Xcloud.id

partai: PDIP

  • Puan dan Pramono Melayat ke Rumah Duka Affan Kurnianwan

    Puan dan Pramono Melayat ke Rumah Duka Affan Kurnianwan

    Jakarta –

    Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung melayat ke rumah duka Affan Kurniawan. Affan adalah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

    Pantauan detikcom di lokasi Sabtu (30/8/2025) Pramono dan Pramono tiba di rumah duka Affan berada di kawasan Dukuh Atas, Jakarta pukul 14.20 WIB.

    Keduannya terlihat mengenakan pakaian bernuansa hitam lengkap. Mereka berjalan di gang kecil menuju ke rumah keluarga Affan.

    Puan dan Pram tak mengatakan apapun saat tiba. Mereka hanya melempar senyum kepada awak media dan warga sekitar.

    Rombongan Puan dan Pramono diterima langsung oleh keluarga Affan. Di dalam rumah mereka bertemu dengan ibu, ayah, adik dan kakak dari mendiang Affan.

    Foto: Pramono Anung melayat ke rumah duka Affan Kurniawan (Rumondang Naibaho/detikcom)

    Tak lama, Puan dan Pramono hanya lima menit di dalam rumah Affan. Selepas itu mereka langsung keluar dan berganti dengan pelayat lainnya.

    Saat keluar mata Puan terlihat merah seperti baru menangis. Dia juga tampak mengusapkan air matanya sambil berjalan meninggalkan rumah Affan.

    Sebelum Puan dan Pramono, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan politisi PDIP lainnya Adian Napitupulu dan Once Mekel telah tiba lebih awal melayat ke rumah Affan.

    Diketahui, sebelumnya Pramono telah melayat ke rumah duka Affan pada (29/8/2025) kemarin. Pramono tiba sekitar pukul 06.55 WIB dan langsung menyalami ayah Affan yang sedang membaca doa di samping jenazah almarhum.

    Pramono tampak menguatkan keluarga Affan yang ditinggalkan. Tak lama Pramono juga menitikan air mata saat nenek almarhum tiba.

    Sebagai informasi, Affan tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8) malam. Rantis Brimob itu awalnya menabrak Affan.

    Mobil sempat berhenti sejenak, lalu melaju lagi sambil melindas Affan yang sudah tergeletak di jalan. Massa dari pengemudi ojol dan warga langsung mendatangi Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat (Jakpus).

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf ke keluarga korban dan berjanji mengusut kasus secara transparan. Ada tujuh anggota Brimob yang diamankan buntut peristiwa tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kecewa terhadap tindakan personel Brimob yang menyebabkan Affan tewas. Dia meminta kasus ini diusut tuntas dan pelaku diberi hukuman sekeras-kerasnya.

    Terbaru, Propam Polri menyatakan tujuh Brimob yang ada di dalam rantis saat melindas Affan terbukti melanggar kode etik. Mereka ditahan atau ditempatkan khusus (dipatsus).

    Halaman 2 dari 3

    (ond/isa)

  • Eri Cahyadi Tegaskan Komitmen Gotong Royong Jelang Konfercab PDIP Surabaya

    Eri Cahyadi Tegaskan Komitmen Gotong Royong Jelang Konfercab PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga DPD PDIP Jawa Timur, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh semua calon yang memiliki tekad membesarkan partai.

    Dia menekankan bahwa dukungan tidak diberikan pada individu tertentu, melainkan pada semangat kebersamaan.

    “Bagi saya, siapapun yang berkomitmen untuk membantu masyarakat, siapapun yang siap menangis dan tertawa bersama rakyat, itulah yang akan saya dukung penuh. Usulan nama-nama calon pun, saya serahkan sepenuhnya kepada PAC,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/8/2025).

    Eri juga menegaskan kesiapannya untuk bergandengan tangan dengan siapapun yang nantinya diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua DPC. Baginya, keputusan dari pusat adalah amanat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    “Siapapun yang nanti diberi mandat oleh DPP, mari kita songsong dengan semangat gotong royong, karena tujuan kita satu: bekerja untuk kesejahteraan rakyat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi.

    Lebih jauh, Eri mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas partai. Dia menilai Konfercab bukan hanya forum memilih pemimpin, tetapi juga momentum memperkuat barisan.

    “PDI Perjuangan adalah rumah besar rakyat. Mari kita jaga bersama-sama agar tetap kokoh, solid, dan mampu terus menjadi partai pelopor,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Anggota Dewan Terus Benahi Diri

    Anggota Dewan Terus Benahi Diri

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi bentrokan dalam aksi unjuk rasa 28 Agustus di depan Gedung DPR berucung ricuh dengan aparat di sejumlah titik, yang salah satu pematiknya driver ojek online tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob yang mengamankan tadi malam.

