan pemecatannya karena dianggap telah melanggar AD/ART partai berlambang banteng itu, Jokowi hanya menjawab hal yang sama.

    “Tadi sudah saya sampaikan. Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan nanti-nanti waktu yang akan mengujinya ya,” jelas Jokowi terkait pemecatannya dari PDIP.

    Seperti diberitakan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) resmi memecat Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).

    Berdasarkan Petikan Rekomendasi No.10/K.E.D-PDIP/X/2024, dalam pertimbangannya untuk memecat Jokowi. PDIP menyatakan sikap, tindakan, dan perbuatan Jokowi selaku kader PDIP yang ditugaskan oleh partai sebagai presiden masa bakti 2014-2019 dan 2019-2024 telah melanggar AD/ART partai tahun 2019.

    Selain itu, Jokowi juga dinyatakan melanggar kode etik dan disiplin partai lantaran mendukung kandidat usungan partai lain.

  • PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga, Pakar Unair Perkirakan Kongres 2025 Memanas

    PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga, Pakar Unair Perkirakan Kongres 2025 Memanas

    Surabaya (beritajatim.com) –  PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) telah mengumumkan pemecatan Joko Widodo (Jokowi) serta anak dan menantunya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman memberikan pandangannya terkait langkah yang diambil partai berlambang kepala banteng tersebut terhadap dinamika politik Indonesia.

    Menurut Airlangga, dengan adanya pemecatan ini, hubungan antara PDIP dan Prabowo Subianto, yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak memiliki masalah serius.

    Sebab, PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memiliki hubungan baik dengan Prabowo dan sering kali membangun saluran komunikasi politik khusus. Masalah hanya timbul dari keluarga Jokowi, terutama yang direpresentasikan oleh Gibran, sebagai Wakil Presiden.

    “Manuver politik Jokowi dan keluarganya yang dianggap telah mengkhianati partainya (PDIP, red), serta langkah politik yang tidak mengindahkan batasan konstitusional, dan membuat pelemahan demokrasi di Indonesia lebih dalam,” ujar Airlangga, Selasa (17/12/2024).

    Pemecatan ini, menurutnya, merupakan sanksi politik yang diberikan oleh PDIP terhadap keluarga Jokowi, yang dianggap telah mengabaikan etika politik.

    “PDIP ingin kembali pada etika politik yang dalam sejarah panjangnya menjadi bagian dari perjuangan partai semenjak era melawan Suharto,” tambah Airlangga.

    Selanjutnya, Airlangga memprediksi bahwa PDIP akan melakukan konsolidasi politik untuk memperkuat kekuatan partai, dengan fokus pada hubungan dengan akar rumput dan jaringan aktivis demokrasi.

    “PDIP akan kembali pada proses konsolidasi politik yang sejak lama telah menjadi jalan politik, yaitu membangun hubungan politik dengan cara menguatkan jalan dengan kekuatan akar rumput seperti rakyat, jaringan aktivis demokrasi maupun arus bawah,” jelasnya.

    Namun, Airlangga juga mengingatkan bahwa langkah ini bisa memicu ketegangan internal di PDIP. Tidak hanya di dalam partai, tetapi juga dengan kekuatan eksternal. Ia memperkirakan bahwa Kongres PDIP 2025 bisa menjadi ajang pertarungan politik yang lebih sengit.

    “Tidak tertutup kemungkinan, kongres ke depan memunculkan semakin memanasnya pertarungan di antara faksionalisasi partai, dan di eksternal kalangan-kalangan elite yang menjadi bagian dari pecatan partai akan berusaha menghadang kekuatan politik yang sekarang eksis di PDIP, seperti termanifes pada Ketum Megawati maupun Sekjen Hasto Kristianto,” beber Airlangga. [ipl/suf]

  • Membaca Peluang Anies ke PDIP Pasca Jokowi dan Keluarganya Dipecat – Page 3

    Membaca Peluang Anies ke PDIP Pasca Jokowi dan Keluarganya Dipecat – Page 3

    Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan, menjalin komunikasi intens dengan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel). Komunikasi intens ini juga terjadi antara Anies dan partai pengusung Pramono-Rano, yaitu PDI Perjuangan (PDIP).

    “Komunikasi antara Pak Pramono dan Pak Anies hingga saat ini berlangsung baik dan intensif. Begitu pula dengan PDI Perjuangan,” kata Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sahrin Hamid kepada Liputan6.com, Selasa (17/12/2024).

    Menurut Sahrin, hubungan Anies dan PDIP sejak dulu tidak ada masalah. Namun, dia mengatakan hubungan Anies dan PDIP jadi semakin erat usai Pramono-Rano unggul di Pilkada Jakarta 2024.

    “Dari dulu (hubungan Anies-PDIP) sudah erat. Dan sekarang semakin baik,” ucap Sahrin.

    Sahrin memandang, semakin eratnya hubungan antara Anies dan PDIP saat ini amat wajar. Pasalnya, dukungan Anies kepada Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024 terbukti signifikan dalam membantu memenangkan kandidat nomor urut 3 itu.

    Meski begitu, Sahrin mengaku sejauh ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dari kubu Pramono-Rano kepada Anies soal posisi terlibat di tim transisi gubernur-wakil gubernur.

    “Soal ditawari sebagai Tim Transisi. Sejauh ini belum ada pembicaraan terkait ini. Tentunya itu adalah hal prerogatif Gubernur terpilih untuk melancarkan pelaksanaan program pada saat telah dilantik,” jelasnya.

    Sahrin menuturkan, Anies sepenuhnya dalam posisi mendukung program terbaik yang dirancang Pramono-Rano sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih.

  • Melihat Hubungan PDIP dan Jokowi: Dulu Mesra, Kini Penuh Prahara

    Melihat Hubungan PDIP dan Jokowi: Dulu Mesra, Kini Penuh Prahara

    Melihat Hubungan PDIP dan Jokowi: Dulu Mesra, Kini Penuh Prahara

    2 jam yang lalu

  • Sikap Jokowi usai Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Mengujinya

    Sikap Jokowi usai Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Mengujinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah memecatnya sebagai kader.

    Jokowi mengungkapkan menghormati keputusan PDIP dan menyebut hanya waktu yang akan mengujinya. Dia juga mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.

    “Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja,” katanya dilansir dari Antara.

    Jokowi juga hanya membalas dengan senyuman ketika disinggung soal pengembalian kartu tanda anggota (KTA) ke partai.

    Sementara itu, terkait soal kemungkinan dirinya membuat partai politik baru, ia kembali menyinggung partai perorangan.

    “Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” katanya.

    Mengenai alasan pemecatan, ia tidak ingin mencari pembenaran terkait hal itu. “Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti nanti waktu yang akan mengujinya,” katanya.