    Puan meminta Polri transparan dan mengusut tuntas insiden tersebut.

    “Duka cita mendalam atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam demo semalam, secara khusus bagi driver ojek online bernama Affan Kurniawan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT,” ujar Puan kepada wartawan, Jumat, 29 Agustus. 

    “Tentunya Polisi harus bisa mengusut tuntas insiden memilukan ini, dan harus dilakukan secara transparan,” tegasnya.

    Puan juga meminta korban-korban yang terluka saat aksi demo kemarin untuk diberikan perlindungan dan perawatan hingga sembuh. 

    “Bagi aparat kepolisian atau personel keamanan agar mengamankan aksi-aksi demo sesuai prosedur dan SOP, tanpa bertindak berlebihan, apalagi sampai melukai rakyat,” ucap Puan.

    Puan pun memastikan bahwa DPR mendengarkan aspirasi masyarakat dalam unjuk rasa yang digelar pada 25 Agustus dan 28 Agustus kemarin. Menurutnya, DPR terus memperbaiki diri dan kinerja sebagai wakil rakyat. 

    “DPR mendengarkan dan memahami aspirasi masyarakat. Semuanya tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. DPR memiliki komitmen untuk terus membenahi diri,” ungkap Legislator PDIP itu. 

    Seperti diketahui, seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan tewas terlindas mobil rantis milik Brimob di tengah aksi demonstrasi berujung ricuh di kawasan Pejompongan pada Kamis, 28 Agustus malam.

    Berdasarkan keterangan, sebanyak 7 orang polisi ditangkap terkait insiden rantis menabrak driver ojol ini. Ketujuh polisi tersebut adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

    Kini, mereka yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri dan Propam Mako Brimob. Akibat insiden itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesali peristiwa tersebut.

    Selain driver ojol yang ditabrak polisi hingga tewas, diketahui ada juga pengemudi ojek online yang terluka. Driver itu bernama Moh Umar Amarudin. 

  • Puan Sampaikan Dukacita, Minta Polri Tuntaskan Kasus Tewasnya Affan Kurniawan Nasional 29 Agustus 2025

    Puan Sampaikan Dukacita, Minta Polri Tuntaskan Kasus Tewasnya Affan Kurniawan Nasional 29 Agustus 2025

    Puan Sampaikan Dukacita, Minta Polri Tuntaskan Kasus Tewasnya Affan Kurniawan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek
    online
    yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi pada Jumat (28/8/2025). 
    “Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas, dan diberi ketabahan oleh Allah SWT,” katanya dalam keterangan yang diterima Kompas.com.
    Untuk diketahui, Affan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Barakuda Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya saat demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.
    Puan menegaskan, pihaknya meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.
    “Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya saudara Affan Kurniawan,” ujarnya.
    Puan mengaku prihatin atas kekerasan yang dialami peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya.
    Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan, DPR berkomitmen mengawal proses penyelidikan hingga tuntas. 
    “Kami meminta kepada Kepala Polri (Kapolri) dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai,” tegasnya.
    Lebih lanjut, Puan menyampaikan permohonan maaf apabila masyarakat merasa DPR belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
    “Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf, apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
    Puan menegaskan, DPR berkomitmen untuk terus berbenah dan membuka ruang komunikasi yang sehat demi bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara.
    Dia berharap, insiden serupa tidak terulang pada masa depan dan mengajak semua pihak untuk bekerja keras dan wawas diri. 
    “Kami bersama harus wawas diri, bekerja keras, dan berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali,” tutur Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ferdinand: Kalau Panik, Kenapa Dikirim ke Lapangan? Komandan Juga Salah

    Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ferdinand: Kalau Panik, Kenapa Dikirim ke Lapangan? Komandan Juga Salah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menegaskan perlu keterbukaan dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta.

    Ia meminta pihak kepolisian, khususnya Divisi Propam Polri, untuk bersikap transparan dalam mengungkap penanganan para pelaku.

    “Karena masyarakat menuntut keterbukaan informasi terkait penanganan para pelaku yang saat ini katanya sudah dipatsus,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (28/8/2025).

    Dikatakan Ferdinand, selain membeberkan identitas para pelaku kepada publik, Propam juga mesti terbuka menjelaskan motifnya.

    “Mereka harus dilihat, apakah melakukan itu karena in subordinasi atau karena mereka panik,” sebutnya.

    “Kalau panik kan berarti tidak layak dikirim ke lapangan untuk menangani unjuk rasa,” tambahnya.

    Jika benar para pelaku panik, maka ada kesalahan pada pimpinannya karena menurunkan personel yang belum siap berhadapan dengan massa.

    “Kalau panik, dikirim dalam kondisi tidak siap, artinya ada kesalahan dari komandannya. Ini harus dijelaskan ke publik, apa yang terjadi sesungguhnya,” terangnya.

    Kata Ferdinand, sebagai aparat yang bertugas sebagai pengamanan aksi, mereka mestinya tetap memberikan pendekatan preventif.

    “Bagaimana dengan pertanggungjawaban pimpinan Polri, dalam hal ini juga kan kita tuntut,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia menuntut klarifikasi dari jajaran pimpinan Polri. Menurutnya, tanggung jawab tidak hanya ada di tingkat pelaku lapangan, tetapi juga pada pimpinan tertinggi.

  • Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

    Soal Bung Karno, Prabowo Sindir Kader PDIP

    Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menyelipkan sindiran kepada kader PDI Perjuangan (PDIP) saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung soal pentingnya memahami pemikiran pendiri bangsa, khususnya Presiden pertama RI, Soekarno.

    “Saya maaf, maaf Mas Ario Bima, saya ini bukan anggota PDIP, tetapi saya pernah baca tulisan-tulisan Bung Karno, tidak kalah sama orang PDIP. Jangan-jangan orang PDIP enggak pernah baca,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

    Dia menyebut dirinya mengoleksi karya-karya Bung Karno, termasuk pidato Indonesia Menggugat, yang bahkan dibingkai dan dipajang di kediamannya di Hambalang.

    “Saya baca Indonesia Menggugat. Bahkan pidatonya saya bingkai ada di rumah saya. Siapa Sekpri (Sekretaris Pribadi) saya, benar? Pidato Bung Karno itu saya bingkai, dan dalam pidato itu beliau sebut, kekayaan kita diambil ratusan tahun, dan beliau sebut komoditas-komoditasnya—karet, teh, kopi, timah—semua disebut,” jelasnya.

    Kepada Ario Bima, politisi senior PDIP yang hadir dalam acara tersebut, Prabowo sempat menggoda.

    “Mas Ario pernah baca kan Indonesia Menggugat? Pernah? Nanti saya uji lho isinya,” ujar Prabowo disambut tawa audiens.

  • Adian Napitupulu: Jokowi Sudah Selesai, Enggak Penting Lagi

    Adian Napitupulu: Jokowi Sudah Selesai, Enggak Penting Lagi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PDIP, Adian Napitupulu menyebut Presiden ke-7 Jokowi hanya masa lalu. Tidak penting lagi dibicarakan.

    Hal tersebut diungkapkan dalam acara bertajuk Rakyat Bersuara. Ditayangkan di iNews TV.

    “Ngapain bicara masa lalu sih. Jokowi itu masa lalu. Dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Kita bicara sekarang dan yang akan datang. Ngga penting lagi,” kata Adian.

    Ia menyebut memang nama Jokowi masih bisa dibicarakan. Tapi hanyalah sebagai pembelajaran, bukan faktor penting.

    “Sebagai pembelajaran jangan dijadikan faktor. Salah kita tempatkan sebagai faktor. Dia sudah selesai,” ujarnya.

    Menurutnya, masih ada narasi Jokowi yang menempatkan eks Gubernur DKI Jakarta itu sebagai sesuatu yang besar. Padahal menurutnya tidak lagi.

    “Kadang-kadang kita mengulang-ulangi seolah kita memberikan dia panggung. Bahwa dia masih besar. Enggak. Dia sudah selesai,” terangnya.

    Di kesempatan itu, ia menyinggung upaya Prabowo dalam menyikapi korupsi hari ini. Menurutnya, jika koruptor diberantas, maka berdampak pada ekonomi.

    “Otomatis upah buruh bisa naik hingga 30%. Daya beli rakyat meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja meluas. Ini logika sederhana, tapi dampaknya besar,” jelas Adian.

    Sikap Prabowo hari ini, kata dia menentukan bagaimana ia dikenang ke depannya. Apakah sebagai siluman atau bapak keadilan.

    “Apakah nanti dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh, atau sebagai pemimpin yang membiarkan biaya siluman terus menggerogoti rakyat? Semua tergantung pada keputusan yang ia ambil sekarang,” ucapnya.

  • Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Fajar.co.id, Jakarta — Aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disebut sangat menantikan RPP Manajemen ASN menjadi peraturan pemerintah yang sah.

    Hal itu diungkap Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Aba Subagja, Senin (25/8/2025).

    Komisi II mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan regulasi tersebut karena sangat dinantikan oleh seluruh ASN.

    “Kami menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden Prabowo,” kata Aria Bima selaku pimpinan Komisi II DPR RI yang memimpin jalannya rapat.

    Politisi PDIP itu menjelaskan, regulasi tersebut sangat penting sebagal payung hukum tata kelola ASN, termasuk pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai amanat UU 20 Tahun 2023.

    Bahkan, dia menyebut, kalangan honorer sangat berharap dengan RPP Manajemen ASN akan memuluskan mereka menjadi ASN.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (AP3KI) Nur Baitih mengatakan, RPP Manajemen ASN tidak hanya ditunggu oleh PNS dan PPPK, tetapi juga honorer.

    Apalagi, cukup banyak yang tidak diusulkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu.

    “Honorer ingin diangkat PPPK dengan kontrak kerja hingga batas usia pensiun. PPPK menginginkan ada dana pensiun dan pengembangan karier,” ujar Bunda Nur, Selasa (26/8/2025).

    Dia melanjutkan, ada harapan agar PNS dan PPPK benar-benar setara sehingga tidak ada lagi dikotomi antara keduanya.

  • Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

    Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberi sinyal ada sejumlah bank swasta lain yang berminat untuk ikut serta dalam pembiayaan rumah subsidi.

    Sebelumnya, Maruarar menyebut PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) sudah berencana ikut serta dalam pembiayaan rumah subsidi. Tidak hanya itu, Bisnis juga mencatat pada Juli 2025 entitas usaha milik konglomerat James Riady yakni PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) juga sudah resmi menjadi penyalur rumah subsidi dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    Ara, sapaannya, tidak ingin membeberkan lebih terperinci soal rencana lebih jauh BCA untuk ikut membiayai rumah subsidi, termasuk berapa unit rumah yang akan disediakan. Namun, dia memastikan perkembangan itu akan disampaikan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kamu tanya sama Pak Dirut BCA lah, masa tanya sama saya. Orang yang memberikan support-nya BCA. Tanya BCA lah, karena itu dari BCA yang punya program kan dia,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta, Selasa (26/8/2025). 

    Ara meyakini dengan masuknya swasta ke program pembiayaan rumah subsidi bakal membuat pasar semakin kompetitif. Hal itu, lanjutnya, bakal berdampak positif bagi konsumen. 

    Anak dari politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait itu lalu menyebut pemerintah menyambut baik apabila bank-bank swasta lain bakal mengikuti jejak BCA dan Bank Nobu. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasang target tinggi untuk pembangunan 3 Juta Rumah. 

    “Apalagi kalau misalnya ada lagi yang lain terpanggil ya kan tentu bagus menurut saya,” ucapnya. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut apabila ada bank swasta lain yang tertarik ikut, Ara tak mau mengungkap secara terperinci. Dia menyebut keikutsertaan itu harus berasal dari hati. 

    “Ada. Itu harus dari hati, ada kemauan,” ucapnya. 

    Sebelumnya, pada Mei 2025, Ara sempat mengunggah momen pertemuan dengan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja dalam pertemuan dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Kamis (22/5/2025). 

    “Terima kasih banyak Bank BCA yang sudah bersedia menjadi bagian dari ekosistem perumahan sebagai Bank penyalur rumah subsidi FLPP mulai tahun ini,” tulis Ara dalam unggahannya.  

    Lebih lanjut, politisi yang kini bernaung di Partai Gerindra itu menyebut BCA akan mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal partisipasinya.

    Lebih lanjut, Jahja menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP Tapera dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa BCA akan mengupayakan pelaksanaan program ini secara kompeten dan profesional. 

    “Kami yakin, meski masih belajar, jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, kami bisa memberikan dukungan terbaik bagi program Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri [PKP] Maruar,” tegasnya.

  • PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, mendadak meminta PDIP menggaungkan slogan ‘Partai Wong Cilik’.

    Bukan tanpa alasan, hal ini tidak lepas dari respons politikus PDIP, Aria Bima, mengenai tunjangan fantastis DPR.

    “Sebaiknya PDIP berhenti jual slogan partai wong cilik,” kata Herwin di X @bungherwin dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Herwin merasa bahwa sikap kritis PDIP yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lagi terlihat beberapa waktu terakhir.

    “Kalau setiap petugas partainya kompak cuma bisa jawab normatif, artinya mereka sudah buta terhadap jeritan aksi rakyat,” Herwin menuturkan.

    Ia bilang, saat ini orang-orang PDIP yang duduk di parlemen tidak lagi menjadikan teriakan orang-orang kecil sebagai pusat perhatian.

    “Yang mereka bela bukan lagi wong cilik, tapi kursi empuk plus tunjangan fantastisnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP, Aria Bima, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi.

    Termasuk melalui aksi demonstrasi, terkait polemik besarnya tunjangan anggota dewan.

    Menurut Aria, aksi turun ke jalan adalah bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin.

    “Didemo enggak apa-apa, biasa. Harus didemo kalau perlu,” dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Isu tunjangan DPR kembali mencuat setelah publik mengetahui adanya fasilitas tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan.

    Jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR disebut-sebut bisa tembus lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.

    Kondisi ini memicu gelombang protes. Ratusan massa menggelar aksi di depan pintu masuk DPR pagi tadi. Namun, Aria enggan merinci secara detail berapa total pendapatannya.